... Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 34/PW /2007 tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Camat Padangsidimpuan Utara Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; c. ...
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum dan Urusan Pemerintahan Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2014.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2023
Pengelolaan Keuangan Negara/DaerahPerbankan, Lembaga Keuangan
Hasil pencarian pada file:
... JAYA 3-007-284241 Bank Jateng Pekalongan 130 20342768 TK N PEMBINA KOTA 3-007-284186 Bank Jateng Pekalongan 131 69978201 TK N PEMBINA TIMUR 3-007-284232 Bank Jateng Pekalongan 132 20342836 TK N PEMBINA UTARA ...
... Perempuan, Perlindungan Anak 2-007-01507-3 26 Kecamatan Pekalongan Timur 2-007-01508-1 Bank Jateng Pekalongan 27 Kecamatan Pekalongan Barat 2-007-01509-0 Bank Jateng Pekalongan 28 Kecamatan Pekalongan Utara ...
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rekening Bank Umum Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
ahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan
dan pemantauan rekening penerimaan dan
pengeluaran kas oleh Bank dan atau lembaga
keuangan lainnya, perlu ditetapkan Rekening
Bank Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Pekalongan; ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Rekening Bank
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota
Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Rekening Pemerintah Daerah
Bab IV Pembukaan dan Penutupan Rekening Pemerintah Daerah
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2022 dicabut.
18 hlm
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2020
... 07.444" BT yang terletak pada batas Kanrpung Amenda Distrik Haji Ka>upaten Mappi dengan Kampung Sohomane Distrik Cer Kournur Kabupaten Asmat, TK 4 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 5 dengan koordinat ...
... Kalteng Dirjend Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor S-1253/WB.18/2015 tanggal 4 November 2015 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Provinsi/Kabupaten/Kota se-Kalimantan ...
... Kalteng Dirjend Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor S-1253/WB.18/2015 tanggal 4 November 2015 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Provinsi/Kabupaten/Kota se-Kalimantan ...
... Kalteng Dirjend Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor S-1253/WB.18/2015 tanggal 4 November 2015 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Provinsi/Kabupaten/Kota se-Kalimantan ...
... BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG ...
... dan Batuan Pasir dan Kerikil Zirkon Tanah Serap (Fullers Earth) Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya Pajak Bumi dan Bangunan Bumi dan Bangunan Kecamatan Arut Selatan Bumi dan Bangunan Kecamatan Arut Utara ...
... Bank Kalimantan Tengah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Jasa Giro Jasa Giro Kas Daerah Pendapatan Denda Pajak Pendapatan Denda Pajak Hotel Pendapatan Denda Pajak Reklame Pendapatan Denda Pajak ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Lampiran XV Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat tambahan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2016. Untuk mencegah, menghindari serta mengatasi kebakaran lahan dan hutan yang mengakibatkan
kabut asap, Bupati Kotawaringin Barat telah menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan. lahan dan kebun. Sesuai ketentuan angka V.14 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016, Program dan Kegiatan yang dibiayai dari DAK serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara Menetapkan peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 Nomor 43) yang telah beberapa kali diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2016.
40 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Tengah No. 4 Tahun 2017
... Utara Nomor 188.44/14/KPTS/TAiiU'.N 2017 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan ...
... Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom , Kabupaten-kabupaten dalam Linglrungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lemba:ran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan ...
... Keputusan Gubernur · Sumatera Utara Nomor 188.44/14/KPTS/TAflUN 2017 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perafuran Daerah · Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2017.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 22 Tahun 2007
... Nomor2Tahun 1964tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undangundang No.47 Perpu Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara ...
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Keringanan dan Pembebasan atas Pajak Kendaraan Bermotor dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan pelayanan dan merangsang Wajib Pajak Kendaraan Bermotor untuk melaksanakan kewajibannya membayar Pajak Kendaraan Bermotor, dipandang perlu melakukan kebijaksanaan dengan memberikan keringanan dan pembebasan terhadap Pajak Kendaraan Bermotor;
b. Bahwa pemutahiran database Kendaraan Bermotor yang akurat sangat dibutuhkan dalam menentukan target penerimaan pada masa yang akan datang, dan untuk maksud tersebut dengan adanya Keringanan dan Pembebasan PKB diharapkan para Wajib PKB dapat segera mendaftarkan Kendaraan Bermotor miliknya;
c. Bahwa untuk tercapainya maksud tersebut pada butir a dan b, dipandang perlu diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat
I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-
undang No.47 Perpu Tahun 1960 Tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara -
Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara
(Lembaran
Negara
Tahun
1964
Nomor
94,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 4048);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daeah (Lembaan Negaa Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaan Negaa
Nomor 4548);
.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
.
.
Perimbangan Keuangan antaa Pemeintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negaa Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
Peatuan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang
Pajak Daeah (Lembaran Negaa Tahun 2001 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
Peatuan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaan Negaa
Nomor 4578);
7
8
9
.
.
.
Peratuan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Kewenangan
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 82
Negara Nomor 4737);
,
Tambahan Lembaran
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1980
tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi
Bendaharawan Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun
2002 tentang Pedoman Pengurusan
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan
Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
,
Pelaksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peatuan Daeah Provinsi Sulawesi Tenggaa Nomor
8 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan
Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2001 Nomor 8);
11. Peaturan Daeah Provinsi Sulawesi Tenggaa No. 10
Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2001
Nomor 10);
12. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggaa No.15 Tahun
2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peatuan Daerah
No.8 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaaan Bermotor
dan Kendaraan di Atas Air;
13. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggaa No. 16 Tahun
2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peatuan Daerah
No.10 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama
KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
di Atas Air;
Peraturan Gubernur Tentang Keringanan Dan Pembebasan Atas Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
3 hal
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 47 Tahun 2020
... TK 22 selanjutnya ke arah utara menyusuri As (Median Line) Kali Goro sampai dengan TK 23 dengan koordinat 3° 25' 40.591" LS dan 134° 35' 31.972" BT yang terletak pada batas Kampung Yabore Distrik Naikere ...
... TK 23 selanjutnya ke arah utara menyusuri As (Median Line) Kali Goro sampai dengan TK 24 dengan koordinat 3° 24' 02.190" LS dan 134° 35' 43.975" BT yang terletak pada batas Kampung Yabore Distrik Naikere ...
... TK 24 selanjutnya ke arah utara menyusuri As (Median Line) Kali Goro sampai dengan TK 25 dengan koordinat 3° 23' 46.449" LS dan 134° 37' 15.156" BT yang terletak pada batas Kampung Yabore Distrik Naikere ...
... Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian yang berada ...
... TK 14 selanjutnya ke arah utara menyusuri punggung gunung (igir) sampai dengan TK 15 dengan koordinat 3° 28' 58.483" LS dan 134° 27' 38.038" BT yang terletak pada batas Kampung Oyaa Distrik Naikere Kabupaten ...
... 360 672,421,385 MOPUYA UTARA DUA Rp DUMOGA UTARA 50 Rp 729,440,000 57,019,001 0.002362 0.001470 45.53096 0.000570 0.000173 10.762597 0.003798 9 0.000346 0.000149 0.001493 360 672,421,385 MOPUYA UTARA ...
... SATU Rp OUMOGA UTARA 49 Rp 728,649,000 56,227,369 0.002330 0.001334 41.30574 0.000625 0.000250 11.815839 0.004169 13 0.000500 0.000120 0.001203 290 672,421,385 MDPUGAD SElATAN SATU Rp OUMDGA UTARA 48 Rp ...
... 0.001317 40.78076 0.000735 0.004905 0.000173 13.90127 9 0.000346 0.000090 0.000896 216 672,421,385 MDPUGAO UTARA SATU Rp DUMOGA UTARA 46 Rp 738, 772,000 66,350,773 0.002749 0.000992 30.73212 0.000053 ...
... TENGGARA TAPADAKA SATU Rp 672,421,385 1166 0.004837 0.000484 84 0.003232 0.001616 4.251449 0.001500 0.000225 34.49107 0.004455 0.001114 0.003438 82,986,518 Rp 755,408,000 183 DUMOGA TENGGARA TAPADAKA UTARA ...
... TENGGARA KONAROM BARAT Rp 672,421,385 383 0.001589 0.000159 SS 0.002116 0.001058 40.640549 0.014340 0.002151 36.78501 0.004752 0.001188 0.004556 109,954,971 Rp 782,376,000 187 DUMOGA TENGGARA KONAROM UTARA ...
... WEROHI AGUNG SELA TAN Rp 672,421,385 1599 0.006633 0.000663 14 0.000539 0.000269 7.002387 0.002471 0.000371 29.35164 0.003792 0.000948 0.002251 54,349,775 Rp 726,770,000 199 OUMOGA TENGAH WERDHI AGUNG UTARA ...
... 912,410,0oo 19 DUMOGA BARAT MEKARUO Rp 672,421,385 1208 0.005011 0.000501 97 0.003732 0.001866 4.191429 0.001479 0.000222 49.23259 0.006360 0.001590 0.004179 100,855,669 Rp 773,277,oao 20 OUMOGA BARAT TORAUT UTARA ...
... 0.002151 51,926,068 Rp 1,4.3~ 39 DUMOGA TIMUR DUMOGA EMPAT Rp 672,421,385 698 0.002896 0.000290 31 0.001193 0.000596 2.35 0.000829 0.000124 39.34987 0.005083 0.001271 0.002281 55,052,929 Rp 727,4~ 40 DUMOGA UTARA ...
... TUMOKANG BARU Rp 672,421,385 1324 0.005493 0.000549 13 0.000500 0.000250 28.030767 0.009891 0.001484 42.53446 0.005494 0.001374 0.003657 88,250,990 Rp 760,6'ii;;; 41 OUMOGA UTARA MOPUGAO UTARA Rp 672,421,385 ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubab dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 ;
7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 ;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193 Tahun 2018;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 6 Tahun 2007 ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 ;
14. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018.
Memuat ketentuan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, termasuk cara perhitungan dan penilaian bobot yang diperhitungkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2019.
... Unit Banjit 5 Kampung Juku Batu 737701000023307 BRI Unit Banjit 6 Kampung Bali Sadhar Tengah 737701000018302 BRI Unit Banjit 7 Kampung Donomulyo 737701007874539 BRI Unit Banjit 8 Kampung Bali Sadhar Utara ...
PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA KAMPUNG UNTUK SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4)
g dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasikan
Alokasi Dana Kampung untuk Setiap Kampung di
Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021
UU No.12 Tahun 1999, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.11 Tahun 2020, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.20 tahun 2018, Permenkeu No.205/PMK. 07/2019, PermenPDTT No.13 Tahun 2020, PERDA No.9 Tahun 2020
Peraturan Bupati Tentang Pengalokasian Dan
Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Kampung
Untuk Setiap Kampung Dl Kabupaten Way Kanan
Tahun Anggaran 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2021.
Halaman 28
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 31 Tahun 2019
... Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan ...
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM WIAAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN DESEMBER 2018 DAN BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN BULAN MARET 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota perlu melakukan pembagian Dana Bagi Hasil yang berasal dari penerimaan Pajak Rokok kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh berdasarkan realisasi penerimaan Bulan Desember 2018 dan Bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2019;
berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Gubernur.
Dasar Hukum Pergub ini adalah : UU No. 24 Tahun 1956, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2006, UU No. 3 Tahun 2011, UU No. 28 tahun 2009, UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2016, PP No. 12 tahun 2019, Qanun No. 10 Tahun 2014, Qanun No. 11 Tahun 2017, Qanun No. 3 Tahun 2012, Qanun No, 5 tahun 2017, Qanun No. 3 Tahun 2018, Pergub No. 44 Tahun 2008, Pergub No. 80 Tahun 2007, Pergub No. 97 Tahun 2018, Pergub No. 133 tahun 2018.
Dalam Pergub ini diatur tentang alokasi serta tata cara pembagian dan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.
5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
