... BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR g? ...
... TAHUN 2020 TENTANG KODE ETIK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ...
... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Keija Pengadaan Barang/Jasa, menyebutkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa men5aisun dan menerapkan kode etik yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
a. prinsip pengadaan barang/jasa;
b. kode etik;
c. majelis pertimbangan kode etik;
d. pemeriksaan dan keputusan;
e. tata cara pemanggilan dan pemeriksaan terlapor;
f. penegakan sanksi;
g. sekretariat; dan
h. pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2020.
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kode Etik Personil Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 27 Tahun 2018
... Perkantoran Bukit Hibul Telp. 0532-2071017 Fax. 0532-2071078 Kabupaten Lamandau Kalimantan tengah Kode Pos 74662 NOTA PENGAJUAN KONSEP PERATURAN BUPATI LAMANDAU Nomor : 188/ /VII/HUK/2018 Disampaikan dengan ...
... hormat Kepada Yth, Dari Tentang Dasar Lampiran Penjelasan Kesimpulan Bupati Lamandau Up. ...
... Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamandau Kriteria Masyarakat Yang Mendapatkan Bantuan lbadah Umbroh dan Wisata Rohani. 1. ...
... Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau Perihal Hasil Fasilitasi 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Bupati Lamandau. di Tembusan: Nanga Bulik Sehubungan surat Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten ...
... Lamandau Nomor 180/59NII/Huk/2018 tanggal 18 Julil 2018 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Lamandau, dengan ini disampaikan hasil fasilitasi dalam bentuk analisa hukum yang dilakukan ...
... Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau di -Nanga Bulik Sehubungan surat Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 180/59NII/Huk/2018 tanggal 18 Julil 2018 perihal Permohonan Fasilitasi ...
... Rancangan Peraturan Bupati Lamandau tentang Perubahan Atas Peraturan Bupat1 Lamandau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Keterangan Belajar, ljin Belajar, Keterangan Pendidikan ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kriteria Masyarakat Yang Mendapatkan Bantuan
Ibadah Umroh Dan Wisata Rohani
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan ibadah
umroh dan wisata rohani kepada Tokoh Agama dan Tokoh
Masyarakat melalui organisasi masyarakat, maka dipandang
perlu menetapkan kriteria masyarakat yang akan mendapatkan
bantuan ibadah umroh dan wisata rohani.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
BAB I
KETENTUAN UMUM; BAB II
TU JUAN; BAB Ill
KRITERIA PENERIMA BANTUAN DAN SELEKSI; BAB IV
PENDANAAN; BAB V
AKUNTANSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN; BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2018.
Peraturan Bupati Lamandau
Nomor 27 Tahun 2018
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 27 Tahun 2017
... Bupati Lamandau di• Nanga Bulik NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS Disampaikan dengan hormat: 0 Kepada Dari Tentang Bupati Lamandau Kepala Bappeda Kabupaten Lamandau Peraturan ...
... Bupati Lamandau tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2018. ...
... Tahun 2017, telah disusun draft Peraturan Bupati Lamandau Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2018. 1 (satu) Eksemplar Peraturan Bupati Lamandau ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau. ...
... Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 31 Mei 2017 BUPATI LAMANDAU, MARUKAN Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 31 Mei 201 7 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, € ARIFIN LP. ...
... UMBING BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2017 NOMOR 529 BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU JABATAN PARAF WA8UP SE TOA 4A51SIEN KABBA KASUBBAG € ...
... Perkantoran Bu kit Hibul Telp. 0532-2071017 Fax. 0532-2071078 • Kabupaten Lamandau Kalimantan tengah Kade Pas 74662 NOTA PENGAJUAN KONSEP PERATURAN BUPATI LAMANDAU Nomor ...
... Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau Kasubag Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamandau RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2018 1. ...
... Konsep/rancangan Surat Peraturan Bupati Lamandau. 1. Telah dilakukan koreksi terhadap tata naskah PERBUP ini. 2. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamantau Tahun 2018
ABSTRAK:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan
penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan
kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan
daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun. Pelaksanaan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04
Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01
Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun
2006; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun
2009; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun
2014; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 1 Tahun
2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
RBNCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH;
BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH;
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
9 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022
... Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192) ...
... Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 251); Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang ...
... Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217); 5. 6. 7. 8. 9. ...
... Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 176) dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku. ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau. * BAGIAN HUKUM ETDA KABUPATEN LAMANDAU JA BATA N j / PA RAF ...
... , IRWANSYAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022 NOMOR NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 01, 18/2022 ...
... BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR | TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU, bahwa Peraturan ...
... Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini sehingga perlu ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
bahwa peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini sehingga perlu dicabut dan diganti;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kaabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
1. Ketentuan Umum;
2. Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Pelaksanaan dan Penatausahaan;
7. Laporan Realisasi Semester Pertama ;Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah;
9. Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Kekayaan Daerah dan Utang Daerah;
11. Badan Layanan Umum Daerah;
12. Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah;
13. Informasi Keuangan Daerah;
14. Pembinaan dan Pengawasan; dan
15. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2022.
81
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 44 Tahun 2018
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau. ...
... Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 3 Desember 2018 Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 3 Desember 2018 BUPATI L MANDAU, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, ARIFIN LP. ...
... UMBING BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2018 NOMOR 566 KASUBAG JGL DOKUUEN , .. PERAiURAN Pffi- P ARAF l.lNDANG · LlNDA HGAN - ...
... Menimbang Mengingat KASUBAG BUPATI LAMANDAU PERATURAN PER PROVINS I KALIMANT AN TEN MIG . ...
... UNOANG AN PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 44 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU, P/\RA F _ _____ ...,. a. bahwa ...
... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Ka bu paten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Lamandau 2015 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 176). ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pada
Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
Bahwa agar pelaksanaan pola pengelolaan
keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah
berjalan dengan tertib, Jancar, efisien dan efektif
serta akuntabel, per Ju adanya pedoman
pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum
Daerah.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2007; Peraturan
Menteri Keuangan
Nomor
76/PMK.05/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10
Tahun 2015;
Agar dalam menyajikan
laporan atau informasi keuangan BLUD menjadi akurat, transparan dan
akuntabel bagi pengelola keuangan pada BLUD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2018.
Peraturan Bupati Lamandau
Nomor 44 Tahun 2018
22 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 46 Tahun 2018
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau. ...
... Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 3 Desember 2018 Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 3 Desember 2018 BUPATI MANA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, ARIFIN LP. ...
... UMBING BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2018 NOMOR 568 KASUBAG· PERATURAN Pffi. U NOANG · UNQ~NGAN ...
... Daerah adalah daerah Kabupaten Lamandau. 2. ...
... Bupati adalah Bupati Lamandau. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau. 6. ...
... Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lamandau. 7. ...
... KALIMANTAN TEN I f NG · IJiDANGAN PERATURAN BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018 NOMOR 46 TAHUN 2018 .TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN ANGGARAN BIAYA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS Menimbang Mengingat ...
... PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU, a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan operasional Pusat Kesehatan Masyarakat bagi pelayanan kepada masyarakat, perlu pedoman ...
... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Ka bu paten Katingan, Ka bu paten Seruyan, Ka bu paten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Anggaran Biaya Badan Layanan
Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis
Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan
operasional Pusat Kesehatan Masyarakat bagi
pelayanan kepada masyarakat, perlu pedoman
penggunaan anggaran biaya Unit Pelaksana Teknis
Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai pembiayaan
pelayanan kesehatan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun
2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Bupati Lamandau Nomor 44 Tahun 2018; Peraturan Bupati Lamandau Nomor 47 Tahun 2018.
Pedoman BLUD dalam
penggunaan anggaran biaya pada BLUD UPTD Puskesmas agar pengelolaan keuangan pada
BLUD dapat dilaksanakan dengan tertib, efesien dan efektif dalam rangka
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2018.
Peraturan Bupati Lamandau
Nomor 46 Tahun 2018
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018
Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Hasil pencarian pada file:
... I Menimbang Mengingat BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMATAN TENGAH PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR Oj TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN LAMANDAU DENGAN RAMAT TUHAN ...
... YANG MAHA ESA, BUPATI LAMANDAU, a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam pasal 84 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka ...
... maka Peraturan Bupati Lamandau Nomor 12 Tahun 2016 ten tang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Lamandau perlu diubah; c. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu ...
... KABUPATEN LAMANDAU. DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN KEPALA DESA ........ MASA JABATAN .................... KECAMATAN ...... KABUPATEN LAMANDAU. ...
... Panitia Pemilihan Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik. 2. Ketua BPD ............ di .. .. .... .. 3. Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal ~ ;:y()._,.c;t;, ? ...
... -o10 BUPATI LAMANDAU, MARUKAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, ARIFIN LP. UMBING ...
... BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 75 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lamandau Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Lamandau ( ...
... Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 448) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. ...
... . ~'()v~\" ,\ ')-o\g SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, ARIFIN LP. UMBING BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2018 NOMOR 770 MARUKAN ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk Menindaklanjuti Ketentuan dalam Pasal 84 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Maka perlu diatur tentang tata cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamandau; b. Bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan Peraturan dan Kebutuhan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa maka Peraturan Bupati Lamandau Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa DI Kabupaten Lamandau Perlu diubah
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Pemilihan Kepala Desa; Bab III Tahap Pencalonan; Bab IV Tahap Pemungutan Suara; Bab V Tahap Penetapan; Bab IV Pengawasan Pemilihan Kepala Desa; Bab V Sanksi Pelanggaran; Bab VI Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
98 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 20 Tahun 2018
... Peraturan Bupati Lamandau Nomor 02 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Lamandau Nomor ...
... 59 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 Nomor ...
... Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau. 2. ...
... KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM INFORMASI LAYANAN ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU, a. bahwa dalam ...
... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Layanan Administrasi
Pengadaan Barang Dan Jasa
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka peningkatkan akuntabilitas
proses pengadaan barang/jasa, perlu adanya pemanfaatan
teknologi informasi dengan penggunaan aplikasi Sistem
Informasi Layanan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2018; Peraturan Menteri Dala.m Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Bupati Lamandau Nomor 02 Tahun 2012.
Proses pengadaan di Unit Layanan Pengadaan
(ULP) dari pengajuan paket pengadaan oleh PPK SOPD sampai dengan
penyampaian hasil pemilihan Penyedia kepada PPK SOPD melalui aplikasi
SiLASTRI PENGARASA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2018.
Peraturan Bupati Lamandau
Nomor 20 Tahun 2018
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 45 Tahun 2017
... Peraturan Daerah Kabupaten Larnandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran ...
... Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 481). ...
... BUPATI LAMANDAU MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMAGANGAN TENAGA KERJA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 PELATIHAN DAN Dalam Peraturan Bupati Lamandau ini yang dimaksud dengan: 1. ...
... ' f Menimbang Mengingat BUPATI LAMANDAU PROVINS! ...
... KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI LAMANDAU NO MORI.(, TAHUN 2017 TENTANG PELATIHAN DAN PEMAGANGAN TENAGA KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU, a. bahwa untuk mengurangi pengangguran ...
... , meningkatkan perturnbuhan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat di Ka bu paten Lamandau, perlu dilaksanakan penyelenggaraan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terencana; b. bahwa untuk meningkatkan ...
... LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR TAHUN 2017 TANGGAL TENTANG PELATIHAN DAN PEMAGANGAN TENAGA KERJA BENTUKFORMATPENYELENGGARAANPEMAGANGAN 1. Format 1. : PROGRAM PEMAGANGAN 2. ...
... Format 3. : PERJANJIAN PEMAGANGAN Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal Ditetapkan di Nanga Bulik, pada tanggal BUPATI LAMANDAU, MARUKAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, ARIFIN LP. UMBING . ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelatihan dan Pemagangan Tenaga Kerja
ABSTRAK:
Bahwa Untuk Mengurangi Pengangguran, Meningkatkan
Pertumbuhan Ekonomi Dan Mensejahterakan Masyarakat
Di Kabupaten Lamandau, Perlu Dilaksanakan
Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Secara Menyeluruh Dan
Terencana. Untuk Meningkatkan Kompentensi Pencari
Kerja Dan Mensinergikan Hubungan Industrial, Perlu Peran
Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem
Pelatihan Dan Pemagangan Tenaga Keija Sesuai Dengan
Kebijakan Nasional. Untuk Kepastian Hukum Dalam Menyelenggarakan
Pelatihan Dan Pemagangan Tenaga Kerja Di Kabupaten
Lamandau Perlu Adanya Payung Hukum Yang Jelas.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Udang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Udang Nomor 13 Tahun 2003; Peraturan Menteri Ketenagakeijaan Nomor 8 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Ketenagakeijaan Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun
2016; Peraturan Bupati Lamandau Nomor 43 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PELATIHAN KERJA;
BAB III
PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA;
BAB IV
PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA;
BAB V
PEMAGANGAN;
BAB VI
PERSYARATAN PEMAGANGAN;
BAB V
PERJANJIAN PEMAGANGAN;
BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN;
BAB VII
PENYELENGGARA PEMAGANGAN;
BAB VIII
SERTIFIKASI KOMPETENSI;
BAB IX
MONITORING DAN
EVALUASI PEMAGANGAN;
BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
BAB XI
KETENTUAN LAINNYA;
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2017.
29 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2012
... Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau; 21. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 25. ...
... Bupati adalah Bupati Lamandau; 4. Wakil Bupati adalah Wa.kil Bupati Lamandau; 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau; 6. ...
... Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah djsjngkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau; 11. ...
... Lampiran Il Peraturan Bupati Lamandau NO 1 2 3 4 Nomor : 0 ( Tahun2012 Tanggal 2 Januari 2012 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak ...
... Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau T ARIF BANTU AN BIA YA PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA PEMULANGAN PENSIUN PANGKAT/ LUARDAERAH GOLONGAN PROV. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap
ABSTRAK:
Bahwa Ketentuan-ketentuan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau, Sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan nyata di Lapangan pada saat ini sehingga perrlu ditinjau Kembali dan disempurnakan dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengwlolaan keuangan Negara dan Ketenutan-Ketentuan Perjalanan dinas, serta Dengan tetap Memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.05/2007; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2011; Peraturan Bupati Lamandau Nomor 45 Tahun 2011; Peraturan Bupati Lamandau Nomor 47 Tahun 2012
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Jenis Perjalanan Dinas; Bab III Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas; Bab IV Penggolongan; Bab V Biaya Perjalanan Dinas; Bab VI Pelaksanaan Perjalanan Dinas; Bab VII Tunjangan Perjalanan Tetap; Bab VIII Pendampingan Pejabat/Pegawai Negeri Sipil Yang Sakit; Bab IX Ketentuan Lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2012.
24 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
