Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.586 peraturan dalam 0,046 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 19 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pengembangan E-Government Provinsi Sumatera Utara Tahun 2079-2023

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol2 Nomor 49!' ...

... GUBERNUR SUMATERA UTARA, !! ...

... 4 EDY RAHMAYADI Diundangkan di Medan pada tanggal 18 Maret 2Ol9 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, fi{'L * 1u*to BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN zALg NOMOR 13 ...

Hal. 9, File: PERGUB_Nomor_19_Tahun_2019.pdf

... Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 Nomor 48 ...

... Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah ...

... Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 77 tahun 2017 tentang Pengelolaan Smart Province Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 77); ...

Hal. 3, File: PERGUB_Nomor_19_Tahun_2019.pdf

... Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatea Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun ...

... Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara. 2. ...

... Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara. 5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekdaprovsu adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara. 6. ...

Hal. 4, File: PERGUB_Nomor_19_Tahun_2019.pdf

Download file:

PERGUB_Nomor_19_Tahun_2019.pdf

PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2079-2023

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 19, BD.2019/No.19

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengembangan E-Government Provinsi Sumatera Utara Tahun 2079-2023

ABSTRAK:

Berdasarkan lnstruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, menginstruksikan kepada Gubernur untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna terlaksananya pengembangan E-Governmernt secara nasional dengan berpedoman pada Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government; Berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nornor 57/KEP/M.Kominfo/12/2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Lembaga, periu dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Sumatera Utara; Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Smart Province Provinsi Sumatera Utara yang menyatakan bahwa ruang lingkup pelaksanaan Smart Province di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengembangan dan pengawasan.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 57 Tahun 2003; Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 tahun 2016; Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 77 tahun 2017; Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2018.
Dokumen Pengembangan E-Government Provinsi Sumatera Utara 2019-2023.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2019.
9

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023-2026

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara. 2. Kepala Daerah adalah Bupati. 3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara. 4. ...

... Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 ten tang Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah Kabu paten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah kabupaten Kolaka Utara Tahun 2021 Nomor 4); 18. ...

... Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2021 Nomor ...

Hal. 5, File: PERBUB NO 3 TAHUN 2022.pdf

... UIJJII IUi::11 U~11ya1 I vam berpedoman pad a sasaran strategis RPJ MD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 serta sasaran strategis RPJMN Tahun 2019-2024. (4) RPD Kabu paten Kolaka Utara Tahun 2023 ...

... -2026 sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) menjadi pedoman dalam Menyusun Ren can a Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). (5) RPD Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023-2026 Pasal 3 (1) RPO Kabupaten Kolaka Utara ...

... Tahun 2023-2026 penjabaran dari RPJPD Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2006-2026. (2) Selain penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RPD Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023-2026 memuat program sesuai ...

Hal. 7, File: PERBUB NO 3 TAHUN 2022.pdf

... UIJJII IUdl U~11ya1 I vam BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAI(A UTARA TAHUN 2022 NOMOR 3 Diundangkan di Lasusua pada tanggal 14 mard ?.1)?,? ...

... _ SEKRETARIS DAERAH KOLAKA UTARA, 3 2 1 NO PARAF KOORO•N SI Ditetapkan di Lasusua pada tanggal I l-/ ynard· '2-0Z.'"2. ...

... BUPATI KOLAKA UTARA, v NU~MANUMAR Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pera tu ran Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara. ditetapkan. ...

Hal. 8, File: PERBUB NO 3 TAHUN 2022.pdf

Download file:

PERBUB NO 3 TAHUN 2022.pdf

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023-2026

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022; b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023-2026;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bornbana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2020 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398), 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lernbaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 ten tang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesi Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pernerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312); 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pemerintah Jangka Menengah Pemerintah Daerah (RPJMD) Sulawasi Tenggara Tahun 2012-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 4); 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangun Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 9) sebagaimana telah diu bah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 Nomor 8); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kolaka Utara 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2008 Nomor 2); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Utara tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 Nomor 6); 17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 ten tang Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah Kabu paten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah kabupaten Kolaka Utara Tahun 2021 Nomor 4); 18. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2021 Nomor 36);
BAB I KETENTUAN UMUM, Pasal 2-3 RKP, Pasal 4 Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2022.
8

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara No. 38 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PELAYANAN BANTUAN/PENGADUAN HUKUM MASYARAKAT DI KABUPATEN MINAHASA UTARA

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

... BUPATIMINAHASAUTARA PROVINSI SULAWESI UTARA PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA NO MOR : 38 T AHUN 2017 TENT ANG PELAYANANBANTUAN/PENGADUANHUKUMMASYARAKAT DI KABUPATEN MINAHASA UTARA DEN GAN RAHMA T TUHAN ...

... khususnya pelayanan pengaduan hukum di kabupaten Minahasa Utara maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara Tentang Pelayanan Bantuan/Pengaduan Hukum Masyarakat di Kabupaten Minahsasa Utara; ...

... Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

Hal. 1, File: Perbup Nomor 38 Tahun 2017.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Minahasa Utara iiy dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara. ~ Ditetapkan di : Airmadidi Pada Tanggal ...

... JEMMY HENGKY KUHU, MA PEMBINA UTAMAMADYA NIP. 19640719 199203 1009 BERITADAERAHKABUPATENMINAHASA UTARA TAHUN2017 NOMOR:J8 ...

Hal. 6, File: Perbup Nomor 38 Tahun 2017.pdf

... Pemberi Bantuan Hukum adalah Tim Pelayanan Bantuan/Pengaduan Hukum Masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara. 10. Penerima Bantuan Hukum adalah masyarakat Kabupaten Minahasa Utara. 11. ...

... Pasal 3 Penyelenggaraan Bantuan/Pengaduan Hukum bertujuan : a. menjamin dan memenuhi hak untuk mendapat akses keadilan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara dalam menghadapi permasalahan ...

... hukum; b. mewujudkan hak konstitusional setiap warga masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara. c. mewujudkan perlindungan rasa aman untuk warga masyarakat Minahasa Utara dalam menghadapi permasalahan hukum ...

Hal. 3, File: Perbup Nomor 38 Tahun 2017.pdf

Download file:

Perbup Nomor 38 Tahun 2017.pdf

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 89 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Budaya Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ...

... tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1); 13. ...

Hal. 3, File: PERGUB NO 089 TH 2014.pdf

... Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan ; dan/atau b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota. ...

... Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 10 Desember 2014 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. ...

... RUDY ARIFFIN Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 10 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, MUHAMMAD ARSYADI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN ...

Hal. 7, File: PERGUB NO 089 TH 2014.pdf

... PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 089 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANG KEBUDAYAAN, KERATON, DAN LEMBAGA ADAT DALAM PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA ...

... DAERAH DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, Menimbang : a. bahwa budaya daerah sebagai bagian dari budaya nasional perlu dilestarikan dan ...

... Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran ...

Hal. 1, File: PERGUB NO 089 TH 2014.pdf

Download file:

PERGUB NO 089 TH 2014.pdf

Pariwisata dan Kebudayaan

2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 89, BD.2014/NO.89

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Budaya Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan

ABSTRAK:

bahwa budaya daerah sebagai bagian dari budaya nasional perlu dilestarikan dan dikembangkan guna memperkokoh ketahanan bangsa ; bahwa dalam rangka kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya daerah perlu dilakukan fasilitasi terhadap organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan, keraton, dan lembaga adat ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan ;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 ; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 045 Tahun 2013
Peraturan Gubernur ini Mengatur Tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Budaya Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah; Tata Laksana Kegiatan; Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi; Pendanaan; Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2014.
7 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 37 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

... GAH GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ...

... , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan ...

... 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

Hal. 1, File: Pergub_37_2016 tentang Ke... Berencana Provi.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. ...

... Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 27 Desember 2016 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd SUGIANTO SABRAN Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 27 Desember 2016 Pj. ...

... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, ttd SYAHRIN DAULAY BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 37 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd AGUS RESKINOF NIP. 19601103 ...

Hal. 39, File: Pergub_37_2016 tentang Ke... Berencana Provi.pdf

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah rah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran ...

... ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. ...

... Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah. 3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. 4. ...

Hal. 2, File: Pergub_37_2016 tentang Ke... Berencana Provi.pdf

Download file:

Pergub_37_2016 tentang Ke... Berencana Provi.pdf

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 37, LD.2016/37

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

ABSTRAK:

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011.
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI; TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS; KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL; TATA KERJA.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2017.
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
40 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Renana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Sumatera Utara Nomor 33); 1 1. ...

... Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5O); 12. ...

... Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara. 2. ...

Hal. 3, File: Pergub_No._32_Tahun_2020.pdf

... hal yang paling penting dalam pen5rusunan RKPD 2A21, prioritas ini menjadi bagian pencapaian target RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2OL9-2O23. ...

... Untuk itu, Pemerintah Provinsi rnengajak semua pemangku kepntingan untuk bersama-sarna rnewujudkan kemantapan perrbanguaan Surnatera Utara secara menyeluruh. ...

... Salinan Sesuai Dengan Aslinya PIt.KEPALA BIRO HUKUM GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd NrP.1969042t 199003 2 003 r (rv/b) Rancangan Akhir RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 EDY RAHMAYADI vilt-1 ...

Hal. 9, File: Pergub_No._32_Tahun_2020.pdf

... -8Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara. ...

... Ditetapkan di Medan pada tanggal 22 Juli 2O2O GUBERNUR SUMATERA UTARA, trd EDY RAHMAYADI Diundangkan di Medan pada tanggal 22 J:uli 2O2O SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, ttd R.SABRINA BERITA ...

... DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2O2O NOMOR 33 Salinan Sesuai Dengan Aslinya PIT.KEPALA BIRO HUKUM, Pembina Tingkat I (IV/b) NrP.19690421 199003 2 003 APRI L\I/A'I TT. ...

Hal. 8, File: Pergub_No._32_Tahun_2020.pdf

Download file:

Pergub_No._32_Tahun_2020.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 29 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016 Nomor 09); 22. ...

... Tapanuli Utara Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018 Nomor 02); 24. ...

Hal. 4, File: Perbu 29 Tahun 2019.pdf

... SUMATERA UTARA PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATITAPANULIUTARA, Menimbang ...

... ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ...

Hal. 1, File: Perbu 29 Tahun 2019.pdf

... Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup Nomor 20 ...

... Pemerintahan Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara; 2. ...

... Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara; 4. ...

Hal. 5, File: Perbu 29 Tahun 2019.pdf

Download file:

Perbu 29 Tahun 2019.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 16 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintahan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara

Abstrak

Arsip

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI GORONTALO UTARA PROVINSI GORONTALO PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR Uo TAHUN 2019 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN ...

... YANG MAHA ESA BUPATI GORONTALO UTARA, Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ...

... Bupati Gorontalo Utara tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintahan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. ...

Hal. 2, File: Perbup No 16 th 2019 ttg ...Daerah Kab Gorut.pdf

... BUPATI GORONTALO UTARA PROVINSI GORONTALO PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR //^ TAHUN 2019 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN ...

... YANG MAHA ESA BUPATI GORONTALO UTARA, Menimbang Paraf Koordinasi No PENGOLOLA PARAF 1. ...

... pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintahan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. ...

Hal. 1, File: Perbup No 16 th 2019 ttg ...Daerah Kab Gorut.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. ...

... Ditetapkan di Kwandang Padatanggal VSL/»UikiS. 2DP^ Diundangkan di Kwandang Padatanggal yk /^9r\K 2019 SEKRETARIS DAEKfAH GORONTALO UTARA RIDWAN i^N.SH.MH NIP. 196 104231993031001 BERITA DAERAH KABUPATEN ...

... GORONTALO UTARA TAHUN 2019 NOMOR KepalaPKPD/ Kabag. ...

Hal. 11, File: Perbup No 16 th 2019 ttg ...Daerah Kab Gorut.pdf

Download file:

Perbup No 16 th 2019 ttg ...Daerah Kab Gorut.pdf

jadwal retensi substantif pemerintahan daerah kebupaten gorontalo utara

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2019/No. 384

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintahan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan,Daerah wajib memiliki jadwal retensi Arsip serta rancangan jadwal retensi Arsip Substantif Pemerintahan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.11 Tahun 2007; UU No.43 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.28 Tahun 2012; Perda Kab Gorontalo Utara No.1 Tahun 2019; Peraturan Kepala Arsip Nasional No.22 Tahun 2009; Peraturan Kepala Arsip Nasional No.1 Tahun 2013; Peraturan Kepala Arsip Nasional No.2 Tahun 2013. Peraturan Kepala Arsip Nasional No.3 Tahun 2013; Peraturan Kepala Arsip Nasional No.6 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional No.7 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional No.7 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional No.8 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional No.9 Tahun 2014; Peraturan Arsip Nasional No.10 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional No. 11 Tahun 2014; Peraturan Arsip Nasional No.13 Tahun 2014; Peraturan Arsip Nasional No.13 Tahun 2014; Peraturan Arsip Nasional No.19 Tahun 2014; Peraturan Arsip Nasional No.20 Tahun 2014; Peraturan Arsip Nasional No.1 Tahun 2015; Peraturan Arsip Nasional No.10 Tahun 2015; Peraturan Arsip Nasional No.12 Tahun 2015; Peraturan Arsip Nasional No.13 Tahun 2015; Peraturan Arsip Nasional No.15 Tahun 2015; Peraturan Arsip Nasional No.15 Tahun 2015; Peraturan Arsip Nasional No.16 Tahun 2015; Peraturan Arsip Nasional No.17 Tahun 2015; Peraturan Arsip Nasional No.20 Tahun 2015; Peraturan Arsip Nasional No.9 Tahun 2016; Surat Kepala Arsip Nasional No: B-PK.02.09/98/2019.
Dalam Peraturan ini di atur tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintahan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara termasuk di dalamnya mengatur tentang ruang lingkup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
Terdiri dari 11 halaman dengan lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Penegakan Disiplin Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Ketatanegaraan, Kenegaraan

Hasil pencarian pada file:

... [1] BUPATI KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN ...

... ditetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang penegakan disiplin pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara; Mengingat : 1. ...

Hal. 1, File: Perbup Konut No. 11 Tahun 2016.pdf

... Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah. Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara. 4. ...

... Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara; 5. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Konawe Utara; 6. ...

... Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Konawe Utara adalah Bupati Konawe Utara ; 7. ...

Hal. 2, File: Perbup Konut No. 11 Tahun 2016.pdf

... Agar setiap orang mengetauhinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara. ...

... Ditetapkan di Wanggudu Pada Tanggal 2016 BUPATI KONAWE UTARA, ttd R U K S A M I N Diundangkan di Wanggudu Pada Tanggal 2016 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA, ttd H. ...

... MARTAYA BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016 NOMOR 100 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Konawe Utara, TASMAN TABARA, SH Pembina , IV/a NIP. 19640610 198903 1 ...

Hal. 8, File: Perbup Konut No. 11 Tahun 2016.pdf

Download file:

Perbup Konut No. 11 Tahun 2016.pdf

penegakan

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2016 / NO.11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penegakan Disiplin Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi, penegakan disiplin, mendorong profesionalitas untuk meningkatkan penyelenggaraantugas-tugasPemerintahandan pembangunan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penegakan disiplin bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara; b.bahwa berdasarkan pertirnbangansebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang penegakan disiplin pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689); 2.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) ; Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679) ; 3.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494); 4.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175); 5.Peraturan Kepala KepegawaianNegara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentarig Disiplin Pegawai Negeri.
BAB I Ketentuan Umum BAB II Ketentuan Hari dan Jam Kerja BAB III Kewajiban Pegawai BAB IV Pemberian Sanksi BAB V Wewenang Penegakan Disiplin BAB VI Pengawasan BAB VII Ketentuan Lain-Lain BAB VIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2016.
9 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Abstrak

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Sumatera Utara Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8); 25. ...

... eknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9); 26. ...

... Sumatera Utara Nomor 1); 28. ...

Hal. 3, File: Pergub No 38 TAhun 2014 T...I SUMATERA UTARA.pdf

... Menimbang Mengingat SALlNAlil GUBERNUR SUMATERA UTARA PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 38 TAHUN 2OL+ TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN ...

... 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA UTARA, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2OL4 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi ...

... Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015; 1. ...

Hal. 1, File: Pergub No 38 TAhun 2014 T...I SUMATERA UTARA.pdf

... Ditetapkan di Medan pada tanggal 31 Oktober 2OL4 GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd GATOT PUJO NUGROHO Diundangkan di Medan pada tanggal 31 Oktober 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI, ttd NURDIN LUBIS I SUMATERA ...

... UTARA TAHUN 2014 NOMOR 40 Aslinya Pembina Utama Muda (IV/c) NIP.19590227 198003 1 004 ...

Hal. 5, File: Pergub No 38 TAhun 2014 T...I SUMATERA UTARA.pdf

Download file:

Pergub No 38 TAhun 2014 T...I SUMATERA UTARA.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT