Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: bulungan

Menemukan 704 peraturan dalam 0,025 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 58/PMK.07/2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
Abstrak
APBN Sumber Daya Alam
Hasil pencarian pada file:

... Bulungan 2 Kab . Malinau 3 Kab . Nunukan 4 Kota Tarakan 5 Kab. Tana Tidung TOTAL Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM u . b . KEPALA BAGIAN T.U . ...

Hal. 37, File: 58~PMK.07~2015Per.pdf

... Bulungan 2 Kab. Malinau 3 Kab. Nunukan 4 Kota Taral

Hal. 27, File: 58~PMK.07~2015Per.pdf

... Bulungan 25.993.940.386 863.284.356 Kab. MaJinau 20.235.265.528 67 1 .328.527 Kab. Nunukan 2 1 . 718.314.984 720.763.509 Kota Tarakan 23.91 1. 2 17.192 793.860.249 Kab. ...

Hal. 40, File: 58~PMK.07~2015Per.pdf
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021
Download file:
58~PMK.07~2015Per.pdf
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Penggunaan Dosis Pupuk N, P, K, untuk Padi, Jagung dan Kedelai pada Lahan Sawah
Abstrak
Pangan, Pertanian dan Peternakan
Hasil pencarian pada file:

... MENTARANG 250 75 50 300 150 MENTARANG HULU 250 50 50 250 175 MALINAU UTARA 250 75 50 300 150 MALINAU BARAT 250 75 100 300 150 MALINAU KOTA 250 75 50 300 150 KALIMANTAN UTARA PESO 250 75 50 300 150 BULUNGAN ...

Hal. 219, File: Permentan Nomor 13 Tahun 2022.pdf

... 100 225 0 MENTARANG 50 75 75 225 0 MENTARANG HULU 50 50 50 200 0 MALINAU UTARA 50 75 75 225 0 MALINAU BARAT 50 75 100 225 0 MALINAU KOTA 50 75 75 225 0 KALIMANTAN UTARA PESO 50 75 75 225 0 BULUNGAN ...

Hal. 805, File: Permentan Nomor 13 Tahun 2022.pdf

... 350 125 75 350 250 MENTARANG HULU 350 100 50 300 250 MALINAU UTARA 350 125 75 350 250 MALINAU BARAT 350 125 100 350 250 MALINAU KOTA 350 125 75 350 250 KALIMANTAN UTARA PESO 350 125 75 350 250 BULUNGAN ...

Hal. 509, File: Permentan Nomor 13 Tahun 2022.pdf
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permentan Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007
Download file:
Permentan Nomor 13 Tahun 2022.pdf
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 98 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Penugasan Gubernur Atau Bupati/ Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Yang DiDanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Hasil pencarian pada file:

... Bupati Bulungan C Tanjung Selor 6.000.000.000 XXIII PROVINSI SULAWESI UTARA 109. Bupati Siau Tagulandang Biaro c Ulu Siau 6.000.000.000 110. Wali Kota Tomohon C Beriman 3 6.000.000.000 111. ...

Hal. 13, File: Permendag Nomor 98 Tahun 2018.pdf
Status Peraturan
Mengubah
  1. Permendag No. 83 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Penugasan Gubernur atau Bupati/Wali kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitaslisasi Sarana Perdagangan Yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
  2. Permendag No. 70 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Penugasan Gubernur Atau Bupati/Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
  3. Permendag No. 55 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Penugasan Gubernur Atau Bupati/Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/ Revitalisasi Sarana Perdagangan Yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
  4. Permendag No. 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Gubernur Atau Bupati/Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitaliasi Sarana Perdagangan Yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
Download file:
Permendag Nomor 98 Tahun 2018.pdf
Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika
Abstrak
Struktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:

... Juwata III Kota Tarakan, Kalimantan Utara 84 Kalimarau III 85 Tanjung Harapan III Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara 86 Yuvai Semaring III Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara 87 Gusti Syamsir Alam III ...

Hal. 40, File: Perka BMKG Nomor 8 Tahun 2019.PDF
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan BMKG No. 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi dan Stasiun Geofisika
Diubah dengan
  1. Peraturan BMKG No. 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika
Mencabut
  1. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2016
Download file:
Perka BMKG Nomor 8 Tahun 2019.PDF
Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
Abstrak
Struktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:

... 2019, No.1115 -292- Kota Palangka Raya, Kabupaten Bulungan, Kota Balikpapan, Kota Makassar, dan Kabupaten Polewali Mandar, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Madrasah; c. ...

Hal. 292, File: Permenag Nomor 19 tahun 2019.pdf
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Menag No. 66 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja 33 (Tiga Puluh Tiga) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
  2. Peraturan Menag No. 65 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara
  3. Peraturan Menag No. 34 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
  4. Peraturan Menag No. 33 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur
  5. Peraturan Menag No. 32 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu
  6. Peraturan Menag No. 31 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi
  7. Peraturan Menag No. 30 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat
  8. Peraturan Menag No. 29 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara
  9. Peraturan Menag No. 28 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara
  10. Peraturan Menag No. 27 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongndow Timur Provinsi Sulawesi Utara
  11. Peraturan Menag No. 26 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Selatan Provinsi Sulawesi Utara
  12. Peraturan Menag No. 25 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah
  13. Peraturan Menag No. 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara
  14. Peraturan Menag No. 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku
  15. Peraturan Menag No. 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kota Tual Provinsi Maluku
  16. Peraturan Menag No. 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau
  17. Peraturan Menag No. 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau
  18. Peraturan Menag No. 19 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung
  19. Peraturan Menag No. 18 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung
  20. Peraturan Menag No. 17 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung
  21. Peraturan Menag No. 13 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
Download file:
Permenag Nomor 19 tahun 2019.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 130 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan
Abstrak
Struktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:

... Kantor Unit Penyelenggara Bulungan, 1)Wilayah KerjaSekatak Pelabuhan Tanjung Selor Kalimantan Utara 2) Wilayah KerjaBatu Pahat 94. ...

Hal. 17, File: PM_130_Tahun_2015.pdf
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenhub No. 72 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan
  2. Permenhub No. 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 62 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan
Mengubah
  1. Permenhub No. 44 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 62 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan
  2. Permenhub No. 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan
Download file:
PM_130_Tahun_2015.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.07/2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014
Abstrak
Standar/Pedoman
Hasil pencarian pada file:

... Bulungan 2.836. 950.000 341 Kab. Malinau 2.721.000.000 342 Kab. ...

Hal. 8, File: PMK Nomor 76 Tahun 2014 Lampiran.pdf
Download file:
PMK Nomor 76 Tahun 2014.pdf
PMK Nomor 76 Tahun 2014 Lampiran.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 207/PMK.07/2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2013
Abstrak
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Hasil pencarian pada file:

... Bulungan 289.738.431 3 Kab. Kutai Kartanegara 289. 738 .431 4 Kab. Kutai Barat 289.738.431 5 Kab. Kutai Timur 289.738.431 6 Kab. Malinau 289.738.431 7 Kab.Nunukan 289.738.431 8 Kab. ...

Hal. 8, File: PMK Nomor 207 Tahun 2012 Lampiran.pdf
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 17/PMK.07/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2013
  2. PMK No. 185/PMK.07/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2013
Download file:
PMK Nomor 207 Tahun 2012.pdf
PMK Nomor 207 Tahun 2012 Lampiran.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 207/PMK.07/2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2012
Abstrak
APBN Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Sumber Daya Alam
Hasil pencarian pada file:

... Bulungan 1.413.394.100,00 212.649.514.700,00 214.062.908.800,00 3 Kab. Kutai Kartanegara 9.858.464.300,00 719.499.544.300,00 729.358.008.600,00 4 Kab. ...

Hal. 15, File: PMK Nomor 207 Tahun 2011.pdf
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 181/PMK.07/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2011 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2012
Download file:
PMK Nomor 207 Tahun 2011.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 135/PMK.01/2006
• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Abstrak
Struktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:

... BULUNGAN 4. KAB. MALINAU 5. KAB. NUNUKAN 68. KPKNL BONTANG BO NT ANG KOTA BONTANG 69. KPKNL DENPASAR DENPASAR 1. KOTA DENPASAR 2. KAB. BADUNG 3. KAB. GIANYAR 4. KAB. KLUNGKUNG 5. KAB. TABANAN 70. ...

Hal. 16, File: 135_PMK.01_2006_Lampiran 1.pdf
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 102/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Download file:
135_PMK.01_2006.pdf
135_PMK.01_2006_Lampiran 1.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan