Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur Negara
Hasil pencarian pada file:
... Pasal 24 Ketentuan tidak dapat melakukan pemenuhan komitmen untuk tidak melakukan korupsi/gratifikasi/tindakan yang menimbulkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dikenakan terhadap ...
... Pegawai ASN yang telah terbukti menerima gratifikasi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. ...
... disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan berdasarkan: a. rekapitulasi kehadiran dan pemenuhan kewajiban Pegawai ASN; dan b. pemenuhan komitmen untuk tidak melakukan korupsi/gratifikasi ...
... peraturan perundang-undangan dikurangi sebesar sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja. (3) Dalam hal Pegawai ASN tidak dapat melakukan pemenuhan komitmen untuk tidak melakukan korupsi/gratifikasi ...
PERBUP Kab. Blora No. 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora, perlu diberikan tambahan penghasilan bagi pegawai dimaksud;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. bahwa pengaturan tambahan penghasilan sebagaimana Peraturan Bupati Blora Nomor 60 Tahun 2019 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 60 Tahun 2019 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010.
Peraturan ini mengatur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai, Penganggarannya, Besaran dan Komponen Tambahan Penghasilan Pegawai, Penilaian Tambahan Penghasilan Pegawai, Tata Cara Pembayaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
34 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 6 Tahun 2022
... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan ...
... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan ...
... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau;
Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
a. jenis aset desa;
b. pengelolaan;
c. tukar menukar;
d. pembinaan dan pengawasan; dan
e. pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022.
39
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 19 Tahun 2021
... Pasal 4 (1) Bentuk benturan kepentingan yang sering teijadi dan dihadapi oleh PNS meliputi: a. situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan ...
... penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang. (2) Jenis benturan kepentingan yang sering teijadi, antara lain : a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi ...
... , golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya; d. gratifikasi ...
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Bidang Mutasi, Promosi, Penjatuhan Hukuman dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Bidang Mutasi, Promosi, Penjatuhan Hukuman dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelengaraan pemerintah dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam menjamin profesionalisme dan kineija Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas;
b. bahwa dalam rangka memberikan persepsi dan pemahanan yang sama tentang benturan kepentingan perlu disusun pedoman penanganan benturan kepentingan dibidang mutasi, promosi dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dibidang Mutasi, Promosi, Penjatuhan Hukuman dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
UU No 6 Tahun 1991, UU No 28 Tahun 1999, UU No 31 Tahun 1999, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 53 Tahun 2010, PP No 11 Tahun 2017, PerMenPanRB No 37 tahun 2012, Perda Kab Lampung Barat No 8 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Bidang Mutasi, Promosi, Penjatuhan Hukuman dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2021.
Halaman : 9
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2007
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Hasil pencarian pada file:
... Januari - Desember 2007) du Provinsi Kalimantan Tengah Daftar Nomor : 2 b Lampiran Peraturan Gubernur Kalimantan Teng;h Nomor Tanggal NO Uraian Kapuas P.Pisau G.Mas Kotim K:.singan Seruyan Kobar Sukamara Lamandau ...
... Desember 207) di Provinsi Kalimantan Tengah Daftar Nomor : 4c Lampiran Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nornor Tanggal [1 [ l fit@ P.Pisau G.Mas Ktn cr:s· Uraian Kapuas Katingan Seruyan Kobar Sukamara Lamandau ...
... eraturan Gubernur Kalimantan Tengah 3sumor Tanggal NO Uraian Kapuas P.Pisau G.Mas Kotim Katingan ' Seruyan Kobar Sukamara Lamandau Barsel Bartim Barut M.Raya P.Raya Kaltong r ' A. ...
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penetapan Sasaran Produksi Pangan
Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007
ABSTRAK:
A. Bahwa Dalam Upaya Memenuhi Kebutuhan Pangan Masyarakat
Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007 Perlu Mengatur Sasaran
Produksi Pangan;
B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf
A, Perlu Penetapan Sasaran Produksi Pangan Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran 2007, Yang Di Tetapkan Dengan Peraturan Gubernur
Kalimantan Tengah.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 54 Tahun 2001; Keputusan Gubernur Kalimantan. Tengah Nomor 63 Tahun 2001; Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 125 Tahun 2002; Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 69 Tahun 2001; Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 107 Tahun 2001.
Sasaran Produksi Pangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
Anggaran 2007 Terdiri Dari :
A. Sasaran Produksi Pangan Pertanian Di Semua Kabupaten/Kota;
B. Sasaran Produksi Pangan Peternakan Di Semua Kabupaten/Kota;
C. Sasaran Produksi Pangan Perikanan Di Semua Kabupaten/Kota;
D. Sasaran Produksi Pangan Perkebunan Di Semua Kabupaten/Kota;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2007.
64 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 26 Tahun 2020
... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana kerja Pemerintah Daerah tahun bcrjalan mcnunjukknn aclanya ketidaksesuaian dcngan 11perkembangan keaclaan maka dilakukan Perubahan rencana kerja pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali teral<:hir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 ten tang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
Peraturan Daerah Provinsi Kahmantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tah un 2005 -2025;
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024;
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2019 ten tang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020.
Perubahan RKPD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2020.
457
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 47 Tahun 2020
... Pembentukan tim program pengendalian gratifikasi di setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja. Untuk mendukung pembangunan zona integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui: a. ...
... peraturan dan ketentuan sekolah; Pendirian kantin kejujuran sebagai laboratorium Pendidikan dan /atau Pelatihan Antikorupsi; Penerimaan peserta didik baru dan kegiatan kenaikan kelas yang bebas dari gratifikasi ...
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 47, Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2020 Nomor 47
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kesadaran mengenai dampak korupsi yang dapat membahayakan dan merugikan keuangan negara serta merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, perlu menyelenggarakan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan, bagi Aparatur Sipil Negara, pegawai Badan Usaha Milik Daerah da masyarakat penerima hibah dan/atau bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
Dengan pendidikan anti korupsi diharapkan dapat mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan anti korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi guna membantu mengoptimalkan upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam pencegahan tindak pidana korupsi
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan dan/atau pelatihan Karakter;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup dan Sasaran
Bab III Pendidikan Anti Korupsi
Bab IV Aksi Anti Korupsi
Bab V Kerja Sama
Bab VI Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Bab VII Pembiayaan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2020.
10 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 91 Tahun 2018
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaStandar/Pedoman
Hasil pencarian pada file:
... BAB IV JENIS BENTURAN KEPENTINGAN Pasal 6 Jenis benturan kepentingan yang terjadi di Pemerintah Daerah antara lain: a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ ketergantungan/pemberian gratifikasi ...
... yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang penyelenggara daerah dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya; d. gratifikasi ...
... melayani, sebagai sarana percontohan bagi perangkat daerah; 15) peningkatan kepatuhan atas pelaporan LHKPN/LHKASN; 16) pembangunan dan penerapan pengawasan melalui Whistle Blowing System, pengendalian gratifikasi ...
... terhadap bupati/wali kota untuk Inspektorat Provinsi dan terhadap pemerintahan desa untuk Inspektorat Kabupaten/Kota dan evaluasi pelayanan publik; dan d) penegakan integritas, meliputi penanganan laporan gratifikasi ...
... Gratifikasi yang diberikan/ diterima oleh Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya terkait dengan wewenang/jabatannya di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang, yang mempengaruhi independensi, objektivitas ...
... Situasi yang menyebabkan pejabat pemerintah daerah dan pegawai lainnya menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan atau jabatan; b. ...
... Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang,diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas ...
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pencegahan korupsi menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Demokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan, maka perlu diatur pedoman tentang penanganan konflik kepentingan di lingkungan Pemerintah Kota Kupang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 5 Tahun 1996; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 53 tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 54 Tahun 2018; Perda Kota Kupang No. 13 Tahun 2016;
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Konflik Kepentingan; III. Prinsip Dasar Penanganan Konflik Kepentingan; IV. Tata Cara Penanganan Konflik Kepentingan dan Sanksi; V. Faktor Pendukung Keberhasilan Penanganan Konflik Kepentingan; VI. Tindakan Pencegahan Terhadap Potensi Konflik Kepentingan; VII. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2020.
11 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
