Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 2 Tahun 2010

Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RUANG LINGKUP; BAB III ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH; BAB IV UANG DAERAH; BAB V KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH; BAB VI ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD; BAB VII PENYUSUNAN RANCANGAN APBD; BAB VIII PENETAPAN APBD; BAB IX PELAKSANAAN APBD; BAB X LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PERUBAHAN APBD; BAB XI PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH; BAB XII UANG PERSEDIAAN SKPD; BAB XIII PERENCANAAN KAS PEMERINTAH DAER4,H; BAB XIV PENGELOLAAN KEKURANGAN/KELEBIHAN KAS; BAB XV PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD; BAB XVI PENGENDALIAN DEFISIT DAN PENGGUNAAN SURPLUS APBD; BAB XVII KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN; BAB XVIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH; BAB XIX PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH; BAB XX PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD; BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Palangkaraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kota Palangkaraya

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Palangka Raya

Tanggal Penetapan

19 April 2010

Tanggal Pengundangan

19 April 2010

Tanggal Berlaku

19 April 2010

Sumber

LD.2010/2

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Palangkaraya

Bidang

Halaman ini telah diakses 616 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NOMOR 02 TAHUN 2010 - Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kota Palangkaraya No. 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2010/2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif perlu pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien; bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 dan Pasal 194 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Pasal 330 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu adanya peraturan pelaksanaan yang menyeluruh dan terpadu di daerah sehingga memudahkan dalam pelaksanaannya; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RUANG LINGKUP; BAB III ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH; BAB IV UANG DAERAH; BAB V KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH; BAB VI ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD; BAB VII PENYUSUNAN RANCANGAN APBD; BAB VIII PENETAPAN APBD; BAB IX PELAKSANAAN APBD; BAB X LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PERUBAHAN APBD; BAB XI PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH; BAB XII UANG PERSEDIAAN SKPD; BAB XIII PERENCANAAN KAS PEMERINTAH DAER4,H; BAB XIV PENGELOLAAN KEKURANGAN/KELEBIHAN KAS; BAB XV PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD; BAB XVI PENGENDALIAN DEFISIT DAN PENGGUNAAN SURPLUS APBD; BAB XVII KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN; BAB XVIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH; BAB XIX PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH; BAB XX PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD; BAB XXI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2010. 43 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 2 Tahun 2010

Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT