Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.586 peraturan dalam 0,047 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara No. 27 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

PERENCANAAN PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR PULAU BANGKA DI KABUPATEN MINAHASA UTARA

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... ^w Ditetapkan di : Airmadidi Pada tanggal : 2 /S^U 2014 JNAHASA UTARA< . ...

... SINGAL Diundangkan di : Airmadidi Pada tanggal : 2 #Jp^l 2014 ^^Hs|%fJARIS DAERAH /M'KABUP^^jWNAHASA UTARA 0. A. %^>^C^^SIES A. ...

... RUMAMBI ^IPeAShJa utama niadya NIP. 195411101976031011 BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2014 NOMOR: Z\ ...

Hal. 10, File: 27 Tahun 2014 Peraturan B...n Minahasa Utara.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Minahasa Utara; 19. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2014; 20. ...

... Daerah adalah Daerah Kabupaten Minahasa Utara; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah; 3. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara; 4. ...

Hal. 3, File: 27 Tahun 2014 Peraturan B...n Minahasa Utara.pdf

... I r, f BUPATI MINAHASA UTARA PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA NOMOR ^ TAHUN 2014 TENTANG PERENCANAANPENGELOLAANKAWASANPESISIRPULAUBANGKA DlKABUPATENMINAHASAUTARA DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIMINAHASAUTARA ...

... Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan pengelolaan kawasan pesisir Pulau Bangka di wilayah Kabupaten Minahasa Utara yang bertujuan melestarikan sumberdaya pesisir Pulau Bangka secara ...

... Undang-Undang Nomor33Tahun2003tentang Pembentukan KabupatenMinahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4343); 2. ...

Hal. 1, File: 27 Tahun 2014 Peraturan B...n Minahasa Utara.pdf

Download file:

27 Tahun 2014 Peraturan B...n Minahasa Utara.pdf

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 39 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

Hasil pencarian pada file:

... GUBERNUR SULAWESI UTARA PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! ...

... SULAWESI UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, Menimbang Mengingat GUBERNUR SULAWESI UTARA, a. bahwa salah satu faktor terjadinya tindak korupsi karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh ...

... tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara; !. ...

Hal. 1, File: Pergub No. 39 Tahun 2020.pdf

... LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 39 TAHUN 2020 TANGGAL 1 5 Mei 2020 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PROVINS! ...

... SULAWESI UTARA BENTURAN PEMERINTAH PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! SULAWESI UTARA I. PENDAHULUAN A. ...

... Berdasar-kan pada perlimbangan tersebut, maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ...

Hal. 4, File: Pergub No. 39 Tahun 2020.pdf

... Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Utara. 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. 3. ...

... Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara. 4. lnspektorat Provinsi adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 5. ...

... Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah Sadan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 6. ...

Hal. 5, File: Pergub No. 39 Tahun 2020.pdf

Download file:

Pergub No. 39 Tahun 2020.pdf

KEBIJAKAN PEMERINTAH

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 39, BD PROV.SULUT 2020 NO.39

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

ABSTRAK:

a. bahwa salah satu faktor terjadinya tindak korupsi karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai aparatur sipil negara; b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara serta meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat maka diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara
UU 47 Prp Tahun 1960 jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 87 Tahun 2014; PERMENPANRB No. 37 Tahun 2012.
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2020.
13 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 35 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Pembentukan Desa Puncak David Mandiri Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI GORONTALO UTARA Menimbang : Mengingat ts PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PUNCAK DAVID MANDIRI KECAMATAN SUMALATA KABUPATEN GORONTALO UTARA DENGAN ...

... RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GORONTALO UTARA, bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, serta memperhatikan kemampuan ...

... Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, maka diperlukan upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat ...

Hal. 2, File: PERBUP Gorontalo Utara No...tan Sumalata-ocr.pdf

... APN BUPATI GORONTALO UTARA Menimbang : aa. ...

... PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PUNCAK DAVID MANDIRI KECAMATAN SUMALATA KABUPATEN GORONTALO UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GORONTALO UTARA, ...

... bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, serta memperhatikan kemampuan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, maka ...

Hal. 1, File: PERBUP Gorontalo Utara No...tan Sumalata-ocr.pdf

... PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PUNCAK DAVID MANDIRI KECAMATAN SUMALATA KABUPATEN GORONTALO UTARA UMUM Kabupaten Gorontalo Utara pada umumnya ...

... Kemajuan Kabupaten Gorontalo Utara pada umumnya dan Desa Kikia dan Desa Kasia pada khususnya, telah menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya di bidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah ...

... Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara membentuk Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentana Pembentukan Desa Puncak David Mandiri Kecamatan ...

Hal. 10, File: PERBUP Gorontalo Utara No...tan Sumalata-ocr.pdf

Download file:

PERBUP Gorontalo Utara No...tan Sumalata-ocr.pdf

pembentukan desa puncak david mandiri kecamatan sumalata kabupaten gorontalo utara

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2010/No.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Desa Puncak David Mandiri Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan desa puncak david mandiri kecamatan sumalata kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, batas wilayah, dan pusat pemerintahan, kewenangan desa, pemerintahan desa, personil, aset dan dokumen, pembiayaan, ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2010.
Terdiri dari 12 halaman tanpa lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penataan dan Perijinan Televisi Berlangganan Kabel Lingkup Kabupaten Konawe Utara

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

... Ditetapkan di Wanggudu Pada tanggal 21 November 2017 BUPATI KONAWE UTARA, Ttd H. ...

... RUKSAMIN Diundangkan di Wanggudu Pada Tanggal 21 November 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA, Ttd H. ...

... MARTAYA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2017 NOMOR 94 NOREG KABUPATEN KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA ( 6/106/2017 ). ...

Hal. 13, File: PERDA NOMOR 6 TAHUN 2017.pdf

... BUPATI KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DAN PERIJINAN TELEVISI BERLANGGANAN KABEL LINGKUP KABUPATEN KONAWE UTARA ...

... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KONAWE UTARA , Menimbang : a. ...

... bahwa untuk kegiatan penyelenggaraan penyiaran tv kabel telah berkembang pesat di konawe utara yang merupakan bagian dari lembaga penyiaran berlangganan sehingga perlu dilakukan penataan baik di penataan ...

Hal. 1, File: PERDA NOMOR 6 TAHUN 2017.pdf

... 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA dan BUPATI KONAWE UTARA MEMUTUSKAN Menetapkan: PENATAAN DAN PERIJINAN TELEVISI BERLANGGANAN KABEL LINGKUP KABUPATEN ...

... Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara; 3. ...

... Bupati adalah Bupati Konawe Utara; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara; 6. ...

Hal. 3, File: PERDA NOMOR 6 TAHUN 2017.pdf

Download file:

PERDA NOMOR 6 TAHUN 2017.pdf

TELEVISI BERLANGGANAN KABEL – PENATAAN - PERIJINAN

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2017 NOMOR 94

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penataan dan Perijinan Televisi Berlangganan Kabel Lingkup Kabupaten Konawe Utara

ABSTRAK:

kegiatan penyelenggaraan penyiaran tv kabel telah berkembang pesat di konawe utara yang merupakan bagian dari lembaga penyiaran berlangganan, sehingga perlu dilakukan penataan baik di penataan tata ruang dan prosedur pemberian izin. Untuk itu penyelenggaraan penyiaran tv kabel perlu diatur dan dipantau oleh pemerintah daerah agar dalam pelaksanaan kegiatannya tidak merugikan masyarakat dan kepentingan umum, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang penataan dan perijinan Lembaga Penyiaran televisi berlangganan kabel di Kabupaten Konawe Utara.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 8 Tahun 1992; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2002; UU No. 13 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 52 Tahun 2005
Dalam peraturan ini diatur tentang penataan dan perijinan televisi berlangganan kabel lingkup Kabupaten Konawe Utara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai penyelenggaraan pernyiaran berlangganan; penyelenggaraan pernyiaran berlangganan melalui kabel; penataan zona penyelenggaraan televisi berlangganan kabel; penataan tiang penyangga dan jaringan televisi berlangganan kabel. Diatur pula tentang hak dan kewajiban; perijinan. Selain itu perda ini juga mengatur; ketentuan pidana; ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2017.
13

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 36 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017-2022

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI KOLAKA UTARA PROVINSISULAWESITENGGARA PERATURAN BUPATIKOLAKA UTARA NOMOR 3 b TABUN 2018 TENTANG INDlKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAHKABUPATENKOLAKA UTARA TAHUN 2017-2022 DENGANRAHMATTUHAN YANG MAHA ...

... ESA BUPATIKOLAKAUTARA, Menimbang . a. bahwa dalam rangka pencapaian sasaran strategis atas Visi "Kolaka Utara Sebagai Kabupaten Madam di Sulawesi tenggara", perlu ditetapkan suan, ukuran keberbasilan ...

... Undang-Undang Nomor 29 Tabun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara dr Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negarr Republik Indonesia Tabun 2003 Nomor ...

Hal. 2, File: Perbup Kolut No 36 Tahun 2018.pdf

... Kabupaten Kolaka Utara dan 0 PD di J ingkungar Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara untuk. a. Penyusunan perencanaan jangka menengah. b. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggarai c. ...

... informasi vang disajikan dalam Laporan KineIja Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara; b. ...

... Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara melakukan review dan evaluasi atas pelaksanaar IndikatoKinerja Utama (IKU) di lingkungan )emenntdh Kabupaten Kolaka Utara BABIII SISTEMATIKA Pasa15 Indikator Kinerja ...

Hal. 6, File: Perbup Kolut No 36 Tahun 2018.pdf

... O1"/ )0) ~ (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahi, 2017 Nomor 1). MEMUTUSKAN Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Indikato Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kolaka l ta-« Tabun 20172022. ...

... Kabupaten adalah Kabupaten Kolaka Utara, 2. Pemerintah Kabupaten adalah )f'm€' I' nts.h Kabupaten Kolaka Utara. 3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara 4. ...

... Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnva disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Dacral pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara ...

Hal. 4, File: Perbup Kolut No 36 Tahun 2018.pdf

Download file:

Perbup Kolut No 36 Tahun 2018.pdf

INDIKATOR

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017-2022

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pencapaian sasaran strategis atas Visi "Kolaka Utara Sebagai Kabupaten Madam di Sulawesi tenggara", perlu ditetapkan suan, ukuran keberbasilan berupa Indikator Kinerja Utama; b. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara Tabun 2017-2022;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tabun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara dr Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negarr Republik Indonesia Tabun 2003 Nomor 144. Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4339\ 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421): 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun ),01 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang, Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 18, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indones-a Nomor Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembarun Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887): 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842): 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik indonesia nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842) 10. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomrnor 86 Tahur 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daera 1 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan ,Jangka Menenga Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017 Nomor 1).
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II RUANG LINGKUP INDIKATOR KINERJA UTAMA, BAB III SISTEMATIKA,

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2018.
12 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 21 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Gorontalo Utara; 4. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara; 5. ...

... Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara; 6. ...

... Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara; 10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara 11. ...

Hal. 3, File: PERDA Gorontalo Utara No ... Dinas Kesehatan.pdf

... PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENT ANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GORONTALO UTARA DENGAN RAHMAT ...

... TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GORONTALO UTARA, Menimbang a. bahwa dalam menyelenggarakan urusan bidang Kesehatan sebagai salah satu urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang bersifat wajib, dibutuhkan ...

... c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara ; ...

Hal. 1, File: PERDA Gorontalo Utara No ... Dinas Kesehatan.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Ditetapkan di Kwandang pada tanggal St n0tP. ...

... �ool:l UT ARA, Diundangkan di Kwandang pada tanggal t ;t: o,su1c,€P- ;J.008 NTALO UTARA, MSc LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2008 NOMOR 8 ...

Hal. 9, File: PERDA Gorontalo Utara No ... Dinas Kesehatan.pdf

Download file:

PERDA Gorontalo Utara No ... Dinas Kesehatan.pdf

pembentukan organisasi dan tata cara dinas kesehatan kabupaten gorontalo utara

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2008/No.

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan urusan bidang Kesehatan sebagai salah satu urusan pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersifat wajib dan berdasarkan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan telah dundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahu 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Dasar Hukum Prtauran Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007.
Dalam pperaturan ini diatur tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas kesehatan kabupaten gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, unit pelaksana teknis dinas, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2008.
Terdiri dari 14 halaman dengan lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 25 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kayong Utara

Abstrak

Struktur Organisasi Pengawasan/Audit Internal

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI ...

... , TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAYONG UTARA, Menimbang : a. ...

... bahwa Kabupaten Kayong Utara telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kayong Utara; ...

Hal. 1, File: perbupkkunomor25tahun2022...kabupatenkayongu.pdf

... Inspektorat Daerah, perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara ...

... Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kayong Utara; Mengingat : 1. ...

... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

Hal. 2, File: perbupkkunomor25tahun2022...kabupatenkayongu.pdf

... Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 ...

... Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara ...

... PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA. ...

Hal. 3, File: perbupkkunomor25tahun2022...kabupatenkayongu.pdf

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Kayong Utara No. 56 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

Download file:

perbupkkunomor25tahun2022...kabupatenkayongu.pdf

sotk

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2022/NO.25, LL Kab. Kayong Utara : 14 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kayong Utara

ABSTRAK:

bahwa Kabupaten Kayong Utara telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kayong Utara;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 56 Tahun 2021;
Ketentuan Pasal 3 diubah; Ketentuan Pasal 4 diubah;Ketentuan Pasal 5 diubah;Ketentuan Pasal 6 diubah; Ketentuan Pasal 10 diubah; Ketentuan Pasal 11 diubah; Ketentuan Pasal 15 diubah;Ketentuan Pasal 16 diubah; Ketentuan Pasal 17 diubah; Ketentuan Pasal 18 diubah; Ketentuan Pasal 19 diubah;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2022.
merubah Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021
13 halaman peraturan dan 1 halaman lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara Nomor 25 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pedoman Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara

Abstrak

Kesehatan

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 Nomor 51); 13. ...

... Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6); 14. ...

... Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 37 Tahun 2016 '. tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun ...

Hal. 2, File: Perbup Butur No. 25 Tahun 2017.pdf

... BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2017 NOMOR Diundangkan di Buranga pada tanggal \ b - \o - 201 7 H. ...

... ABU HASAN Ditetapkan di Buranga pada tanggal \t, - lo ... 201 7 BUPATI BUTON UTARA, I~ r Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita ...

... Daerah Kabupaten Buton Utara. ...

Hal. 11, File: Perbup Butur No. 25 Tahun 2017.pdf

... Daerah adalah Kabupaten Buton Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Buton Utara. 4. ...

... Dinas Kesehatan Kabupaten yang selanjutnya disingkat DKK adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara. 7. ...

... Rumah Sakit adalah Rumah Sakit di Kabupaten Buton Utara -yang melakukan kerja sama dengan tim pengelola Jampersal Kabupaten Euton Utara sebagai PPK program Jampersal. · ...

Hal. 3, File: Perbup Butur No. 25 Tahun 2017.pdf

Download file:

Perbup Butur No. 25 Tahun 2017.pdf

KESEHATAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2017 NOMOR

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya masyarakat miskin, telah diselenggarakan program jaminan kesehatan kepada masyarakat dan untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak serta percepatan target pencapaian Sustainable Development Goals (SDG's) diselenggarakan Program Jaminan Persalinan; b. bahwa agar Program Jaminan Persalinan dapat berjalan baik, selaras, lancar, transparan dan akuntabel serta tepat sasaran perlu menetapkan pedoman pelaksanaannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286; 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/V/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan; 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71/MENKES/PER/Il/2017 Tentang Juknis Penggunaan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan; 12. Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 Nomor 51); 13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6); 14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bufon Utara Tahun 2016 Nomor 8); 15. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 37);
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Tujuan Dan Sasaran; Bab III Kebijakan Operasional; Bab IV Sasaran Jampersal; Bab V Penyelenggara Jampersal; Bab VI Mekanisme Pelaksanaan Jampersal; Bab VII PPK Jampersal; Bab VIII Jenis Pelayanan Kesehatan Program Jampersal; Bab IX Penggantian Biaya Pelayanan Kesehatan Program Jampersal; Bab X Pemantauan Dan Evaluasi; Bab XI Pencatatan Dan Pelaporan; Bab XII Pembinaan Dan Pengawasan; Bab XIII Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
11

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI GORONTALO UTARA PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT ...

... TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GORONTALO UTARA, :a. bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada pertaturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, transparan dan ...

... tentang Implemntasi Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. : 1. ...

Hal. 1, File: PERBUP KAB Gorontalo Utar...gan Pemkab Gorut.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. ...

... Ditetapkan di Kwandang pada tanggal 3 Guwri — 2018 BUPATI GORONTALO UTARA, 1 NX — AA INDRA YASIN Diundangkan di Kwandang pada tanggal 2 Simuari 2018 SEKRETA ERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA ...

... ISMAIL PATAM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19580714 1986021 005 BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2018 NOMOR | Ari ab, A ...

Hal. 11, File: PERBUP KAB Gorontalo Utar...gan Pemkab Gorut.pdf

... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara (Lembarann Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia — Nomor 4687), 5. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo ...

... Utara Nomor 84): 4 Via ig mg ...

Hal. 2, File: PERBUP KAB Gorontalo Utar...gan Pemkab Gorut.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara

Download file:

PERBUP KAB Gorontalo Utar...gan Pemkab Gorut.pdf

TRANSAKSI NON TUNAI

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2018/NO.2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan Bupati ini dibentuk untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 , yang menyebutkan bahwa setiap pendapatan dan belanja daerah harus secara bertahap dilakukan melalui transaksi non tunai.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.71 Tahun 2007; PERDA Kab Gorontalo Utara No.26 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang implementasi transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, termasuk di dalamnya mengatur tentang ruang lingkup transaksi non tunai, jenis, mekanisme dan pengecualian pendapatan daerah, jenis, mekanisme dan pengecualian belanja daerah, pelaporan posisi kas tunai dan non tunai, serta Pertanggungjawaban transaksi non tunai.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 11 Halaman.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara No. 14 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Tata Cara Penjualan Kendaraan Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 1n1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara. _,,_ •. , ..--� .,,.�.�··" �.,,.,.. _. --'"· ,.- .. ...

... Ditetapkan di Buranga pada tanggal / 2 -4... 2017 BUPATI BUTON UTARA, � H. ...

... ./ 201 7 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA, LAODE BAHARUDDIN BERITA DERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2017 NO MOR /'f ,·' j ...

Hal. 17, File: Perbup Butur No.14 Tahun 2017.pdf

... Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara. 3. ...

... Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Euton Utara. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara. 7. ...

... Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Euton Utara. ...

Hal. 2, File: Perbup Butur No.14 Tahun 2017.pdf

... BUPATI BUTON UTARA PROVINS! ...

... SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR /� TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENJUALAN KENDARAAN DINAS LD'lfGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUTON ...

... UTARA, Menimbang Mengingat I·' I a. bahwa setiap Pejabat Negara atau mantan Pejabat Negara dan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sebagai pemegang tetap Barang Milik Daerah berupa kendaraan ...

Hal. 1, File: Perbup Butur No.14 Tahun 2017.pdf

Download file:

Perbup Butur No.14 Tahun 2017.pdf

Pengelolaan barang milik daerah

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2017/No.14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penjualan Kendaraan Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara

ABSTRAK:

a. bahwa setiap Pejabat Negara atau mantan Pejabat Negara dan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sebagai pemegang tetap Barang Milik Daerah berupa kendaraan dinas, dapat diberikan kesempatan untuk membeli kendaraan; b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka perlu mengatur tata cara penjualan kendaraan dinas; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penjualan Kendaraan Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/ PMK.06/2016 tentang Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI atau Anggota Kepolisian Republik Indonesia Tanpa Melalui Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 148); 8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Maksud Dan Tujuan; Bab III Kendaraan Dinas; Bab IV Pelelangan Umum; Bab V Pelelangan Terbatas; Bab VI Tanpa Lelang; Bab VII Ketentuan Peralihan; Bab VIII Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2017.
17

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT