Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47A ayat (1) Permendagri No 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; bahwa guna memberikan petunjuk operasional terhadap pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa perlu disusun Petunjuk Pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Perbup tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa;
UU No 13 tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 6 tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 2 Tahun 1984; PP No 7 tahun 1986; PP No 43 Tahun 2014; Permendagri No 112 Tahun 2014; Perda Kab Tegal No 6 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa, Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Desa Musyawarah Desa, Masa Jabatan Kepala Desa Antar Waktu, Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Antar Waktu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2019.
84 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias No. 33 Tahun 2002
... Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 195* tentang Pembentukan Daerah Otonof Kabupaten-kabupaten dalam hngkungan Dae Propinsi Sumatera Utara (Lembaran ' Neg Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lemba Negara Nomor1092 ...
... Sebagai saran buat lah dahulu daftar dari hasil kunjungan serta referensi dari Perbup daerah lain seperti Medan, dan Kabupaten Bengkulu Utara sebelum mengadakan rapat lanjutan. ...
CUTI BAGI PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RAFFLESIA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2019 Nomor 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Cuti Bagi Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rafflesia
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 25 ayat (3) dan ketentuan Pasal 53 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rafflesia, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Cuti Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rafflesia
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2007
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 4 Tahun 2013
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 11 Tahun 2013
Berdasarkan Ketentuan Yang Mengenai Peraturan Bupati Tentang Cuti Bagi Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rafflesia
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2019.
9
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2007
... Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor94, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perizinan Angkutan Orang Dijalan dengan Kendaraan Umum pada Lintas Kabupaten/Kota
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 1989 tentang Retribusi Izin Trayek Kendaraan Umum di Sulawesi Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1996 tentang perubahan pertama Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 1989 tentang Retribusi Izin Trayek Kendaraan Umum di Sulawesi Tenggara tidak relevan lagi dengan perkembangan Penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, dan kemasyarakatan. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta pengaturan perizinan angkutan orang di jalan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna serta untuk pencapaian pengelolaan secara optimal maka peratruran daerah tersebut
huruf a perlu dlcabut dan ditetapKan kembali sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi dengan mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang diJalan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah.
UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 ; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 42 Tahun 1993; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 44 Tahun 1993; PP No. 25 Tahun 2000; Perda Provinsi Daerah Tingkat I Sultra No. 7 Tahun 1989.
perda ini mengatur tentang KETENTUAN UMUM, LOKASI DAN PENYELENGGARAAN, ANGKUTAN ORANG DAN KENDARAAN UMUM, PERIZINAAN ANGKUTAN UMUM, PERSYARATAN MEMPEROLEH PEIZINAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM, MASA BERLAKU IZIN TRAYEK, IZIN OPERASI DAN KARTU PENGAWASAN, KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN TRAYEK, IZIN IDENTIFIKASI/ISTIMEWA, KETENTUAN-KETENTUAN RETRIBUSI, KEWAJBAN MEMBAYAR RETRIBUSI, KETENTUAN PIDANA, PENYIDIKAN, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
34
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 3 Tahun 2005
... dan Rajabasa l.ama Kccamatun I.abuhan Ratu Dcsa Pcrsiap.m Huh;it Rava Kccamatan .labung -Sebelah Utara bcrbatasan dcngan Dcsa Sidorejo dun I)esa lsauh Gunung Sari Kccamatan Sckampung Udik - Scbclah Timur ...
... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyediaan Dana Belanja yang Bersifat Mengikat dan yang Bersifat Wajib dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2013 untuk Tanggal 02 Januari sampai dengan tanggal 31 Januari 2013
ABSTRAK:
Untuk menjamin kelangsungan pemenuhan kebutuhan belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib pada satuan kerja perangkat daerah, perlu disediakan kredit anggaran sambil menunggu Perda APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2013.
UU Nomor 8 Tahun 1974; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2008; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 24 Tahun 2004; PP Nomor 58 Tahun 2005; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 55 Tahun 2008; Permendagri Nomor 37 Tahun 2012.
Perda ini mengatur maksud dan tujuan, ruang lingkup, penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib dari APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA 2013.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2013.
5 Hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 43 Tahun 2016
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
... Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 4 7 Prp Tahun 1960 ten tang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah ...
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penetapan Upah Minimum Kota dan Upah Minimum Sektoral Kota Kendari Tahun 2017
ABSTRAK:
a. bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya ats suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan;
b. bahwa untuk melindungi upah pekerja/buruh agar tidak merosot pada tingkat yang paling rendah sebagai akibat ketidaksembangan pasar kerja;
c. bahwa Upah Minimum Kota dan Upah Minimum Sektoral Kota Kendari Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2016 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan keadaan sekarang sehingga perlu diganti;
d. bahwa kondisi perekonomian dewasa ini baik skala nasional maupun skala regional masih berada pada situasi yang belum menggembirakan akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar yang cenderung mengalami kenaikan atau belum stabil;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c. dan huruf d maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Upah Minimum Kota dan Upah Minimum Sektoral Kota Kendari Tahun 2017.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015;
7. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004;
8. Instruksi Presiden Nomor 107 Tahun 2004;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013.
Pengertian, Menetapkan Upah Minimum Sektoral Kota Kendari, Besarnya Upah Minimum Kota dan Upah Minimum Sektoral Kota Kendari, Perusahaan Dilarang Membayar Upah Lebih Rendah dari Upah Minimum Kota dan Upah Minimum Sektoral Kota Kendari.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2016.
6
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karo No. 3 Tahun 2013
... Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan ...
Dengan sesuai pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka pemungutan pajak air tanah diatur dengan Peraturan Daerah, Dimana Kewenangan Daerah Otonom sebagai
salah satu Sumber Pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah dan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pajak Air Tanah.
UU Nomor 7 Drt Tahun 1956; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 6 Tahun 1983; UU Nomor 19 tahun 1997;
UU Nomor 14 Tahun 2002; UU Nomor 17 tahun 2003; UU Nomor 1 tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2004;
UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009;
UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 27 tahun 1983; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005;
PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 43 Tahun 2008; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 91 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Daerah ini DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2013.
12 Hlm; Penj elasan :2 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No. 21 Tahun 2017
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
... Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2008.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
