... Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan ...
... Sukoharjo, di sebelah Timur Laut - Kabupaten Wonogiri di sebelah Timur dan Tenggara - Kabupaten Purworejo di sebelah Barat - Kabupaten - Magelang di sebelah Barat Laut - Kabupaten Boyolali di sebelah Utara ...
... Bagian utara merupakan lahan struktural denudasional dengan topografi berbukit yang mempunyai kendala lereng yang curam dan potensi air tanah yang kecil; ...
RENCANA AKSI DAERAH PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2027
2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 57, BD.2022/NO.58
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Aksi Daerah Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2027
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi
Daerah Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 - 2027;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Nomor 29 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun
2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2021; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Rencana Aksi Daerah Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
Jumlah Halaman: 8 HLM; Lampiran: 179 HLM.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2014
... WKP) Migas 1) Rencana Blok I ditetapkan seluas 6.289 Km2 Wilayah daratan dan perairan laut di Kecamatan Lasalimu, Pasarwajo, Kapontori, Gu dan Lasalimu Selatan serta sebagian wilayah Kabupaten Buton Utara ...
... ratus delapan puluh sembilan) kilometer persegi terdapat pada wilayah daratan dan perairan laut di Kecamatan Lasalimu, Pasarwajo, Kapontori, Gu dan Lasalimu Selatan serta sebagian wilayah Kabupaten Buton Utara ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Tahun 2013-2033
ABSTRAK:
Untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Buton dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu disusun rencana tata ruang wilayah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Tahun 2013-2033.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana dua kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 26 Tahun 2007; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 68 Tahun 2010.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Tahun 2013-2033 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam Perda ini diatur tentang kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten yang terdiri atas rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disintensif, serta ketentuan sanksi. Diatur pula tentang hak kewajiban dan peran masyarakat dalam penataan ruang
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
195 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2022
... Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan I Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten I Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara I Republik Indonesia Tahun 2003 ...
... Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 Nomor 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, maka perlu mengatur pedoman pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2019 Nomor 1);
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
BAB III TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
BAB IV TATA CARA PENGANGGARAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM
BAB V TATA CARA PELAPORAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2022.
21 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 37 Tahun 2015
... kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh Tahun 2015, .Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan 1 Daerah Otonom Propinsi Ateh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara ...
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Dan Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Aceh Tahun 2015
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66A Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, perlu melakukan pembagian DBH Cukai Tembakau kepada Provinsi dan Kab/Kota di wilayah Aceh; Bahwa sehubungan dengan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Tahun 2015, perlu mengatur pembagian Perkiraan Alokasi DBH dalam CHT Tahun Anggaran 2015.
Dasar Hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang No. 24 Tahun 1956; Undang-Undang No. 33 Tahun 2004; Undang-Undang No.11 Tahun 1955; Undang-Undang No.11 Tahun 2006; Undang-Undang No.28 Tahun 2009; Undang-Undang No.23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2005; Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 4 Tahun 2002; Qanun Aceh No. 1 Tahun 2008.
Peraturan ini mengatur tentang: Perkiraan alokasi DBH dan Penyaluran DBH.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2015.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 19 Tahun 2023
... ratus tujuh puluh empat koma nol dua) hektar, termasuk ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi. (2) Ruang lingkup WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut: a. sebelah utara ...
... dimaksud pada ayat (1) huruf l berada di SWP A Blok II.A.7 dan Blok II.A.8. (14) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m terdiri atas: a. jalur kereta api lintas utara ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Detail Tata Ruang, Kecamatan Tanjung Tahun Anggaran 2023-2043
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
dan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten
Brebes Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Tanjung
Tahun 2023-2043.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang lingkup penataan Wilayah Pusat (WP) di Kecamatan Tanjung, yang mencakup pembagian wilayah, batasan, serta fungsi masing-masing wilayah. Tujuannya adalah untuk mengembangkan Kecamatan Tanjung sebagai Pusat Pelayanan Kawasan yang berbasis perdagangan dan jasa, pertanian, serta mendukung kawasan industri dengan infrastruktur yang ramah lingkungan. Selain itu, peraturan ini juga mencakup rencana struktur ruang yang meliputi pengembangan pusat pelayanan, jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, air minum, pengelolaan limbah, persampahan, drainase, dan prasarana lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2023.
44 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 41 Tahun 2018
... Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Garis Sempadan Jalan, Garis Sempadan Pagar Dan Garis
Sempadan Bangunan Di Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksnakan ketentuan Pasal 14 Peraturan
Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2013 tentang
Garis Sempadan Jalan, Garis Sempadan Pagar dan Garis
Sempadan Bangunan maka perlu mengatur penentuan As
Jalan sebagai dasar untuk menentukan garis simpadan
bangunan dari as jalan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun
2013; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun
2014.
BAB I
KETENTUAN UMUM; BAB II
KETENTUAN GARIS SEMPADAN; BAB Ill
DAERAH SEMPADAN JALAN DAN DAERAH SEMPADAN BANGUNAN; BAB IV
PENGENDALIAN; BABV
PENDANAAN; BAB VI
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2018.
Peraturan Bupati Lamandau
Nomor 41 Tahun 2018
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sijunjung Nomor 20 Tahun 2021
Administrasi dan Tata Usaha NegaraProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Hasil pencarian pada file:
... Sijunjung Tahun 2022 Tabel 3.4 Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Wilayah Tahun 2020 Wilayah Pertumbuhan (persen) Kontribusi (persen) Sumatera -1,2 21,4 Jawa -2,5 58,8 Bali dan Nusa Tenggara -5,0 2,9 Kalimantan ...
... Sementara untuk Papua masih tumbuh 1,44 persen karena ada dua provinsi yang tumbuh positif yaitu Maluku Utara sebesar 4,29 persen dan Papua 3,23 persen. ...
... Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi wilayah yang diharapkan tahun 2021 dan 2022 adalah : Harga komoditas CPO dan karet yang diperkirakan meningkat akan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera dan Kalimantan ...
... Rumbai Sumpur kudus I Unit 800,000,000.00 Pembangunan Jembatan Jalan Padang Rumbio Ke Koto Ranah I Unit 600,000,000.00 Jembatan Gantung Andopan Lubuak Tarok - jembatan mudiak kadam taratak baru utara ...
... - jembatan sawah like dan lubuak panjang taratak baru utara - jembatan gantuang tapian rantau taratak baru utara - Pembuatan jembatan gantung di onge Sumpur Kudus - Pembangunan jembatan Batu Gadang - ...
... : INGIN JADI IKON TANJUNG GADANG TNJ GADANG - PEMBANGUNAN JEMBATAN MUDIK LIMBING (JEMBATAN PERMANEN) TNJ GADANG - PEMBANGUNAN JEMBATAN BETON SAWAH LIEK (AKSES JALAN LINGKAR KE LATANG) TARATAK BARU UTARA ...
... Kamang baru - APBD II/APBN Pelatihan menjahit Nagari Lubuk Tarantang, Kecamatan Kamang baru - APBD II/APBN Pelatihan komputer Nagari Taratak baru utara ...
... , Kecamatan Tanjung 1 paket - APBD II/APBN Pelatihan tata busana menjahit Nagari Taratak baru utara, Kecamatan Tanjung 1 paket - APBD II/APBN ...
Administrasi dan Tata Usaha Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNUNG TAHUN 2021 NOMOR 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan pasal 264 ayat (2) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, perlu menetapkan peraturan bupati tentang rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022
UU Nomor 12 Tahun 1956, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun
2008, Peraturan
Pemerintah
Nomor 12 Tahun
2019, permendagri Nomor
15 Tahun
2008, permendagri Nomor
86 Tahun
2017, permendagri Nomor
90 Tahun
2019, permendagri Nomor
17 Tahun
2021, Peraturan
Daerah
Provinsi
Sumatera
Barat
Nomor
7 Tahun 2008, Peraturan Gubernur Sumatera
Barat
Nomor 20 Tahun
2021, Peraturan
Daerah kabupaten sijunjung nomor 4 tahun
2009
RKPD tahun 2022 yang seanjutnya disebut RKPD kabupaten sijunjung tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun yang berpedoman pada RKP tahun 2022 program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan RKPD provinsi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2021.
439
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 50 Tahun 2020
Agraria, Pertanahan, Tata RuangOtonomi Daerah dan Pemerintah DaerahDesa
Hasil pencarian pada file:
... Bengkulu dengan koordinat X=210818 dan Y=9579455. selanjutnya menuju arah timur lautsampai pada titik P.2 dengan koordinat X=210106 dan Y=9580793 berbatasan dengan Desa Ujung Karang, selanjutnya menuju arah utara ...
... mengikuti batas kecamatan sampai titik P.3 dengan koordinat X=205585 dan Y=9584262, titik P.4 dengan koordinat X=205964 dan Y=9584656 berbatasan dengan Kecamatan Pondok Kubang, selanjutnya menuju arah utara ...
... Menuju arah utara timur laut sampai pada titik P.14 dengan koordinat X=211236 dan Y=9589559 herhatasan dengan Desa Renah Lehar, bergerak dari koordinat P.14 menuju arah barat sampai pada titik P.15 dengan ...
... P.1 terletak di arah utara dengan koordinat X=211991 dan Y=9585496 yang herhatasan dengan Desa Karang Tinggi, selanjutnya menyusuri hatas desa menuju arah timur sampai pada titik P.2 dengan koordinat X ...
... Desa Pelajau, selanjutnya menuju arah harat laut sampai pada titik P.2 dengan koordinat X=210657 dan Y=9592480 yang herhatasan langsung dengan Kecamatan Merigi Sakti, dari arah harat laut menuju arah utara ...
... selanjutntya sampai pada titik P.4 dengan koordinat X=212118 dan Y=9592816, dan titik P.5 dengan koordinat X=212722 dan Y=9592940 herhatasan dengan Desa Pagar Agung Kecamatan Merigi Sakti, dari arah utara ...
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KECAMATAN KARANG TINGGI KABUPATEN BENGKULU TENGAH
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Nomor 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah
ABSTRAK:
a.bahwa untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa di Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat
(3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan
Batas Desa
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 15 Tahun 2012
Berisi tentang penetapan dan penegasan batas Desa di Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2020.
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 85 Tahun 2022
... Selanjutnya mengarah ke Utara mengikuti parit/drainase sampai pada TK13.01.15.2008-15.2010-002 dengan koordinat 2°24'23.192"LS dan 101°2'17.095"BT terletak di lahan (dekat lahan Pak Raffles Saluran Sekunder ...
... Sebelah Utara : Nagari Silaut dan Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut. b. Sebelah Timur : Nagari Lubuk Bunta dan Nagari Silaut Kecamatan Silaut. c. Sebelah Selatan : Nagari Silaut Kecamatan Silaut. d. ...
... Selanjutnya mengarah ke Utara mengikuti drainase sampai pada TK13.01.15.2001-15.2008-15.2010-000 dengan koordinat 2°24'53.998" LS dan 101°2'44.415"BT terletak di tengah saluran drainase (dekat tikungan ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 Nomor 85
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Nagari Sambungo Kecamatan Silaut
ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap batas wilayah suatu nagari, telah diselenggarakan penetapan batas Nagari Sambungo Kecamatan Silaut sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 115 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Sambungo;
- bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu disusun Peraturan Bupati yang memuat batas Nagari;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Sambungo Kecamatan Silaut;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 115 Tahun 2011
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2017
Penetapan dan Penegasan Garis Batas Nagari Sambungo Kecamatan Silaut adalah sebagai berikut:
a. Sebelah Utara : Nagari Silaut dan Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut.
b. Sebelah Timur : Nagari Lubuk Bunta dan Nagari Silaut Kecamatan Silaut.
c. Sebelah Selatan : Nagari Silaut Kecamatan Silaut.
d. Sebelah Barat : Samudera Hindia.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2022.
-
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 85 Tahun 2022
10 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
