PEDOMAN - PEMBERANGKATAN - PERJALANAN - IBADAH UMROH - KABUPATEN - MUSI RAWAS UTARA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD.2019/NO.74
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh Kabupaten Musi Rawas Utara
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan Musi Rawas Utara bermatabat yang religus perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci
UU No 33 Tahun 2004;UU No 16 Tahun 2013;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011;Peraturan Menteri Agama No 18 Tahun 2015;Perda No 3 Tahun 2016;
Prinsip Penunjukan Perserta Ibadah Umroh,Maksud dan Tujuan,Besar dan Proses Penyerahan biaya ibadah umroh,kreteria perserta umroh dan spesifikasi penyelengaraan ,Rekruitmen,Pengelola pemberangkatan perjalanan ibadah umroh,pemberhetian pembatalan pemberangkatan ibadah umroh,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2019.
8 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 89 Tahun 2017
PEDOMAN - ELIMINASI MALARIA - KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 89, BD.2017 /No.89
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Eliminasi Malaria Di Wilayah
Kabupaten Musi Rawas Utara
ABSTRAK:
Berdasarkan sebagai tindak lanjut dari keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/MENKES /SK /IV /2009 tentang eliminasi malaria di indonesia,untuk mewujudkan masyarakat yang hidup sehat dan terbebas dari penularan malaria dipalau sumatera harus dapat disapai pada tahun 2020
Dasar hukum dalam peraturan ini : UU No 16 Tahun 2013;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP no 40 Tahun 1991;PP No 38 Tahun 2007;Permenkes No 560/Menkes/Per/VIII/1989;Permenkes No 004/Menkes/SK/I/2003;Permenkes No 949/MENKES/PER/SK/VIII/2004;Permenkes No 374/MENKES/PER /III/2010Permenkes No 5 Tahun 2013;Kepmenkes no 275/MENKES/SK/III/2003;Kepmenkes No 293/Menkes/SK/IV/2009
Dalam peraturan ini diatur mengenai pedoman eliminasi malaria di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara,ketentuan umum,Maksud dan tujuan ,Kebijakan dan Strategi,Peningkatan upaya promosi dan kegiatan Inovatif,Pelaksanaan Sistem Survailens epidemilogi,Peningkatan sumber daya manusai sarana dan prasarana penunjang,Pengendalian Faktor resiko lingkungan,Peningkatan akses masyarakat,Penatalaksanaan kasus malaria,Pelaksanaan Peningkatan koordinasi komunikasi informasi dan edukasi,Indikator keberhasilan,Pengawasan dan Pengendalian,Pembiayaan,Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2017.
11 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (Add) Kabupaten Penajam Paser Utara
ABSTRAK:
Bahwa Untuk Mewujudkan Peningkatan Kemampuan Keuangan Pemerintah Desa, Perlu Dukungan Dana Perimbangan Keuangan Yang Bersumber Dari Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Yang Diterima Oleh Kabupaten.
Dasar Hukum Peraturan Ini : UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 72 Tahun 2005; Permendagri No. 37 tahun 2007; Perda Kab. PPU No. 8 Tahun 2007; Perda Kab. PPU No. 7 Tahun 2007.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Hulu Sungai Utara
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan sistem pelelangan secara elektronik dalam rangka efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah perlu dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai. Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka perlu melakukan penyesuaian dengan memperbaharui Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Hulu Sungai Utara.
UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; Perpres No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Peraturan Kepala LK PBJ Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Kepala LK PBJ Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Kepala LK PBJ Nomor 18 Tahun 2011; Peraturan Kepala LK PBJ No. 5 Tahun 2012; Peraturan Kepala LK PBJ No. 14 Tahun 2012; Perda Kab. HSU Nomor 8 Tahun 2012; Perda Kab. HSU No. 12 Tahun 2016; Perbup HSU Nomor 52 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terdiri atas 8 Bab dan 18 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2018.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rastra Di Kabupaten Hulu Sungai Utara
ABSTRAK:
Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin
(RASTRA) bertujuan untuk memberikan bantuan
pangan (beras) kepada rumah tangga miskin atau
Rumah Tangga Sasaran (RTS) guna memenuhi
kebutuhan gizi dan mengurangi sebagian beban
pada pengeluaran (belanja) rumah tangga melalui
penjualan beras pada tingkat harga subsidi dengan
jumlah yang ditentukan.
Agar dalam penyaluran beras untuk Rastra,
dilaksanakan dengan tertib, lancar, dan dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, perlu menyusun Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Penyaluran.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun
2010; Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 41
Tahun 2016.
Peraturan ini memuat Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rastra di Kabupaten
Hulu Sungai Utara, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Tujuan dan Sasaran; Pengelola/Pelaksana Rastra dan Tim Koordinasi; Ketentuan RTS-PM; Penyaluran; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
Mencabut Peraturan Bupati Hulu
Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Penyaluran Beras untuk Keluarga Miskin Kabupaten Hulu Sungai Utara.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 25 Tahun 2019
KLASIFIKASI-ARSIP-DI-LINGKUNGAN-PEMERINTAH-KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2019/NO.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Pasal 32
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 16 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional No. 31 Tahun 2012; Perda Kabupaten Musi Rawas Utara No. 3 Tahun 2016; Peraturan Bupati Musi Rawas Utara No. 67 Tahun 2016; Peraturan Bupati Musi Rawas Utara No. 41 Tahun 2017
Dalam peraturan ini berisi informasi ketentuan-ketentuan umum klasifikasi arsip beserta rincian dan kode klasifikasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2019.
59 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 27 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Logo dan Tagline City Branding Kabupaten Penajam Paser Utara
ABSTRAK:
Dalam rangka membangun citra positif sekaligus sebagai media promosi potensi Kabupaten Penajam Paser Utara baik di dalam maupun di luar Daerah, perlu diciptakan Logo dan Tagline City Branding yang dapat mewakili semangat serta harapan karakteristik Kabupaten Penajam Paser Utara. Untuk memastikan dan menjamin pemanfaatan, penggunaan, dan penerapan Logo dan Tagline City Branding, perlu ada pengaturan dalam penggunaannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Logo dan Tagline City Branding Kabupaten Penajam Paser Utara.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023
Ketentuan Umum; Logo dan Tagline City Branding Daerah; Penggunaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2023.
16 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Hulu Sungai Utara
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan sistem pelelangan secara elektronik dalam rangka efisiensi, efektifitas, transparansi,
persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah
perlu dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai.
Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 35 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian T\rgas, serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka perlu melakukan penyesuaian
dengan memperbaharui Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik
(LPSE) Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004; Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2004; Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014; Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun
2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010; Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun
2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun
2010; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2011; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 35
Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Hulu
Sungai Utara, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Pembentukan; Tugas dan Fungsi; Tanggung Jawab; Karier dan Honorarium; Tata Kerja; Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2017.
Mencabut Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor
8 Tahun 2014 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
Kabupaten Hulu Sungai Utara.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2019
KEBIJAKAN-AKUNTANSI-PEMERINTAH-KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA-BERBASIS AKRUAL
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2019/NO.12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Berbasis Akrual
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 Pasal 4 ayat (5) dan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 40 Tahun 2014 yang telah ditetapkan belum mengatur secara rinci kebijakan akuntansi. Untuk itu, perlu menetapkan peraturan PERBUP ini.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 16 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diatur dengan Permendagri No. 39 Tahun 2012; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Perda Kabupaten Musi Rawas Utara No. 18 Tahun 2017; Perda Kabupaten Musi Rawas Utara No. 20 Tahun 2017
Dalam peraturan ini berisi informasi mengenai prinsip dan dasar penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Mencabut Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 40 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara No. 11 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Insentif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Musi Rawas Utara
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif, efisien dan mewujudkan reformasi birokrasi memerlulan Sumber Daya Manusia yang profesional dan berintegritas tinggi. Sumber Daya Manusia yang profesional dan berintegritas yang tinggi sebagaimana dimaksud perlu mendapatkan penghargaan dalam bentuk pemberian insentif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 2 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 60 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.21 Tahun 2011; Perda Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Bupati Musi Rawas Utara No.44 tahun 2014; Peraturan Bupati Musi Rawas Utara No.3 Tahun 2014; Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 5 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Indikator Dan Tolak Ukur Pemberian insentif APIP; Penerima Dan Besaran Insentif; serta Ketentuan Pembayaran insentif APIP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
6 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
