Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.586 peraturan dalam 0,054 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 44 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Lampung Utara

Abstrak

Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 20lótentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 5); 15. ...

... Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara. 2. ...

... Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lampung Utara. 8. Pegawai Negen Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS Kabupaten Lampung Utara; 9. ...

Hal. 3, File: Peraturan Bupati (PERBUP)...No 44 Tahun 2021.pdf

... lampiran V PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR : TAHUN 2021 TANGGAL : - 2021 PRIHAL : TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA FORMAT SURAT SUARA Bagian Dalam ...

... PANITIA PEMILIHAN KETUA, Bagian Luar SURAT SUARA PEMILIHAN KEPAL/K DESA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA DESA : KECAMATAN: TAHUN 2021 BUPATI LAMPUNG UTARA, ...

Hal. 59, File: Peraturan Bupati (PERBUP)...No 44 Tahun 2021.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara. ...

... Ditetapkan di Kotabumi pada tanggal Ï - Juvu _ 2021 Diundangkan di Kotabumi pada tanggal 7- jutu - 2021 BUPATI LAMPUNG UTARA BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2021 NOMOR : 9(ƒ SEKRETARIS DAERAH ...

... KABUPATEN LAMPUNG UTARA, ...

Hal. 40, File: Peraturan Bupati (PERBUP)...No 44 Tahun 2021.pdf

Download file:

Peraturan Bupati (PERBUP)...No 44 Tahun 2021.pdf

TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Lampung Utara

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mendapat pimpinan desa yang aspiratif dan dapat diterima oleh masyarakat desa yang bersangkutan, perlu dilakukan pemilihan Kepala Desa secara jujur, adil dan demokratis; b. bahwa Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tatacara Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2020, perlu disesuaikan dengan dinamika sosiologi akibat bencana non alam yaitu pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 141/6698/Sj tentang Jumlah Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Era Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sehingga pemilihan Kepala Desa perlu disesuaikan dengan kondisi bencana non alam (COVID-19); c. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Tatacara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Lampung Utara.
UU No 28 Tahun 1959, UU No 24 Tahun 2007, UU No 36 tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, UU No 5 Tahun 2014, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PerMendagri No 112 Tahun 2014, PerMendagri No 80 tahun 2015, PerMendagri No 84 Tahun 2015, PerMendagri No 44 Tahun 2016, PerMendagri No 20 Tahun 2020, Perda Kab Lampung Utara No 5 Tahun 2016, Perda Kab Lampung Utara No 7 Tahun 2015
Peraturan Bupati Lampung Utara Tentang Tatacara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Lampung Utara

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2021.
Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tatacara Pencalonan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Halaman : 69

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 49 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Sistem Informasi Surat Masuk dan Surat Keluar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Abstrak

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Hasil pencarian pada file:

... SALINAN GUBERNUR SUMATERA UTARA PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG SISTEM INFORMASI SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ...

... ESA GUBERNUR SUMATERA UTARA, Menimbang :.a. bahwa daiam rangka perwujudan efisiensi cfektivitas dan transparansi tata persuratan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu dikembangkan aplikasi ...

... Undang- Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1965 Nomor 64, Tambahan ...

Hal. 1, File: Pergub_No._49_Tahun_2020.pdf

... (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor lo, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera 9. 13 Utara Nomor 32): . ...

... Peraturan Gubernur Nomor 94 tahun 2017 tentang 15 - Tata Naskah Dinas di Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Bcrita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 94): 16. ...

... Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengembangan E-Government Provinsi Sumatcra Utara Tahun 2019-2023 (Bcrita Dacrah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 19): ...

Hal. 3, File: Pergub_No._49_Tahun_2020.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur INI dcngan Sumatcra pencmpatannya dalam Berita Daerah Provinsi Utara. ...

... Ditetapkan di Medan pada tanggal, 9 November 2020 GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd EDY RAHMAYADI Diundangkan di Medan pada tanggal 18 November 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, ttd R. ...

... SABRINA BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020 NOMOR 50 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Pit. KEPALA BIRO HUKUM A APRIiLA W SipPrGAaR Pembina TK.I UV) NIP 19690421199003 2 003 ...

Hal. 15, File: Pergub_No._49_Tahun_2020.pdf

Download file:

Pergub_No._49_Tahun_2020.pdf

sistem - informasi

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 49, BD. 2020/No. 50

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Sistem Informasi Surat Masuk dan Surat Keluar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

ABSTRAK:

Daiam rangka perwujudan efisiensi, efektivitas dan transparansi tata persuratan di iingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, perlu dikembangkan aplikasi surat masuk dan surat keluar
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Undang- Undang Nomor 24 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemcrintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemcrintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Instruksi Presidcn Nomor 3 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nomor 94 tahun 2017; Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pengelolaan; Pembinaan; Pengawasan; Pengecualian Objek SISUMAKER; Pendanaan; Pelaporan; Petunjuk Teknis; Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2020.
15 Hlmn. Lampiran 14 Hlmn.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 10 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Gorontalo Utara

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Desa Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. ...

... Ditetapkann di Kwandang Pada tanggal 23. fetkv4k) 2916 UPATI GORONTALO UTARA Diundangkan di Kwandang pada tanggal "| Ie. 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA, “ISMAIL PATAMANI BERITA ...

... DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2016 NOMOR....... ...

Hal. 14, File: PERBUP Gorontalo Utara No...Jasa di Desa-ocr.pdf

... Menimbang Mengingat BUPATI GORONTALO UTARA PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR .... ...

... TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA kam DI KABUPATEN GORONTALO UTARA BUPATI GORONTALO UTARA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan ...

... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara di Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

Hal. 2, File: PERBUP Gorontalo Utara No...Jasa di Desa-ocr.pdf

... BUPATI GORONTALO UTARA Menimbang Mengingat PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR JO. ...

... Bupati hormat (4, untuk ditanda tangani DI KABUPATEN GORONTALO UTARA BUPATI GORONTALO UTARA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Kepala Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah Nomor ...

Hal. 1, File: PERBUP Gorontalo Utara No...Jasa di Desa-ocr.pdf

Download file:

PERBUP Gorontalo Utara No...Jasa di Desa-ocr.pdf

tata cara pengadaan barang/jasa di desa di kabupaten gorontalo utara

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2016/No.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Permendagri No. 111 Tahun 2014; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 13 Tahun 2013; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 22 Tahun 2015.
Dalam peraturan ini diatur tentang tata cara pengadaan barang/jasa di Desa termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud, tujuan dan prinsip, ruang lingkup, pengadaan barang/jasa melalui swakelola, pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa, pengawasan, pembayaran, pelaporan, dan serah terima.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2016.
Terdiri dari 20 halaman dengan lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 58 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Abstrak

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA DENGAN RAHMAT ...

... TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMPUNG UTARA, Menunbang- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemermtahan yang balk, terbuka dan akuntabel diperlukan keterbukaan informasi publik sebagai sarana ...

... pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara ...

Hal. 1, File: Peraturan Bupati (PERBUP)...No 58 Tahun 2017.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara, SEKRETARIS DAERAH SAMSIR BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG ...

... UTARA TAHUN 2017 NOMOR ...

Hal. 12, File: Peraturan Bupati (PERBUP)...No 58 Tahun 2017.pdf

... MEMUTUSKAW: Menetapkan PERATURAN INFORMASI PEMERINTAH BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN DOKUMENTASI DI kabupaten LAMPUNG utara PELAYANAN LINGKUNGAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang ...

... Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara. 2 UtST11^ Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung 3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara. 4. ...

... Sekretans Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara. p 5. ...

Hal. 3, File: Peraturan Bupati (PERBUP)...No 58 Tahun 2017.pdf

Download file:

Peraturan Bupati (PERBUP)...No 58 Tahun 2017.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapanuli Utara No. 2 Tahun 2016

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016

Abstrak

APBD

Hasil pencarian pada file:

... APBDKabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2016; 21. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2016; 25. ...

... Tapanuli Utara Nomor 12Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 49 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Be1anjaDaerah Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2016. ...

Hal. 6, File: Perda Tapanuli Utara_Nomor 02 Tahun 2016.pdf

... dalamtahun berjalan,keadaan darurat, dankeadaanluarbiasa; b. bahwauntuk memenuhimaksud sebagaimanatersebut dalam hurufa,perludilakukanPerubahanAnggaranPendapatandan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ...

... Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. ...

... DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUMAN YANG MAMAESA BUPATITAPANULIUTARA PROVINSI SUMATERA UTARA ...

Hal. 1, File: Perda Tapanuli Utara_Nomor 02 Tahun 2016.pdf

... Ditetapkan diTarutung pada tanggal Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. ...

... :.rh Kabupaten Tapanuli Utara TahvmAnggaran 2016 sebagai landasan \l!"Tasional pelaksanaan. PasaJ 6 ...

Hal. 14, File: Perda Tapanuli Utara_Nomor 02 Tahun 2016.pdf

Download file:

Perda Tapanuli Utara_Nomor 02 Tahun 2016.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 5 TAHUN 2O1O TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KOLAK,A UTARA Diterbitkan Oleh : Bagian Hukum Sekreta'riat Daerah ...

... Kabupaten Kolaka Utara ...

Hal. 1, File: Perda Kolaka Utara No.05 Tahun 2010.pdf

... Peraturan Daerah ini mulai berlakuk pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara ...

... Ditetapkan di Lasusua Pada Tanggal S PSo}c 2010 BUPATI KOLAKA UTARA RUSDA MAHMUD Diundangkan di Lasusua, Pada tanggal, g AS*^rr 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA H. ...

... AMIR BADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2010 NOMOR s . ...

Hal. 10, File: Perda Kolaka Utara No.05 Tahun 2010.pdf

... Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Koraka Utara. 3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. 4. ...

... Bupati adalah Bupati Kolaka Utara. 6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka Utara. 7. ...

... Dewan Penrvakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kolaka Utara. 11. ...

Hal. 4, File: Perda Kolaka Utara No.05 Tahun 2010.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Kolaka Utara No. 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Download file:

Perda Kolaka Utara No.05 Tahun 2010.pdf

ORGANISASI - TATA KERJA - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAh

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD. 2010/No. 5, LL 10 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka Utara

ABSTRAK:

Untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana didaerah dan dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 18 dan pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana pemerintah daerah perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); Dalam rangka pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan tata kerja badan penaggulangan bencana daerah maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten kolaka utara tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
UU No 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No 43 Tahun 1999; UU No 29 Tahun 2003; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 33 Tahun 2004; UU No 24 Tahun 2007; PP No 9 Tahun 2003; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2002; PP No 21 Tahun 2008; PP No 22 Tahun 2008; PP RI No 83 Tahun 2002; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 130 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008.
1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan; 3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten; 4. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten; 5. Tata Kerja; 6. Pembiayaan; 7. Pengangkatan dan Pemberhentian; 8. Eselonering dan Jabatan Fungsional; 9. Ketentuan Lain-lain; 10. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2010.
10 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/ Jasa Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Kode Etik

Hasil pencarian pada file:

... SALINAN GUBERNUR SUMATERA UTARA PERATURAN GUBERNUR SUMATERA U?ARA NOMOR 7 TAHUN 2A22 TENTANG KODE ETIK PENYELENGGARA PENGADAAN BARANG/ JASA PADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA Menimbang: a. ...

... SALINAN GUBERNUR SUMATERA UTARA PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2022 Menimbang: TENTANG KODE ETIK PENYELENGGARA PENGADAAN BARANG / JASA PADA PEMERINTAH PROVINS! ...

... SUMATERA UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA UTARA, a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang efektif, efisien, transparan ...

Hal. 1, File: Pergub No. 7 Tahun 2022.pdf

... GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd EDY RAHMAYADI Diundangkan di Medan pada tanggal 21 Februari 2022 PJ.SEKRETARIS DAtrRAH PROVINSI SUMATERA UTARA, ttd AFIFI LUBIS BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara. ...

... SUMATERA UTARA, ttd AFIFI LUBIS BERITA DAERAH PROVINS! SUMATERA UTARA TAHUN 2022 NOMOR 7 Salinan Sesuai dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, DWI ARIES SUDARTO PEMBINA TINGKAT I NIP. 19710413 199603 1 002 ...

Hal. 23, File: Pergub No. 7 Tahun 2022.pdf

... Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun ...

... Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 26). ...

... Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara. 2. ...

Hal. 6, File: Pergub No. 7 Tahun 2022.pdf

Download file:

Pergub No. 7 Tahun 2022.pdf

kode etik - pengadaan - barang - jasa

2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 7, BD. 2022/NO. 7

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/ Jasa Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

ABSTRAK:

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa di iingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus menjamin pelaksanaan prinsip dan etika pengadaan barang/jasa.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Prinsip Dan Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa; Kewajiban Dan Larangan Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa; Penegakan Kode Etik; Majelis Pertimbangan Kode Etik; Sekretariat; Pengaduan; Pemeriksaan dan Keputusan; Ketentuan Sanksi; Pendanaan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2022.
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
23 Hlmn.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 97 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 83 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 63 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 83 TAHUN 2017 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... - Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 63), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. ...

... Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 2 1 2 o 2 ) /UBERNUR KALIMANTAN BARAT, I! e UTARMIDJI Diundangkan di Pontianak pada tanggal 2 um 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT, A.L. ...

... LEYSANDRI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR T ...

Hal. 4, File: Pergub No 97 Tahun 2021 ocr.pdf

... Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi ...

... dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5); 8. ...

... Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan ...

Hal. 3, File: Pergub No 97 Tahun 2021 ocr.pdf

... GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 83 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA ...

... TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 63 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ...

... Kalimantan Barat yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur sebagaimana _ dimaksud dalaxn huruf a, perlu dicabut; KARO PERANGKAT DAEEA A8IS'TEN I EDA HURKUM PEMRAKARSA L f I / J ...

Hal. 1, File: Pergub No 97 Tahun 2021 ocr.pdf

Status Peraturan

Mencabut

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 83 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 63 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 83 TAHUN 2017 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Download file:

Pergub No 97 Tahun 2021 ocr.pdf

PENCABUTAN PERATURAN

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 97, BD.2021/NO.97, LL. PROV. KALBAR: 4 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 83 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 63 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 83 TAHUN 2017 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan pelatihan pertanian Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2021 telah ditetapkan Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan pelatihan pertanian Provinsi Kalimantan Barat;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.25 Tahun 1956, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.12 Tahun 2017, Perda No.8 Tahun 2016, Pergub No.55 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 83 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 63 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 83 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2021.
4 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 29 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA 2017 PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 29 TAHUN 2017 TENT ANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI ...

... UTARA ...

Hal. 1, File: Peraturan Bupati Tapanuli...9 Tahun 2017_OCR.pdf

... 8 MSES TAMPUBOLON , ERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA z~ rahm J.«i. ...

... . °' - ter:/ ~~~r::'~TARIS DAERAH If TAPANULI UTARA, NIKSON NABABAN Oto Ditetapkan di Tarutung pada tanggal 19 --~!) ... 21:Jt? ...

... BUPATI TAPANULI UTARA , Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. ...

Hal. 9, File: Peraturan Bupati Tapanuli...9 Tahun 2017_OCR.pdf

... Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Utara jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. ...

... , DENGAN RAH MAT TU HAN YANG MAHA ESA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR ZJ TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA BUPATITAPANULIUTARA ...

... PROVINSI SUMATERA UTARA Mengingat Menimbang ...

Hal. 2, File: Peraturan Bupati Tapanuli...9 Tahun 2017_OCR.pdf

Download file:

Peraturan Bupati Tapanuli...9 Tahun 2017_OCR.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 36 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Utara

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87), sebagaimana ...

... Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105). ...

... Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Utara; ...

Hal. 3, File: PERBUP KAB KONUT NO 36 TAHUN 2022.pdf

... BUPATI KONAWE UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR : ? ...

... � TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KONAWE UTARA, Menimbang Mengingat a. bahwa berdasarkan ketentuan ...

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara. ...

Hal. 1, File: PERBUP KAB KONUT NO 36 TAHUN 2022.pdf

... Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Utara dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara. ...

... KASIM PAGALA ,f BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022 NOMOR Lt� ...

Hal. 16, File: PERBUP KAB KONUT NO 36 TAHUN 2022.pdf

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Konawe Utara No. 12 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Utara
peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Utara

Download file:

PERBUP KAB KONUT NO 36 TAHUN 2022.pdf

susunan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 454

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Utara

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik Pemerintah Daerah perlu dilakukan Penyederhanaan Birokrasi; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Instansi Pemerintah kabupaten Konawe Utara, perlu dilakukan Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Utara; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Utara
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan urusan Pemerintahan 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabuipaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105).
Susunan organisasi Badan, terdiri atas: a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bidang Pajak; d. Bidang Retribusi, Dana Perimbangan dan Pendapatan lain - lain; e. Bidang Pengawasan; f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; g. Kelompok Jabatan Fungsional.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2022.
20 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT