Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2012

Implementasi Sistem E-Procurement di Lingkungan Kabupaten Kolaka Utara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II ETIKA E-PROCUREMENT, BAB III PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN E-PROCUREMENT, BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN E-PROCUREMENT, BAB V KETENTUAN PERALIHAN, BAB VI KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Implementasi Sistem E-Procurement di Lingkungan Kabupaten Kolaka Utara

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kolaka Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Lasusua

Tanggal Penetapan

04 Januari 2012

Tanggal Pengundangan

04 Januari 2012

Tanggal Berlaku

04 Januari 2012

Sumber

BD.2012 / NO.1

Subjek

ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI - SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 759 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kolut No.01 Tahun 2012.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

implementasi
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2012 / NO.1
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Implementasi Sistem E-Procurement di Lingkungan Kabupaten Kolaka Utara
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan sistem aplikasi layanan secara elektronik; b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan sistem aplikasi layanan secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Implementasi Sistem EProcurement di Lingkungan Kabupaten Kolaka Utara; 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4339); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (LN Tahun 1999 No.75 TLNRI No. 3851); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437);sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 No.59, TLNRI No.4844); 4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Program Pembangunan Nasional ( LN Tahun 2000 No. 206,TLN No.3952); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah ; 7. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No.257/KPTS/M/2004 tentang Standar Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kolaka Utara; 10. Peraturan Daerah kabupaten Kolaka Utara Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan1 Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2012; 12. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan E-Procurement di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara; BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II ETIKA E-PROCUREMENT, BAB III PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN E-PROCUREMENT, BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN E-PROCUREMENT, BAB V KETENTUAN PERALIHAN, BAB VI KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2012. 6 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2012

Implementasi Sistem E-Procurement di Lingkungan Kabupaten Kolaka Utara

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT