Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.586 peraturan dalam 0,044 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 20 Tahun 2016

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 2.0 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG REN CAN A KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) ...

... KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2017 BUPATI KOLAKA UTARA Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2 0 16 tentang Pembetukan dan S u s u n a n Organisasi Perangkat Daerah Kolaka ...

... tentang Rencana Keija Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2017. ...

Hal. 1, File: Perbup Kolut No.20 Tahun 2016.pdf

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Kolaka Utara No. 18 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017

Download file:

Perbup Kolut No.20 Tahun 2016.pdf

PERUBAHAN

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2016/No.20

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017

ABSTRAK:

a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2 0 16 tentang Pembetukan dan S u s u n a n Organisasi Perangkat Daerah Kolaka Utara Berdasarkan PP 18 Tahun 2016; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pusat dan Daerah, dan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menyusun Rencana Keija Pemerintah Daerah; c. bahwa Rencana Keija Pemerintah Daerah memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Rencana Keija Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2017
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Reneana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Un.dang- Undang Norn.or 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405}; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817}; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2009-2014; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tataeara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2015; 13. Peraturan menteri Dalarn Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kolaka Utara 2006-2026; 15. Peraturan Daerah Kabupaten K.olaka Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017;
Beberapa Ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017 Perubahan Lampiran RKPD Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 sebagaimana terlampir beru bah dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2017
4 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 18 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Konawe Utara

Abstrak

Badan Layanan Umum Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Sistem Pengendalian Intern Kebijakan Akuntansi

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA PBRATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR TAHUN 2015 TENTANG POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ...

... MAHA ESA BUPATI KONAWE UTARA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan ...

... Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Konawe Utara. ...

Hal. 1, File: Perbup Konut No. 18 Tahun 2015.pdf

Download file:

Perbup Konut No. 18 Tahun 2015.pdf

pola

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2015 / NO.18

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Konawe Utara

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Konawe Utara
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 18); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 10. Peraturan Daerah Konawe Utara Nomor 27 Tahun 2012 Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahu 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Utara
BAB I Ketentuan Umum BAB II Asas dan Tujuan BAB III Persyaratan, Penetapan, dan Pencabutan BAB IV Tata Kelola BAB V Dewan Pengawas BAB VI Status Kelembagaan BAB VII Remunerasi BAB VIII Standar Pelayanan Minimal BAB IX Tarif Layanan BAB X Pendapatan dan Biaya PPK BLUD BAB XI Perencanaan dan Penganggaran BAB XII Pelaksanaan Anggaran BAB XIII Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban BAB XIV Pembinaan dan Pengawasan BAB XV Evaluasi dan Penilaian Kinerja BAB XVI Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2015.
45 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Utara Nomor 33 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2023

Abstrak

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara; 22. ...

... Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara. ...

... Daerah adalah Kabupaten Nias Utara. 2. Bupati adalah Bupati Nias Utara. 3. ...

Hal. 3, File: PERBUP Nomor 33 Tahun 202...un Anggaran 2023.pdf

... BUPATI NIAS UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN BUPATI NIAS UTARA NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ...

... Nias Utara Tahun Anggaran 2023. ...

... Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

Hal. 1, File: PERBUP Nomor 33 Tahun 202...un Anggaran 2023.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Utara. ...

... Ditetapkan di Lotu pada tanggal 15 Juli 2022 BUPATI NIAS UTARA, ttd. ...

... AMIZARO WARUWU Diundangkan di Lotu pada tanggal 15 Juli 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA, ttd. BAZATULO ZEBUA BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2022 NOMOR 185. ...

Hal. 5, File: PERBUP Nomor 33 Tahun 202...un Anggaran 2023.pdf

Download file:

PERBUP Nomor 33 Tahun 202...un Anggaran 2023.pdf

ANALISIS – STANDAR – BELANJA – PEMERINTAH – KABUPATEN – NIAS – UTARA – TAHUN – ANGGARAN – 2023

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2022 NOMOR 185

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa Analisis Standar Belanja ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 2 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 22 Tahun 2022, dan Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 3 Tahun 2022.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, ANALISIS STANDAR BELANJA, dan PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2022.
5 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara No. 3 Tahun 2014

Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gorontalo Utara

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Hasil pencarian pada file:

... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA Menetapkan DAN BUPATI GORONTALO UTARA MEMUTUSKAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 18 TAHUN ...

... Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Gorontalo Utara, 3. ...

... Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara, ...

Hal. 3, File: Perda No. 3 th 2014 ttg P...K BKBP Kab.Gorut.pdf

... BUPATI GORONTALO UTARA aan PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI ...

... DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GORONTALO UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GORONTALO UTARA, Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala ...

... bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo Utara ...

Hal. 1, File: Perda No. 3 th 2014 ttg P...K BKBP Kab.Gorut.pdf

... berlaku, Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gorontalo Utara ...

... Ditetapkan di Kwandang pada tanggal 2 Testuany 2014 BURATI GORONTALO UTARA, INDRA YASIN Diundangkan di Kwandang pada tanggal 5 Feswan 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA, I PAT LEMBARAN ...

... DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2014 NOMOR 3 9 ...

Hal. 9, File: Perda No. 3 th 2014 ttg P...K BKBP Kab.Gorut.pdf

Download file:

Perda No. 3 th 2014 ttg P...K BKBP Kab.Gorut.pdf

PERUBAHAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA badan kesatuan bangsa dan politik KABUPATEN GORONTALO UTARA

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2014/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk penyelenggaraan pemerintah daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Permendagri No.15 Tahun 2006; Permendagri No.16 Tahun 2006; Permendagri No.57 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur tentang peraturan daerah kabupaten Gorontalo utara tentang pembentukan struktur organisasi dan tata kerja badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian jabatan struktural, eselonisasi, kelompok jabatan fungsional.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 13 halaman dengan lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara No. 38 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Susunan organisasi dan tata kerja Perangkat daerah Kabupaten Barito Utara

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... - 1 - BUPATI BARITO UTARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA DENGAN RAHMAT ...

... TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BARITO UTARA, Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan ...

... Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara; Mengingat : 1. ...

Hal. 6, File: PERBUP NO 38 TAHUN 2016 ttg SOTK PD.pdf

... Kabupaten adalah Kabupaten Barito Utara. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara. 3. Bupati adalah Bupati Barito Utara. 4. ...

... Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara. 7. ...

... Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Barito Utara. 9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Barito Utara. 10. ...

Hal. 8, File: PERBUP NO 38 TAHUN 2016 ttg SOTK PD.pdf

... - 66 LAMPIRAN XXVII : PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA. BUPATI BARITO UTARA, ttd. ...

... LURAH SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN SE KABUPATEN BARITO UTARA FUNGSIONAL SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM NADALSYAH SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM SEKSI PEMBANGUNAN ...

Hal. 71, File: PERBUP NO 38 TAHUN 2016 ttg SOTK PD.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Barito Utara No. 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PERBUP Kab. Barito Utara No. 34 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat
Pasal 4, Pasal 14 dan Lampiran III PERBUP Kab. Barito Utara No. 38 Tahun 2016 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan Peraturan Bupati Barito Utara No. 4 Tahun 2017 tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan Pada Inspektorat Kabupaten Barito Utara
PERBUP Kab. Barito Utara No. 30 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Dicabut sebagian dengan

PERBUP Kab. Barito Utara No. 18 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Download file:

PERBUP NO 38 TAHUN 2016 ttg SOTK PD.pdf

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2016/38

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan organisasi dan tata kerja Perangkat daerah Kabupaten Barito Utara

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016;
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI PERANGKAT DAERAH; BAB III SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH; BAB IV STAF AHLI; BAB V TATA KERJA; BAB VI ESELON JABATAN; BAB VII KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2016.
71 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2014

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Standar Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan Pada Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara. ...

... Utara Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. ...

... NATSIR BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2014 NOMOR 6 ...

Hal. 7, File: Peraturan Bupati Mamuju U...mor 6 Tahun 2014.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2014; 18. ...

... Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 28.a Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara; 19. ...

... Kabupaten Mamuju Utara. ...

Hal. 3, File: Peraturan Bupati Mamuju U...mor 6 Tahun 2014.pdf

... BUPATI MAMUJU UTARA PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS KEGIATAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN ANGGARAN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN ...

... YANG MAHA ESA BUPATI MAMUJU UTARA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi peran, fungsi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Mamuju Utara, perlu menyediakan ...

... alokasi anggaran bagi Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara; b. bahwa Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a disediakan guna melaksanakan program kerja pengawasan tahunan dan kegiatan pengawasan ...

Hal. 1, File: Peraturan Bupati Mamuju U...mor 6 Tahun 2014.pdf

Download file:

Peraturan Bupati Mamuju U...mor 6 Tahun 2014.pdf

standar-biaya-khusus

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, LD.2014/NO.6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan Pada Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara

ABSTRAK:

dalam rangka optimalisasi peran, fungsi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Mamuju Utara, perlu menyediakan alokasi anggaran bagi Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara.
dasar hukum: UU No.28 Tahun 1999; UU No.7 Tahun 2003; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.53 Tahun 2010; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.28 Tahun 2007; Permendagri No.60 Tahun 2013; Permendagri No.1 Tahun 2014 ;Perda Kabupaten Mamuju Utara No.16 Tahun 2010; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.7 Tahun 2013; Peraturan Bupati Mamuju Utara No.28.a Tahun 2013; Peraturan Bupati Mamuju Utara No.39 Tahun 2013; Peraturan Bupati Mamuju Utara No.40 Tahun 2013.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan, Tata Cara Pelaksanaan Tugas Pengawasan dan Pertanggungjawaban.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2014.
mencabut berlakunya Peraturan Bupati Mamuju Utara No.2 Tahun 2013.
8 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara No. 21 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perubahan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten konawe utara tahun 2016

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Dalam Peraturan Bupati Konawe Utara ini, yang dimak.sud adalah : 1. Bupati adalah Bupati Konawe Utara; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara. 3. ...

... f'.../ Pasal 1 BABI KETENTUAN UMUM PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016 Menetapkan MEMUTUSKAN : 28. ...

... Konawe Utara Tahun 2016; 29. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016; 30. ...

Hal. 5, File: Perbup Konut No. 21 Tahun 2016.pdf

... Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia ...

... Kerja Pemerintah Daerah menjadi Pedoman Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Utara; Menimbang BUPATI KONAWE UTARA, DENGAN RAHMAT TUHAN ...

... YANG MAHA ESA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHON 2016 TENTANG PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR :')./ TAHUN 2016 BUPATI KONAWE UTARA PROVINSIS ULAWESIT ENGG ARA - ...

Hal. 1, File: Perbup Konut No. 21 Tahun 2016.pdf

... Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2008 Ten tang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Dalam Pembagian Urusan Pemerintahan; 23. ...

... Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Utara; 24. ...

... Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah {RTRW) Kabupaten Konawe Utara 2012 - 2032; 1/1- ...

Hal. 4, File: Perbup Konut No. 21 Tahun 2016.pdf

Download file:

Perbup Konut No. 21 Tahun 2016.pdf

perubahan

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, LD. 2016/No. 110

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten konawe utara tahun 2016

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi Pedoman Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Utara; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016;
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15 , tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4689); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 428); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 435); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeiolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700); 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); 9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal [Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 47441); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan • Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 ten tang Taha pan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 22. Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2008 Ten tang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Dalam Pembagian Urusan Pemerintah; 23. Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Utara; 24. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Utara; 25. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 26. Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah {RPJMD) Kabupaten Konawe Utara 2012 - 2016; 27. Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah {RTRW) Kabupaten Konawe Utara 2012- 2032; 28. Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBD Kab. Konawe U tara Tahun 2016; 29. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016; 30. Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2015, tentang Penjabaran APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016.
BAB I Ketentuan Umum BAB II Sistematika BAB III Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2016.
7 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 18 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2022

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kolaka Utara 2006-2026; 15. ...

... BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2022. ...

... Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara; 2. Kepala Daerah adalah Bupati; 3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara; 4. ...

Hal. 3, File: 18 RENCANA KERJA PEMERINT...UTARA TAHUN 2022.pdf

... BUPATI KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 1 @? ...

... TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2022 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOLAKA UTARA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal ...

... tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2022. ...

Hal. 1, File: 18 RENCANA KERJA PEMERINT...UTARA TAHUN 2022.pdf

... Pasal 5 Kepala Perangkat Daerah bersama dengan Bappeda Kolaka Utara melakukan penjaringan Aspirasi Masyarakat melalui tingkat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang hasilnya dituangkan ke ...

... Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara ...

... ul 2021 �ARIS DAERAH KOLAKA UTARA TAvnQ� BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2021 NOMOR [ ...

Hal. 4, File: 18 RENCANA KERJA PEMERINT...UTARA TAHUN 2022.pdf

Download file:

18 RENCANA KERJA PEMERINT...UTARA TAHUN 2022.pdf

rencana

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2021 NOMOR : 18

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2022

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pusat dan Daerah, dan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah; b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2022.
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repub\ik Indonesia Nomor 3952); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kolaka Utara 2006-2026; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor I tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
Pasal 1 Definisi, Pasal 2-6 RKPD, Pasal 7 Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2021.
4 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 21 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kabupaten Konawe Utara

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara; b. bahwa berdasarkan .Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun ...

... yang baik, perlu diatur Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kabupaten Konawe Utara; BUPATI KONAWE UTARA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . . . ...

... TUGAS POKOl(, FUNGSI DAN V·RAIAN TUGAS BADAN KABUPATEN KONAVIE UTARA TENTANG : <:TiJIUN 2014 ~, NOMO~: PROVINSI SULAWE_SrTENGGA.RA PERATURAN BUPATI KO?;AWE UTARA . . Mengingat Menimbang ...

Hal. 1, File: Perbup Konut No. 21 Tahun 2014.pdf

... BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2014 NOMOR ... 6 I H.ABUHAERA .Diundangkan di : Wanggudu · Pada Tanggal : t b - f 2. - 2014 · -. ·· i .SEKRETARIS DAERAH .. ...

... ~\·:°KABUPATEN KONAWE UTARA, pr .P fr · feBUPATlKON WE UTARAit.( ( : Wanggudu (b - (.2. - 2014 Ditetapkan di Pada tanggal · Agar setiap orang dapat .. mengetahui, memerintahkan pengundangan , Peraturan ...

... Kabupaten Konawe Utara. - • Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

Hal. 4, File: Perbup Konut No. 21 Tahun 2014.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Konawe Utara No. 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara
PERBUP Kab. Konawe Utara No. 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Konawe Utara
PERBUP Kab. Konawe Utara No. 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara
PERBUP Kab. Konawe Utara No. 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Utara
PERBUP Kab. Konawe Utara No. 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Utara
PERBUP Kab. Konawe Utara No. 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Utara
PERBUP Kab. Konawe Utara No. 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Utara
PERBUP Kab. Konawe Utara No. 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Utara
PERBUP Kab. Konawe Utara No. 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Konawe Utara
PERBUP Kab. Konawe Utara No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Konawe Utara
PERBUP Kab. Konawe Utara No. 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara
PERBUP Kab. Konawe Utara No. 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Utara
PERBUP Kab. Konawe Utara No. 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe Utara
PERBUP Kab. Konawe Utara No. 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe Utara

Download file:

Perbup Konut No. 21 Tahun 2014.pdf

tugas

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2014 / NO.21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kabupaten Konawe Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka Efektifitas dan Optimalisasi Penyelenggaraan : Pernerintahan Daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu diatur Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kabupaten Konawe Utara; b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Konawe Utara;
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun . 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun : 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
BAB I Ketentuan Umum BAB II Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas BAB III Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2014.
4 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toraja utara Nomor 19 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN TORA.JA UTARA

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Hasil pencarian pada file:

... Kabupaten Toraja Utara Nomor 3); 13. ...

... Peratr.rran Bupati Toraja Utara Nomor 30 Tahun 2OI2 tentang Tugas Pokok, Fr.rngsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabrlpaten Toraja Utara ...

... Daerah adalah Kabupaten Toraj a Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara. 3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara. 4. ...

Hal. 3, File: Perbup Nomor 19 Tahun 2013.pdf

... Peratr:ran Daeral- Kabupaten Toraja Utara Nornor 5 Tahr.n 2O1O tentang lJrl san Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pernerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun ...

... 2O1O Nomor 5, Tarnbahan Lerrrbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nornor 2); 1 1. ...

... Kabr. paten Toraja Utara Tahun 20 10 Nomor 7); 2 ...

Hal. 2, File: Perbup Nomor 19 Tahun 2013.pdf

... LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 1,' TAHUN 2013 T i,:..At, cMqr,r,1rER ,11 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA BAGAN STRUKTUR ORGANISASI ...

... UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA KEPALA SEKRETARIAT Kelompok Kerja (Pokja) Peke{aaan Konstruksi xelomplk xerja (Pokja) Pengadaan Barang Kelompok Ke{a (Pof,ja) Pengadaan ...

Hal. 15, File: Perbup Nomor 19 Tahun 2013.pdf

Download file:

Perbup Nomor 19 Tahun 2013.pdf

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN TORA.JA UTARA

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2013/NO.17

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN TORA.JA UTARA

ABSTRAK:

bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas F s Peraturan Presiden Nomor 54 4 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, periu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Mengingat . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 4437) f) sebagai a telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan H n Keuangan antara Pemerintah Pusat at dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
1 Undang-Undang Nomor 32 Tal.un 2OO4 tentang Pernerintahan Daera-h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nornor 125, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4437) sebagairnana- telah beberapa kali dirrb'ah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tenta.ng Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2OO4 tentang Pernerintal".an Daerah (I-ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a441; Undang-Undang Nomor 33 Tahlrn 2OO4 tentang 2 Perirnbanga.n Keuanga.n a.ntar:a Pernerintah Pusat dsn Pesrerintqtran Deciah (t embaran Negara Republik Indonesia Tatrtr5r 2OO4 Nomor 126, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO8 tentang Pembentr-rkan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nornor 1O1, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a74\; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-r-rndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341; 5. Peraturan Pemerintah Nornor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedornan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintahan Daeratr (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 6. Peratr.rran Pernerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahr.n 2OO7 tentang Pernbagian lJrusan Pemerintahan antara Pemerintal. , Pernerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tal.un 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nornor 41 Tahun 2OO7 tentang Organisasi Peralgkat Daeratr (Lembaran Negara Tahr-rn 2OO7 Nomor a9, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 474r); 8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2OO7 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perrndang-undangan; 9. Peratttran Presiden Nornor 54 Tahun 2OIO tentang Pengadaan Bararlg/Jasa Pemerintah sebagairnana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahrln 2Ol2 tentang Perubahan Kedl.a atas Peraturan Presiden Nornor 54 Tahun 2OlO tentang Pengadaan Baralg / Jasa Pemerintah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nornor 155, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 533a); 1O. Peratr:ran Daeral- Kabupaten Toraja Utara Nornor 5 Tahr.n 2O1O tentang lJrl san Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pernerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O1O Nomor 5, Tarnbahan Lerrrbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nornor 2); 1 1. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2O1O tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilal Ralgrat Daeral- Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabr. paten Toraja Utara Tahun 20 10 Nomor 7); 12. Peratr-rran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daeral- (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tal.r-rn 2O1O Nornor 11, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3); 13. Peratr.rran Bupati Toraja Utara Nomor 30 Tahun 2OI2 tentang Tugas Pokok, Fr.rngsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabrlpaten Toraja Utara Tahun 2012 Nornor 30).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN BAB III RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN BAB IV KEDUDUKAN ULP BAB V KEANGGOTAAN ULP BAB VI TUGAS ULP BAB VII SUSUNAN ORGANISASI BAB VIII TUGAS PERANGKAT ORGANISASI ULP BAB IX PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN BAB X TATA KERJA DAN PEMBIAYAAN BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB XII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2013.
NOMOR 19 TAHUN 2013
15 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT