APBDBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaStandar/Pedoman
Hasil pencarian pada file:
... berikut : a) Model MBA-1 sebanyak tiga lembar; b) Rekapitulasi SPPB/DO (Model MDO) Penyaluran Beras Program RASKIN (sesuai waktu pelaksanaan masing-masing program) yang ditandatangani Kasubdivre Lampung Utara ...
... oleh pelaksana distribusi dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah sebagai pertanggung jawaban. 3) Apabila HPB Raskin disetorkan langsung oleh pelaksana Distribusi ke Rekening Bank Perum Sub Divre Lampung Utara ...
... Dalam pelaksanaaan penanganan pengaduan/keluhan masyarakat melalui koordinasi PMD bersama-sama unsur pengawasan Pemerintah Kabupaten/lnsfektorat, Subdivre Lampung Utara, Badan Pusat Statistik dan Instansi ...
... Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari unsur-unsur Instansi terkait di Kabupaten Tulang Bawang antara lain unsur Pemerintah Kabupaten, Perum Bulog Sub Divre Lampung Utara ...
... Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dan
penatausahaan keuangan Desa, perlu ditetapkan
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi
dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4587);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun
2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan
Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007
tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2007 tentang Pendayagunaan dan Pemanfaatan Data
Profil Desa dan Profil Kelurahan;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan
Kelurahan;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun
2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun
2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun
2007 tentang Kerja Sama Desa;
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun
2007 tentang Perencanaan Pemabangunan Desa;
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun
2007 tentang Pendataan Program Pembangunan
Desa/Kelurahan;
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008
tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
29.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
30.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Badan
Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 10);
31.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1);
32.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun
2010 Nomor 8);
33.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2012 Nomor 8);
34.Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Alokasi
Dana Desa Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2012 Nomor15);
35.Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan
Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan
Instruksi Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Wakatobi;
36.Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa;
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
BAB III KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
BAB IV STRUKTUR APBDesa
BAB V PENYUSUNAN RANCANGAN APBDesa
BAB VI PERUBAHAN APBDesa
BAB VII PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA
BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDesa
BAB IX PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
BAB X STANDAR BIAYA
BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB XII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
113 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2014
... Kawasan perikanan tangkap, yang diarahkan pada perairan Pantai Utara dan Pantai Selatan, danau, waduk, rawa, sungai, dan embung; b. ...
... Kawasan pertambangan mineral logam, bukan logam, batuan dan batu bara, terletak di kawasan Majenang-Bantarkawung, SerayuPantai Selatan, kawasan Serayu-Pantai Utara, kawasan Gunung Slamet, kawasan Sindoro-Sumbing–Dieng ...
... , kawasan MerapiMerbabu-Ungaran, kawasan Gunung Muria, kawasan Pegunungan Kendeng Utara, kawasan Kendeng Selatan, dan kawasan Gunung Lawu; b. ...
... Permasalahan lainnya adalah adanya kesenjangan antar wilayah terutama antara wilayah pantai utara dan pantai selatan Jawa Tengah yang memerlukan pembenahan infrastruktur secara massif, agar memberikan ...
... dampak positif pada pengurangan beban mobilisasi sumber-sumber produksi di wilayah penghubung antar kabupaten/kota di wilayah pantai utara dan pantai selatan Jawa Tengah. ...
... IV -74 secara interregional sebagai wilayah transit/pengumpul perdagangan dan jasa dari wilayah barat dan timur Jawa serta pulau-pulau lainnya terutama Kalimantan. ...
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang waktu RKPD, bagian RKPD, penyusunan RKPD, dan uraiannya.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2014.
404 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2022
... Jarak terjauh dari wilayah Utara ke wilayah Selatan ± 9 Km dan dari wilayah Barat ke wilayah Timur ± 7 Km. Secara administratif Kota Pekalongan terbagi menjadi 4 kecamatan dan 27 kelurahan. ...
... Keempat kecamatan tersebut adalah Kecamatan Pekalongan Barat, Kecamatan Pekalongan Timur, Kecamatan Pekalongan Selatan dan Kecamatan Pekalongan Utara. ...
... Wilayah terluas Kota Pekalongan adalah Kecamatan Pekalongan Utara dengan luas sebesar 14,88 km2 atau 33% dari luas wilayah Kota Pekalongan. c. ...
... Tanggal 12 Januari 2021 mulai pukul 20.27 terjadi gelombang pasang angin barat di sepanjang pantai utara kota pekalongan tinggi dan limpas tanggul, sehingga air laut meluap menggenangi permukiman warga ...
... Pekalongan Utara meliputi Panjang Wetan, Panjang Baru, Kandang Panjang, Padukuhan Kraton, Krapyak, Degayu Seluruh Kota Pekalongan Terendam Banjir 4. ...
... Pekalongan Utara a. wilayah Kelurahan Degayu Kec. Pekalongan Utara meluap ke pemukiman warga dengan ketinggian 30 -60 cm. b. ...
... Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2022 Berdasarkan penyebarannya, pada Tahun 2021 jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Pekalongan Barat sejumlah 95.187 jiwa, sedangkan di Kecamatan Pekalongan Utara ...
... Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 2017 0,94 2018 0,96 2019 0,86 2020 0,85 2021 0,38 sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2022 95.187 69.010 78.691 65.422 Pekalongan Barat Pekalongan Timur Pekalongan Utara ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan proses
penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah
Daerah sebagai pelaksanaan atas rencana keuangan
tahunan Daerah yang telah disusun guna transparansi
dan akuntabilitas keuangan Daerah berlandaskan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan landasan
dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kebutuhan dan kewenangan Daerah untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja, Kepala Daerah menyampaikan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri dengan
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah
tahun anggaran berakhir; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan uraiannya.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2022.
1022 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 75 Tahun 2017
... Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1986 tentang Perubahan Wilayah Kotamadya Daerah Tk II Bengkulu, Kabupaten Daerah Tk II Bengkulu Utara dengan Kabupaten Tk II Bengkulu Selatan; 8. ...
... P.22 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (median line) Saluran Irigasi Sekunder sampai pada P.23 dengan koordinat X=202437 dan Y=9566519 yang terletak pada batas Desa Riak Siabun dengan Desa Riak Siabun ...
... P.16 selanjutnya ke arah Utara sampai pada P.17 dengan koordinat X=202980 dan Y=9563612 yang terletak pada batas Desa Riak Siabun dengan Desa Riak Siabun I Kecamatan Sukaraja, selanjutnya ke arah Tenggara ...
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA RIAK SIABUN KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2017 Nomor 75
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, perlu ditetapkan batas Desa Riak Siabun secara pasti di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab V Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa/Kelurahan;
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 26 Tahun 2007
4. UU No. 43 Tahun 2008
5. UU No. 6 Tahun 2014
6. UU No. 23 Tahun 2014
7. PP RI No. 46 Tahun 1986
8. PP RI No. 38 Tahun 2007
9. PP RI No. 78 Tahun 2007
10. Permendagri RI No. 76 Tahun 2016
11. Permendagri RI No. 52 Tahun 2013
12. Permendagri RI No. 56 Tahun 2015
13. Permendagri RI No. 45 Tahun 2016
14. Keputusan Menhut RI No. SK.784/Menhut-II/2012
15. Perda Kab. Seluma No. 7 Tahun 2005
16. Perda Kab. Seluma No. 9 Tahun 2009
17. Perda Kab. Seluma No. 2 Tahun 2013
Pasal 2
Tujuan Penetapan dan Penegasan Batas Desa :
Penetapan dan penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2017.
Mencabut :
Keputusan Bupati Seluma Nomor 032-563
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun No. 3 Tahun 2013
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaPengadaan Barang/Jasa
Hasil pencarian pada file:
... Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedomwm Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik «ifii Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; : 18. ...
... Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pernbenrukam Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daeira& Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahean 1956 Nomor 58, Tambahan ...
... di Daerah sesuai dengan Pcraturan Perundang-undangan yang bcrlaku, dan kebijakan Gubcrnur Propinsi Sumatcra Utara, Pasal 4 Markas Wilayah Pertahanan Sipil Daerah BAB IV KEUDUDUKAN, TUGAS DAN FVNGSI Bagian ...
... (I) Kcpala Markus Wilayah Pertahanan Sipil diangkut dun dibcrhcntikan oleh Gubcrnur Propinsi Sumatera Utara dcngan rnemperhatikan pcrtirnbangan/saran Kcpala Oacrah. ...
... Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nornor 061/384/K/ Tahun 1998 tentang Pembentukan Organisasi clan Tata Kerja Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kabupaten Mandailing Natal. 15. ...
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Hasil pencarian pada file:
... Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahuu 1953 Nomor ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mencapai melaksanakan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1958, UU No.1 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, PP No.8 Tahun 1986,PP No.57 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.6 Tahun 2006, PP No.8 Tahun 2006, PP No.38 Tahun 2007, Perpres No.54 Tahun 2010, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.17 Tahun 2007, Permendagri No.32 Tahun 2011, Permenkeu No. 168/PMK.07/2009, Perda No.9 Tahun 2008, Perda No.2 Tahun 2009, Perbup No.46 Tahun 2006.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pengaggaran dan Pelaksanaan, Penatausahaan dan Tata Cara Pemberian, Pelaporan Pertanggungjawaban, Monitoring dan Evaluasi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2011.
Peraturan ini memiliki 9 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 31 Tahun 2013
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahTransportasi Darat/Laut/Udara
Hasil pencarian pada file:
... di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ...
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Umum Dan Barang Di Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan jasa angkutan agar lebih menjamin kesinambungan jasa angkutan penumpang umum dan barang perlu menyempurnakan kembali penetapan tarif jasa angkutan dimaksud dengan menitik beratkan atas kepentingan dan kemampuan masyarakat;
bahwa dengan diberlakukan kebijakan Pemerintah terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berimbas langsung pada sektor perhubungan khususnya terhadap pelayanan jasa transportasi; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b konsiderans di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Umum Dan Barang Di Kota Banjarmasin Dengan Sistematika; Besaran Tarif Angkutan Umum 7 Barang; Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2013.
2 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 55 Tahun 2020
... GAMBARAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT Provinsi Sulawesi Barat memiliki letak sangat strategis sebagai pintu gerbang segitiga yang menghubungkan Provinsi Sulawesi Selatan-Sulawesi Tengah-Kalimantan Timur ...
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi agar berjalan efektif, efesien, terukur konsisten dan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Barat, perlu disusun road map reformasi birokrasi;
b. bahwa berdasarkan beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, agar Pemerintah Daerah menyusun Road Map Reformasi Birokrasi di internal Instansi serta menjalankan program Mikro;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (4); UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 81 Tahun 2010; Permenpan No. 30 Tahun 2012; Permendagri No. 135 Tahun 2018; Permenpan No. 25 Tahun 2020;
Dalam Pergub ini diatur tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
37 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
