... melalui garis 40º Bujur Timur sampai garis 40º Lintang Utara; kemudian dilanjutkan dengan busur lingkaran besar menuju perpotongan dari garis 60º Bujur Timur dan Garis Balik Utara (Tropic of Cancer), ...
... garis 72º Lintang Utara; kemudian dilanjutkan dengan busur lingkaran besar menuju perpotongan garis 50º Bujur Barat dan garis 40º Lintang Utara; kemudian dilanjutkan dengan busur lingkaran besar menuju ...
... Bujur Timur dan garis 50º Lintang Utara; kemudian dilanjutkan dengan busur lingkaran besar ke perpotongan antara garis 170º Bujur Barat dan garis 10º Lintang Utara; kemudian mengikuti garis 10º Lintang ...
... India sebelah barat 60º Bujur Timur, terletak antara garis 40º Lintang Selatan dan garis busur yang berpotongan dengan 45º Bujur Timur, 11º 30’ Lintang Utara dan 60º Bujur Timur, 15º Lintang Utara; 5.13 ...
... utara dari Arab Saudi, dan bagian dari negara tersebut yang berbatasan dengan Mediterania pada batasan tersebut. ...
... Utara berpotongan dengan garis 43º Bujur Barat; kemudian melebar ke timur melintang pada garis 43º Bujur Barat berpotongan dengan garis 60º Lintang Selatan; kemudian garis 60º Lintang Utara tersebut berpotongan ...
... - 11 - 5.17 a) seluruh Area pada Region 2 antara garis balik utara (Tropic of Cancer) dan garis balik selatan (Tropic of Capricorn); 5.18 b) seluruh Area pada Region 1 dan 3 yang terletak antara garis ...
... 30º Lintang Utara dan 35º Lintang Selatan dengan tambahan: 5.19 (i) Region yang membentang antara garis 40º Bujur Timur dan 80º Bujur Timur dan garis 30º Lintang Utara dan 40º Lintang Utara; 5.20 ...
... (ii) bagian Libya di utara garis 30º Lintang Utara. 5.21 2. ...
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
... Puskcsmas Seo Utara 1,300,000 1 12 15,600,000 101. Puskesmas Miangas 1,300,000 l 12 15,600,000 102. Puskesmas Tole 1,300,000 I 12 15,600,000 103. Puskesmas Moronge 1,300,000 1 12 15,600,000 104. ...
... Kecamatan Beo Utara 1,250,000 I 12 15,000,000 120. Kecamatan Moronge 1,250,000 I 12 15,000,000 121. Kecamatan Pulutan 1,250,000 I 12 15,000,000 122. ...
... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Ketentuan Pasal 39 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 , dan guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta dalam rangka memotivasi kinerja PNS di lingkungan Pemkab Talaud perlu diberikan tambahan penghasilan.
UU No. 8 Tahun 2002, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, Perda Kab. Kep.Talaud No. 1 Tahun 2012, Perda Kab. Kep. Talaud No. 6 Tahun 2019, Perbup. Kab.Kep. Talaud No. 32 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini memuat tentang ketentuan umum; Ruang Lingkup; Tujuan Pemberian Tambahan Penghasilan; Besaran Jumlah Tambahan Penghasilan; Kriteria dan Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan; dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pemegang Kekuasaan Keuangan Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Berdasarkan Beban Kerja, Berdasarkan Tempat Bertugas dan Berdasarkan Kelangkaan Profesi DICABUT.
20 Hlm.(6 Bab, 8 Psl); 2 Lampiran (15Hlm.)
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2021
Lingkungan HidupProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Hasil pencarian pada file:
... Pembentukan Kabupaten baru melalui pemekaran wilayah di Provinsi Sumatera Selatan yaitu pemekaran Kabupaten Penukal Ahab Lematang llir (PALI) dari Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara ...
... ini dilakukan berdasarkan Undangundang Nomor 7 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Bir (PALI) dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara ...
... Musi rawas utara 7 7 82 6.008,55 10. Ogan ilir 16 14 227 2.666,09 / ...
RENCANA - PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN - LINGKUNGAN HIDUP
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2021/No.7
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan
ABSTRAK:
Berdasarkan Ketentuan pasal 10 ayat (3) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup,perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan
Dasar hukum dalam Perarturan ini :Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;UU No 32 Tahun 2009 Sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020;PP No 22 Tahun 2021;Perda no 17 Tahun 2016
Dalam Peraturan ini diatur mengenai Ketentuan Umum,Sistem Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,Jangka waktu dan kedudukan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Dasar penyusunan dan ruang lingkup rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,Penetapan Indeks Kualitas lingkungan hidup,Koordinasi dan kerjasama,Monitoring dan Pelaporan,Pembiyaan ,Peran serta masyarakat,Pengawasan dan sanksi adminiitratif,Ketentuan peralihan,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2021.
104 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Agam Nomor 65 Tahun 2022
... "LS dan 100”23'43.920"BT yang terletak pada Sawah Samsinar yang merupakan batas antara Nagari Persiapan Pauah Kamang Mudiak dengan Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek, Selanjutnya Mengarah ke Utara ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2022 NOMOR 65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Nagari Persiapan Pauah Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek
ABSTRAK:
bahwa penetapan batas nagari dilakukan demi terciptanya penataan desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, cita-cita bangsa, dan
meningkatkan perekonomian masyarakat; bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan di berbagai
aspek dalam penataan nagari diperlukan pengaturan terkait penataan batas nagari;
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 66 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007
BATAS NAGARI PERSIAPAN PAUAH KAMANG MUDIAK KECAMATAN KAMANG MAGEK
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2022.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Tenggara No. 9 Tahun 2014
... Gubcmur Provi.nsi Sulawesi Utara di Manado. 8. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utarn di vlnnado. 9. Kepaia Kejaksaan Negeri Arnurang di Arnurang. 10. ...
... Gubernur Provinsi Sulawesi Utara di Manado. 8. Kepala Dinas Pertanian dan Petcmakan Provinsi Sulawesi Urara di Mnnndo. 9. Kepala Kejaksaan Negeri Amurang di Amurang. J 0. ...
... Undang-Undang Nomor 9 Tah un 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara cli Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembarnn Negara Republik ...
... okumen )okumen 1.584.120.000 747 Bangunan Fasilitas Umum Lainnya )erencanaan Lapangan Upacara SMKN 1 Merbau )okumen 22.370.000 748 Bangunan Fasilitas Umum Lainnya )engawasan Lapangan Upacara SMKN 1 Rupat Utara ...
... )okumen L7.720.0OO 7AO Bangunan Fasilitas Umum Lainnya 'embangunan Lapangan Upacara SMKN 1 Rupat Utara iekolah 221.500.000 tJu Bangunan Fasilitas Umum Lainnya )erencanaan Lapangan Upacara SMKN 1 Rupat ...
... Utara )okumen 22.54t.0OO t>r Bangunan Fasilitas Umum Lainnya )ekerjaan Fisik Konstruksi UPT Peralatan Bangunan langunan 12.000.000.000 752 Bangunan Fasilitas Umum Lainnya >ekerjaan Pengawasan Konstruksi ...
... Dokumen 49.204.605 495 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Lainnya )engawasan Pembangunan RKB SMKN 1 Bantan Dokumen 37.372.605 496 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Lainnya )embangunan RKB SMKN 1 Tambusai Utara ...
... Ruang 290.000.000 497 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Lainnya )erencanaan Pembangunan RKB SMKN 1 Tambusai Utara Dokumen 43.204.60s 498 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Lainnya )engawasan Pembangunan ...
... RKB SMKN 1 Tambusai Utara Dokumen 33.112.505 499 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Lainnya )embangunan RKB SMKN 1 Batang Cenaku Ruang 340.000.000 500 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Lainnya )erencanaan ...
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Analisa Standar Belanja
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) dan
ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Analisa Standar Biaya.
Dasar hukum Pergub ini adalah:
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.
Pergub Ini terdiri dari 6 Bab dan 11 Pasal yang mengatur tentang: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penerapan Analisa Standar Belanja, Pengendalian Dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2020.
45 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) tentang RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2022-2030
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten
Tana Toraja Tahun 2022-2030.
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 10 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 50 Tahun 2011; Permenpar Nomor 10 Tahun 2016; Perda Prov. SulSel Nomor 1 Tahun 2011; Perda Prov. SulSle Nomor 2 Tahun 2015; Perda Kab. Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2017; Perda Kab. Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Bupati, Pemerintah Daerah, Pemerintahan Daerah, Wisata, Wisatawan, Kepariwisatawan, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Tana Toraja, Daerah Tujuan Pariwisata, Perwilayahan Pembangunan Kepariwisataan Daerah, Destinasi Pariwisata Daerah, Kawasan Pariwisata Daerah, Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah, Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, Infrastruktur Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat, Pemasaran, Industri Pariwisata, Kelembagaan Kepariwisataan, Sumber Daya Manusia Pariwisata, Usaha Pariwisata, Daya Tarik Wisata, Standardisasi Kepariwisataan, Kompetensi, Sertifikasi, Sertifikat. BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Kedudukan. Bagian Kedua Ruang Lingkup. BAB III PRINSIP, VISI DAN MISI Bagian Kesatu Prinsip. Bagian Kedua Visi. Bagian Ketiga Misi. BAB IV TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN Bagian Kesatu Tujuan. Bagian Kedua Sasaran. Bagian Ketiga Kebijakan. BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH Bagian Kesatu Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata. Bagian Kedua Strategi Pembangunan Industri Pariwisata. Bagian Ketiga Strategi Pengembangan Pemasaran Pariwisata. Bagian Keempat Strategi Pembangunan Kelembagaan Pariwisata. BAB VI INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH. BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN. BAB VIII PEMBIAYAAN. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN. BAB X KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2022.
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1(satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
10 Bab, 25 Pasal (16 Hlm.) dan 5 Hlm. Penjelasan.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 46 Tahun 2019
... Batas sebelah Utara b. Batas sebelah Timur c. Batas sebelah Selatan d. ...
... Batas sebelah utara dimulai pada titik P.00 dengan koordinat 102° 31' 29,335" E 3° 27' 51,825" S menuju ke P.01 (PBU) dengan koordinat 102° 31' 30,376" E 3° 27' 54,445" S menuju ke P.02 (PBU) dengan koordinat ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019 Nomor 563
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong
ABSTRAK:
untuk melaksanakan pedoman penetapan dan penegasan batas desa, serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan suatu desa/kelurahan dengan desa/kelurahan lainnya.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) PP Nomor 43 Tahun 2014, Bupati menetapkan rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap desa; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2020
Dasar Hukum: UU No. 3 Tahun 2007; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 20 Tahun 2018; PMK No. 193/PMK.07/2018; Perda Kab. Sumba Tengah No. 4 Tahun 2019; Perbup Sumba Tengah No. 32 Tahun 2019
Materi Pokok terdiri dari: I. Ketentuan Umum; II. Penganggaran dan Tata Cara Penghitungan Alokasi Dana Desa; III. Pembagian, Penetapan dan Mekanisme Penyaluran ADD; V. Penyususnan dan Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa; VI. Sanksi; VII. Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2019.
Mencabut Perbup Sumba Tengah No. 6 Tahun 2019
10 Halaman Isi, 2 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 70 Tahun 2020
tata cara pembagian dan penetapan rincian alokasi dana desa setiap desa kabupaten kaur ta 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 870
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kaur Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Berdasarkan Lampiran Perbup Kaur No. 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perbup Kaur No. 02 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 pada Desa Margo Mulyo dan Desa Jati Mulyo pada besaran pagu Alokasi Dana mengalami perubahan
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No.6 Tahun 2014
4. PP Nomor 43 Tahun 2014
5. PP No. 60 Tahun 2014
6. UU No. 20 Tahun 2019
7. Permenkeu Nomor 193/PMK.07/2018
8. Permendagri No 20 Tahun 2018
9. Permenkeu RI No 35/PMK.07/2020
10. Permenkeu RI No 40/PMK.07/2020
11. Perda Kab. Kaur No 13 Tahun 2016
12. Perda Kab. Kaur No 10 Tahun 2019
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kaur
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2020.
Pasal 6 Perbup Kaur No. 02 Tahun 2020
6
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
