Undang-undang (UU) tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (Persetujuan ASEAN Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas)
ABSTRAK:
bahwa Negara Indonesia sebagai bagian dari anggota negara-negara ASEAN memegang teguh dan konsisten terhadap komitmen solidaritas untuk bekerja sama di bidang pengendalian kebakaran lahan dan/atau hutan serta penyebaran asap lintas batas negara dengan memperhatikan prinsip-prinsip perjanjian internasional yang telah disepakati dan Kepentingan nasional sesuai dengan Pancasila dan UUD Tahun 1945. Asap yang berasal dari kebakaran lahan dan/atau hutan dapat menyebar sampai lintas batas negara dan berkecenderungan kuat mengakibatkan pencemaran lingkungan, merusak ekosistem, serta merugikan kesehatan manusia, sehingga diperlukan kerja sama antarnegara Asia Tenggara dalam megendalikan penyebaran asap lintas batas negara, dimana Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution pada tanggal 10 Juni 2002 di Kuala Lumpur, Malaysia. Atas pertimbangan tersebut, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas
Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 37 Tahun 1999 dan UU No. 24 Tahun 2000.
UU ini mengatur tentang :
Pengesahan Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas.
CATATAN:
Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2014.
Undang-undang (UU) tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak)
ABSTRAK:
CATATAN:
Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2000.
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, PerdaganganPerpajakan
Hasil pencarian pada file:
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1952 TENTANG PERUBAHAN ATAS ORDONANSI PAJAK PERSEROAN TAHUN 1925 Presiden Republik Indonesia, Menimbang : bahwa perlu untuk mengadakan ...
... suatu perubahan atas Ordonansi Pajak Perseroan tahun 1925 tentang menggunakan bahasa pengantar dalam pembukuan penghutang-pajak; Mengingat : pasal-pasal 89 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik ...
... Indonesia; Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; Memutuskan : Menetapkan : UNDANG-UNDANG UNTUK MENGUBAH ORDONANSI PAJAK PERSEROAN TAHUN 1952. ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 PENJELASAN UNDANGUNDANG NO 9 TAHUN 1952 TENTANG PERUBAHAN ATAS ORDONANSI PAJAK PERSEROAN TAHUN 1925 PENJELASAN Administrasi pajak hanyalah dapat mengecap keuntungan penuh ...
... Maka berhubung dengan inilah dimuat peraturan bahwa pembukuan harus diadakan dalam bahasa Indonesia dengan mempergunakan huruf-huruf Latin dan angka-angka yang lazim terpakai. ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 CATATAN RALAT Dalam Lembaran-Negara Nr 53 tahun 1952, mengenai Undang-undang Nr 9 tahun 1952, diatas Pasal I tercetak "tahun 1952", yang seharusnya dibaca "tahun 1925". ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1966 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1967 DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ...
... , Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Tahun 1967 perlu ditetapkan dengan Undang-undang; Mengingat : 1. ...
... MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANGTENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK TAHUN 1967. ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 4 Pasal 6. (1) Setelah tahun Anggaran 1967 berakhir, dibuat perhitungan anggaran mengenai pelaksanaan anggaran. (2) Perhitungan anggaran dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ...
... Pasal 7. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan (I.C.W.) yang bertentangan dengan bentuk dan susunan Undang- undang ini, tidak berlaku. Pasal 8. ...
... Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1967. Agar… ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 (2) Setiap triwulan dibuat laporan mengenai: a. perkembangan perkreditan; b. perkembangan lalu-lintas pembayaran luar negeri. (3) a. ...
... dan (2) dalam pasal ini dibahas bersama antara Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong dan Badan Pemeriksa Keuangan guna mengadakan penyesuaian anggaran dengan perkembangan/perubahan keadaan; b. ...
... Selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran 1967 oleh Pemerintah harus diajukan Rancangan Undang-undangtentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1967 berdasarkan ...
UU No. 8 Tahun 1968 tentang Perubahan dan Tambahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1967 Sebagaimana Ditetapkan Dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1966
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 122, BN 2018/NO 1731;http://jdih.kemendag.go.id/ : 10 HLM.
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor Tumbuhan Alam Dan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang Dan Termasuk Dalam Daftar Cites
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2019.
... JAWA TIMUR [ SALINAN l PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NO MOR 7TAHUN 2017 TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR7TAHUN 2011 TENTANG ! ...
... ) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor7Tahun 2011 tentang Izin Usaha Pertambangan tidak sesuai dengan Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerin tahan ...
... Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor7Tahun 2011 tentang Izin Usaha Pertambangan dengan menetapkan dalam Peraturan ...
... Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. ...
... Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ...
... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR7TAHUN 2011 ...
... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR7TAHUN 2017 TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR7TAHUN 2011 TENTANG !ZIN USAHA PERTAMBANGAN I. ...
... Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/kota ...
... Mei 2016 telah membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor7Tahun 2011 ten tang Izin Usaha Pertambangan melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/47.K/KPTS/013/2016 tentang Pembatalan ...
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 7
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Pertambangan
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/47.K/KPTS/013/2016 tentang Pembatalan 8 Perda Kab Lamongan, Perda No 7 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Pertambangan tidak sesuai dengan UU no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mencabut Perda Kab Lamongan No 7 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Pertambangan dengan menetapkan dalam Perda
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945
2. UU nO 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 2 Tahun 1965
3. UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
4. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. PP No 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
6. Perpres No 87 Tahun 2014
7. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Peraturan ini mengatur tentang Pencabutan Perda Kab Lamongan No 7 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Pertambangan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2017.
Perda Kab Lamongan No 7 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Pertambangan beserta peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Undang-undang (UU) tentang Pengesahan Stockholm Convention On Persistent Organic Pollutants (Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten)
ABSTRAK:
CATATAN:
Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2009.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
