Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
... Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo ...
... Utara Nomor 84): 12. ...
... MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN ANGGARAN 2014. ...
... BUPATI GORONTALO UTARA PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN ANGGARAN 2014 BUPATI GORONTALO UTARA, Menimbang : a. bahwa ...
... pemberian: tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai imbalan atas prestasi kerja pejabat negara, pegawai negeri sipil dan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara ...
... : c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Tunjangan Kinerja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran ...
... BUPATI GORONTALO UTARA PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN ANGGARAN 2014 BUPATI GORONTALO UTARA, Menimbang ...
... SEKDA Wa dimaksud pada huruf a sebagai imbalan atas prestasi kerja WAKIL BUPATI T | pejabat negara, pegawai negeri sipil dan tenaga honorer di 6. | BupaTi opa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara ...
... : c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Tunjangan Kinerja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun ...
tunjangan kinerja daerah kabupaten gorontalo utara tahun anggaran 2014
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2014/NO.3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Kinerja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk sesuai Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 2011; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 setelah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.58 Tahun 2005; Permendagri No.27 Tahun 2013; Perda No.26 Tahun 2010; Perda No.6 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur tentang tunjangan kinerja daerah kabupaten Gorontalo utara tahun anggaran 2014 termasuk didalamnya mengatur tentang penerima TDK, penilaian, besaran dan perhitungan, pegawai berprestasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 20 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2022
... Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tcntang Pcmbentukan Kabupalen Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor ...
... tentang Pcrubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pcmerintah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2022. ...
... UTARA, a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten PERATURAN BUPATI KOi.AKA UTARA NOMOR I TAHUN 2022 BUPATI KOu\KA UTARA PROVINSISUu\WESITENGGARA ...
... A DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2022 NOMOR .. .\... ...
... MANUMAR Diundangkan di Lasusua pada tanggal ob ;,Cll\\)(11; 2022 Agar setiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan pcngundangan Peraturan Bupati ini dengan pcnempatannya dalaJn Bcrita Daerah Kabupatcn Kolaka Utara ...
... list) paling scdikit oleh 2 (dual penycdia barang/ jasa, (3) Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana cJjrnaksud pada ayat (I) beserta dokumen kclcngkapannya dilaporkan kepada Bupati Kolaka Utara ...
... uq.J111ua1 ue11yc111 Cam PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR SATIJAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2022 MEMUTUSKAN: 12.Peraturan ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lcmbaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2009 Nomor2); (3] Menetapkan ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2022
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun
2021 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2022 telah terjadi kenaikan harga
yang cukup signifikan selama periode bulan september
sampai dengan bulan desember tahun 2021 sehingga
dipandang perlu untuk dilakukan revisi harga satuan
Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pcrubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021
tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten
Kolaka Utara Tahun 2022.
I. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun
1945
2. Uadang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tcntang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi
dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang
Perbcndaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pcmcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Pcraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tcntang
Pengelolaan Barang Milik Ncgara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 5533);
10.Pcraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pemngkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Tahun 2016 Nomor 5887);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
scbagaimana telah bcberapa kali diubah, terakhir dengan
Pcraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pcngadaan Barang/Jasa Pemcrintah
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
33);
13.Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor Nomor 71 Tahun
2020 tentang Pedoman Tckhnis Pengelolaan Keuangan
Dacrah (Bcrita Negara Republik lndocnsia Tahun 2020
Nomor 1781);
14.Peraturan Mcnteri DaJam Ncgcri Rcpublik Indonesia Nomor
108 Tahun 2016 tcntang Penggolongan dan Kodefikasi
Barang Milik Daerah (Bcrita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 2083);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
90 Tahun 2019 tcntang JGasifikasi, Kodefikasi, Dan
Nomeoklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan
Daerah (Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);
16.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2022 (Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 658);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Bclanja Daerah Tahun Anggaran 2022
(Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2009 Nomor2);
BAB I
KETENTUAN UMUM,
BAB II
STANDAR SATUAN HARGA,
BAB III
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2022.
18 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 18 Tahun 2010
Kepegawaian, Aparatur NegaraPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaStruktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:
... Menimbang Mengingat BUPATI GORONTALO UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR lf? ...
... TAHUN 2010 TENT ANG PEMBENTUKAN DESA DURIAN KECAMATAN GENTUMA RAYA KABUPATEN GORONTALO UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GORONTALO UTARA, a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten ...
... Gorontalo Utara, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, serta memperhatikan kemampuan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, maka diperlukan upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Ditetapkan pada ta BUPATI Gv���,L. ...
... Diundangkan di Kwandang pada tanggal g A6V�i1JS 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2010 NOMOR 18 2010 ...
... dan BUPATI GORONTALO UTARA, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PEMBENTUKAN DESA DURIAN KECAMATAN GENTUMA RAYA 'KABUPATEN GORONTALO UTARA BAB I KETENTUAN UMUM ...
... Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. 2. ...
... Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara. 6. ...
pembentukan desa durian kecamatan gentuma raya kabupaten gorontalo utara
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD.2010/No.18
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Durian Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan desa durian kecamatan gentuma raya kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, batas wilayah, dan pusat pemerintahan, kewenangan desa, pemerintahan desa, personil, aset dan dokumen, pembiayaan, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2010.
Terdiri dari 13 halaman tanpa lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara Nomor 5 Tahun 2021
... Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...
... Ditetapkan di Rantepao pada tanggal 10 Desember 2021 BUPATI TORAJA UTARA, Diundangkan di Rantepao pada tanggal 10 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH ��'" ,PATEN TORAJA UTARA, R D ON! ...
... BARE LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2021 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA PROVINS! SULAWESI SELATAN NOMOR B.Hk.04.160.21 9 ...
... BUPATI TORAJA UTARA PROVINSISULAWESISELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENT ANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMNISTRASI PEMERINTAHAN KABUPATEN TORAJA UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN ...
... YANG MAHA ESA BUPATI TORAJA UTARA, Menimbang Mengingat a. bahwa dalarn rangka rnendukung pelaksanaan adrninistrasi pernerintahan, adrninistrasi kependudukan, pernbangunan dan pernbinaan kernasyarakatan ...
... Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lernbaran Negara Republik Indonesia ...
KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KABUPATEN TORAJA UTARA
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2021 NOMOR 5
Peraturan Daerah (PERDA) tentang KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
KABUPATEN TORAJA UTARA
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung pelaksanaan
administrasi pemerintahan, administrasi kependudukan,
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah
diperlukan kode dan data wilayah administrasi
pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Lembang di
Kabupaten Toraja Utara; Dengan adanya perkembangan kebutuhan kode
dan data wilayah administrasi pemerintahan di Kabupaten
Toraja Utara perlu dilakukan pemutakhiran terhadap kode
dan data wilayah administrasi pemerintahan kecamatan,
kelurahan dan lembang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; Ketentuan mengenai kode dan data wilayah
administrasi pemerintahan perlu diatur sesuai dengan
perkembangan peraturan perundang-undangan; Ketentuan mengenai kode dan data wilayah
administrasi pemerintahan perlu diatur sesuai dengan
perkembangan peraturan perundang-undangan;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi
Sulawesi Selatan; 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017
tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi
Pemerintahan;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang BAB I
KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Provinsi, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan, Wilayah Administrasi Pemerintahan, Penetapan Batas Lembang, Penegasan Batas Lembang, Numerik, Digit. BAB II
MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP. BAB III
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN
DAN LEMBANG. BAB IV
KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Bagian Kesatu
Kade Wilayah Administrasi Pemerintahan. Bagian Kedua
Data Wilayah Adrn:inistrasi Pemerintahan. BABV
PEMUTAKHIRAN KODE DAN DATA WILAYAH
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN. BAB VI
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2021.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Toraja Utara Nomor 21 Tahun 2014 ten tang Kode dan
Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 Nomor 21) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
27
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2012
Ilmu Pengetahuan dan TeknologiSistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Hasil pencarian pada file:
... Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kolaka Utara; 10. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan1 Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2012; 12. ...
... Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan E-Procurement di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG ...
... Perkantoran PEMDA Kolaka Utara No............Lasusua 93553 PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG IMPLEMENTASI SISTEM E-PROCUREMENT DI LINGKUNGAN KABUPATEN KOLAKA UTARA DENGAN RAHMAT ...
... , perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Implementasi Sistem E- Procurement di Lingkungan Kabupaten Kolaka Utara; Mengingat 4. 5. 6. 7. ...
... Dengan ditanda tanganinya peraturan ini maka pada tahun 2012 seluruh atau sebagian proses pengadaan barang/ jasa di semua unit kerja/ SKPD Kabupaten Kolaka Utara harus menerapkan e-Procurement. 2. ...
... KOLAJ£& UTARA RUSDA MAHMUD Diundangkan di Lasusua Pada tanggal 0 Januari 2012 SEKRETARIS DAERAH KAB. ...
... KOLAKA UTARA, Drs. H. AMIR BADI. M.Si Pembina Utama Madya, Gol.IV/d NIP. 19540210 198303 1 013 - 6 - ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Implementasi Sistem E-Procurement di Lingkungan Kabupaten Kolaka Utara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas,
transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan
pengadaan barang/jasa pemerintah dengan sistem aplikasi layanan
secara elektronik;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengadaan barang/jasa
pemerintah dengan sistem aplikasi layanan secara elektronik di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Implementasi Sistem EProcurement di Lingkungan Kabupaten Kolaka Utara;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka
Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(LN Tahun 1999 No.75 TLNRI No. 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah
(LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437);sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun
2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 No.59, TLNRI
No.4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Program
Pembangunan Nasional ( LN Tahun 2000 No. 206,TLN No.3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian
Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah ;
7. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah
No.257/KPTS/M/2004 tentang Standar Pedoman Pengadaan Barang
dan Jasa Konstruksi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 21 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka
Utara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 22 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kolaka
Utara;
10. Peraturan Daerah kabupaten Kolaka Utara Nomor 02 Tahun 2009
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2011
tentang Anggaran Pendapatan dan1 Belanja Daerah Kabupaten
Kolaka Utara Tahun Anggaran 2012;
12. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor Tahun 2012 tentang
Pedoman Pelaksanaan E-Procurement di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kolaka Utara;
BAB I KETENTUAN UMUM,
BAB II ETIKA E-PROCUREMENT,
BAB III PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN E-PROCUREMENT,
BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN E-PROCUREMENT,
BAB V KETENTUAN PERALIHAN,
BAB VI KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2012.
6 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 14 Tahun 2010
Kepegawaian, Aparatur NegaraPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaStruktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:
... Menimbang Mengingat BUPATI GORONTALO UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 14TAHUN 2010 TENT ANG PEMBENTUKAN DESA PASALAE KECAMATAN GENTUMA RAYA KABUPATEN GORONTALO UTARA DENGAN RAHMAT ...
... TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GORONTALO UTARA, a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, dan adanya aspirasi yang \erkembang dalam masyarakat, serta memperhatikan kemampuan ...
... tentang Pembentukan Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara ; 1. ...
... 10 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PASALAE KECAMATAN GENTUMA RAYA KABUPATEN GORONTALO UTARA I. ...
... Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas maka Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara membentuk Peraturan Daerah Gorontalo Utara tentang Pembentukan Desa Pasalae ...
... Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara. ...
... dan BUPATI GORONTALO UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PEMBENTUKAN DESA PASALAE KECAMATAN GENTUMA RAYA KABUPATEN GORONTALO UTARA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal ...
... Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara . 2. ...
... Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara. 6. ...
pembentukan desa pasalae kecamatan gentuma raya kabupaten gorontalo utara
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2010/No.14
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan desa pasalae kecamatan gentuma raya kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, batas wilayah, dan pusat pemerintahan, kewenangan desa, pemerintahan desa, personil, aset dan dokumen, pembiayaan, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2010.
Terdiri dari 13 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 41 Tahun 2022
... Bengkulu Utara Tipe A (Serita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 60); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA. ...
... Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara. 2. ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupa.ten Bengkulu Utara. ...
... Diundangkan di Arga Makmur pada tanggal 9 Desember 2022 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA, ttd FITRIY ANSY AH Ditetapkan di Arga Makmur pada tanggal 9 Desember 2022 BUPATI BENGKULU UTARA ...
... B~ngkulu Utara DE SIBORO S.H Penata Tk. I (Ill /d) NIP. 197001102010011003 ...
... BENGKULU PERATURAN BUPATI BENOKUW UTARA NOMOR 41 TAHUN 2022 TENTANG SALINAN KODE KLASIFIKASI ARSIP DI UNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKULU UTARA ...
... tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara; ; 1. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
ABSTRAK:
a. bahwa pengaturan mengenai kode klasifikasi arsip di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai kearsipan yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia selaku pembina teknis guna mendukung implementasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 {Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 {Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 {Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan DaerahTingkat II Termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat l Sumatera Se.Iatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821};
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071 );
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun .2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);
4 . Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 238);
10. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinarnis Terintegrasi (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757);
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2012 tentang Desain Pembinaan Kearsipan pada Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 241);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Togas Pokok, dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bengkulu Utara Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 60);
KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2022.
Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 342 Tahun 2007 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
88 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 29 Tahun 2017
... Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 - 2032; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang ...
... MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPAT1 KONAWE UTARA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPDj KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2018. ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara. ...
... Ditetapkan di Wanggudu pada tanggal 6 2017 jtfÿ BUPATI KONAWE UTARA, H. ...
... RUKSAMIN Diundangkan di Wanggudu pada tanggal 6 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA, p7" BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2017 NOMOR ...$£ ...
... BUPAT1 KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR P-3 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAHDAERAH (RKPD) KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ...
... MAHA ESA BUPATI KONAWE UTARA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo pasal 3 ayat (2 ...
... kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Utara ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2017 NOMOR 186
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintahdaerah (RKPD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2018
ABSTRAK:
a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang SIstem Perencanaan Pembangunan Nasional jo Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2016-2021, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah, memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Utara tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), dll
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
BAB III KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2017.
10 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 77 Tahun 2010
Kepegawaian, Aparatur NegaraPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaStruktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:
... • PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 11 TAHUN 2010 TENT ANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MIUK DAERAH ( BUMD) KABUPATEN GORONTALO UTARA I. ...
... Kabupaten Gorontalo Utara untuk mewujudkan kesejahteraannya. ...
... Kabupaten Gorontalo Utara sebagai Kota Entrepreneur. ...
... Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. 4. Kepala Daerah adalah Daerah Gorontalo Utara. 5. ...
... Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. 6. ...
... BUPATI GORONTALO UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 77 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MIUK DAERAH (BUMD) KABUPATEN GORONTALO UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ...
... GORONTALO UTARA, Menimbang: a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 177 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan Peraturan ...
... bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Gorontalo Utara ...
pembentukan badan usaha milik daerah (Bumd) kabupaten gorontalo utara
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 77, LD.2010/No.77
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk memenuhi ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.5 Tahun 1962; UU No.1 Tahun 1995; UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.67 Tahun 2005; Kepmendagri No.50 Tahun 1999.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD) kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan pendirian, kedudukan, maksud dan tujuan, bidang usaha, pemisahan kekayaan daerah, modal, organisasi dan tata kerja, direksi, komisaris, rapat-rapat, larangan, kepegawaian, tahun buku, laporan berkala dan tahunan, penetapan dan penggunaan laba, kerja sama dengan pihak ketiga, pembubaran BUMD, pengawasan, ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2010.
Terdiri dari 22 halaman dengan lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 19 Tahun 2021
... Posisi Provinsi Sulawesi Utara terletak di tepian Samudra Pasifik, diapit oleh 2 (dua) Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II) yang melewati Selat Makassar antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi, dan ...
... ALKI III yang melewati Laut Maluku antara Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku Utara dan Maluku. ...
... Kerja Sama Sub-Regional (BIMP-EAGA) yang dimulai sejak tahun 1994, sejak itulah Provinsi Sulawesi Utara dilibatkan langsung secara aktif oleh Pemerintah, dalam forum kerja internasional. ...
... Cakupan wilayah Indonesia untuk IMT-GT adalah seluruh pulau Sumatera, sedangkan cakupan wilayah Indonesia untuk BIMP-EAGA adalah seluruh pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. ...
... Jumlah ini menempati 4,91 persen wilayah Sulawesi Utara. ...
... Rasio Jenis Kelamin SP2020 mencatat penduduk laki-laki di Sulawesi Utara sebanyak 1,34 juta orang, atau 51,18 persen dari penduduk Sulawesi Utara. ...
... Sementara, penduduk perempuan di Sulawesi Utara sebanyak 1,28 juta orang, atau 48,82 persen dari penduduk Sulawesi Utara. ...
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 19, BD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 Nomor 19
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022.
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 47 Prp Tahun 1960; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 100 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 70 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 18 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 17 Tahun 2021; PERDA No. 3 Tahun 2011; PERDA No. 3 Tahun 2016.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
309
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
