Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: gratifikasi lamandau

Menemukan 3.198 peraturan dalam 0,019 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.07/2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2012
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Standar/Pedoman
Hasil pencarian pada file:

... Lamandau 4,236,000,000 307 Kab. Sukarnara 2,025,000,000 308 Kab. Katingan 5,436,000,000 309 Kab. Seruyan 3, 138,000,000 310 Provinsi Kalimantan Selatan 210,000,000 311 Kab. ...

Hal. 9, File: PMK Nomor 35 Tahun 2012 Lampiran.pdf
Download file:
PMK Nomor 35 Tahun 2012.pdf
PMK Nomor 35 Tahun 2012 Lampiran.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 262/PMK.01/2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Abstrak
Struktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:

... 15 KPPN Buntok A l Buntok Kabupaten Barito Utara Kabupaten Barito Selatan Kabupaten Barito Timur Kabupaten Murung Raya 1 16 KPPN Pangkalan Bun A2 Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat Kabupaten Lamandau ...

Hal. 64, File: PMK 262_PMK.01_2016.pdf
Status Peraturan
Mencabut
  1. PMK No. 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Download file:
PMK 262_PMK.01_2016.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 135/PMK.07/2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Kehutanan dan Perkebunan
Hasil pencarian pada file:

... Lamandau Kab. Sukamara Kab. Katingan Kab. ...

Hal. 11, File: 135~PMK.07~2015Per.pdf
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 230/PMK.07/2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021
Download file:
135~PMK.07~2015Per.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25/PMK.07/2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Kehutanan dan Perkebunan
Hasil pencarian pada file:

... Lamandau Kab. Sukamara Kab. Katingan Kab. Seruyan Total Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Tengah Kab. Banggai Kab. Banggai Kepulauan Kab. Buol Kab. Toli- Toli Kab. Donggala Kab. ...

Hal. 12, File: PERATURAN MENTERI KEUANGA...R 25-PMK.07-2015.PDF
Download file:
PERATURAN MENTERI KEUANGA...R 25-PMK.07-2015.PDF
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 183/PMK.01/2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Abstrak
Struktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:

... Kabupaten Lamandau 3. Iskandar (PU) 4. Pangkalan Bun (PL) 79. KPPBC Madya Kota 1. Kabupaten Pulang Pisau Kuala Kapuas (PL) 1. Bahaur (PL) Palangkaraya Pabean Palangkaraya 2. Kabupaten Kapuas 2. ...

Hal. 79, File: 183_PMK.01_2020.pdf
Status Peraturan
Mengubah
  1. PMK No. 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Download file:
183_PMK.01_2020.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 192/PMK.07/2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Hasil pencarian pada file:

... Lamandau Kab. Sukamara Total Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. � . v f / -.;..r.\" :' . ...

Hal. 15, File: PMK Nomor 192 Tahun 2017.pdf
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 230/PMK.07/2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021
Download file:
PMK Nomor 192 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43/PMK.07/2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017
Abstrak
APBD APBN
Hasil pencarian pada file:

... Lamandau Kab. ...

Hal. 15, File: PMK Nomor 43 Tahun 2017.pdf
Download file:
PMK Nomor 43 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK.07/2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.07/2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011
Abstrak
APBN Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Hasil pencarian pada file:

... Lamandau 38.157.971 13 Kab. Sukamara 38.157.971 14 Kab. Katingan 38.157.971 15 Kab. Seruyan 38.157.971 XV Total Provinsi Sulawesi Utara 1.569.707.447 1 Provinsi Sulawesi Utara 470.912.235 2 Kab. ...

Hal. 14, File: PMK Nomor 96 Tahun 2011.pdf
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022
  2. PMK No. 230/PMK.07/2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021
Mengubah
  1. PMK No. 33/PMK.07/2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011
Download file:
PMK Nomor 96 Tahun 2011.pdf
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Jabatan Fungsional Pranata Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Hasil pencarian pada file:

... data dan informasi dokumen; 7. pembaharuan data penanganan perkara; dan 8. pengolahan bahan penyajian data dan informasi dokumen; c. penyelesaian penanganan perkara; d. asistensi penanganan pelaporan gratifikasi ...

... meliputi pemrosesan serah terima barang gratifikasi dan data Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; e. asistensi edukasi anti korupsi dan peran serta masyarakat berupa sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan ...

Hal. 9, File: Permen PANRB No. 54 Tahun 2021.pdf

... Pidana Korupsi yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas: a. perencanaan penanganan perkara; b. pelaksanaan penanganan perkara; c. penyelesaian penanganan perkara; d. asistensi penanganan pelaporan gratifikasi ...

Hal. 8, File: Permen PANRB No. 54 Tahun 2021.pdf

... data pelaporan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ke aplikasi; 13. menyiapkan data pelaporan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 14. melakukan pencatatan pelaksanaan pemrosesan serah terima barang gratifikasi ...

Hal. 11, File: Permen PANRB No. 54 Tahun 2021.pdf
Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan
  1. Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
Download file:
Permen PANRB No. 54 Tahun 2021.pdf
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 25 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024
Abstrak
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi
Hasil pencarian pada file:

... yang selaras dengan indikator kinerja utama (IKU) Aplikasi Sistem Informasi yang Terintegrasi Dokumen laporan hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah Dokumen peraturan bupati tentang pedoman pengendalian gratifikasi ...

... di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Dokumen keputusan bupati ten tang Pembentukan unit pengendali gratifikasi pengendalian Sosialisasi peraturan bupati tentang pedoman pengendalian gratifikasi ...

... Penyusunan pedoman SPIP Penilaian manajemen resiko Sistim gratifikasi Penerapan SPIP NO AREA PROGRAM KEGIATAN PERUBAHAN 1 2 3 Penyelarasan dokumen perencanaan Pengintegrasian sistem informasi kinerja, ...

Hal. 40, File: PERBUP Kep. Anambas No. 25 Tahun 2021.pdf

... Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. b) telah menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi ...

... di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan membentun membentuk Unit Pengendali Gratifikasi Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. c) melakukan diklat pembentukan, diklat penjenjangan ...

Hal. 17, File: PERBUP Kep. Anambas No. 25 Tahun 2021.pdf

... Dilaksanakan melalui: 1) Pengendalian gratifikasi. 2) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). 3) Peningkatan peran APIP. 4) Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). 5) ...

Hal. 31, File: PERBUP Kep. Anambas No. 25 Tahun 2021.pdf
Download file:
PERBUP Kep. Anambas No. 25 Tahun 2021.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan