Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.586 peraturan dalam 0,052 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 18 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Hasil pencarian pada file:

... ~ 1 ~ BUPATI KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ...

... KAYONG UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAYONG UTARA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kinerja, disiplin, kualitas pelayanan, motivasi kerja, dan kesejahteraan Pegawai ...

... Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, perlu memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal ...

Hal. 1, File: PERBUP KKU Nomor 18 Tahun...ten Kayong Utara.pdf

... Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182); 7. ...

... Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018 Nomor 11 ...

... Bupati adalah Bupati Kayong Utara. 2. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara. 3. ...

Hal. 3, File: PERBUP KKU Nomor 18 Tahun...ten Kayong Utara.pdf

... Agar setiap orang mengatahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara. ...

... Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 24 Februari 2020 BUPATI KAYONG UTARA, TTD CITRA DUANI Diundangkan di Sukadana pada tanggal 24 Februari 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA, TTD HILARIA ...

... YUSNANI BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2020 NOMOR 21 ...

Hal. 15, File: PERBUP KKU Nomor 18 Tahun...ten Kayong Utara.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Kayong Utara No. 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara

Download file:

PERBUP KKU Nomor 18 Tahun...ten Kayong Utara.pdf

KEPEGAWAIAN-GAJI

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2020/NO.21, LL Kab. Kayong Utara : 55 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kinerja, disiplin, kualitas pelayanan, motivasi kerja, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, perlu memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara; bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.6 Tahun 2007, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2019, Perda Kabupaten Kayong Utara No.12 Tahun 2016, Perbup Kayong Utara No.11 Tahun 2018, Perbup Kayong Utara No.8 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, dan Prinsip Pemberian TPP; Perhitungan Penetapan, Pemberian, Pengurangan dan Penilaian Besaran TPP; Pembayaran TPP; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2020.
Penjelasan sebanyak 40 (empat puluh) halaman.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 29 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... Utara {Berita DaeraiL ICabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015 Nomor 225) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. ...

... Ditetapkan di Kwandang Pada tanggal, 1^ C<^^«- 2020 BUPATI GORONTALO UTARA, INDRAYASIN Diundangkan di Kwandang Pada tanggal, 1^ (p\o^ 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA RIDW, BERITA H KABUPATEN ...

... GORONTALO UTARA TAHUN 2020 NOMOR.. ...

Hal. 7, File: PERBUB NO 29 TAHUN 2020.pdf

... BUPATI GORONTALO UTARA PROVINSI GORONTALO PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR TAHUN 2020 TENTANG | PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH I DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO ...

... UTARA Menimbang Mengingat PARAF KOORDINASI NO FSNGELOLA 1. ...

... Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. 1. ...

Hal. 1, File: PERBUB NO 29 TAHUN 2020.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Daerah I Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016 Nomor 184, f ...

... TambahEin Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 163); | 7. ...

... ; Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTIM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH E)ILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA . ...

Hal. 2, File: PERBUB NO 29 TAHUN 2020.pdf

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara

Download file:

PERBUB NO 29 TAHUN 2020.pdf

penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan pemerintah daerah kabupaten gorontalo utara

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2020/No. 439

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 PP No. 60 Thun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 20155; PP No. 60 Tahun 2008; Perda Kab. Gorontalo Utara No. 3 Tahun 2016; dan Perbup Gorontalo Utara No. 21 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara termasuk didalmnya diatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, penyelenggaraan sistem pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, penguatan efektifitas penyelenggaraan SPIP, pembentukan satuan tugas penyelenggaraan SPIP, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2020.
Terdiri dari 7 halaman tanpa lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 7a Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Gorontalo Utara

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Gorontalo Utara : Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Gorontalo Utara : Kepala ...

... Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara : Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara : Peraturan Kepala Daerah atau disebut dengan Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan ...

... Utara, Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Gorontalo Utara selanjutnya disebut Lakhar BNK adalah Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Gorontalo Utara, Kepala Harian adalah Kepala Harian Badan ...

Hal. 4, File: PERBUP Gorontalo Utara No... Badan Narkotika.pdf

... Pasal 11 Dalam melaksanakan tugasnya Badan Narkotika Kabupaten Gorontalo Utara dapat mengikut sertakan peran serta masyarakat pada setiap kegiatan BNK terutama dalam hal — hal yang berkaitan dengan kegiatan ...

... BAB VI ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PELAKSANA HARIAN Bagian Kesatu Eselonisasi Pasal 12 (1) Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Gorontalo Utara adalah jabatan dengan eselon ...

... (3) Sekretaris, Kepala sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Sekretariat Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Gorontalo Utara diangkat dan di berhentikan oleh Bupati Gorontalo Utara. juj lo OI ...

Hal. 9, File: PERBUP Gorontalo Utara No... Badan Narkotika.pdf

... Kabupaten Gorontalo Utara . ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. ...

... Ditetapkan di Kwandang pada tanggal 14 Ssntember 2009 Diundangkan di Kwandang pada tanggal 18 September 2009 SEKRETARIENDAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA, ...

Hal. 10, File: PERBUP Gorontalo Utara No... Badan Narkotika.pdf

Download file:

PERBUP Gorontalo Utara No... Badan Narkotika.pdf

organisasi dan tata kerja sekretariat pelaksana harian badan narkotika kabupaten gorontalo utara

2009

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7a, BD.2009

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk menjamin keterpaduan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan operasional dibidang ketersediaan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo utara ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.8 Tahun 1996; UU No.5 Tahun 1997; UU No.7 Tahun 1997; UU No.22 Tahun 1997; UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.35 Tahun 2009; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Perpres No.83 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur tentang organisasi dan tata kerja sekretariat pelaksana harian badan narkotika kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, organisasi, tata kerja, eselonisasi, pengangkatan dan pemberhentian pelaksana harian, satuan tugas, pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2009.
Terdiri dari 13 halaman dengan lampiran

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2019

Abstrak

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 178 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Balanja Kabupaten Aceh Utara. 34. ...

... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA Dan BUPATI ACEH UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN ...

... DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2019. ...

Hal. 5, File: Qanun Nomor 1 Tahun 2020_001.pdf

... Ditetapkan di Lhokseumawe pada tanggal 3 Septem 2020 M 15 Muharram 1442 H BUPATI ACEH UTARA, * --.-L\Lf H. ...

... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA, A. MURTALA Paraf Koordinasi Kepala BPKD 8 Kepala Bagran Hukum Ib LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2019 NOMOR .L..... ...

... NOMOR REGISTER KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH: {l /sl /2O2Ol Bag. Ilk/Qanun 9. ...

Hal. 9, File: Qanun Nomor 1 Tahun 2020_001.pdf

... BUPATI ACEH UTARA PROVINSI ACEH QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NoMoR 1 resux 2a2a TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2019 BI S MI LLAH ...

... I RRAH MANI R RAHI M DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PEIVYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA Menimbang BUPATI ACEH UTARA, a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang ...

... situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk dapat terselesaikan Pemeriksaan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan,maka l,aporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Pemerintah Kabupaten Aceh Utara ...

Hal. 1, File: Qanun Nomor 1 Tahun 2020_001.pdf

Download file:

Qanun Nomor 1 Tahun 2020_001.pdf

Anggaran Pendapatan dan Belanja

2020

Qanun NO. 1, LD.2020/NO.1

Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2019

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir - Bahwa sehubungan dengan Surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/S/4/2020 Tanggal 28 April 2020 point 3 dan 4 yaitu Pemerintah saat ini tengah berjuang menghadapi wabah Corona Virus Desease 2019 (COVID-19), dimana keadaan ini dan upaya untuk mengatasinya telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden republic Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Desease (COVID-19) sebagai bencana Nasional sejalan dengan kebijakan tersebut telah diterbitkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroksrasi Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem kerja ASN dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, sehingga dengan kondisi tersebut terdapat kesulitan bagi para Pemeriksa BPK untuk melaksanakan sejumlah prosedur pemeriksaan seperti konfirmasi tatap muka dan cek fisik. Meskipun demikian, penting kami sampaikan bahwa, dalam kondisi yang sulit seperti ini, pertanggal 24 April 2020 BPK telah menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD. Namun karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk dapat terselesaikan Pemeriksaan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, maka laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Pemerintah Kabupaten Aceh Utara disampaikan oleh Tim BPK RI pada tanggal 29 Juni 2020. Hal ini berdampak pada keterlambatan penyerahan kepada DPRK sebagai bentuk pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2019
UUD RI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 65 Tahun 2001; PP Nomor 66 Tahun 2001; PP Nomor 65 Tahun 2005; PP nomor 3 Tahun 2007; PP nomor 65 Tahun 2010; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 2 Tahun 2012; PP Nomor 74 Tahun 2012; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2018; PP Nomor 56 Tahun 2018; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 16 Tahun 2018; Permendagri 13 Tahun 2006; Permendagri 32 Tahun 2011; Permendagri 64 Tahun 2013; Permendagri 11 Tahun 2017; Permendagri 38 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Bupati Kabupati Aceh Utara Nomor 178 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kabupati Aceh Utara Nomor 35 Tahun 2019
Dalam Qanun ini mengatur 13 Pasal

CATATAN:

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2020.
9

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 30 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

Abstrak

Pengaduan Internal

Hasil pencarian pada file:

... Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2018 Nomor 6); 21. ...

... Bupati Kolaka Utara adalah Bupati Kolaka Utara. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara. 5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara. 6. ...

... Pejabat/Pegawai Kabupaten Kolaka Utara yang selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai adalah Bupati Kolaka Utara, Wakil Bupati Kolaka Utara, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara. 10. ...

Hal. 4, File: 30. SISTEM PENANGANAN PEN...TEN KOLAKA UTARA.pdf

... BUPATI KOLAKA UTARA KABUPATEN KOLAKA UTARA PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM PENANGANAN PENGADUAN ( WHISTLE BLOWING SYSTEM} DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA ...

... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOLAKA UTARA, Menimbang: a. bahwa untuk rnelaksanakan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nornor 08/M.PAN-RB/06/2012 tentang ...

... tentang Sistern Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. ...

Hal. 1, File: 30. SISTEM PENANGANAN PEN...TEN KOLAKA UTARA.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara. Ditetapkan di Lasusua pada tanggal 1 -9- ?D2I H. ...

... �MANUMAR Diundangkan di Lasusua pada tanggal 1 - 9 - 202I SEKRETARIS DAERAH UPATEN KOLAKA UTARA BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2021 NOMOR -;o Dipindai dengan CamScanner ...

Hal. 9, File: 30. SISTEM PENANGANAN PEN...TEN KOLAKA UTARA.pdf

Download file:

30. SISTEM PENANGANAN PEN...TEN KOLAKA UTARA.pdf

sistem

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2021 NOMOR : 30

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

ABSTRAK:

a. bahwa untuk rnelaksanakan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nornor 08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan ( Wihistle Blowing System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pernerin tah Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Repu blik Indonesia Nornor 387 4) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Karban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 292, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalarn Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2000 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3995); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4449); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2007 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerin tah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 181 3) ; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 18 Nomor 157); 19. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 ten tang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2018 Nomor 6); 21. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat, sebagaimana telah diubah terakhir kali dalam peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PENYAMPAIAN DAN PENANGANAN PENGADUAN, BAB III TINDAK LANJUT PENGADUAN, BAB IV TATA CARA PELAPORAN, BAB V PERLINDUNGAN PELAPOR PELANGGARAN, BAB VI MONITORING DAN PELAPORAN, BAB VII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2021.
9 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 31 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan ...

... (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 182); 14. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan .Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor ...

Hal. 3, File: PERBUP NO. 31 TAHUN 2009.pdf

... \. . ' I•' BUPATI LUWU UTARA PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 31 TAHUN 2009 TENT ANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ...

... ESA BUPATI LUWU UTARA, Menimbang Mengingat a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ...

... pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara. 1. ...

Hal. 1, File: PERBUP NO. 31 TAHUN 2009.pdf

... Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara . .,. . ---:-'."-:-":":':'".""'----,---� TELAH DIPERIKSA PAflAF ...

... K:: ��· A.CHAERULPANGERANG BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2009 NOMOR 31 Diundangkan di Masamba pada tanggal 31 :Je•"•hr :!tt, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA, - 9.- ...

Hal. 4, File: PERBUP NO. 31 TAHUN 2009.pdf

Download file:

PERBUP NO. 31 TAHUN 2009.pdf

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

2009

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2009/No.31

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara

ABSTRAK:

a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Depertemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu diatur Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten Luwu Utara; b. bahwa Batik Indonesia ditetapkan sebagai salah satu Pakaian Dinas Harian bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua alas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ); 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 ' Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1072 tentang Jenis Pakaian Sipil; 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 11 . Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja lnspektorat, Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lain Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 11 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 182); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan .Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 183).
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA Pasal 1 (1) Jenis Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara terdiri dari : a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH; b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH; c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR; d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL; e. Pakain Dinas Lapangan disingkat PDL. (2) Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari : a. Pakaian Dinas Harian wama Kheki; b. Pakaian Dinas Harian Batik dan I atau Tenun lkat dan I atau Ciri Khas Daerah. Pasal2 Waktu pemakaian Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara sebagaimana tercantum dalam larnpiran Peraturan Bupati ini. Pasal3 Bagi SKPD yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti Rumah Sakit dan Puskesmas, Dinas Perhubungan dan Satpol PP tetap memakai Pakaian Dinas Harian seperti biasanya, namun bagi mereka yang mendukung pelayanan administrasi kantor pada hari Kamis dan Jumat menggunakan Pakaian Dinas Harian Batik dan I atau Tenun lkat dan I atau Ciri Khas Daerah. ' . f' I I ' , Pasal4 Khusus untuk hari Jumat dahului dengan aktifitas olahraga sebelum aktifitas kantor, tetap menggunakan pakaian olahraga setelah selesai aktifitas olahraga menggunakan Pakaian Dinas Harian Batik, dan atau Tenun lkat dan atau ciri Khas Daerah. Pasal5 (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang berlaku dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. (2) Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal6 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2010. Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara .

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2009.
5

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara No. 21 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Aparat Pemerintahan Desa, Perangkat Pemerintahan Desa Dan Tokoh Agama Pemerintahan Desa Kabupaten Buton Utara

Abstrak

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun ...

... 2015 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 11); 21. ...

... Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2014 Nomor ...

Hal. 4, File: Perbup Butur No.21 Tahun 2015.pdf

... BUPATI BUTON UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG BESARAN PENGHASILAN ...

... TETAP APARAT PEMERINTAHAN DESA, PERANGKAT PEMERINTAHAN DESA DAN TOKOH AGAMA PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2015 BUPATI BUTON UTARA, Menimbang : a. bahwa ...

... Nomor 14 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap Aparat Pemerintahan Desa, Perangkat Pemerintahan Desa dan Tokoh Agama Pemerintahan Desa Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2015; ...

Hal. 1, File: Perbup Butur No.21 Tahun 2015.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara. ...

... Ditetapkan di Buranga pada tanggal 1 Juni 2015 BUPATI BUTON UTARA, TTD H. MUH. ...

... KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2015 NOMOR 21 ...

Hal. 6, File: Perbup Butur No.21 Tahun 2015.pdf

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Buton Utara No. 14 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap Aparat Pemerintahan Desa, Perangkat Pemerintahan Desa Dan Tokoh Agama Pemerintahan Desa Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2015

Download file:

Perbup Butur No.21 Tahun 2015.pdf

HONORARIUM

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD. 2015 /No. 21, LL 12 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Aparat Pemerintahan Desa, Perangkat Pemerintahan Desa Dan Tokoh Agama Pemerintahan Desa Kabupaten Buton Utara

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati berwenang untuk menetapkan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan tidak termasuk tokoh agama; b. bahwa berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur Sulawesi Tenggara, Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 14 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap Aparat Pemerintahan Desa, Perangkat Pemerintahan Desa dan Tokoh Agama Pemerintahan Desa Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2015, perlu ditinjau kembali dan/atau dilakukan perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 14 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap Aparat Pemerintahan Desa, Perangkat Pemerintahan Desa dan Tokoh Agama Pemerintahan Desa Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2015;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Derah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2011 Nomor 5); 18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 Nomor 10); 19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2014 Nomor 10); 20. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2014 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 11); 21. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2014 Nomor 38); 22. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 14 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap Aparat Pemerintahan Desa, Perangkat Pemerintahan Desa dan Tokoh Agama Pemerintahan Desa Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 14);
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 14 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap Aparat Pemerintahan Desa, Perangkat Pemerintahan Desa dan Tokoh Agama Pemerintahan Desa Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2015

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara No. 18 Tahun 2012

PENGESAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2013

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI MINAHASA UTARA PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA NOMOR 18 TAHUN 2012 TENT ANG PENGESAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ...

... ESA BUPATI MINAHASA UTARA Menimbang : a. bahwa dalam upaya penetapan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2013 maka perlu memperoleh pengesahan Bupati Minahasa Utara ...

... Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

Hal. 1, File: Perbup No. 18 Tahun 2012.pdf

... Pasal3 Naskah Pengesahan Renja SKPD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2013 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. ...

... SOM PIE Diundangkan di Airmadidi Pada Tanggal : 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEH MINAHASA UTARA, ~ t Ors. JOHANNES A. ...

... RUMAMBI PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19541110 197603 1 011 Serita Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012 Nomor: ...

Hal. 3, File: Perbup No. 18 Tahun 2012.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010-2015. 12. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2012. ...

... MEMUTUSKAN PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2013. ...

Hal. 2, File: Perbup No. 18 Tahun 2012.pdf

Download file:

Perbup No. 18 Tahun 2012.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 11 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2020

Abstrak

Desa

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI GORONTALO UTARA PROVINSI OORONTALO PERATURAN BUPATI OORONTALO UTARA NOMOR )l TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OORONTALO UTARA NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN ...

... PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN OORONTALO UTARA TAHUN ANOOARAN 2020 DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI OORONTALO UTARA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ...

... Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa; Mengingat : 1. ...

Hal. 2, File: Perbup No.11 th 2020 ttg ...en Gorut TA 2020.pdf

... Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2020. II. ...

... Peraturan Bupati Gorontalo Utara. ...

... Setiap Desa di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2020. ...

Hal. 25, File: Perbup No.11 th 2020 ttg ...en Gorut TA 2020.pdf

... BUPATI GORONTALO UTARA PROVINSI OORONTALO PERATURAN BUPATI OORONTALO UTARA NOMOR (1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OORONTALO UTARA NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN ...

... PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN OORONTALO UTARA TAHUN ANOOARAN 2020 DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI OORONTALO UTARA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) ...

... Bupati Gorontalo Utara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi ...

Hal. 1, File: Perbup No.11 th 2020 ttg ...en Gorut TA 2020.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 37 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021

Mengubah

PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 34 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2020

Download file:

Perbup No.11 th 2020 ttg ...en Gorut TA 2020.pdf

perubahan atas peraturan bupati gorontalo utara nomor 34 tahun 2019 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di kabupaten gorontalo utara tahun anggaran 2020

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2020/NO.421

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 yat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggran 2020.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.11 Tahun 2007; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan PP No.11 Tahun 2019; PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkhir dengan PP No.8 Tahun 2016; UU No.2 Tahun 2020; Perpres No.54 Tahun 2020; Permendes No.7 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan atas peraturan bupati gorontalo nomor 34 tahun 2019 tentang tata cara pembagian rincian dana desa di kabupaten gorontalo utara tahun anggaran 2020.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2020.
Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2020
Terdiri dari 26 halaman dengan lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Pengelolaan Retribusi Pemakaian Jalan dan Bongkar Muat Barang di Kabupaten Barito Utara

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... 2003/Nomor 02/Seri C 17 c. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut pada huruf ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara. Mengingat : 1. ...

... Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan Sebagai Undang-undang ( Tambahan Lembaran Negara Nomor ...

Hal. 2, File: Perda 4 tahun 2003.pdf

... 2003/Nomor 02/Seri C 19 Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Daerah Tingkat II Barito Utara ; 10.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 08 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Barito ...

... Utara Sebagai Daerah Otonom Daerah Tahun 2000 Nomor 03 Seri D 11.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pembentuk an dan/atau Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten ...

... BARITO UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PENGELOLAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN JALAN DAN BONGKAR MUAT BARANG DI KABUPATEN BARITO UTARA. ...

Hal. 4, File: Perda 4 tahun 2003.pdf

... Daerah, adalah Kabupaten Barito Utara ; b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara ; c. Kepala Daerah atau disebut Bupati, adalah Bupati Barito Utara ; d. ...

... Pejabat, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara ; e. ...

... Dinas Perhubungan, adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Utara; f. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara; g. ...

Hal. 5, File: Perda 4 tahun 2003.pdf

Download file:

Perda 4 tahun 2003.pdf

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2003/2 Seri C

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Retribusi Pemakaian Jalan dan Bongkar Muat Barang di Kabupaten Barito Utara

ABSTRAK:

Bahwa penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Barito Utara, mencakup pula keseluruhan urusan di bidang pendanaan untuk pembangunan, dipandang perlu menggali sumber pendapatan asli daerah ; Bahwa untuk menggalang usaha pemeliharaan jalan menjamin kelancaran angkutan penumpang dan barang, maka perlu memberikan pengaturan terhadap pemakaian jalan dan bongkar muat barang ;
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 02 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 08 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 09 Tahun 2000;
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN TARIF RETRIBUSI; BAB III WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN; BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB VII SAAT TERUTANG PEMBAYARAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI; BAB VIII PENGELOLAAN RETRIBUSI; BAB IX KETENTUAN PIDANA; BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB XI KETENTUAN PERALIHAN; BAB XII KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2003.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 19 Tahun 1982 tentang Dispensasi Pemakaian Jalan dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 04 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Barito Utara Nomor 19 Tahun 1982 tentang Dispensasi Pemakaian jalan dinyatakan tidak berlaku.
17 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT