Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: gratifikasi lamandau

Menemukan 3.198 peraturan dalam 0,027 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2021

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... -13b. apabila pelaporan Gratifikasi tidak disertai dengan penyerahanuang dan/atau barang, maka pelapor wajib menyampaikan Gratifikasi secara langsung kepada KPK ataumelaluiUPG; dan c. penyerahan Gratifikasi ...

... pada hurufb, sepenuhnya merupakan kewajiban pelapor dan wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Surat Keputusan Penetapan Kepemilikan Gratifikasiolehpelapor. (3) Terhadap Gratifikasi ...

... diserahkan kepada Negara untuk kemanfaatan publik setelah diinformasikan kepada pelaporsecarapatut. (5) terhadap Gratifikasi yang berstatus milik negara, UPG berkoordinasidengan KPK. ...

Hal. 13, File: 2021PERWAL3335Tegal.Walikota001.PDF

... - 15a. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, ataupejabatpubliklainnya; b. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan ...

... Gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, atau pejabat publik lainnya melaporkan penolakan Gratifikasi; c. meneruskan laporan penerimaan GratifikasikepadaKPK; d. melaporkan rekapitulasi ...

... barang Gratifikasi sampai dengan adanyapenetapan statusbarangtersebut; dan h. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian Gratifikasi.Pasal 11 Terhadap Gratifikasi yang ditetapkan KPK ...

Hal. 15, File: 2021PERWAL3335Tegal.Walikota001.PDF

... Unit Pengendalian Gratifikasi Kota Tegal yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit kerja yang bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi pengendalian gratifikasi dilingkunganPemerintahDaerah. 14. ...

... Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK dalam bentuk elektronik atau non elektronikuntukmelaporkanPenerimaanGratifikasi. 16. ...

... Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Penyelenggara Negara/Pegawai Negeri yang menerima/menolak gratifikasi yang menyampaikan laporan kepada KPKataumelaluiUPG. 17. Pegawai . . . ...

Hal. 5, File: 2021PERWAL3335Tegal.Walikota001.PDF

Download file:

2021PERWAL3335Tegal.Walikota001.PDF

pedoman-gratifikasi

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BD.2021/No.1

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kota Tegal dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya; b. bahwa Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
UU Nomor 16 Tahun 1950, UU Nomor 17 Tahun 1950, UU Nomor 13 Tahun 1954, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 30 Tahun 2002, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 79 Tahun 2005, PP Nomor 60 Tahun 2008, PP Nomor 53 Tahun 2010, Perpres Nomor 54 Tahun 2018, PermenPAN Nomor 52 Tahun 2014 dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan dan prinsip, pelaporan dan penetapan status gratifikasi, unit pengendalian gratifikasi, pengawasan, hak dan perlindungan, sanksi, pembiayaan dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
19 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 47 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KENDARI

Abstrak

Gratifikasi

Hasil pencarian pada file:

... Pasal 7 (1) Pelapor menyampaikan laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan cara mengisi Iormulir laporan yang paling sedikit memuat informasi: a. identitas penerima Gratifikasi berupa ...

... Nomor lnduk Kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon; b. informasi pemberi Gratifikasi; c. jabatan penerima Gratifikasi; d. tempat dan waktu penerima.an Gratifikasi; e. uraian jenis Gratifikasi ...

... Gratifikasi kepada: a. ...

Hal. 12, File: PERWALI NO. 47 TAHUN 2022.pdf

... kepada penerima Gratifikasi (berdasarkan rekornendasi K.PK Rl); atau e. dimusnahkan. ...

... publik lainnya melaporkan penolakan gratifikasi; c. meneruskan laporan penerimaan Grati.fikasi kepada KPK RI; d. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi secara periodik kepada ...

... gratifikasi; g. melakukan pemeliharaan barang gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut; dan h. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian gratiflkasi. -15- ...

Hal. 16, File: PERWALI NO. 47 TAHUN 2022.pdf

... Pasa] U (1) Penctapan status kepemilikan Gratifikasi yang dilaporkan kepada KPK berupa: a. Gratifikasi milik penerima; atau b. Gratifikasi milik Negara. ...

... Pasal 9 (1) Dalam hal ohjek Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak, objek Gratifikasi dapat ditolak untuk dikembalikan oleh pelapor atau UPG kepada plhak pemberi grati6kasi. (2) Dalam ...

... Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak: sebagairnana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditolak untuk dikembalikan kepada pelapor, objek gratifikasi dapat disalurkan sebagai bantuan ...

Hal. 13, File: PERWALI NO. 47 TAHUN 2022.pdf

Status Peraturan

Mencabut

PERWALI Kota Kendari No. 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari

Download file:

PERWALI NO. 47 TAHUN 2022.pdf

pedoman

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 47, Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 47

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KENDARI

ABSTRAK:

a. bahwa pencegahan dan pernberantasan korupsi di lingkungan Pernerintah Kota Kendari menjadi komitmen dan prioritas utama Pemerintah Kota Kendari dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel ; b. bahwa untuk mengoptimalkan perwujudan tata kelola pernerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel di ingkungan Pemerintah Kota Kendari maka Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan jabatan dan/atau pekerjaannya; c. bahwa Peraturan Wali kota Kendari Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Llngkungan Pemerintah Kota Kendari sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkernbangan peraturan perundang- undangan, maka perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3602); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nornor 31 Tahun 1999 tentang Pemberancasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 5. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nornor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nornor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonesia Nomor 4286); 7. Undang-Undang Nomor J Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Jndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambaban Lembaran Negara Republik Jndonesia Nomor 4355); 8 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Jndonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nornor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintaban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 292, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pernbinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik .lndonesia Nomor 6041 ); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tabun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Ta hun 2021 ten tang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 14.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); 15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) ; 16.Peraturan Kornisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 20l9 tentang Pelaporan Gratifikasi [Berita Negara Republi.k Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438)
BAB I Ketentuan Umum BAB II Pengendalian Gratifikasi BAB III Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi BAB IV Unit Pengendalian Gratifikasi BAB V Pengawasan BAB VI Hak dan Perlindungan Pelapor BAB VII Sanksi BAB VIII Pembiayaan BAB IX Ketentuan Peralihan BAB X Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2022.
19 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 48 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... kepemilikan Gratifikasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima secara lengkap. ...

... BAB IV UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal8 (1) Dalam rangka melaksanakan program pengendalian gratifikasi dibentuk UPG (2) Susunan keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud ...

... :rkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK; e. menyampaikan basil pengelolaan laporan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi; f. melakukan ...

Hal. 8, File: Perbup 48 2017 Ttg Pedoma...lian Gratifikasi.pdf

... Pemberi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi. 15. ...

... Pelapor gratifikasi yang selanjutnya disebut pelapor adalah pejabat/pegawai yang menerima gratifikasi dan mengisi formulir gratifikasi sesuai prosedur dan kemudian melaporkan kepada KPK a tau melalui UPG ...

... Laporan gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap penerimaan gratifikasi yang dituangkan dalam formulir pelaporan gratifikasi oleh pelapor. 18. ...

Hal. 4, File: Perbup 48 2017 Ttg Pedoma...lian Gratifikasi.pdf

... Merahasiakan identitas Pelapor Gratifikasi; e. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPK RI dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi; f. ...

... Melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi terhadap gratifikasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah; g. ...

... Dikembalikan kepada pemberi gratifikasi; d. Dikembalikan kepada penerima gratifikasi; atau e. ...

Hal. 9, File: Perbup 48 2017 Ttg Pedoma...lian Gratifikasi.pdf

Download file:

Perbup 48 2017 Ttg Pedoma...lian Gratifikasi.pdf

Pedoman Pengendalian Gratifikasi

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah Kab. Kaur Nomor.517 Tahun 2018

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur

ABSTRAK:

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah yang Baik, Bersih, dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Kaur dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan pekerjaannya;
1. UU No. 3 TAHUN 2003 2. UU No. 28 Tahun 1999 3. UU No. 31 Tahun 1999 4. UU No. 30 Tahun 2002 5. UU No. 23 Tahun 2014 6. UU No. 5 Tahun 2014 7. PP No. 79 Tahun 2005 8. PP No. 60 Tahun 2008 9. PP No. 53 Tahun 2010 10. Perpres No. 55 Tahun 2012 11. Permendagri No. 52 Tahun 2014 12. Peraturan komisi Pemberantasan Korupsi No. 02 Tahun 2014 13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.061/7737/SJ Tahun 2013
Peraturan Bupati ini dimaksud kan untuk memberikan pedoman kepada Pejabat/Pegawai dalam memahami, mengendalikan dan mengelola gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah, dan juga menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2017.
13

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... Dipindai dengan CamScanner Bagian Kedua Tindak Lanjut Pelaporan Gratifikasi Pasal 7 ( 1) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi ditetapkan oleh KPK berupa: a. Gratifikasi milik penerima; atau b. ...

... Gratifikasi milik Negara. (2) Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik Negara, UPG menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut: a. apabila pelaporan Gratifikasi telah disertai dengan ...

... pemberi Gratifikasi; c. jabatan Pelapor Gratifikasi; d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi; e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima/ ditolak; f. nilai Gratifikasi yang diterima/ ditolak; g. kronologis ...

Hal. 10, File: Perbup Lembata No.2 Tahun 2021.pdf

... Sekretaris BAB IV UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 8 (1) Dalam rangka melaksanakan program pengendalian gratifikasi dibentuk UPG. (2) Susunan keanggotaan UPG sebagaimana ...

... diterima Surat Keputusan Penetapan Kepemilikan Gratifikasi oleh pelapor. (3) Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik Penerima, UPG menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut: a. ...

... milik penerima, objek Gratifikasi diserahkan kepada Negara untuk kemanfaatan publik setelah diinformasikan kepada pelapor secara patut. (5) Terhadap Gratifikasi yang berstatus milik Negara, UPG berkoordinasi ...

Hal. 11, File: Perbup Lembata No.2 Tahun 2021.pdf

... dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara atau pejabat publik lainnya melaporkan penolakan Gratifikasi; meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi ...

... kepada Komisi; melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada Komisi; menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan ...

... kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan instansi masing-masing; melakukan sosialisasi keten tuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi pemerintahan, badan usaha milik negara ...

Hal. 12, File: Perbup Lembata No.2 Tahun 2021.pdf

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata.

Download file:

Perbup Lembata No.2 Tahun 2021.pdf

gratifikasi-PENGENDALIAN

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD. 2021/ No. 2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12b dan 12c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Aparatur Sipil Negara dilarang menerima pemberian dari siapapun (Gratifikasi) berhubungan dengan jabatannya; bahwa dalam rangka Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata perlu adanya pengaturan mengenai Pedoman Pengendalian Gratifikasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lembata tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata.
Dasar Hukum Peraturan tersebut ialah UU. No. 28 Tahun 1999; UU. No. 31 Tahun 1999; UU. No. 52 Tahun 1999; UU. No. 30 Tahun 2002; UU. No .5 Tahun 2014; UU. No. 23 Tahun 2014; PP. No. 60 Tahun 2008; PP. No. 53 Tahun 2010; PP. No. 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018; Permenpan RB No. 52 Tahun 2014; Peraturan KPK No. 02 Tahun 2019.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud, Tujuan dan Prinsip; III. Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi; IV. Unit Pengendalian Gratifikasi; V. Pengawasan; VI. Hak dan Perlindungan; VII. Sanksi; IX. Pembiayaan; X. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2021.
Peraturan yang dicabut adalah Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata.
16 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Nomor 10 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... Bagian Kedua Tindak Lanjut Pelaporan Gratifikasi Pasal7 (1) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi ditetapkan oleh KPK berupa: , a. Gratifikasi milik penerimai atau ^ b. ...

... Gratifikasi milik Negara. (2) Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik negara, UPG menind^anjuti dengan hal-hal sebagai berikut: a. ...

... Gratifikasi oleh pelapor. (3) Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik penerima, I UPG menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut: a. ...

Hal. 9, File: NOMOR 10 TAHUN 2021.pdf

... Meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada Komisi; d. Melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi ^^secara periodik kepada Komisi; e. ...

... Menyampaikan basil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan instansi masing-masing; f. ...

... Dikembalikan kepada pemberi gratifikasi; d. Dikembalikan kepada penerima gratifikasi; atau ...

Hal. 10, File: NOMOR 10 TAHUN 2021.pdf

... Gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari keija sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima. (3) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap lengkap apabila sekurang-kurangnya ...

... Informasi pemberi Gratifikasi; c. Jabatan Pelapor Gratifikasi; d. Tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi; e. Uraian jenis Gratifikasi yang diterima/ditolak; f. ...

... Nilai Gratifikasi yang diterima/ditolak; g. Kronologis peristiwa penerimaan/penolakan Gratifikasi; dan h. ...

Hal. 8, File: NOMOR 10 TAHUN 2021.pdf

Download file:

NOMOR 10 TAHUN 2021.pdf

pedoman

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2021 NOMOR 10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Kolaka dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekeijaannya; b. bahwa Peraturan Bupati Kolaka Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundangundangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)j 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153); 13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); 14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 16. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratihkasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI BAB III UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI BAB IV PENGAWASAN BAB V HAK DAN PERLINDUNGAN BAB VI SANKSI BAB VII PEMBIAYAAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2021.
16 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... Pasal 10 (5) Ketentuan lebih lanjut m.engenai prosedur dan mekanisme pelaporan gratifikasi diatur oleh Inspektur selaku Ketua UPG. (4) Laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) di ...

... Nomor KTP Pejabat/pegawai penerima gratifikasi c. jabatan pejabat/pegawai; d. tempat dan waktu penerirnaan Gratifikasi; e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima; f. nilai Gratifikasi yang diterima; dan ...

... Pasal9 Bagian Kedua Mekanisme pelaporan Gratifikasi 9 ...

Hal. 9, File: Perbup-no-17-tahun-2017.pdf

... Pemberi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi. 21. ...

... Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah pejabat/pegawai yang menerima gratifikasi dan mengisi formulir gratifikasi sesuai prosedur dan kemudian melaporkan kepada KPK atau melalui UPG ...

... Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap penerimaan Grati.fikasi yang dituangkan dalam Formulir Pelaporan Gratifikasi oleh Pelapor. 23. ...

Hal. 4, File: Perbup-no-17-tahun-2017.pdf

... Gratifikasi yang wajib dilaporkan; b. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, dan c. ...

... Gratifikasi yang terkait kedinasan Pasal5 BAB Ill PENGENDALIAN GRATIFIKASI Bagian Kesatu Kategori Gratifikasi (2) Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilaporkan kepada KPK melalui ...

... Gratifikasi tidak diterima secara 1angsung; 2. Tidak diketahuinya pemberi gratifikasi; 3. Penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang diterima; 4. ...

Hal. 6, File: Perbup-no-17-tahun-2017.pdf

Download file:

Perbup-no-17-tahun-2017.pdf

pedoman - pengendalian - gratifikasi - di - lingkungan - pemerintah - kabupaten - sukabumi

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD 2017/17

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi maka perlu menetapkan Perbup Sukabumi tentang Pedoman Pengendalian Grasifikasi Pemerintah Kab. Sukabumi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2015; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; Perda No. 7 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan Dan Prinsip, Pengendalian Grasifikasi, Unit Pengendalian Grasifikasi, Sosialisasi, Perlindungan Pelaporan Grasifikasi, Pengawasan , Sanksi, Pembiayaan , Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2017.
13 Hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pematang Siantar No. 15 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... . melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK; e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada Walikota; f. melakukan ...

... Merahasiakan identitas Pelapor Gratifikasi; e. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPK RI dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi; f. ...

... Melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi terhadap gratifikasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah; g. ...

Hal. 10, File: PERWAL PEMATANG SIANTAR NO.15 TAHUN 2016.pdf

... Gratifikasi Yang Dianggap Suap adalah Setiap gratifikasi kepada pegawai . , . . ...

... Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap penerimaan Gratifikasi yang dituangkan dalam Formulir Pelaporan Gratifikasi oleh Pelapor. 19. ...

Hal. 4, File: PERWAL PEMATANG SIANTAR NO.15 TAHUN 2016.pdf

... Pasal 4 (1) Kewajiban penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikecualikan dalam hal: ' a. gratifikasi tidak diterima secara langsung; b. pemberi gratifikasi tidak diketahui; ...

... c. penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang diterima; d. gratifikasi diberikan dalam rangka kegiatan adat istiadat atau upacara keagamaan; dan/ atau e. adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ...

... asuhan, pantijompo, atau tempat penyaluran bantuan sosial lainnya. (5) Penyaluran gratifikasi oleh UPG sebagaimana dimaksud pada aya:t (4) diberitahukan kepada KPK. 1. ...

Hal. 6, File: PERWAL PEMATANG SIANTAR NO.15 TAHUN 2016.pdf

Download file:

PERWAL PEMATANG SIANTAR NO.15 TAHUN 2016.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 40 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Batas Daerah Kabupaten Lamandau Dengan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Hasil pencarian pada file:

... MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU DENGAN KABUPATEN SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH ...

... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan ...

... Tengah, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Lamandau dengan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah; b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Lamandau dengan Kabupaten ...

Hal. 1, File: PERMENDAGRI Nomor 40Tahun 2017.pdf

... - 10 - Kabupaten Lamandau dengan Desa Tumbang Magin Kecamatan Suling Tambun Kabupaten Seruyan; 35. ...

... arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (Igir) sampai pada TK.27 dengan koordinat 01° 15' 19,85" LS dan 111° 27' 29,00" BT yang terletak pada batas Desa Petarikan Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau ...

... TK.28 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.29 dengan koordinat 01° 15' 05,00" LS dan 111° 27' 00,34" BT yang terletak pada batas Desa Petarikan Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau dengan ...

Hal. 10, File: PERMENDAGRI Nomor 40Tahun 2017.pdf

... Pasal 2 Batas daerah Kabupaten Lamandau dengan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah dimulai dari: 1. ...

... Pertigaan batas antara Kabupaten Lamandau dengan Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kotawaringin Barat ditandai oleh PBU.P-01 dengan koordinat 01° 28' 59,38" LS 111° 45' 00,00" BT yang merupakan batas Desa ...

... Barat Laut menyusuri punggung bukit (Igir) Agub sampai pada TK.01 dengan koordinat 01° 27' 55,51" LS dan 111° 43' 58,38" BT yang terletak pada batas Desa Lubuk Hiju Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau ...

Hal. 4, File: PERMENDAGRI Nomor 40Tahun 2017.pdf

Download file:

PERMENDAGRI Nomor 40Tahun 2017.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 24 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah kabupaten Pohuwato

Abstrak

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Pasal 7 (1) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi ditetapkan oleh KPK berupa : a. Gratifikasi milik penerima; dan/atau b. ...

... Gratifikasi milik Negara. (2) Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik negara, UPG menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut: a. apabila pelaporan Gratifikasi telah disertai dengan ...

... Bagian Kedua Tindak Lanjut Pelaporan Gratifikasi ...

Hal. 11, File: Perbup No.24 th 2021 ttg ...lian Gratifikasi.pdf

... (4) Apabila uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak diambil oleh pelapor dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Gratifikasi ditetapkan milik penerima, objek Gratifikasi ...

... diserahkan kepada Negara untuk kemanfaatan publik setelah diinformasikan kepada pelapor secara patut. (5) Terhadap Gratifikasi yang berstatus milik negara, UPG berkoordinasi dengan KPK. (1) Dalam rangka ...

... melaksanakan program Pengendalian Gratifikasi dibentuk. (2) Susunan keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. ...

Hal. 12, File: Perbup No.24 th 2021 ttg ...lian Gratifikasi.pdf

... Dikembalikan kepada pemberi gratifikasi; d. Dikembalikan kepada penerima gratifikasi; dan/atau e. Dimusnahkan. ...

... Sekretariat UPG. (2) Pejabat/pegawai atau pihak ketiga yang melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin kerahasiaannya. (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi ...

... di lingkungan Perangkat Daerah. (2) Inspektur Kabupaten Pohuwato bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato. (3) Inspektur Kabupaten ...

Hal. 14, File: Perbup No.24 th 2021 ttg ...lian Gratifikasi.pdf

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Pohuwato No. 29 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato

Download file:

Perbup No.24 th 2021 ttg ...lian Gratifikasi.pdf

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2021/NO.24

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah kabupaten Pohuwato

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU NO. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2005; PP 60 Tahun 2008; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; Perpres No. 54 Tahun 2018; PermenPan-RB No. 52 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; SEMendagri No. 061/7737/SJ Tanggal 30 Desember 2014; PerKPK No. 2 Tahun 2019 .
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato termasuk didalamnya mengatur tentang maksud, tujuan dan prinsip, pelaporan dan penetapan status gratifikasi, unit pengendali gratifikasi, pengawasan, hak dan perlindungan, pembiayaan, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2021.
Terdiri dari 19 halaman dengan lampiran

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 11A Tahun 2018

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... Pegawal Negeri atau Penyelenggara Negara lainnya yang berhubungan dengnn jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, (3) Pegawai Negeri Sipil atau Penyelcnggara Negara melaporltan pcnolaknn gratifikasi ...

... ,wai menolak gratifikasi scbagaiman.a dimaksud dalam Pasal 4 ayat (I) dikecualikan dalam haJ : a. gratifikasi tidak diterima secara langsung: b. pemberi gratifikasi tidnk diketahui: c. penerima ragu dcngan ...

... kunlifikasi gratifikasi yang diterima; d. gratilikasi diberikan dalrun rangka kegiatan adat isuadat atau upacara keagamaan: dan/atau • ...

Hal. 8, File: Perwal No. 11 A Tahun 2018.pdf

... Gratifikasi Dalarn Kedinasan adalah gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negcri Sipil nrau Penyelenggara Negara scbagai wakil instansi yang sah dalrun pclaksanaan tugas kedinasan. IS. ...

... Pcmbcri adalah seseorang dan/atau instirusi baik internal maupun eksternal Pcmerintah Kota Pekalongan yang mcmbcri uang/barang/jasa sehubungan dcngan penerimaan dan pcmbcrian gratifikasi. 19. ...

... kepada Pejabat/ Pegawai dalrun mcmahami, mengendalikan dan mengclola Gmtifikasi di lingkungan Pcmerintah Daerah, (2) Pernruran Walikota ini bcrtujuan : a. mcningkalkan pcngctahuan dan pcmahaman tentang gratifikasi ...

Hal. 6, File: Perwal No. 11 A Tahun 2018.pdf

... TOLAK ATAU LAPORKAN GRATIFIKASI AKAR KORUPSI Dehsr_lllll......,,.........,.....,.._, +,_..._,..,._ ~- ..... ~~\(~ INhia. &l"-1HIO'I tj/0\/XN ...,,...,,..,.. --- ---- A. ...

... H• ~1AO u..,c I "'-'»lA K.lMAN U9J'O q)W fOS \ 1')c LAPORAN GRATIFIKASI f(--..1 ,,, .......... ~ KPK ...

Hal. 18, File: Perwal No. 11 A Tahun 2018.pdf

Download file:

Perwal No. 11 A Tahun 2018.pdf

gratifikasi

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 11A, BD.2018/NO.11A

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kota Pekalongan dilarang menerima hadiah atau sesuatu dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya serta untuk meningkatkan pemahaman tentang gratifikasi, menguraikan proses pelaporan, aspek pencegahan dan penindakan, serta pengenalan Sistem pengendalian Gratifikasi, sehingga perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 tahun 1950; UU No 28 tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999; UU No 30 Tahun 2002; UU No 5 tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 53 tahun 2010; PP No 60 tahun 2008; Perpres No 55 Tahun 2012.
Peraturan walikota ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, Ruang Lingkup dan Prinsip, Pelaporan dan penetapan Status Gratifikasi, Unit Pengendalian Gratifikasi, Pengawasan, Perlindungan dan Penghargaan, Sanksi, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
20 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: gratifikasi lamandau

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2017.