Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: bulungan

Menemukan 704 peraturan dalam 0,015 detik

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 62 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanjung Selor Bulungan, Kalimantan Utara 1) Seka tak 2) Batu Pahat 15. ...

Hal. 10, File: PM_77_TAHUN_2018.pdf

... Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pulau Bunyu Bulungan, Kalimantan Utara 1) Bunyu 2) Sembakung 3) Sei Linuah Kayan 4) Tanah Merah 68. ...

Hal. 22, File: PM_77_TAHUN_2018.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan

Permenhub No. 72 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan

Mengubah

Permenhub No. 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan
PM 44 TAHUN 2011 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 62 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan
KM 62 Tahun 2010 Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan

Download file:

PM_77_TAHUN_2018.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 102 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan

Abstrak

Kesehatan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Hasil pencarian pada file:

... UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tayu IImemiliki wilayah kerja meliputi Desa : Pundenrejo, Bulungan, Kedungbang, Puwokerto, Bendokaton Kidul, Luwang, Dororejo, dan Kalikalong; x. ...

Hal. 8, File: 102.pdf

Download file:

102.pdf

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT - pembentukan

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 102, BD.2017/No.102

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Pati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan, susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas, kepegawaian, tata kerja, pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
15 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 91 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Abstrak

Pendidikan Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... SD Negeri Bulungan; 3. SD Negeri Dororejo; 4. SD Negeri Jepatkidul 02; 5. SD Negeri Jepatlor; 6. SD Negeri Kalikalong 01; 7. SD Negeri Keboromo; 8. SD Negeri Kedungsari 01; 9. ...

Hal. 19, File: 91.pdf

Status Peraturan

Mencabut

Pasal 3 huruf d, Pasal 10, Pasal 12 dan Lampiran Peraturan Bupati Pati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati

Download file:

91.pdf

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN - PEMBENTUKAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 91, BD.2017/No.91

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 55 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan, susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, kepegawaian, tata kerja, pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
Pasal 3 huruf d, Pasal 10, Pasal 12 dan Lampiran Peraturan Bupati Pati Nomor 72 Tahun 2016 dicabut.
31 hal

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Daa Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Desa Rian Tubu, Kecamatan Sungai Tubu 4229 Desa Semamu, Kecamatan Mentarang Hulu 4230 Desa Sengayan, Kecamatan Malinau Selatan 4231 Desa Setarap, Kecamatan Malinau Selatan Hilir BULUNGAN ...

Hal. 195, File: Permenkes Nomor 43 Tahun 2018.pdf

Status Peraturan

Mengubah

Permenkes No. 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018

Download file:

Permenkes Nomor 43 Tahun 2018.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 154/PMK.01/2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... KPKNL Bontang Bontang Kabupaten Kutai Timur Kabupaten Berau Kota Tarakan Kabupaten Bulungan 53. KPKNL Tarakan Tarakan Kabupaten Malinau Kabupaten Nunukan Kabupaten Tana Tidung N. ...

Hal. 36, File: 154_PMK.01_2021.pdf

Download file:

154_PMK.01_2021.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.07/2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2012

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Bulungan 4,059,000,000 327 Kah. Kutai Kartanegara 20,847,000,000 328 Kah. Kutai Barat 8,043,000,000 329 Kah. Kutai Timur 4,878,000,000 330 Kah. ...

Hal. 10, File: PMK Nomor 35 Tahun 2012 Lampiran.pdf

Download file:

PMK Nomor 35 Tahun 2012.pdf

PMK Nomor 35 Tahun 2012 Lampiran.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 123/PMK.04/2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.04/2015 Tentang Impor Sementara Kapal Wisata Asing

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Hasil pencarian pada file:

... Pelabuhan Nunukan, Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur 13. Pelabuhan Bitung, Bitung, Provinsi Sulawesi Utara 14. Pelabuhan Ambon, Ambon, Provinsi Maluku 15. ...

Hal. 6, File: PMK Nomor 123 Tahun 2017.pdf

Status Peraturan

Mengubah

PMK No. 261/PMK.04/2015 tentang Impor Sementara Kapal Wisata Asing

Download file:

PMK Nomor 123 Tahun 2017.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 121/PMK.07/2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008

Abstrak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Sumber Daya Alam

Hasil pencarian pada file:

... Bulungan 13,269,081,564 40,087,746,348 53,356,827,912 3 Kab. Kutai Kartanegara 76,964,547,866 278,452,579,444 355,417,127,310 4 Kab. ...

Hal. 14, File: PMK Nomor 121 Tahun 2010.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021

Download file:

PMK Nomor 121 Tahun 2010.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 07/PMK.07/2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2007, Tahun Anggaran 2008, dan Tahun Anggaran 2009 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

Abstrak

APBN Kehutanan dan Perkebunan Sumber Daya Alam

Hasil pencarian pada file:

... Bulungan - 43.644.581 - 43.644.581 3 Kab. Kutai Kartanegara - 43.644.581 - 43.644.581 4 Kab. Kutai Barat - 233.117.600 2.003.115.374 2.236.232.974 5 Kab. ...

Hal. 9, File: PMK Nomor 7 Tahun 2011.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021

Download file:

PMK Nomor 7 Tahun 2011.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84/PMK.07/2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2014

Abstrak

APBN

Hasil pencarian pada file:

... Bulungan 10.037.213.760,00 278.906.619.446,00 288.943.833.206,00 2 Kab. Malinau 7.959.880.320,00 318.619.568.615,00 326.579.448.935,00 3 Kab. ...

Hal. 18, File: PMK Nomor 84 Tahun 2014.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan

PMK No. 232/PMK.07/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2014

Download file:

PMK Nomor 84 Tahun 2014.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: bulungan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021.