... pendampingan pemeriksaan BPK RI kepada unit kerja. 05 Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Naskah yang berkaitan dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). 06 Pengelolaan Gratifikasi ...
... Naskah yang berkaitan dengan pengelolaan gratifikasi. 07 Forum Pengawasan Naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan forum pengawasan. 08 SP4N LAPOR Naskah yang berkaitan ...
Permenko Perekonomian No. 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) NO. 11, jdih.ekon.go.id: 3 hlm.
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 67 Tahun 2021
... Fokus Sasaran b) Penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) Pembentukan UPG; d) Pendaftaran akun gratifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi. 2) Implementasi ...
... a) Penyusunan rencana kerja implentasi program pengendalian gratifikasi; b) Diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) Identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi. ...
... 3) Pasca Implementasi a) Monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; b) Tindak lanjut monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi. 2. ...
... Pengendalian gratifikasi Optimalisasi tugas dan fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) berdasarkan kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meliputi : a. ...
... Penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara. b. ...
... Implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi : 1) Pre Implementasi a) perolehan komitmen pimpinan instansi; ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang
Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022, dan
guna pedoman pelaksanaan pengawasan internal dan
pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan secara
terarah, terkoordinasi, efektif dan efisien, perlu
menyusun Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 dan
ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri 48 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9
Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4
Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2
Tahun 2021, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 36 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum dan pedoman perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
28 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2021
... SumberBenturan Kepentingan dapat berupa : a. penyalahgunaan kewenangan dalamjabatan; b. perangkapan jabatan; c. hubungan afiliasi; d. gratifikasi;dan e. kelemahan sistem organisasi. ...
... /ketergantungan/ pemberian gratifikasi: b. pemberian izinyangdiskriminatif; c. pengangkatan Pegawai berdasarkan hubungan dekat. ...
... PasalS Bentuk Benturan Kepentinganrneliputi: a. situasi yang rnenyebabkan seseorang rnenerirna gratifikasi atau pemberianZpenerimaanhadiah atau suatu keputusanjjabatan; b. situasi yang rnenyebabkan penggunaan ...
PEDOMAN - PENANGANAN - BENTURAN - KEPENTINGAN - DI LINGKUNGAN - PEMERINTAH - KABUPATEN - OGAN KOMERING ILIR
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2021/No.4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : Bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi ,kolusi dan nepotisme kerena adanya benturan kepntingan yang mengakibatkan penyalagunaan wewenang sehingga mempengaruhi setiap keputusan dan /atau tindakan
- Bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintah yang bebas korupsi adail dan transfaran diiperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepantingan
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 28 Tahun 1959;UU No 28 Tahun 1999;UU No 31 TAhun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 60 Tahun 2008;Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi No 37 TAhun 2012;Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi No 52 TAhun 2014
Materi pokok dalam Peraturan ini adalah :Ketentuan Umum ,Bentuk jenis dan sumber benturan kepentiangan ,Pencegahan benturan kepentingan ,Penangan benturan kepentingan Pemantauan dan Evaluasi ,Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2021.
8 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan No. 26 Tahun 2016
... Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan Dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2101), sebagaimana telah diubah ...
... dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaporan Dan Penetapan Status Gratifikasi ...
... Peraturan Wali Kota Medan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 19); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN ...
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kewajiban Melaporkan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2012 Nomor 24)
... DAFTAR KODE DAN NAMA DESA/KELURAHAN TAHUN 2018 SEMESTER 1 Provinsi Kabupaten : : [ 62 ] KALIMANTAN TENGAH [62 07 ] LAMANDAU 724 - - Kode Nama 62 07 010 KECAMATAN BULIK 001 BATU KOTAM ...
... TIMUR 001 BUKIT JAYA 002 SUKAMAJU 003 NANGA PALIKODAN 004 SUNGKUP 005 NANGA KORING 006 NUANGAN 007 TOKA 008 SEPONDAM 009 PEDONGATAN 010 MERAMBANG 011 BATU TUNGGAL 012 NANGA KEMUJAN 62 07 020 KECAMATAN LAMANDAU ...
... 001 CUHAI 002 KAWA 003 PANOPA 004 SUJA 005 SEKOBAN 006 BAKONSU 010 TAPIN BINI 011 KARANG TABA Kode Nama 62 07 020 KECAMATAN LAMANDAU 012 TANJUNG BERINGIN 013 SUNGAI TUAT 014 SAMUJAYA ...
Perka BPS No. 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2017
... DAFTAR KODE DAN NAMA DESA/KELURAHAN TAHUN 2018 SEMESTER 2 Provinsi Kabupaten : : [ 62] KALIMANTAN TENGAH [6207] LAMANDAU 724 - - Kode Nama 6207010 KECAMATAN BULIK 001 BATU KOTAM 003 ...
... TIMUR 001 BUKIT JAYA 002 SUKA MAJU 003 NANGA PALIKODAN 004 SUNGKUP 005 NANGA KORING 006 NUANGAN 007 TOKA 008 SEPONDAM 009 PEDONGATAN 010 MERAMBANG 011 BATU TUNGGAL 012 NANGA KEMUJAN 6207020 KECAMATAN LAMANDAU ...
... 001 CUHAI 002 KAWA 003 PANOPA 004 SUJA 005 SEKOBAN 006 BAKONSU 010 TAPIN BINI Kode Nama 6207020 KECAMATAN LAMANDAU 011 KARANG TABA 012 TANJUNG BERINGIN 013 SUNGAI TUAT 014 SAMU JAYA ...
Peraturan Badan Pusat Statistik NO. 3, BN 2019/ NO 488; https://www.bps.go.id/ : 4 HLM
Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 90 Tahun 2018 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2018
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Badan Pusat Statistik ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2021
... didalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun. (2) Setiap Pejabat/Pegawai UKPBJ dilarang menerima dan/atau memberikan sesuatu apapun yang dianggap sebagai suap/gratifikasi ...
... berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Suap/gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemberian yang diterima oleh Pejabat/Pegawai UKPBJ yang berhubungan dengan jabatannya ...
... dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya. (4) Setiap Pejabat/Pegawai profesionalitas dan penerimaan dan/atau UKPBJ bertanggung jawab menjaga integritas dengan melaporkan pemberian suap/gratifikasi ...
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Bupati membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Keija Perangkat Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Unit Keija Pengadaan Barang/Jasa.
UU No 28 Tahun 1959, UU No 28 Tahun 1999, UU No 15 Tahun 2004, UU No 11 Tahun 2008, UU No 14 Tahun 2008, UU No 23 Tahun 2014, PP No 27 Tahun 2014, PP No 12 Tahun 2019, Perpres No 106 Tahun 2007,, Perpres No 16 Tahun 2018, PerMendagri No 13 Tahun 2006, PermenpanRB No 77 Tahun 2012, PerMendagri No 112 tahun 2018, Perka LKPBP No 1 Tahun 2015, Perka LKPBP No 14 Tahun 2018, Perbup Lampung Utara No 76 Tahun 2020
PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Halaman : 11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 18 Tahun 2020
... tugas daripada kepentingan pribadi/golongan dalam setiap pelaksanaan tugas kedinasan; v. mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan; w. menolak setiap pemberian gratifikasi ...
... yang berhubungan dengan jabatan dan/atau berlawanan dengan tugas kedinasan dan kewajiban; x. melaporkan setiap penerimaan gratifikasi kepada unit pengendalian gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik dan Kode Prilaku Pegawai Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan nilai sinergi, inovatif,
akuntabel dan profesional dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi Pegawai Pemerintah Kabupaten Konawe
Kepulauan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal
13 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42
Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode
Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kode Etik Pegawai Pemerintah
Kabupaten Konawe Kepulauan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasr Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe
Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran
Negara Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5415);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe
Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe
Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3);
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Landasan Prilaku bagi Pegawai
Bab III Kode Etik dan Kode Prilaku
Bab IV Pencegahan
Bab V Penegakan Kode Etik
Bab VI Tata Cara Penegakan Kode Etik
Bab VII Majelis Kode Etik
Bab VIII Terlapor, Pelapor/Pengadu, dan Saksi
Bab IX Rehabilitasi
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2020.
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 49 Tahun 2018
... Peraturan Bupati Batang No. 35 Tahun 2013 tentang Pengendalian gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang. 2. Peraturan Bupati tentang SPIP. 3. ...
... Intern Pemerintah orgamsasi efisien dan serta taat peraturan berjalannya pengelolaan keuangan negara yang andal dan terpercaya secara efektif pada dan Tercapainya tujuan 1. adanya kebijakan penanganan gratifikasi ...
... pengaduan masyarakat 4. diterapkannya Whistle Blowing System 5. adanya penanganan benturan kepentingan 6. terbentuknya Zona Integritas 7. terben tuknya Aparat Pengawasan Internal Pemerintah penanganan gratifikasi ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2018 - 2023
ABSTRAK:
bahwa berdasarkanPasal 2 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun
2010 tentang Grand· Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
dan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Tahun 2018-2023;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 11 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, roadmap reformasi birokrasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2018.
48 hal
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 14 Tahun 2020
... SPIP) mulai dari persiapan, pelaksanaan, penilaian, penetapan unit kerja terbaik, satuan pelaksana pengendalian intern, Pembina SPIP terbaik, pemantauan dan pelaporan, dan sebagainya. 6 Pengelolaan Gratifikasi ...
... Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan gratifikasi mulai dari persiapan, koordinasi, pelaksanaan, pengadministrasian, tindak lanjut atas pelaporan gratifikasi, penghargaan, dan saksi serta ...
Permenko Perekonomian No. 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) NO. 14, jdih.ekon.go.id: 3 hlm
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
