... DAFTAR KODE DAN NAMA WILAYAH KERJA STATISTIK Provinsi Kabupaten : : [ 62 ] KALIMANTAN TENGAH [ 6207 ] LAMANDAU Kode Nama 6207010 KECAMATAN BULIK 6207010001 BATU KOTAM 6207010003 GUCI ...
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur Negara
Hasil pencarian pada file:
... Bagi PNS yang mempunyai kewajiban mengembalikan Barang Milik Daerah tidak mendapat TPP sampai dengan yang bersangkutan mengembalikan atau menyelesaikannya. (5) PNS wajib melaporkan setiap penerimaan gratifikasi ...
... sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan kepada Unit Pengendali Gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak gratifikasi diterima. (6) PNS yang menerima gratifikasi ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada PNS yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada PNS Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada PP; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan Pemerintah Kab Batang;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 17 Tahun 2003; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; Pp No 53 Tahun 2010; PP No 11 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 12 Tahun 2008; Permendagri No 35 Tahun 2012; Permen PAn RB No 34 Tahun 2011; Permen PAN RB No 39 Tahun 2013; Perda Kab Batang No 8 Tahun 2016; Perda Kab Batang No 1 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tambahan penghasilan pegawai dan pemberian TPP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Peraturan Bupati No 24 Tahun 2017
Peraturan Bupati No 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati No 39 Tahun 2018
Peraturan Bupati No 5 Tahun 2019
Peraturan Bupati No 81 Tahun 2019
Peraturan Bupati No 2 Tahun 2020
17 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong Nomor 2 Tahun 2022
... ' 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 2) Implementasi: a) Penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi; b) Diseminasi ketentuan/kebijakan pengendaJian gratifikasi; c) ...
... ldentifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan d) Respon/penanganan 1isiko penerimaan gratifikasi. 3) Pasca lmplementasi: a) Monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifika ...
... ~;dan . b) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementast program pengendalian gratifikasi. ...
... Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi: a. ...
... Penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara Negara; b. lmplementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi: 1) Pre-irnplementasi: a) Perolehan komitmen ...
... pimpinan instansi; b) Penyusunan ketentuart/kebijakan pengendalian gratifikasi· dan c) Pembentukan unit pengendalian gratifikasi. ' 8! ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BERITA DAERAH K.ABUPATEN LEBONG TAHUN 2022 NOMOR 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2022
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa.1 3 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun 2022, maka diperlukan suatu pedoman kerja berbasis risiko;
b. bahwa un tuk menjamin ketepatan waktu dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, perlu adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan lnspektorat Daerah Kabupaten Lebong;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Lebong tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PK.PT) Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2022.
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang
di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4349);
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
11 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 27 Tahun 2022
... Gratifikasi a. Telah dilakukan public a. Public campaign telah dilakukan secara 1. Pergub Nomor 47 Tahun 2014 campaign berkala tentang Pengendalian Gratifikasi b. ...
... SK Tim Unit Pengendalian telah diimplementasikan tentang praktek gratifikasiGratifikasi / SK Tim Pengendalian Gratifikasi Perangkat Daerah 2. Laporan Pengendalian Gratifikasi c. ...
... Telah dilakukan evaluasi Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan Dokumen Kegiatan Evaluasi atas kebijakan penanganan penanganan gratifikasi Pelaksanaan Pengendalian gratifikasiGratifikasi (Surat, ...
... Aspek Pemenuhan 1) Gratifikasi Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah: a) Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi; b) Telah dilakukan public campaign; c) Penanganan gratifikasi ...
... telah diimplementasikan; d) Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi; dan e) Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti. 2) Penerapan Sistem Pengendalian Intern ...
... penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut: 1) Tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada setiap sub-komponen, sehingga ditemukan suatu angka tertentu, misal: sub-komponen Pengendalian Gratifikasi ...
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 27, BD Tahun 2022 Nomor 27
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, perlu adanya Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan indikator masing-masing komponen yang ada atas data dukung yang objektif, komprehrensif dan lengkap; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres No. 54 Tahun 2018; Permen PAN RB No. 11 Tahun 2011; Permen PAN RB No. 13 Tahun 2011; Permendagri No.135 Tahun 2018; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2020; Permen PAN RB No. 26 Tahun 2020
Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Instrumen PMPRB Bab III Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2022.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 49 Tahun 2022
... Peningkatan kapasitas SDM yang akuntabilitas. wasan INDIKATOR RENCANA AKSI TARGET WAKTU PELAKSANAAN Pengendalian Gratifikasi 1. Pelaksanaan htblic Campaign tentang pengendalian gratifikasi; 2. ...
... Mengimplementasikan pengendalian gratifikasi. Penerapan Sistem Pengendalian Intenral Pemerintah (sPrP) 1. Membangun lingkungan pengendalian di Unit Kerja; 2. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan Korupsi perlu ditetapkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Konrpsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Linglrungan Pemerintah Kabupaten Ketapang
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Bupati Ketapang Nomor 69 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur ketentuan Umum; pencanangan ZI; persyaratan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2022.
7 Halaman Peraturan dan 10 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 8 Tahun 2022
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
... Pasal 18 (1) Setiap pejabat atau PNS/CPNS wajib menolak gratifikasi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya. (2) Setiap pejabat atau PNS/CPNS ...
... dilarang memberikan gratifikasi kepada pegawai negeri sipil atau penyelenggara negera lain yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya. (3) Bagi pejabat dan PNS/CPNS ...
... yang terbukti memberi dan menerima gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diberikan TPP. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016.
Pemberian TPP dimaksudkan untuk meningkatkan produktifitas, meningkatkan kualitas pengabdian dan pelayanan serta meningkatkan kesejahteraan pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan TPP setiap bulan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2022.
11
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 17 Tahun 2017
... 2016_2 741 DAFTAR KODE DAN NAMA DESA/KELURAHAN Provinsi : [ 62 ] KALIMANTAN TENGAH Kabupaten : [ 6207 ] LAMANDAU Kode Nama Kode Nama 6207010 KECAMATAN BULIK 6207020 KECAMATAN LAMANDAU 001 BATU KOTAM ...
... PALIKODAN 007 KARANG MAS 004 SUNGKUP 008 KINA 005 NANGA KORING 009 JEMUAT 006 NUANGAN 007 TOKA 008 SEPONDAM 009 PEDONGATAN 010 MERAMBANG 011 BATU TUNGGAL 012 NANGA KEMUJAN 6207020 KECAMATAN LAMANDAU ...
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik NO. 17, BN 2017/ NO 387; https://www.bps.go.id/: 4 HLM
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2016
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2017.
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 29 Tahun 2018
... DAFTAR KODE DAN NAMA DESA/KELURAHAN TAHUN 2017 SEMESTER 2 Provinsi Kabupaten : : [ 62 ] KALIMANTAN TENGAH [ 6207 ]LAMANDAU 797 - - Kode Nama 6207010 KECAMATAN BULIK 001 BATU KOTAM 003 ...
... TIMUR 001 BUKIT JAYA 002 SUKAMAJU 003 NANGA PALIKODAN 004 SUNGKUP 005 NANGA KORING 006 NUANGAN 007 TOKA 008 SEPONDAM 009 PEDONGATAN 010 MERAMBANG 011 BATU TUNGGAL 012 NANGA KEMUJAN 6207020 KECAMATAN LAMANDAU ...
... 001 CUHAI Kode Nama 6207020 KECAMATAN LAMANDAU 002 KAWA 003 PANOPA 004 SUJA 005 SEKOBAN 006 BAKONSU 010 TAPIN BINI 011 KARANG TABA 012 TANJUNG BERINGIN 013 SUNGAI TUAT 014 SAMUJAYA ...
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik NO. 29, https://jdih.bps.go.id/: 3 HLM
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2017
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2018.
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 55 Tahun 2017
... DAFTAR KODE DAN NAMA DESA/KELURAHAN TAHUN 2017 SEMESTER 1 Provinsi Kabupaten : : [ 62 ] KALIMANTAN TENGAH [ 6207 ]LAMANDAU 795 - - Kode Nama 6207010 KECAMATAN BULIK 001 BATU KOTAM 003 ...
... TIMUR 001 BUKIT JAYA 002 SUKAMAJU 003 NANGA PALIKODAN 004 SUNGKUP 005 NANGA KORING 006 NUANGAN 007 TOKA 008 SEPONDAM 009 PEDONGATAN 010 MERAMBANG 011 BATU TUNGGAL 012 NANGA KEMUJAN 6207020 KECAMATAN LAMANDAU ...
... 001 CUHAI Kode Nama 6207020 KECAMATAN LAMANDAU 002 KAWA 003 PANOPA 004 SUJA 005 SEKOBAN 006 BAKONSU 010 TAPIN BINI 011 KARANG TABA 012 TANJUNG BERINGIN 013 SUNGAI TUAT 014 SAMUJAYA ...
Perka BPS No. 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2017
Mencabut
Perka BPS No. 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2016
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahSistem Pengendalian Intern
Hasil pencarian pada file:
... /kebijakan pengendalian gratifikasi; c) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan d) pendaftaran akun gratifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi. 2) implementasi: a) penyusunan rencana ...
... kerja implementasi program pengendalian gratifikasi; b) diseminasi ketentuan/ kebijakan pengendalian gratifikasi; c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan d) respon/penanganan risiko ...
... penerimaan gratifikasi. 3) pasca implementasi: a) monitoring dan evaluasi implementasi program pcngendalian gratifikasi. ...
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Sistem Pengendalian Intern
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 56, BD Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 56/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERENCANAAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN TAHUN 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021
tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022, perlu
menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perencanaan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2022.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur
Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8
Tahun 2009;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2021
tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022;
6. Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022.
Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman terkait
pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah secara efektif, efisien dan ekonomis.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2021.
16 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
