Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.586 peraturan dalam 0,045 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 03 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Abstrak

Hasil pencarian pada file:

... • MEMUTUSKAN : • tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah • Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012 Nomor 05). • 12. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Larnpung Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2010 - 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 21 Tahun 2011 Menetapkan . -·. • ...

Hal. 3, File: PERATURAN BUPATI LAMPUNG ...TAH KAB. LAMPURA.pdf

... BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2014NOMOR: 0-j ~ AS MIDI • Pit. SEKRET ARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UT ARA, .. Diundangkan di Kotabumi pada tanggal _,, .. ...

... O.l •2014 ZAINAL ABIDIN • BUPA TI LAMPUNG UTARA, Ditetapkan di Kotabumi pada tanggal .:JI,"' ~ - 20 I 4 Pasal 13 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara. .r: \ -...__, BAB VIII KETENTUAN PENUTUP • Pasal 12 Pembiayaan ...

Hal. 10, File: PERATURAN BUPATI LAMPUNG ...TAH KAB. LAMPURA.pdf

... Republik Indonesia Nomor 3656); Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mengantisipasi kerawanan pangan spesifik lokalita serta peningkatan gizi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara ...

... BUPA TI LAMPUNG UTARA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENT ANG PENGELOLAAN CAD AN GAN PANGAN PEMERINT AH KABUPATEN LAMPUNG UT ARA • PERA TURAN BUPA TI LAMPUNG UT ARA NOMOR 03 TAHUN 2014 • BUPATI LIMPING ...

Hal. 1, File: PERATURAN BUPATI LAMPUNG ...TAH KAB. LAMPURA.pdf

Download file:

PERATURAN BUPATI LAMPUNG ...TAH KAB. LAMPURA.pdf

Pengelolaan-cadangan-pangan

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 03,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mengantisipasi kerawanan pangan spesifik lokalita serta peningkatan gizi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara perlu mengalokasikan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara; b. bahwa pengalokasian cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dalam jumlah yang cukup untuk digunakan setiap saat apabila dibutuhkan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
1. Undang - Undang Darurat Nomor 4 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Jo. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656) 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43550); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan; 14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/ Beras oleh Pemerintah; 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Biadang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2010 - 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 44); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012 Nomor 05).
Didalam Peraturan Bupati ini Mengatur tentan g : 1. Ketentuan Umum 2. Cadangan Pangan Pemerintah 3. Perencanaan dan Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah 4. Pengadaan dan Penggantian Cadangan Pangan 5. Mekanisme Pengelolaan 6. Evaluasi, Pengawasan dan Pelaporan 7. Pembiayaan 8. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2014.
10 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1 Tahun 2020

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT TIPE B KABUPATEN MINAHASA UTARA

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Perbup Minut_2020_001_Per...spektorat Tipe B.pdf

PERUBAHAN-KEDUDUKAN-SUSUNAN-ORGANISASI-TUGAS-DAN-FUNGSI-SERTA-TATA-KERJA-INSPEKTORAT-TIPE B-MINAHASA UTARA

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD Kab. Minahasa Utara 2020/No..

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT TIPE B KABUPATEN MINAHASA UTARA

ABSTRAK:

PP No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang merubah beberapa ketentuan tentang susunan organisasi serta tugas dan fungsi Inspektorat.
UU No. 33 Tahun 2003, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019, PP No. 12 Tahun 2017, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018, PERMENDAGRI No.107 Tahun 2017, PERDA Kab.Minut No. 5 Tahun 2016, Perbup Minut No.72 Tahun 2016.
Perwali ini mengatur tentang perubahan dalam Ketentuan angka 11 dan 12 pasal 1 diubah, ketentuan ayat (3) pasal 4 diubah, dan antara ayat (4) dan ayat (5) ditambahkan ayat (4a) dan ayat (4b), Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) pasal 7 diubah, Ketentuan ayat (2) pasal 8 diubah, Ketentuan pasal 13 diubah, Diantara ketentuan pasal 25 dan pasal 26 disisipkan satu pasal yaitu pasal 25 A.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.
PERBUP Minahasa Utara No.72 Tahun 2016 DIUBAH
7 hlm. dan 1 Hlm. Lamp.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan di Bidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Lingkungan Hidup Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

... Timur : dan Provinsi Kalimantan Utara: Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Tata Ruang Provinsi Kalimantan Timur 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan ...

... Timur Tahun 2016 Nomor 1), Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan ...

... Timur Tahun 2016 Nomor 9), Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaltim Hijau (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 22), ...

Hal. 5, File: Pergub Kaltim 01-2018 ttg...hutanan, & Sawit.pdf

... (KEK MBTK) Kabupaten Kutai Timur, Kawasan Industri Kariangau (KIK) Kota Balikpapan, Kawasan Buluminung Kabupaten Penajam Paser Utara dan kawasan industri lainnya di Kalimantan Timur, . berkomitmen pada ...

... Timur (minimal memiliki kantor cabang di Kalimantan Timur) dan Memiliki NPWP Badan di Kalimantan Timur, perusahaan atau group perusahaan belum mencapai luasan ijin di atas 100.000 Ha: menjadi anggota ...

... “berkomitmen untuk mengelola lahan bernilai Konservasi Tinggi (NKT) dalam kebun sebaik-baiknya, berkomitmen untuk menyediakan bahan baku untuk pengembangan industri hilir di Kalimantan Timur, berkomitmen ...

Hal. 10, File: Pergub Kaltim 01-2018 ttg...hutanan, & Sawit.pdf

... Pasal 14 (1) Penataan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 10 dikecualikan untuk Perizinan dan Non Perizinan di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan ...

... (KEK MBTK) Kabupaten Kutai Timur, Kawasan Industri Kariangau (KIK) Kota Balikpapan, Kawasan Peruntukan Industri Buluminung Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kawasan Peruntukan Industri Prioritas di Kalimantan ...

Hal. 11, File: Pergub Kaltim 01-2018 ttg...hutanan, & Sawit.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan

PERGUB Prov. Kalimantan Timur No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubenur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan di Bidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur

Download file:

Pergub Kaltim 01-2018 ttg...hutanan, & Sawit.pdf

Perizinan

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 1, BD.2018/NO.1

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan di Bidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka realisasi gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam Indonesia yang dicanangkan oleh Presiden Republik indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 19 Maret 2015, maka telah dilaksanakan rapat koordinasi pimpinan daerah bersama seluruh Bupati/Walikota dan pemangku kepentingan pembangunan di Kalimantan Timur. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan Serta Perizinan Di Sektor Pertambangan, Kehutanan dan Perkebuanan Kelapa Sawit Di Provinsi Kalimantan Timur, telah berakhir pada tanggal 10 April 2015 sehingga sudah tidak berlaku namun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih memerlukan pengaturan pemberian izin dimaksud.
UU No.25 tahun 1956; UU No.5 Tahun 1990; UU No.41 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2007; UU No.30 Tahun 2007; UU No 4 Tahun 2009; UU No.30 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU No.39 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.44 Tahun 2004; PP No.45 Tahun 2004; PP No.6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No.3 Tahun 2008; PP No.26 Tahun 2008; PP No.104 Tahun 2015; PP No.22 Tahun 2010; PP No.23 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No.1 Tahun 2017; PP No.24 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No.105 Tahun 2015; PP No.78 Tahun 2010; PP No.27 Tahun 2012; KepPres No.32 Tahun 1990; PerPres No.97 Tahun 2014; Inpres No.06 Tahun 2013; Permenhut No.32/Menhut-II/2010 sebagaimana telah diubah dengan Permenhut No.P-27/Menhut-II/2014; Permenhut No.44/Menhut-II/2012; Permentan No.98/Permentan/OT.140/9/2013 sebagaiman telah diubah dengan Permentan No.21/Permentan/KB.410/6/2017; Permen LHK P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016; Permen LHK P.9/MenLHK-II/2015; Permen ESDM No.43 Tahun 2015; Permen LHK P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016; Permen ESDM No.41 Tahun 2016; Permen ESDM No.34 Tahun 2017; Kepmenhut No.718/Menhut-II/2014; PERDA KALTIM No.1 Tahun 2016; PERGUB KALTIM No.22 Tahun 2011; PERGUB KALTIM No.54 Tahun 2012; PERGUB KALTIM No.48 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERGUB KALTIM No.89 Tahun 2016;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan di Bidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
12 hml

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 18 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Pembentukan Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Menimbang Mengingat BUPATI GORONTALO UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR '! ...

... 8 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SUMALATA TIMUR 1 a. 2 Tas KABUPATEN GORONTALO UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GORONTALO UTARA, bahwa dengan perkembangan dan kemajuan — Daerah ...

... Kabupaten Gorontalo Utara, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam mas wakat, serta memperhatikan kemampuan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, maka diperlukan upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan ...

Hal. 1, File: PERDA Gorontalo Utara No ...malata Timur-ocr.pdf

... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA dan BUPATI GORONTALO UTARA, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTAKA : TENTANG PEMBENTUKAN ...

... KECAMATAN SUMALATA TIMI R KABUPATEN GORONTALO UTARA. ...

... Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. 2. ...

Hal. 3, File: PERDA Gorontalo Utara No ...malata Timur-ocr.pdf

... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR !$ TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SUMALATA TIMUR I. ...

... UMUM Kabupaten Gorontalo Utara pada umumnya dan Kecamata Sumalata pada khususnya, meskipun telah menunjukkan kemajuan dalarn penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan ...

... telah membulatkan tekad Pemerintah Daerah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara untuk merespon aspir: si at agar dapat lebih meningkatkan duva ...

Hal. 9, File: PERDA Gorontalo Utara No ...malata Timur-ocr.pdf

Download file:

PERDA Gorontalo Utara No ...malata Timur-ocr.pdf

pembentukan kecamatan sumalata timur kabupaten gorontalo utara

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD.2011/No.18

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan kecamatan sumalata timur kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, batas wilayah, dan pusat pemerintahan, kewenangan desa, pemerintahan desa, personil, aset dan dokumen, pembiayaan, ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2011.
Terdiri dari 13 halaman dengan lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Pembentukan Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI GORONTALO UTARA PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR £ TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PONELO KEPULAUAN KABUPATEN GORONTALO UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GORONTALO ...

... UTARA, Menimbang : aa. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, serta memperhatikan kemampuan Pemerintah Kabupaten ...

... tentang Pembentukan Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara : Mengingat : 1. ...

Hal. 2, File: PERBUP Gorontalo Utara No...o Kepualauan-ocr.pdf

... BUPATI GORONTALO UTARA Menimbang : aa. PARAF KOORDINASI PENGELOLA | pARAr PEMERINTAHAN P KABAG. HUKUM 4 & ORGANISASI b. ...

... PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR £ TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PONELO KEPULAUAN KABUPATEN GORONTALO UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GORONTALO UTARA, bahwa perkembangan ...

... dan kemajuan Daerah Gorontalo Utara, serta memperhatikan kemampuan Pemerintah Kabupaten dengan Kabupaten dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, Gorontalo Utara, pelaksanaan pembangunan ...

Hal. 1, File: PERBUP Gorontalo Utara No...o Kepualauan-ocr.pdf

... L PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR £2£ TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PONELO KEPULAUAN KABUPATEN GORONTALO UTARA UMUM Kabupaten Gorontalo Utara pada umumnya dan Kecamatan ...

... Kemajuan Kabupaten Gorontalo Utara pada umumnya dan Kecamatan Kwandang pada khususnya, telah menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya di bidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk ...

... Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara membentuk Peraturan Bupati Gorontalo ...

Hal. 10, File: PERBUP Gorontalo Utara No...o Kepualauan-ocr.pdf

Download file:

PERBUP Gorontalo Utara No...o Kepualauan-ocr.pdf

pembentukan kecamatan ponelo kepulauan kabupaten gorontalo utara

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2010/No.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan kecamatan ponelo kepulauan kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, batas wilayah, dan pusat pemerintahan, kewenangan desa, pemerintahan desa, personil, aset dan dokumen, pembiayaan, ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2010.
Terdiri dari 12 halaman tanpa lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toraja utara Nomor 5 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

PEI.IYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN TORA.IA UTARA

Abstrak

Pendidikan

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 ten tang Organisasi dan Tata Ke{a DinasDinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O1O Nomor 8); 24. ...

... Toraja Utara Nomor 3); 25. ...

... Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan S truktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun ...

Hal. 5, File: Perbup Nomor 5 Tahun 2014.pdf

... A UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAT{ PERATURAN BUPATI TORA"IA UTARA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PEI.IYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN TORA.IA UTARA DENGAN RAHMAT TUFIAN YANG MAHA ESA BUPATI TORA"IA ...

... UTARA, bahwa untuk menyelenggarakan program terpadu di bidang pendidikan yang meliputi kebijaksanaan pembiayaan, penataan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian pendidikan gratis, perlu menetapkan ...

... Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Kabupaten Toraja Utara. ...

Hal. 1, File: Perbup Nomor 5 Tahun 2014.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2OlO ...

... Nomor 5, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); I I I ...

Hal. 4, File: Perbup Nomor 5 Tahun 2014.pdf

Download file:

Perbup Nomor 5 Tahun 2014.pdf

PERATURAN BUPATI TORA"IA UTARA NOMOR 5 TAHUN 2014

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2014/NO.5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEI.IYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN TORA.IA UTARA

ABSTRAK:

bahwa untuk menyelenggarakan program terpadu di bidang pendidikan yang meliputi kebijaksanaan pembiayaan, penataan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian pendidikan gratis, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Kabupaten Toraja Utara.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2OO3 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 78, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 43Ol); Menimbang Mengingat : 1 2 t 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dal Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Propinsi Sulawesi Selatal (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O8 Nomor 101, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2O06 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O06 Nomor 20, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahal Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 I I tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 78, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 ter:talrg Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungiawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O07 Nomor 19, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2O07 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dal Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); I l. Perafuran Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2OO8 tentang Wajib Belajar (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O8 Nomor 9O, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); I 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2OO8 tentang Pendanaan Pendidikan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 14 . Peraturan Pemerintah Nomor 1 7 Tahun 20 1O tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OtO Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 20lO tentang Pembahan I I I Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 20 l0 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20lO Nomor 112, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2O|O-2O14; 16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2}ll tentang Rencana Kery'a Pemerintah Tahun 2O12; 17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Nasional Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2O10 tentang Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar; 19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 20O9 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan (lrmbaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 4); 20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Gratis Provinsi Sulawesi Selatan (l,embaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 9); 21. Peraruran Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Provinsi Sulawesi Selatan (lcmbaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 9); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2OlO Nomor 5, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); I I I 23. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 ten tang Organisasi dan Tata Ke{a DinasDinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O1O Nomor 8); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor ll Tahun 201O tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3); 25. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan S truktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2Ol2 Nomor 5).
PERATURAN BUPATI TENTANG PEI.IYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN TORAJA UTARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : l. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara, 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara' 4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara 5. Pemenuhan Hak Dasar Pendidikan adalah upaya pelayanan pendidikan yang te{angkau dan berkualitas' 6. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD/MI/SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs/SMPLB). 7. Pendidikan Menengah adalah jenjang Pendidikan Menengah Atas (SMA/MA/SMALB) darl Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK/SMKLB), serta sekolah swasta' Menetapkal I I 8. Pendidikan Gratis adalah skema pembiayaan pendidikan dasar dan menengah yang ditanggulangi bersama oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten guna membebaskan atau meringankan biaya pendidikan peserta didik di Kabupaten Torqia Utara. 9. Penyelenggaraan Pendidikan Gratis adalah Program terpadu di bidang pendidikan yang meliputi kebijaksanaan pembiayaan, penataan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian pendidikan gratis. 10. Bebas biaya pendidikan ada.lah salah salu program pendidikan gratis yang membebaskan peserta didik dari segala macam pungutan sekolah baik langsung maupun tidak langsung. 11. Subsidi biaya pendidikan adalah salah satu program pendidikan gratis melalui pemberian sebrgian bantuan operasional sekolah guna meringankan biaya sekolah peserta didik. 12. Beasiswa pendidikan adalah salah satu program pendidikan gratis melalui penyediaan dana bagi siswa berprestasi guna meringankan biaya sekolah peserta didik. 13. Peserta didik adalah murid sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. 14. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan gratis. 15. Profrl sekolah adalah gambaran tentang besaran peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana yang menjadi dasar pengalokasian pembiayaan. 16. Proses Belajar Mengajar (PBM) adalah keseluruhan kegiatan pembelajaran baik yang dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas guna menghasilkal lulusan yang bermutu. 17. Insentif tenaga pendidik adalah tambahan penghasilan guru yang diperoleh berdasarkan kelebihan jam mengajar guru yaitu diatas 24 (dua puluh empat) jam mengajar' I I 18. Insentif tenaga kependidikan adalah tambahan penghasilan (bukan guru) tetapi kepada tenaga perpustakaan, tenaga laboran, bujang sekolah, satpam dan honorer lainnya yang diangkat berdasarkan kebutuhan dalam peningkatan mutu luaran/ lulusan. 19. Komisi Pengawas Penyelenggara Pendidikan Gratis yang selanjutnya disingkat Komwas Led igra adalah lembaga independen yang dibentuk Pemerintah Kabupaten yang bertugas mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan gratjs agar tetap sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Toraja Utara. 20. Tim Pengenda-li Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Kabupaten adalah Tim yang bertugas mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan penyelenggaraal pendidikan gratis, agar tetap sesuai dengan tujuan dan sasaran penyelenggaraan pendidikan gratis. BAB II SASARAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN GRATIS Pasal 2 Sasaran pembiayaan pendidikan gratis meliputi : a. Jenjang pendidikan dasar terdiri atas : 1. Sekolah Dasar; 2. Sekolah Dasar Luar Biasa; 3. Madrasah lbtidaYah; 4. Sekolah Menengah Pertama; 5. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa; dan 6. Madrasah TsanawiYah. b. Jenjang pendidikan menengah terdiri atas : 1. Sekolah Menengah Umum; 2. Sekolah Menengah Kejuruan / sederajat; 3. Madrasah AIiYah; dan 4. Sekolah Menengah Umum Luar Biasa' I I BAB III PENGALOKASIAN PEMBIAYAAN DAN VERIFIKASI Bagian Kesatu Tata Cara Dan Prosedur Pengalokasian Pembiayaa-n Pasal 3 (l) Pengalokasian anggaran didasarkan pada jumlah peserta didik, rombongan belajar, pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikaa dasar. (2) Pengalokasian anggaran didasarkan pada jumlah peserta didik untuk pendidikan menengah. (3) Pengalokasian anggaran dilakukaa dengan prosedur: a. setiap sekolah sasarar penyelenggaran pendidikan gratis mengajukal data prohl sekolah pada awal tahun pelajaran yang telah ditentukan da-lam rangkap 3 (tiga) yaitu masing-masing untuk Tim Pengendali Pendidikan Gratis Kabupaten, dan Tim Pengendali Provinsi dan arsip sekolah yang bersangkutal; b. Tim Pengendali Kabupaten melakukan rekapitulasi data sekolah berdasarkan profil sekolah, sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk selanjutnya disampaikan ke Tim Pengendali Provinsi guna penyusunan penetapan alokasi anggaran kepada Gubernur; (a) Tim Pengendali Kabupaten wajib melakukan verifrkasi darr va-lidasi data sesuai dengan jenjang dan kewenangannya' (5) Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Bagian Kedua Tata Cara Dan Prosedur Verihkasi Pasa] 4 (1) Tim Pengendali Kabupaten melakukan verifikasi data profil sekolah dan pertanggungiawaban keuangan yalg diajukan oleh sekolah sasarar penyelenggara pendidikan gratis. I I I (2) Tim Pengendali Kabupaten berwenang mengusulkan penangguhan pembayaran jika pihak sekolah belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban triwulan yang lalu atau laporan pertanggungiawaban tidak sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana pendidikan gratis tersebut. Pasal 5 (1) Penetapan pengalokasiar biaya oleh Gubemur berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data yang dilakukan Tim Pengendali Kabupaten. (2) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten mengusulkan rencana biaya pendidikan gratis ke Gubernur Sulawesi Selatan melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. (3) Gubernur Suiawesi Selatan menetapkan alokasi pendidikan gratis setiap Tahun sesuai usulan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten ke Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. BAT} IV PENOLAKAN DAN PENGHENTIAN DANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS Bagian Kesatu Penolakan Dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Pasal 6 (1) Sekolah swasta berhak menolak bantuan penyelenggaraan pendidikan gratis yang diruangkan dalam suatu pernyataan dan / atau kepufusan yang telah mendapat persetujuan dari yayasan dan /atau komite sekolah / majelis madrasah. (2) Sekolah yang tidak melaksanakan penyelenggaraan pendidikan gratis wajib memberikan jaminan pengelolaan pendidikan Yang berrnutu' I I I Bagian Kedua Penghentian Pembiayaan Penyelenggaraan Program Pendidikan Gratis Pasal 7 Pemerintah Daerah dapat meninjau kembali penyaluran dana penyelenggaraan pendidikan gratis apabila sekolah penyelenggara pendidikan gratis tidak dapat memenuhi azas penyelenggaraan pendidikan gratis. BAB V STANDAR MUTU PROSES BELAJAR MENGAJAR Pasal 8 Penyelenggaraan pendidikan gratis harus mendorong standar mutu proses belajar mengajar secara efektif. Pasal 9 Standar mufu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP). BAB VI KOMPONEN PEMBIAYAAN DAN PEI{YALURAN DANA PEI{YELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS Bagian Kesatu Komponen Pembiayaan Pasal 10 (1) Komponen pembiayaan penyelenggaraan pendidikan gratis meliputi : a. pembiayaan proses belajar mengajar; b. pembiayaan pemeliharaan / perbaikan ringan khusus untuk Pendidikan Dasar; c. pembiayaan ekstrakurikuler; dan d. insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. (2) Rincian komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah yang dijabarkan ke dalam Rencana Keda Tahunan yang dibuat oleh sekolah bersama komite I I sekolah dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten. (3) Item pembiayaan yang diatur dalam rincian komponen sebagimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut : a. untuk jenjang pendidikan dasar (SD, SDLB, MI dan SMP, SMPLB, MTs) yang menjadi tanggunglawab APBD Provinsi Sulawesi Selatan yaitu : 1. pengembangan Profesi Guru dan Kompetensi Guru / Kepala Sekolah; 2. pemberian bantuan siswa miskin; 3. biaya dalam rangka perbaikan manajemen pengelolaan pendidikan gratis; 4. pelatihan Kepemimpinan Masa Depan Terpadu yaitu : a) Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS); b) Kepramukaan; c) Palang Merah Remaja (PMR); d) Disiplin Lalulintas; e) Usaha Kesehatan Sekolah / Dokter Kecil, dan Pencegahan Narkoba; f) Spiritual Question, Emotional Question, Intelektual Question / Pendidikan karakter; g) Kantin kejujuran; h) Olahraga, Jantung sehat, dan Kesenian; i) Wawasan Wiyata mandala; j) Pendidikan Bela Negara; k)Pelatihan PASKIBRAKA/Tata Upacara Bendera; dan l) Kewirausahaan, Koperasi dan Perbankan. 5. lomba Guru I Kepala Sekolah Berprestasi I Berdedikasi; 6. lomba Siswa Berprestasi (OSN, FLS2N, O2SN); dan 7. pembinaan peserta l,omba Guru, Kepala Sekolah dal Siswa Berprestasi ke Tingkat Nasional; b. Untuk jenjang pendidikan dasar (SD, SDLB, MI dan SMP, SMPLB, MTs) yang menjadi tanggungiawab APBD KabuPaten, Yaitu : I l. Insenlif Pendidik; 2. Insenlif Tenaga Kependidikan yang mencakup : a) Kepala Sekolah; b) Wakil Kepala Sekolah; c) WaIi Kelas; d) Kepala Tata Usaha; e) Staf Tata Usaha; f) Bendalrara Pendidikan Gratis; g) Kepala Urusan; h) Guru Bimbingan Penyuluhan / Bimbingan Konseling (BPlBK) i) Laboran; j) Pustakawan; k) Satuan Pengamanan (SATPAM); 1) Bujang Sekolah (Bl); dan m) kelebihan jam mengajar Guru (PNS), baik serLifikasi maupun non sertifikasi; 3. Pengadaan Lembar Ke{a Siswa; c. untuk jenjang pendididkan menengah (SMA, SMK, MA, SMLB) yang menjadi tanggungiawab APBD Provinsi yaitu : 1. peningkatan mutu manajemen, Profesi guru dan perumusan kurikulum melalui BIMTEK dan MGMP meliputi : a) pengadaan Peralatan Praktek Siswa / Peralatan [.aboratorium; b) BIMTEK Peningkatan Mutu Manajemen Sekolah; c) BIMTEK Peningkatan Kompetensi Guru; d) BIMTEK PenSmsunan Kurikulum Implementasi; e) MGMP tentang Rencana Pembelajaran dan Penilaian Hasil Belajar; f) Pembinaan Lomba Kesiswaan, Pemilihan Guru Teladan dan Kepala Sekolah Berprestasi; g) BIMTEK Karakter Bargsa; h) BIMTEK Pembinaan Disiplin Lalulintas; dan I I i) BIMTEK Pembinaan PMR, Kepramukaan, OSIS, UKS dan Kegiatan Kesiswaan lainnya. 2. pembelian / pengadaan Buku Referensi Muatan Lokal; a) pembelian Buku Bahasa Daerah; b) pembelian Buku Keunggulan Lokal Sulawesi Selatan; c) pembelian Buku Sejarah tokal; dan d) pembelian Buku Potensi Daerah Lainnya; 3. pembiayaan Panitia dan Pengawas Ujian serta pembiayaan laporan Hasil Belajar Siswa yang melipuli : a) pembiayaan transportasi dan Pengawasan Ujian; b) pembiayaan laporar Hasil Belajar Siswa; c) pembiayaan Konsumsi Panitia dan Pengawas Ujian; dan d) pembelian Alat tulis Kantor untuk pelalsanaan Ujian. d. untuk jenjang pendidikan menengah (SMA, SMK, MA, SMALB) yang menjadi tanggungjawab APBD Kabupaten yaitu : 1. pembiayaan Kegiatan Pembelajaran, Remedial dan Pengayaan meliputi: a) Pembiayaan lrmbar Kerja Siswa; b) Insentif Guru; c) Penggandaan Materi; dan d) Penggandaan Bahan Ujian. 2. pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka Penerimaan Siswa Barr kecuali penggandaan formulir PSB meliPuti : a) pengadaan AIat Tulis kantor; b) pengadaan Buku RaPor dan Photo; c) insentif Panitia PSB; d) konsumsi Panitia; e) pembiayaan Kegiatan MOS; f) pembiayaan Tes Bakat; dan I I g) pen5rusunan l,aporan Penerimaan Siswa Baru; 3. insentif Tenaga Kependidikan yang terdiri atas : a) Kepala Sekolah; b) Wakil Kepala Sekolah; c) Wali Kelas; d) Ketua Program Studi Keahlian (SMK); e) Penanggungiawab Labl Bengkel; f) Teknisi; g) Pustakawan; h) Saluan Pengamanan (SATPAM) i) Bujang Sekolah; dan j) Cleaning Service; 4. pembiayaan kantor lainnya. (4) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan gratis sebagaimana dima-ksud pada ayat (1) huruf a adalah komponen pembiayaan yang tidak dibiayai oleh sumber pembiayaan lainnya. (5) Pembiayaan pemeliharaan / perbaikan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pembiayaan terkait dengan kegiatan pemeliharaan terhadap infrastruktur sekolah berkategori ringan adalah 10% (sepuluh persen) dari total dana Pendidikan Gratis yang diterima pada tahun berjalan dan tidak dibiayai oleh sumber pembiayaan lainnya. (6) Pembiayaan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (l ) huruf c, meliputi pembiayaan terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler yang tidak dibiayai oleh sumber pembiayaan lainnya. (7) Insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi pembiayaan jasa pelaksanaan kegiatan terkait dengan kegiatan operasional pembelajaran dan pengembangan profesi yang tidak dibiayai oleh sumber pembiayaan lain. (8) Insentif tenaga pendidik darr tenaga kependidikan dapat dibayarkan paling banyak 2 (dua) jenis insentif sesuai beban tugas dan tanggungiawab masing-masing. I 1 I (9) Tenaga Pendidik dan tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang memerlukan pengembangan profesi melalui organisasi profesi keguruan yang sah dan disetujui berdasarkan peraturan perundang-undangan, dapat dibiayai dari penyelenggaraan pendidikan gratis secara proporsional. Pasal 11 Sekolah dapat menetapkan prioritas komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal lO, sesuai dengan kebutuhan, karakteristik sekolah dalam rangka penyelenggaraan proses belajar mengajar untuk peningkatan mutu pendidikan. Pasal 12 Penetapar prioritas komponen pembiayaan dalam pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut melalui Peraturan dan/atau Keputusan Bupati. Bagian Kedua Syarat dan Mekanisme Penyaluran Dana Pendidikan Gratis Untuk Jenjang Pendidikar Dasar dan Menengah Pasal 13 (1) Syarat-syarat sekolah penerima dana pendidikan gratis sebagai berikut : a. memiliki izin operasional penyelenggaraan pendidikan gratis; b. wajib menandatangani pernyataan kesediaan menerima dana pendidikan graLis diatas kertas bermeterai cukup; c. wajib membebaskan biaya pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah; dan d. wajib menempelkan alokasi dana dan laporan penggunaan dana pendidikan graLis pada papan pengllmuman sekolah yang mudah diakses oleh masyarakat. (2) Mekanisme penyaluran dana penyelenggaraan pendidikan gratis diatur sebagai berikut : I I I a. penyaluran Dana dilakukan setiap triwulan (tiga bulan sekali) masing-masing pada tahun be{alan; b. penyaluran dana triwulan kedua dan selanjutnya, dilakukan setelah sekolah penerima dana pendidikan gratis telah menyampaikan laporal pertanggung jawaban pada triuulan sebelumnya; c. Pemerintah Daerah dapat menunda dan / atau menghenLikan pembayaran jika sekolah penerima dana pendidikan gratis tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; d. biaya penyelenggaraan Pendidikan Gratis yang tidak dimanfaatkan pada tahun berjalan wajib disetorkan kemba.li ke Kas Daerah Provinsi jika dana APBD Provinsi dan Kas Daerah Kabupaten jika dana APBD Kabupaten sebelum tahun be{alan bera}hir; dan e. hasil penyetoran kembali ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaporkan ke Dinas Pendidikan berupa tanda bukti penyetoran kembali paling lambat minggu ke II (dua) Bulan Januari tahun berikutnya. Bagiaa Ketiga l,aralgan Penggunaan Dana Pendidikan Gratis Pasal 14 ( 1) Dana penyelenggaraan pendidikan gratis dilarang digunakan selain peruntukannya. (2) Komponen subsidi penyelenggaraan pendidikan gratis yang dilarang sebagaimara dimaksud pada ayat (1), adalah : a. membiayai kegiatan yang telah dibiayai oleh sumber dana lain; b. disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud mendapatkan keuntungan (bunga) ; c. dipinjamkan kepada pihak laia; d. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, sfudy tour (karya wisata), dan sejenisnya; I I e. membayar bonus atau pakaian guru; f. membangun gedung/ruang baru; g. merehabilitasi sedang/ berat gedung; h. membeli bahan/ peralatan yang tidak proses pembelajaran; dan i. menanam saham. mendukung BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 15 (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap penyelenggaraan pendidikan gratis. (2) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara berkala kepada Gubernur. (3) Pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dilakukan oleh Tim Pengendali Kabupaten. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara monitoring dan eva.luasi serta pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati. (5) Organisasi Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (31 dilaksanakan Pemerintah Daerah secara berjenjang dan Kornisi Pengawas Penyelenggaraan Pendidikan Gratis. BAB VIII PERANSERTA MASYARAKAT Pasal 16 ( I ) Masyarakat dapat berperanserta dan memperoleh akses da-lam peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan gratis dan mutu luaran/lulusan. (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat berbentuk dukungan sarana dan prasarana sekolah dan pengawasan. I (3) Ketentuan le bih lanjut menge nai tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 17 (1) Peran serta masyarakat dalam pembiayaan tidak dapat disetor pada sekolah melainkan disetor langsung orang tua murid / masyarakat dan atau siapa saja kepada rekening Pemerintah Daerah yang diterima sebagai Pendapatan Asli Daerah dari komponen sumbangan pihak ketiga. (2) Besarnya parlisipasi masyarakat dapat dikembalikan kepada sekolah yang bersangkutan. (3) Dana peran serta masyarakat diperuntukkan bagr peningkatan mutu penyelenggaraan proses belajar mengajar, pemeliharaan sekolah, ekstrakurikuler siswa, insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu luaran/lulusan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB IX KOMISI PENGAWAS PEI.IYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS Pasal 18 Komisi Pengawas Penyelenggaraan Pendidikan Gratis bersifat independen dan melaksanakan tugas membantu Pemerintah Daerah. Pasal 19 Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, dan mekanisme pembentukaa, serta tugas pokok dan fungsi Komisi Pengawas sebagaimala dimaksud dalam Pasal 18, diatur dengan Peraturan Bupati. I I I Pasal 20 Pengawasan atas penggunaan dan pemanfaatan dana subsidi untuk peningkatan mutu lulusan penyelenggaraan pendidikan gratis. BAB X PENUTUP Pasal 2l Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati. Pasal 22 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkal. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2014.
19

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 34 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Ketenagakerjaan

Hasil pencarian pada file:

... Bengkulu Utara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 060/446/B.11/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 060/93/B.11/2017 tentang Indikator ...

... Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

... Bengkulu Utara ANDI DANIAL., S.H., M.Hum. NIP. 19690423 200212 1 003 ...

Hal. 6, File: Perbup BU 2018-34.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan ...

... Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 ...

... Kabupaten adalah Kabupaten Bengkulu Utara; 2. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara; 3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara; 4. ...

Hal. 3, File: Perbup BU 2018-34.pdf

... BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ...

... BUPATI BENGKULU UTARA, Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar ...

... tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. ...

Hal. 1, File: Perbup BU 2018-34.pdf

Download file:

Perbup BU 2018-34.pdf

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 34

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

ABSTRAK:

a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan; b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah serta unit kerja mandiri dibawahnya;
1. UU No. 4 Drt Tahun 1956 2. UU No. 17 Tahun 2003 3. UU No. 25 Tahun 2004 4. UU No. 17 Tahun 2017 5. UU No. 23 Tahun 2014 6. PP No. 8 Tahun 2006 7. PP No. 39 Tahun 2006 8. PP No. 8 Tahun 2008 9. Perpres No. 29 Tahun 2014 10. Perpres No. 2 Tahun 2015 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/9/M.PAN/5/2007 12. Permendagri No. 80 Tahun 2015 13. Permendagri No. 86 Tahun 2017 14. Perda Kab. Bengkulu Utara No. 14 Tahun 2016
Pasal 2 : Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah : a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik; b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilah dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2018.
Mencabut : 1) Keputusan Bupati Bengkulu Utara No. 060/446/B.11/2017 Mengubah : 1) Keputusan Bupati Bengkulu Utara No. 060/93/B.11/2017
14 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Utara No. 7 Tahun 2015

Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Tafaeri Nias Utara

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Nomor 4929); a. bahwa dalam rangka mendorong dan · mempercepat pembangunan daerah dalarn bidang perekonomian dan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Nias Utara, Pernerintah Daerah ...

... ; BUPATI MIAS UTARA, DEKGAlf RAHM.AT TUHAK YANG MAHA ESA Mengingat Menirnbang PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM DAE&\11 TAFAERI BIAS UTA.RA TENT ANG PBRATURAN DAERAH KABUPATEN N1AS UTARA NOMOR 7 TAHUN 2015 BUPATI ...

... NIAS UTAJU PROVINSI SUMATERA UTARA , ...

Hal. 1, File: Perda 7_2015_Pembentukan ...ri Nias Utara_ok.pdf

... Perusahaan L'rnurn Daerah ini bernama Perusahaan Umum Daerah Tafaeri Nias Utara. (2) Perusahaan Umum Dacrah sebagairnanu dimaksud pada ayat ( l ), berkedudukan di Lotu. ...

... Bupati adalah Bupati Kabupaten Nias Utara. 5. ...

... Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah TafaeriNias Utara . . 10. ...

Hal. 4, File: Perda 7_2015_Pembentukan ...ri Nias Utara_ok.pdf

... Daerah adalah Kabupaten Nias Utara. 2. ...

... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal l PERATURAN DASRAH TENTANG PEMBENTUKAN PE~USAHAAN UMUM D/\l:<~RAH TAFAERI NlAS UTARA. ...

... Menetapkan Dengan Persetujuan Benama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JllAS UTARA d.an BUPATI NIAS UTARA MEMUTUSKAN : 15. ...

Hal. 3, File: Perda 7_2015_Pembentukan ...ri Nias Utara_ok.pdf

Download file:

Perda 7_2015_Pembentukan ...ri Nias Utara_ok.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 48 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pengelolaan Satu Dasa Indonesia Kabupaten Konawe Utara

Abstrak

Desa

Hasil pencarian pada file:

... BAB IV PENYELENGGARAAN SATU DATA Bagian Kesatu Umum Pasal 8 (1) Penyelanggara Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Konawe Utara, terdiri atas: a. pengarah; dan b. pelaksana. ...

... Utara; b. ...

... Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Konawe Utara. ...

Hal. 7, File: PERBUP KAB KONUT NO 48 TAHUN 2022.pdf

... INSTANSI PEMERINTAH DAN BADAN HUKUM PUBLIK Pasal 34 (1) Instansi Pemerintah dan Badan Hukum Publik yang ada di Daerah dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Konawe Utara ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara. Ditetapkan di Wanggudu Pada tanggal 6 �'b'? ...

... lJ4�' 2022 l BUPATI KONAWE UTARA, 1 Diundangkan di W anggudu Pada tanggal S 'f�lr�\ 2022 J SEKRETARIS DAERAH 1 KABUPATEN KONAWE UTARA, fl KASIM PAGALA BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022 NOMOR ...

Hal. 14, File: PERBUP KAB KONUT NO 48 TAHUN 2022.pdf

... BUPATI KONAWE UTARA PROVINSISULAWESITENGGARA PERATURAN BUPATI NOMOR: 48 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN SATU DATA INDONESIA KABUPATEN KONAWE UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KONAWE UTARA Menimbang ...

... satu data sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan batasan kewenangan sebagai acuan dan pedoman tata kelola data dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Indonesia pada Tingkat Kabupaten Konawe Utara ...

... Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Konawe Utara; 1. ...

Hal. 1, File: PERBUP KAB KONUT NO 48 TAHUN 2022.pdf

Download file:

PERBUP KAB KONUT NO 48 TAHUN 2022.pdf

SATU-DATA

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 466

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Satu Dasa Indonesia Kabupaten Konawe Utara

ABSTRAK:

a. Bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, yang didukung dengan data akurat, mutakhir, terpadu, dapat di pertanggung-jawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan, maka dipandang perlu melakukan pengelolaan satu data secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan; b. Bahwa untuk mendukung kelancaran pengelolaan satu data sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan batasan kewenangan sebagai acuan dan pedoman tata kelola data dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Indonesia pada Tingkat Kabupaten Konawe Utara, maka perlu menyusun Peraturan Bupati; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Konawe Utara;
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 BAB Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan lnstansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502); 12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
Prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Konawe Utara, yang dihasilkan Produsen Data, sebagai berikut: a. Harus memenuhi Standar Data; b. Harus memiliki Metadata; c. Harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan d. Harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2022.
14 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara No. 9 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Buton Utara

Abstrak

Desa

Hasil pencarian pada file:

... Menimbang BUPATI BUTON UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KABUPATEN BUTON UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ...

... BUPATI BUTON UTARA, : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang ...

... Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Buton Utara; Mengingat ; 1. ...

Hal. 1, File: Perbup Butur No.09 Tahun 2016 .pdf

... PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KABUPATEN BUTON UTARA. ...

... Daerah adalah Kabupaten Buton Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara. 3. Bupati adalah Bupati Buton Utara. 4. ...

... Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton Utara. 5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Buton Utara. 6. ...

Hal. 3, File: Perbup Butur No.09 Tahun 2016 .pdf

... Pembagian dan penetapan Dana Desa dari APBN untuk setiap Desa se-Kabupaten Buton Utara sebagaimana dimaksud point d akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Buton Utara. 2. ...

... Pembagian dan penetapan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk setiap Desa se-Kabupaten Buton Utara sebagaimana dimaksud pada an^a 1 akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Buton Utara. c. ...

... Pembagian dan penetapan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Desa se-Kabupaten Buton Utara ; sebagaimana dimaksud point (2) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Buton Utara. c. ...

Hal. 13, File: Perbup Butur No.09 Tahun 2016 .pdf

Download file:

Perbup Butur No.09 Tahun 2016 .pdf

DESA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Buton Utara

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Buton Utara;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690); 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/ PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1972); 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/ PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Teihun 2014 Nomor 1981); 14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 3);
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Maksud Dan Tujuan; Bab III Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; Bab IV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2016.
41

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT