... Peningkaran Pengclolaan Lingkungan Hidup Dacrah 12723 Pcngaduan dan Pcnaatan Hukum Adrninistrasi Lingkungan 1..1024Pcnge-lojaanEkoregion Sumarera 14025 Pengclolaan Ekorcgion Jaws (-W:l6Pengelolaan £koregion Kalimantan ...
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Tenggara No. 2 Tahun 2012
... Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembeutuka.i Kabupaten Minahasa Tenggara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 ��omcr 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... Kecamatan Touluaan _ .. 1.2Cl'.'13 Kecamatan Pusomaen --- 1.20.14 Kecamatan Ratatotok Kecamatan Ratahan Timur -·- 1.20.15 ·-·- --· 1.20.16 Kecamatan Tornbatu Timur I ,, I I - ··-·- 1.20.17 Kecamatan Tombatu Utara ...
... . 12 Kecamatan Touluaan 6 ··---·· 1.20.13 Kecamatan Pusomaen t; J ··-- 1.20.14 Kecamatan Ratatotok :5 1.20.15 Kecamatan Ratahan Timur 5 •.. 1.20.16 Kecamatan Tombatu Timur 5 1.20.17 Kecamatan Tombatu Utara ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) SKPD DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) PADA PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 39 Tahun 2020
... SULAWESI UTARA PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 39 TAHUN 2020 TENT ANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN ...
... Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... 8.134.891,00 5.984.066,00 (2.150.825,00) 73,56 Desa Adow Selatan 5 . 1 . 00 . 00 . 6 . 03 . 57 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan 8.339.281,00 6.154.273,00 (2.185.008,00) 73,80 Desa Mataindo Utara ...
... 5.964.751,00 (2.132.114,00) 73,67 Desa Meyambanga Timur 5 . 1 . 00 . 00 . 6 . 03 . 35 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan 8.053.501,00 5.902.632,00 (2.150.869,00) 73,29 Desa Milangodaa Utara ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 Nomor 578
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
1. UU No. 30 Tahun 2008;
2. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
3. PP No. 12 Tahun 2019;
4. Perda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan No. 1 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan TA 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2020.
7 halaman (3 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 5 Tahun 2014
petunjuk pelaksanaan dan penetapan pagu program beras untuk keluarga miskin di kabupaten gorontalo tahun 2014
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2014/NO.5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penetapan Pagu Program Beras Untuk Keluarga Miskin Di Kabupaten Gorontalo Tahun 2014
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk memperlancar dan mensukseskan kebijakan pemerintah dalam Program Beras untuk keluarga Miskin (RASKIN) melalui pendistribusian beras dalam jumlah dan harga tertentu.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 1985; UU No.18 Tahun 1986; UU No.7 Tahun 1996; UU No.19 Tahun 2003; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2013; PP No.30 Tahun 1979; PP No.66 Tahun 2002; PP No.7 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP No.61 Tahun 2003; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; Pepres No.15 Tahun 2019; Perpres No.29 Tahun 2011; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perda Kab Gorontalo No.11 Tahun 2006; Perda Kab Gorontalo No.5 Tahun 2013.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penetapan Pagu Program Beras Untuk Keluarga Miskin Di Kabupaten Gorontalo Tahun 2014.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 31 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 42 Tahun 2018
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
... Pengadministrasi Umum 6 Analis Pelayanan Kecamatan Seluma Timur (Tipe B) 1 Pengadministrasi Kepegawaian 2 Bendahara 3 Pengadministrasi Penerimaan 4 Pengadministrasi Umum 5 Pengadministrasi Umum Kecamatan Seluma Utara ...
... Bagian Perencanaan dan Keuangan 5 Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban 6 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 7 Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Seluma Utara ...
... 1 Camat 2 Sekretaris Camat Seluma Utara (Tipe A) 3 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 4 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 5 Kepala Seksi Pemerintahan 6 Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban ...
... Pemerintahan 6 Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban 7 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 8 Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Talo • 1 Camat 2 Sekretaris Camat Seluma Utara ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2018 Nomor 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penghitungan Nilai Harga Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
a. dalam upaya peningkatan kinerja PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi diperlukan pemberian tunjangan kinerja;
b. pemberian tunjangan kinerja kepada PNS harus adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya serta tingkat pengupahan minimal daerah dimana pegawai tersebut bekerja.
1. UU No. 3 Tahun 2003
2. UU No. 12 Tahun 2011
3. UU No.5 Tahun 2011
4. UU No.23 Tahun
5. PP No.53 Tahun 2010
6. Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006
8. Permenpan RB No.34 Tahun 2011
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.63 Tahun 2011
10. Permenpan RB No.80 Tahun 2016
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma No.80 Tahun 2016
Pedoman Perhitungan Nilai Harga Tunjangan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang digunakan Sebagai Salah Satu Panduan Dalam Menetapkan Besaran Tunjangan Kinerja Di Lingkungan OPD Pemerintah Kabupaten Seluma
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
71
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2023
... , Kabupaten Bekasi 130.000.000 130.000.000 - Bantuan Desa 6647 Desa Karangbaru Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Karangbaru, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi 130.000.000 130.000.000 ...
... , Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi 130.000.000 130.000.000 - Bantuan Desa 6651 Desa Pasirgombong Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasirgombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten ...
... Utara, Kabupaten Bekasi 130.000.000 130.000.000 - Bantuan Desa 6656 Desa Wangunharja Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi 130.000.000 130.000.000 ...
... , Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang 130.000.000 130.000.000 - Bantuan Desa 5466 Desa Margamukti Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Margamukti, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang ...
... Desa Mulyasari Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mulyasari, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang 130.000.000 130.000.000 - Bantuan Desa 5469 Desa Rancamulya Pembinaan Penyelenggaraan ...
... Pemerintahan Desa Rancamulya, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang 130.000.000 130.000.000 - Bantuan Desa 5470 Desa Sirnamulya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sirnamulya, Kecamatan ...
penjabaran - perubahan - anggaran - pendapatan - dan - belanja - daerah - tahun - anggaran - 2023
2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 62, BD Tahun 2023 No.62
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Perda Prov. Jawa Barat No. 8 Tahun 2023 maka perlu menetapkan Pergub tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur Ini UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 10 Tahun 2023; PP No.109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah
dengan PP Nomor 74 Tahun 2012; PP No. 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 2018; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No.18 Tahun 2017; PP No. 33 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Perpres No. 33 Tahun 2020 ) sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 53 Tahun 2023; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permendagri No. 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 78 Tahun 2020; . Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 84 Tahun 2022; Perda Prov. Jawa Barat No. 1 Tahun 2022; Perda Prov. Jawa Barat No. 10 Tahun 2022; . Perda Prov. Jawa Barat No. 8 Tahun 2023.
Peraturan Gubernur Ini Mengatur Tentang Peraturan Gubernur Jawa Barat Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2023.
7 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 16 Tahun 2013
... seluruh penerimaan daerah selain PAD dan Dana Perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, lain-lain pendapat yang ditetapkan pemerintah, bagi hasil pajak, retribusi, dan bantuan keuangan dari Provinsi Kalimantan ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi,
akuntabilitas, dan partisipatif perlu pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien;
bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 dan Pasal 194 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Pasal 330 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu adanya peraturan
pelaksanaan yang menyeluruh dan terpadu di daerah sehingga memudahkan dalam pelaksanaannya;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
BAB I
KETENTUAN UMUM; BAB II
RUANG LINGKUP; BAB III
ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH; BAB IV
UANG DAERAH; BAB V
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH; BAB VI
ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD; BAB VII
PENYUSUNAN RANCANGAN APBD; BAB VIII
PENETAPAN APBD; BAB IX
PELAKSANAAN APBD; BAB X
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN
PERUBAHAN APBD; BAB XI
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH; BAB XII
UANG PERSEDIAAN SKPD; BAB XIII
PERENCANAAN KAS PEMERINTAH DAER4,H; BAB XIV
PENGELOLAAN KEKURANGAN/KELEBIHAN KAS; BAB XV
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD; BAB XVI
PENGENDALIAN DEFISIT DAN PENGGUNAAN
SURPLUS APBD; BAB XVII
KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN; BAB XVIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH; BAB XIX
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH; BAB XX
PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD; BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2010.
43 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2022
... UK. 197x72 Cm 534.000 5) Peta Jawa Bali UK.102xl2 Cm 267.000 6) Peta Pulau Madura UK. 102x12 Cm 267.000 7) Peta Pulau Lombok UK. 102x72 Cm 267.000 8) Peta Pulau Sumatera UK. 125x88 Cm 299.000 9) Peta Kalimantan ...
PERBUP Kab. Boyolali No. 87 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022
PERBUP Kab. Boyolali No. 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022
Mengubah
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 42 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan
Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dan
penyesuaian pemberian honorarium kepada tenaga kontrak
non pegawai negeri sipil, jasa tenaga kesejahteraan sosial
kecamatan serta penambahan komponen lain-lain biaya
penunjang kedinasan pada standar satuan biaya honorarium,
perlu mengubah Peraturan Bupati Boyolali Nomor 42 Tahun
2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten
Boyolali Tahun Anggaran 2022; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021
tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Boyolali
Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 42 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ayat (3) Pasal 3, perubahan ayat (1) Pasal 11, perubahan Lampiran I, perubahan Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 42 Tahun 2021 diubah.
141 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 97 Tahun 2018
... BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA Pasal 4 1) Luas Wilayah Desa Sinar Pagi adalah 233,93 hektar, dengan Batas Wilayah Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan adalah sebagai berikut : Sebelah Utara ...
... Koordinat P.9 : X=316902 Y=9473387 terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara/Simpang Tiga Belakang Kantor Bappeda dan Litbang, selanjutnya menyusuri as (Median Line) jalan kearah utara ke koordinat P.10 c. ...
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SINAR PAGI KECAMATAN KAUR SELATAN KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 97, Berita Daerah Kabupaten Kaur 2015 Nomor 362
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu
ABSTRAK:
Pedoman penetapan dan pengawasan batas desa, pengesahan batas desa ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota
UU NO 9 TAHUN 1967,
UU NO 28 TAHUN 1999,
UU NO 3 TAHUN 2003,
UU NO 6 TAHUN 2014,
UU NO 23 TAHUN 2014,
PERPRES NO 9 TAHUN 2016
PERMENDAGRI NO 45 TAHUN 2016
Tujuan dan Ruang lingkup
Penetapan dan Penegasan batas desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2018.
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
