Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: gratifikasi lamandau

Menemukan 3.198 peraturan dalam 0,041 detik

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi Tahun Anggaran 2023
Abstrak
APBD Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Transmigrasi, Daerah Tertinggal
Hasil pencarian pada file:

... Kabupaten Lamandau 45. Kabupaten Barito Kuala 46. Kabupaten Tanah Bumbu 47. Kabupaten Kutai Timur 48. Kabupaten Bulungan 49. Kabupaten Pasang Kayu/Mamuju Utara 50. Kabupaten Polewali Mandar 51. ...

Hal. 13, File: Permendes PDTT Nomor 10 Tahun 2022.pdf
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permendesa PDTT No. 14 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi Tahun Anggaran 2024
Dicabut sebagian dengan
  1. Permendesa PDTT No. 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi Tahun Anggaran 2023
    Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi Tahun Anggaran 2023
Mencabut
  1. Permendesa PDTT No. 1 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Serta Transmigrasi Tahun Anggaran 2021
Download file:
Permendes PDTT Nomor 10 Tahun 2022.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 258/PMK.07/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2011
Abstrak
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Sumber Daya Alam
Hasil pencarian pada file:

... Lamandau 241.448.692 12 Kab. Sukamara 241.448.692 13 Kab. Katingan 241.448.692 ...

Hal. 10, File: PMK Nomor 258 Tahun 2010-Lampiran.pdf
Download file:
PMK Nomor 258 Tahun 2010.pdf
PMK Nomor 258 Tahun 2010-Lampiran.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 207/PMK.07/2009
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2010
Abstrak
APBD APBN Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan
Hasil pencarian pada file:

... Lamandau 21.087.669.612 12 Kab. Sukamara 19.804.136.477 13 Kab. Katingan 20.348.720.930 14 Kab. ...

Hal. 14, File: PMK Nomor 207 Tahun 2009.pdf
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 223/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2010
Download file:
PMK Nomor 207 Tahun 2009.pdf
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:

... (3) Bagi pegawai yang terbukti menerima gratifikasi dan tidak melaporkan ke Unit Pengelola Gratifikasi, maka TPP yang bersangkutan ditunda sampai dengan proses penyelesaian gratifikasi dilaksanakan ...

Hal. 22, File: 2023pb3201008.pdf

... Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 59); 32. ...

Hal. 5, File: 2023pb3201008.pdf
Download file:
2023pb3201008.pdf
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Hasil pencarian pada file:

... Unit/Tim Pengendali Gratifikasi sudah dibentuk di level Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan. ...

... Unit/Tim Pengendali Gratifikasi memiliki tugas untuk menerima laporan gratifikasi, konfirmasi atas laporan gratifikasi, meminta data dan informasi dari instansi terkait, koordinasi dengan Komisi Pemberantasan ...

... Korupsi serta meneruskan laporan gratifikasi tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi. ...

Hal. 13, File: Nomor 27 Tahun 2021.pdf

... Program Penguatan Pengawasan No Kegiatan/Subkegiatan Waktu Pelaksanaan Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Alokasi Anggaran (dalam juta rupiah) 571.573 597.274 575.978 584.197 610.392 1 Penanganan Gratifikasi ...

... Optimalisasi fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi 2. Pemenuhan ketaatan penyampaian LHKPN dan LHKASN 3. ...

Hal. 38, File: Nomor 27 Tahun 2021.pdf

... Penanganan Gratifikasi b. Penguatan Penerapan SPIP c. Penanganan Pengaduan Masyarakat d. Pengelolaan Whistle Blowing System e. Penanganan Benturan Kepentingan f. ...

Hal. 24, File: Nomor 27 Tahun 2021.pdf
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen ATR/Kepala BPN No. 10 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Download file:
Nomor 27 Tahun 2021.pdf
Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 4 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Tata Tertib
Abstrak
Protokoler
Hasil pencarian pada file:

... (3) Anggota dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi. ...

... (4) Anggota yang menerima gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ...

... (5) Penerimaan oleh Anggota karena pemikiran dan tenaganya, antara lain berupa honor undangan diskusi atau seminar, tidak termasuk gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3). ...

Hal. 118, File: Peraturan DPD Nomor 4 Tahun 2017.pdf

... negara yang berwibawa, baik, dan bersih dengan menaati Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik; 2) tidak melakukan politik uang baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk penyuapan atau gratifikasi ...

Hal. 22, File: Peraturan DPD Nomor 4 Tahun 2017.pdf
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Tertib
Download file:
Peraturan DPD Nomor 4 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25/PMK.07/2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021
Abstrak
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Hasil pencarian pada file:

... Lamandau - - Kab. Gunung Mas - - 1.485.972.313 Kab. Hulu Sungai Selatan - - 24.865.750 Kab. Berau - 235.562.926 Kab. Kutai Kartanegara - - 3.333.889.037 Kab. ...

Hal. 105, File: 25_PMK.07_2021.pdf

... Lamandau - 72.091.250 Kab. Gunung Mas - 421.761.667 Kab. Hulu Sungai Selatan - 14.550.274.620 Kab. Berau - 2.506.167.104 Kab. Kutai Kartanegara - Kab. ...

Hal. 106, File: 25_PMK.07_2021.pdf

... Lamandau - 1. 934.094.425 Kab. Gunung Mas - 2.472.433.600 Kab. Pulang Pisau - 1.164. 713.100 Kab. Murung Raya - 2.577.602.100 Kab. ...

Hal. 575, File: 25_PMK.07_2021.pdf
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 129/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021
Mencabut
  1. PMK No. 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020
  2. PMK No. 153/PMK.07/2018 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2018
  3. PMK No. 19/PMK.07/2017 tentang Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
  4. PMK No. 144/PMK.07/2017 tentang Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017
  5. PMK No. 4/PMK.07/2016 tentang Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun Anggaran 2011, Tahun Anggaran 2013 Dan Tahun Anggaran 2014 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
  6. PMK No. 58/PMK.07/2015 tentang Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
  7. PMK No. 89/PMK.07/2014 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Tahun Anggaran 2012
  8. PMK No. 88/PMK.07/2014 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2012
  9. PMK No. 86/PMK.07/2014 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2008 Sampai dengan Tahun Anggaran 2012
  10. PMK No. 47/PMK.07/2014 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2006 Sampai dengan Tahun Anggaran 2012
  11. PMK No. 215/PMK.07/2014 tentang Alokasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012
  12. PMK No. 214/PMK.07/2014 tentang Alokasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Sampai dengan Tahun Anggaran 2013
  13. PMK No. 193/PMK.07/2014 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012
  14. PMK No. 199/PMK.07/2013 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012
  15. PMK No. 182/PMK.07/2013 tentang Alokasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2008, Tahun Anggaran 2009, Tahun Anggaran 2010, dan Tahun Anggaran 2011
  16. PMK No. 91/PMK.07/2012 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2010 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012
  17. PMK No. 87/PMK.07/2012 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2010 Dan Tahun Anggaran 2011 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012
  18. PMK No. 86/PMK.07/2012 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2011 Yang Dialokasikan Dalamanggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012
  19. PMK No. 78/PMK.07/2012 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2011 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012
  20. PMK No. 230/PMK.07/2012 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011
  21. PMK No. 203/PMK.07/2012 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011
  22. PMK No. 157/PMK.07/2012 tentang Alokasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2008, Tahun Anggaran 2009, dan Tahun Anggaran 2010
  23. PMK No. 141/PMK.07/2012 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010
  24. PMK No. 133/PMK.07/2012 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2009, Tahun Anggaran 2010, dan Tahun Anggaran 2011 Serta Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun Anggaran 2010
  25. PMK No. 131/PMK.07/2012 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2011 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012
  26. PMK No. 196/PMK.07/2011 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011
  27. PMK No. 173/PMK.07/2011 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2006, Tahun Anggaran 2007, dan Tahun Anggaran 2009 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011
  28. PMK No. 161/PMK.07/2011 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011
  29. PMK No. 156/PMK.07/2011 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Gas Bumi Tahun Anggaran 2010 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011
  30. PMK No. 09/PMK.07/2011 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2009 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
  31. PMK No. 08/PMK.07/2011 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2006, Tahun Anggaran 2007, dan Tahun Anggaran 2008 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
  32. PMK No. 07/PMK.07/2011 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2007, Tahun Anggaran 2008, dan Tahun Anggaran 2009 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
  33. PMK No. 06/PMK.07/2011 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2007, Tahun Anggaran 2008, dan Tahun Anggaran 2009 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
  34. PMK No. 05/PMK.07/2011 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
  35. PMK No. 246/PMK.07/2010 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2009 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
  36. PMK No. 225/PMK.07/2010 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2004 dan Tahun Anggaran 2005
  37. PMK No. 121/PMK.07/2010 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008
  38. PMK No. 116/PMK.07/2010 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2003, 2007, dan 2009
  39. PMK No. 164/PMK.07/2009 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008
  40. PMK No. 162/PMK.07/2009 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2006,2007, dan 2008
  41. PMK No. 145/PMK.07/2009 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2006, 2007, dan 2008 yang Dialokasikan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 dan Perubahannya
  42. PMK No. 136/PMK.07/2009 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008
  43. PMK No. 185/PMK.07/2008 tentang Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2007
  44. PMK No. 126/PMK.07/2008 tentang Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2003 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2007
  45. PMK No. 156/PMK.07/2007 tentang Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2005 dan Tahun Anggaran 2006 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2007
  46. PMK No. 14/PMK.07/2007 tentang Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2003 yang Dialokasikan dalam Anggaran dan Belanja Negara Tahun 2007
  47. PMK No. 13/PMK.07/2007 tentang Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2005 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007
  48. PMK No. 12/PMK.07/2007 tentang Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2000 Sampai dengan Tahun Anggaran 2003 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
  49. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.07 /2008 tentang Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2007 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2008
  50. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.07 /2008 tentang Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2007
  51. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07 /2008 tentang Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2007 untuk Kabupaten Searam Bagian Barat yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2008
Download file:
25_PMK.07_2021.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 3 Tahun 2012
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan
Abstrak
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Hasil pencarian pada file:

... bekantan,owa-owa,beruangmadu,rusa,dankancil) pada Suaka MargasatwaLamandau c.memanfaatkan ruanguntuk kegiatan penelitian,pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak rnengganggufungsi SuakaMargasatwa Lamandau ...

... d.membatasi pendirian bangunanhanyauntuk menunjangkegiatan penelitian, pendidikan,danwisata alamsepanjangtidak mengganggufungsiSuaka Margasatwa Lamandau e.menerapkan ketentuan pelaranganpendirianbangunanselainbangunanuntuk ...

Hal. 10, File: PERPRES 3-2012 LAMP12.pdf

... . a. mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dangas bumi Tanah Laut-Banjar Baru-Banjarrnasin-Barito-Kuala Kapuas-Pulang Pisau-KatinganKotawaringin Timur-Seruyan-Kotawaringin Barat-Lamandau-Ketapang-Pontianak ...

... dan PKWMartapura b.rnengembangkan jaringan transmisi minyak dangasbumi nasionalTanah Laut-Banjar Baru-Banjarmasin-BaritoKuala-Kapuas-Pulang Pisau-Katingan-Kotawaringin Timur-Seruyan-Kotawaringin Barat-Lamandau-Ketapang-Pontianak ...

Hal. 3, File: PERPRES 3-2012 LAMP9.pdf

... menghubungkan PKW Amuntai dengan PKN Banjarmasin; f. jaringan transportasi Sungai Mentaya yang menghubungkan PKW Sampit dengan pusat-pusat pemukiman di bagian hulu Sungai Mentaya; g. jaringan transportasi Sungai Lamandau ...

... yang menghubungkan PKW Pangkalan Bun dengan pusat-pusat pemukiman di bagian hulu Sungai Lamandau; h. jaringan transportasi Sungai Kelay yang menghubungkan PKW Tanjung Redeb dengan pusat-pusat pemukiman ...

Hal. 38, File: Peraturan Presiden No 3 Tahun 2012.pdf
Download file:
Peraturan Presiden No 3 Tahun 2012.pdf
PERPRES 3-2012 LAMP4.pdf
PERPRES 032012-LAMP1.pdf
PERPRES 032012-LAMP2.pdf
PERPRES 032012-LAMP 3.pdf
PERPRES 3-2012 LAMP5.pdf
PERPRES 3-2012 LAMP6.pdf
PERPRES 3-2012 LAMP7.pdf
PERPRES 3-2012 LAMP9.pdf
PERPRES 3-2012 LAMP10.pdf
PERPRES 3-2012 LAMP11.pdf
PERPRES 3-2012 LAMP12.pdf
PERPRES 3-2012 LAMP13.pdf
PERPRES 3-2012 LAMP14.pdf
PERPRES 032012-LAMP15.pdf
PERPRES 3-2012 LAMP8.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 127/PMK.07/2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022
Abstrak
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Hasil pencarian pada file:

... Lamandau - - 5.596.604 Kab. Gunung Mas - 657.360.979 6.261.179 Kab. Pulang Pisau - - 5.887.819 Kab. Murung Raya - - 10.623.937 . Kab. Banjar - - 10.498.852 Kab. ...

Hal. 352, File: 127_PMK.07_2022.pdf

... Lamandau - - 5.596.604 Kab. Gunung Mas - - 663.622.158 Kab. Pulang Pisau - - 5.887.819 Kab. Murung Raya - - 10.623.937 Kab. Banjar - - 10.498.852 Kab. ...

Hal. 353, File: 127_PMK.07_2022.pdf

... Lamandau - 215.802 Kab. Gunung Mas 22.362.947 248.550 Kab. Pulang Pisau - 233.791 Kab. Murung Raya - 421.457 Kab. Banjar - 458.652 Kab. ...

Hal. 354, File: 127_PMK.07_2022.pdf
Download file:
127_PMK.07_2022.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 14 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Pembentukan Pengadilan Negeri Blangpidie, Pengadilan Negeri Meureudu, Pengadilan Negeri Suka Makmue, Pengadilan Negeri Sei Rampah, Pengadilan Negeri Sibuhuan, Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Pengadilan Negeri MukoMuko, Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Pengadilan Negeri Koba, Pengadilan Negeri Mentok, Pengadilan Negeri Banjar, Pengadilan Negeri Cikarang, Pengadilan Negeri Kuala Kurun, Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Pengadilan Negeri Pulang Pisau, Pengadilan Negeri Paringin, Pengadilan Negeri Penajam, Pengadilan Negeri Melonguane, Pengadilan Negeri Lasusua, Pengadilan Negeri Wangi-Wangi, Pengadilan Negeri Belopa, Pengadilan Negeri Dobo, Pengadilan Negeri Namlea, Dan Pengadilan Negeri Kaimana
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Hasil pencarian pada file:

... ProvinsiJawa Barat. (15) Daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun meliputi wilayah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. (16) Daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik meliputi wilayah Kabupaten Lamandau ...

Hal. 8, File: Keppres Nomor 14 Tahun 2016.pdf

... Pengadilan Negeri Kuala Kurun, maka wilayah Kabupaten Gunung Mas dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya. (16)Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Nanga Bulik, maka wilayah Kabupaten Lamandau ...

Hal. 11, File: Keppres Nomor 14 Tahun 2016.pdf
Download file:
Keppres Nomor 14 Tahun 2016.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan