Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: gratifikasi lamandau

Menemukan 3.198 peraturan dalam 0,029 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Prinsip Pengendalian Gratifikasi; b. Jenis Gratifikasi, Larangan Penerimaan dan Pemberian Gratifikasi; c. Kewajiban Lapor Penerimaan Gratifikasi; d. Kewajiban Lapor Penolakan Gratifikasi; e. ...

... BAB III PENGENDALIAN GRATIFIKASI Bagian Kesatu Prinsip Dasar Pasal 5 Prinsip dasar dalam pengendalian Gratifikasi, yaitu: a. setiap Pejabat/Pegawai dilarang menerima dan/atau memberikan Gratifikasi ...

... Bagian Kedua Jenis Gratifikasi Pasal 6 Gratifikasi terdiri atas: a. Gratifikasi yang dapat dianggap suap; b. Gratifikasi yang tidak dianggap suap dan terkait dengan kedinasan; dan c. ...

Hal. 7, File: PB2017-11.pdf

... KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima; atau b. melalui UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima. (2) Setiap ...

... pegawai negeri sipil ataupenyelenggara negara; c. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi; d. uraian jenis Gratifikasi yang diterima; e. nilai Gratifikasi yang diterima; dan f. kronologis peristiwa penerimaan ...

... Gratifikasi (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan mekanisme pelaporan Gratifikasi ditetapkan dalam petunjuk teknis Inspektur selaku Ketua UPG. ...

Hal. 11, File: PB2017-11.pdf

... (sepuluh) hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima oleh UPG. (2) UPG dapat merekomendasikan kepada KPK bahwa Gratifikasi dianggap Suap, Gratifikasi Tidak dianggap Suap, Gratifikasi Terkait dengan ...

... Pasal 16 (1) UPG wajib menindaklanjuti rekomendasi KPK atas penetapan status Gratifikasi. (2) UPG wajib menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan Gratifikasi yang ...

... Pasal 17 UPG mempunyai tugas: a. menerima laporan Gratifikasi dari Pejabat/Pegawai dan meminta pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam kegiatan pemilahan kategori Gratifikasi kepada Pejabat ...

Hal. 13, File: PB2017-11.pdf

Download file:

PB2017-11.pdf

GRATIFIKASI

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2017/NO.11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, perlu mengatur tentang pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 ; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Bab III Pengendalian Gratifikasi Bab IV Unit Pengendalian Gratifikasi Bab V Sosialisasi Bab VI Pengawasan Bab VII Sanksi Bab VIII Perlindungan Pelapor Gratifikasi Bab IX Pembiayaan Bab X Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2017.
17 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batubara No. 24 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batubara

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... h. melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi; dan i. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama KPK. ...

... kepada KPK RI dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi; f. melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi terhadap gratifikasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah; g. melakukan ...

... Dikembalikan kepada pemberi gratifikasi; d. Dikembalikan kepada penerima gratifikasi; atau e. Dimusnahkan. 13 ...

Hal. 14, File: PERBUP BATU BARA NO.24 TAHUN 2016.pdf

... b. jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara; c. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi; d. uraian jenis Gratifikasi yang diterima; e. nilai Gratifikasi yang diterima. (3) Pelaporan Gratifikasi ...

... belas) hari sejak laporan Gratifikasi diterima. (5) KPK menetapkan status kepemilikan Gratifikasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari keija sejak laporan Gratifikasi diterima secara lengkap. ...

... BAB IV UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 8 (1) Dalam rangka melaksanakan program pengendalian gratifikasi dibentuk UPG. (2) Susunan keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud ...

Hal. 12, File: PERBUP BATU BARA NO.24 TAHUN 2016.pdf

... melakukan sosialisasi gratifikasi dan/atau melaporkan kegiatan dan yang berindikasi gratifikasi di SKPD masing-masing. (2) Penetapan dan rincian tugas pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan ...

... rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK; e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi; f. melakukan ...

... sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan ekstemal instansi; g. melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan instansi; 12 ...

Hal. 13, File: PERBUP BATU BARA NO.24 TAHUN 2016.pdf

Download file:

PERBUP BATU BARA NO.24 TAHUN 2016.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau No. 70 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... b. menerima, menganalisa dan mengad.ministrasikan laporan penenmaan dan penolakan Gratifikasi dari Pejabat/ Pegawai; c. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK; d. melaporkan rekapitulasi ...

... laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK; e. menyampaikan hasil pengelolaan Iaporan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada Bupati; f. melakukan sosialisasi aturan gratifikasi ...

... dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi; f. melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi terhadap gratifikasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah; g. melakukan pengkajian ...

Hal. 9, File: PERBUP-NO-70-TAHUN-2017 ocr.pdf

... Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah pejabat/pegawai yang menerima gratifikasi dan mengisi formulir gratifikasi sesuai prosedur dan kemudian melaporkan kepada KPK atau melalui UPG ...

... Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap penerimaan Gratifikasi yang dituangkan dalam Formulir Pelaporan Gratifikasi oleh Pelapor. 18. ...

... gratifikasi; ...

Hal. 4, File: PERBUP-NO-70-TAHUN-2017 ocr.pdf

... Pasal 7 (1)Laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan sccara tertulis menggunakan sarana elektronik a.tau non-elektonik dengan mengisi Formulir Pelaporan Gratifikasi. (2) Laporan ...

... Gratifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap lengkap apabila sekurang-kurangnya memuat: a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi; b. jabatan Pejabat/Pegawai; c. tempat dan waktu ...

... penerimaan Gratifikasi; d. uraian jenis Gratifikasi yang diterirna; dan e. nilai Gratifikasi yang diterima. (3) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (!) ...

Hal. 7, File: PERBUP-NO-70-TAHUN-2017 ocr.pdf

Download file:

PERBUP-NO-70-TAHUN-2017 ocr.pdf

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD.2017/NO.70, TBD NO.70, LL KAB. SANGGAU: 13 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau

ABSTRAK:

Dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari KKN di lingkungan Pemerintah Kab. Sanggau, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kab. Sanggau dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2015, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 60 Tahun 2008, PP No. 53 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2017, Perpres No. 55 Tahun 2012, PermenPANRB No. 52 Tahun 2014, PerKPK No. 2 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PerKPK No. 6 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Prinsip, Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, Unit Pengendalian Gratifikasi, Pengawasan, Perlindungan dan Penghargaan, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2017.
11 Halaman; Lampiran : 2 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 37 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Hasil pencarian pada file:

... Pemberi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi. 15. ...

... Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap penerimaan Gratifikasi yang dituangkan dalam Formulir Pelaporan Gratifikasi oleh Pelapor. 18. ...

Hal. 4, File: BD Pergub Nomor 37 Tahun 2017.pdf

... Pasal 9 (1) Laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan secara tertulis menggunakan sarana elektronik atau non-elektonik dengan mengisi formulir pelaporan gratifikasi. (2) Laporan ...

... Negara; c. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi; d. uraian jenis Gratifikasi yang diterima; dan e. nilai Gratifikasi yang diterima. (3) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ...

... waktu 14 (empat belas) hari sejak laporan Gratifikasi diterima. (5) KPK menetapkan status kepemilikan Gratifikasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima secara ...

Hal. 8, File: BD Pergub Nomor 37 Tahun 2017.pdf

... Pasal 6 (1) Kewajiban penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikecualikan dalam hal: a. gratifikasi tidak diterima secara langsung; b. pemberi gratifikasi tidak diketahui; c ...

... . penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang diterima; d. gratifikasi diberikan dalam rangka kegiatan adat istiadat atau upacara keagamaan; dan/atau e. adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ...

... BAB IV KEWAJIBAN MELAPOR GRATIFIKASI Pasal 7 Pejabat/Pegawai wajib melaporkan setiap gratifikasi yang diterimanya kepada UPG, kecuali dalam hal: a. pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu ...

Hal. 6, File: BD Pergub Nomor 37 Tahun 2017.pdf

Download file:

BD Pergub Nomor 37 Tahun 2017.pdf

Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 37, BD Provinsi NTB Tahun 2017 Nomor 37

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB

ABSTRAK:

-bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu didukung oleh aparatur yang berintegritas, jujur dan amanah; -bahwa untuk mewujudkan aparatur yang memiliki integritas, jujur dan amanah, perlu disusun pedoman pengendalian terhadap gratifikasi atau pemberian yang berhubungan dengan jabatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014;
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, TERDIRI DARI VIII BAB, DAN 20 PASAL

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2017.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 32 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... olehKPK; c. menyampaikan hasil pengelolaan laporan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian Gratifikasi kepada Bupati; d. melakukan sosialisasi pengendalian Gratifikasi serta mengkoordinasikan kegiatan ...

... diseminasi aturan etika gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal Pemerintah Daerah; e. meminta data dan informasi kepada Perangkat Daerah terkait pemantauan penerapan pengendalian Gratifikasi; ...

... Gratifikasi, kecuali atas perintah peraturan perundang-undangan. ...

Hal. 10, File: PERBUP Sumbawa No 32 Tahun 2019.pdf

... secara terbuka yang berlaku umum dan memenuhi prinsip kewajaran dan kepatutan. 15.Pengendalian Gratifikasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui ...

... /sosial lainnya dengan Pejabat/Pegawai. 18.Pemberi adalah para pihak baik, perseorangan,sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan Gratifikasi kepada penerima gratifikasi. 19.Pelapor Gratifikasi ...

... Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap penerimaan Gratifikasi yang dituangkan dalam formulir pelaporan Gratifikasi olehPelaporGratifikasi. 21.Formulir Pelaporan Gratiftkasi adalah ...

Hal. 4, File: PERBUP Sumbawa No 32 Tahun 2019.pdf

... 15 No Tempat Penerima/ Hubungan Bentuk Kegiatan Penetapan Penolakan Pelapor Pemberi /Jenis Dalam Pemilikan Gratifikasi rangka Waktu Jabatan Pekerjaan Nilai(Rp) Penerimaan 2. ...

... dan Permintaan Gratifikasi sebagai berikut: :Bupati Sumbawa :Unit Pengendali Gratifikasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa : 1(satu) berkas :Laporan Penanganan dan Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan, Penolakan ...

... , Pemberian dan Permintaan Gratifikasi Nomor Kepada Dari Lampiran Perihal FORMATLAPORANHASILPENGAWASAN LAMPIRANII PERATURANBUPATISUMBAWA NOMOR 3z. ...

Hal. 15, File: PERBUP Sumbawa No 32 Tahun 2019.pdf

Download file:

PERBUP Sumbawa No 32 Tahun 2019.pdf

pedoman-pengendalian-gratifikasi-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-sumbawa

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BAGIAN HUKUM KABUPATEN SUMBAWA

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

ABSTRAK:

Dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan pemerintah kabupaten sumbawa, pejabat/pegawai pemerintah kabupaten sumbawa dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan peraturan bupati tentang pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah kabupaten sumbawa.
Undang-Undang nomor 69 tahun 1958, Undang-Undang nomor 28 tahun 1999, Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, Undang-Undang nomor 30 tahun 2002, Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, Undang-Undang nomor23 tahun 2014, Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008, Peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010, Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017, Peraturan presiden nomor 55 tahun 2012, Peraturan menteri pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 52 tahun 2014,
Ketentuan umum, Maksud, Tujuan dan Prinsip, Pengendalian gratifikasi, Unit pengendalian gratifikasi, Sosialisasi,Perlindungan pelaporan gratifikasi, Pengawasan, Sanksi, Pembiayaan, Ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2019.
-
-
21

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 9 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

Abstrak

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK; e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi; f. melakukan ...

... pemberian gratifikasi; dan i. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama KPK. ...

Hal. 8, File: Perbup No.9 Tahun 2018 tt...ten ketapang ocr.pdf

... ' · s i d Pasal 7 (1) Laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan secara tertulis menggunakan sarana elektronik atau non-elektonik dengan mengisi formulir pelaporan gratifikasi. ...

... Negara; c. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi; d. uraian jenis gratifikasi yang diterima; e. nilai gratifikasi yang diterima. (3) Pelaporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ...

... . (5) KPK menetapkan status kepemilikan Gratifikasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima secara lengkap. (6) Bentuk formulir pelaporan gratifikasi sebagaimana ...

Hal. 7, File: Perbup No.9 Tahun 2018 tt...ten ketapang ocr.pdf

... Pasa14 (1) Kewajiban penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikecualikan dalam hal: a. gratifikasi tidak diterima secara langsung; b. pemberi gratifikasi tidak diketahui; c. ...

... penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang diterima; d. gratifikasi diberikan dalam rangka kegiatan adat istiadat atau upacara keagamaan;dan/atau e. adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak ...

... BAB III PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI Pasal 5 Pejabat/Pegawai wajib melaporkan setiap gratifikasi yang diterimanya kepada KPK atau melalui UPG, kecuali dalam ha! ...

Hal. 5, File: Perbup No.9 Tahun 2018 tt...ten ketapang ocr.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Ketapang No. 44 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang

Download file:

Perbup No.9 Tahun 2018 tt...ten ketapang ocr.pdf

spip-TIPIKOR

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2018/NO.9, LL KAB.KETAPANG: 10 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan pemerintah Kabupaten Ketapang, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Ketapang dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun, juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau tugasnya
UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.30 Tahun 2002, UU No.23 Tahun 2014, UU No.5 Tahun 2014, PP No.79 Tahun 2005, PP No.53 Tahun 2010, perpres No.55 Tahun 2012, Peraturan KPK No.2 Tahun 2014, PermenpanRB No.52 Tahun 2014, Perda No.10 tahun 2016
Ketentuan Umum; maksud, Tujuan dan prinsip; Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi; Unit Pengendalian Gratifikasi; Pengawasan; Perlindungan dan Penghargaan; Sanksi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2018.
10 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 23 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman Pengendali Gratifikasi Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang

Abstrak

Hasil pencarian pada file:

... rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK; e. menyampaikan basil pengelolaan laporan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi; f. melakukan ...

... pemberian gratifikasi; dan i. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama KPK. ...

... Melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi terhadap gratifikasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah; g. ...

Hal. 10, File: Peraturan Bupati (PERBUP)...No 23 Tahun 2016.pdf

... Pemberi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi. 15. ...

... Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap penerimaan Gratifikasi yang dituangkan dalam Formulir Pelaporan Gratifikasi oleh Pelapor. 18. ...

Hal. 4, File: Peraturan Bupati (PERBUP)...No 23 Tahun 2016.pdf

... Pasal 4 (1) Kewajiban penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikecualikan dalam hal: a. gratifikasi tidak diterima secara langsung; b. pemberi gratifikasi tidak diketahui; c. ...

... penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang diterima; d. gratifikasi diberikan dalam rangka kegiatan adat istiadat atau upacara keagamaan; dan/atau e. adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ...

... penyaluran bantuan sosial lainnya. (5) Penyaluran gratifikasi oleh UPG dan/atau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan secara tertulis oleh UPG kepada KPK. ...

Hal. 6, File: Peraturan Bupati (PERBUP)...No 23 Tahun 2016.pdf

Download file:

Peraturan Bupati (PERBUP)...No 23 Tahun 2016.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Gratifikasi. penerimaan / penolakan g. kronologis peristiwa Gratifikasi; dan h. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Pasal 8 (1) Penerima Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyampaikan ...

... laporan Gratifikasi kepada: a. ...

... : a. identitas Pelapor berupa Nomor Induk Kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon; b. informasi pemberi Gratifikasi; c. jabatan Pelapor Gratifikasi; d. tempat clan waktu penerimaan Gratifikasi ...

Hal. 12, File: PERWAL 8 TAHUN 2021.PDF

... Gratifikasi, dalam hal Pejabat, ASN dan Pegawai melaporkan penolakan Gratifikasi; c. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK; d. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi ...

... secara periodik kepada KPK; e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan instansi masing-rnasing; f. melakukan ...

... sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan ekstemal instansi pemerintahan, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; g. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai ...

Hal. 9, File: PERWAL 8 TAHUN 2021.PDF

... Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit kerja yang bertanggungjawab untuk menjalankan fungsi pengendalian gratifikasi dilingkungan Pemerintah. 13. ...

... Pemberi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi. 14. ...

... Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK dalam bentuk elektronik atau non elektronik untuk melaporkan Penerimaan Gratifikasi. 15. ...

Hal. 6, File: PERWAL 8 TAHUN 2021.PDF

Download file:

PERWAL 8 TAHUN 2021.PDF

gratifikasi

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 8, BD.2021/No.8

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kota Magelang, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kota Magelang dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya; b. bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, maka Peraturan Walikota Magelang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Magelang perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Magelang tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Pemerintah Kota Magelang;
UU Nomor 17 Tahun 1950, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 30 Tahun 2002, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 60 Tahun 2008, PP Nomor 53 Tahun 2010, PP Nomor 11 Tahun 2017, PP Nomor 12 Tahun 2017, PP Nomor 49 Tahun 2018, Perpres Nomor 54 Tahun 2018, Permenpan Nomor 52 Tahun 2014 dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, unit pengendlian gratifikasi, kewajiban, bentuk, pelaporan dan penetapan status gratifikasi, tindak lanjut pelaporan gratifikasi, sanksi, pembiayaan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2021.
21 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

... /pegawai penerima gratifikasi c. jabatan pejabat/pegawai; d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi; e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima; f. nilai Gratifikasi yang diterima; dan g. kronologis peristiwa ...

... penerimaan Gratifikasi. (5) Ketentuan mengenai prosedur dan mekanisme pelaporan gratifikasi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota. ...

... kepemilikan gratifikasi. ...

Hal. 8, File: Perwali No. 15 Tahun 2019.pdf

... Pengendalian Gratifikasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel ...

... Pemberi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi. 20. ...

... Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap penerimaan Gratifikasi yang dituangkan dalam Formulir Pelaporan Gratifikasi oleh Pelapor Gratifikasi. 22. ...

Hal. 4, File: Perwali No. 15 Tahun 2019.pdf

... pemberian Gratifikasi kepada KPK untuk dilakukan analisis dan penetapan status kepemilikan gratifikasinya oleh KPK; c. menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian ...

... gratifikasi kepada pimpinan Pemerintah daerah; d. melakukan sosialisasi Pengendalian Gratifikasi serta mengkoordinasikan kegiatan diseminasi aturan etika gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal ...

... Pemerintah Daerah; e. meminta data dan informasi kepada OPD terkait pemantauan penerapan pengendalian gratifikasi; f. menindaklanjuti atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi yang tidak dianggap suap terkait ...

Hal. 10, File: Perwali No. 15 Tahun 2019.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERWALI Kota Kendari No. 47 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KENDARI

Download file:

Perwali No. 15 Tahun 2019.pdf

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 15, Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 15

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari

ABSTRAK:

a. bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintahan Kota Kendari telah menjadi komitmen dan prioritas utama Pemerintah Kota Kendari dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel; b. bahwa untuk mengoptimalkan perwujudan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih transparan dan akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kota Kendari, maka Pejabat dan/ a tau ASN dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapa pun juga yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan jabatan dan/ atau pekerjaannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kendari tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Kendari;
1. Undang - undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang pembentukan tentang pembentukan Kotamadya Daerah Daerah tingkat II Kendari ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602 ); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3874); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014; 11. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B.1341/01-13/03/2017 tanggal 15 Maret 2017 ten tang Pedoman dan Batasan Gratifikasi. 12. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembar Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD,TUJUAN DAN PRINSIP BAB III PENGENDALIAN GRATIFIKASI BAB IV UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI BAB V SOSIALISASI BAB VI PERLINDUNGAN PELAPORAN GRATIFIKASI BAB VII PENGAWASAN BAB VIII PEMBIAYAAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2019.
12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Pengendalian Gratifikasi; b. Unit Pengendalian Gratifikasi; c. Sosialisasi; d. Perlindungan Pelapor Gratifikasi; e. Pengawasan; f. Pembiayaan; g. Sanksi. ...

... BAB III PENGENDALIAN GRATIFIKASI Bagian Kesatu Klasifikasi Gratifikasi Pasal 5 Gratifikasi terdiri atas: a. Gratifikasi yang wajib dilaporkan; b. Gratifikasi yang terkait dengan kedinasan; dan c. ...

... Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. ...

Hal. 6, File: Perbup_10_2018_.pdf

... Bagian Kedua Kewajiban Lapor Penerimaan Gratifikasi Pasal 9 (1) Setiap Pejabat/Pegawai wajib melaporkan setiap penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, kepada: a. ...

... jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara; c. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi; d. uraian jenis Gratifikasi yang diterima; e. nilai Gratifikasi yang diterima; dan f. kronologis peristiwa ...

... penerimaan Gratifikasi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan mekanisme pelaporan gratifikasi diatur oleh Inspektur selaku Ketua UPG. ...

Hal. 10, File: Perbup_10_2018_.pdf

... Negara; c. tempat dan waktu penolakan Gratifikasi; d. uraian jenis Gratifikasi yang ditolak; e. nilai Gratifikasi yang ditolak (jika diketahui); dan f. kronologis peristiwa penolakan Gratifikasi. ...

... gratifikasi. ...

... BAB IV UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 12 Dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi dibentuk UPG. ...

Hal. 11, File: Perbup_10_2018_.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Subang No. 105 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang

Download file:

Perbup_10_2018_.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: gratifikasi lamandau

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT