Peraturan Menteri Keuangan NO. 19/PMK.07/2017, BN.2017/NO.300, jdih.kemenkeu.go.id : 7 hlm.
Peraturan Menteri Keuangan tentang Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2017.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153/PMK.07/2018
... Lamandau - - - - 285 Kab. Gunung Mas - - - - 286 Kab. Pulang Pisau - - - - 287 Kab. Murung Raya - - - - 288 Kab. Barito Timur - - - - 289 Provinsi Kalimantan Selatan - - - - 290 Kab. ...
... Lamandau 285 Kab. Gunung Mas 286 Kab. Pulang Pisau 287 Kab. Murung Raya 288 Kab. Barito Timur 289 Provinsi Kalimantan Selatan 290 Kab. Banjar 29 1 Kab. Barito Kuala 292 Kab. ...
Administrasi dan Tata Usaha NegaraProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Hasil pencarian pada file:
... laporan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti 100% 1 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah sosialisasi UPP Saber Pungli dan Unit Pelayanan Gratifikasi ...
Administrasi dan Tata Usaha Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNUNG TAHUN 2021 NOMOR 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan pasal 264 ayat (2) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, perlu menetapkan peraturan bupati tentang rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022
UU Nomor 12 Tahun 1956, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun
2008, Peraturan
Pemerintah
Nomor 12 Tahun
2019, permendagri Nomor
15 Tahun
2008, permendagri Nomor
86 Tahun
2017, permendagri Nomor
90 Tahun
2019, permendagri Nomor
17 Tahun
2021, Peraturan
Daerah
Provinsi
Sumatera
Barat
Nomor
7 Tahun 2008, Peraturan Gubernur Sumatera
Barat
Nomor 20 Tahun
2021, Peraturan
Daerah kabupaten sijunjung nomor 4 tahun
2009
RKPD tahun 2022 yang seanjutnya disebut RKPD kabupaten sijunjung tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun yang berpedoman pada RKP tahun 2022 program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan RKPD provinsi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2021.
439
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 62 Tahun 2022
... berlaku u n tu k kepentingan pribadi, golongan d a n pihak lain yang secara langsung a ta u tidak lan gsung m erugikan m asyarakat, b an g sa d an negara; g. tidak m enerim a hadiah, pem berian, d an gratifikasi ...
PERBUP ini mengatur mengenai prinsip dasar; etika ASN; Majelis Kode Etik; Pemeriksaan Majelis Kode Etik; hak dan kewajiban terlapor/pengadu dan sanksi; sanksi pelanggaran kode etik; pengendalian dan pengawasan; pembiayaan; dan rehabilitasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2022.
PERBUP ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Bupati Nomor 1.B Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun
23 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022
... Dokumen hasil evaluasi ZI, WBK, WBBM; Jumlah Dokumen hasil evaluasi benturan kepentingan; Jumlah Dokumen evaluasi Whistle Blower System; Jumlah Dokumen laporan monev Korsupgah KPK; Jumlah Dokumen monev gratifikasi ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional serta Pasal 264 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2023.
Dasar Hukum peraturan ini adalah: Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13
Tahun 2022, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun
2010 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11
Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18
Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun
2021.
Materi Pokok: Sistematika RKPD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2022.
Jumlah halaman: 5 HLM; Lampiran: 1703 HLM
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93/PMK.07/2015
... y elu ru h d an lan g su n g b e rk e n a an dengan h al-h al seperti p em b ay aran yang tid ak w ajar, kelayakan p en g gunaan su m b e r daya, b e n tu ra n kepentingan, kegiatan politik pegaw ai, gratifikasi ...
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH - PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD.2012/No.62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa untuk menyelenggarakan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Karanganyar, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan, petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2012.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 18 Tahun 2010 dicabut.
56 hal
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103/PMK.07/2018
... Lamandau 47, 1 1 3 230 Kab. Gunung Mas 1 85,448 231 Kab. Pulang Pisau 536, 389 232 Kab. Murung Raya 47, 1 14 233 Kab. Barito Timur 47, 11 4 234 Provinsi Sulawesi Tengah 2 ,205,945 235 Kab. ...
Peraturan Menteri Keuangan NO. 259/PMK.07/2015, BN.2015/NO.2057, JDIH.KEMENKEU.GO.ID : 10 HLM
Peraturan Menteri Keuangan tentang Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 162/PMK.07/2016
Peraturan Menteri Keuangan NO. 162/PMK.07/2016, BN.2016/NO.1627,jdih.kemenkeu.go.id : 11 hlm.
Peraturan Menteri Keuangan tentang Rincian Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Yang Dialokasikan Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2016.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
