Undang UNdang dasar- negara republik indonesia-tahun 1945
1945
Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen NO. -,
Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen tentang UUD 1945 dan Amandemen
ABSTRAK:
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
-
BAB I Bentuk dan Kedaulatan
BAB II Majelis Permusyawaratan Rakyat
BAB III Kekuasaan Pemerintahan Negara
BAB IV Dewan Pertimbangan Agung
BAB V Kementerian Negara
BAB VI Pemerintah Daerah
BAB VII Dewan Perwakilan Rakyat
BAB VIIA Dewan Perwakilan Daerah
BAB VIIB Pemilihan Umum
BAB VIII Hal Keuangan
BAB VIIIA Badan Pemeriksa Keuangan
BAB IX Kekuasaan Kehakiman
BAB IXA Wilayah Negara
BAB X Warga Negara Dan Penduduk
BAB XA Hak Asasi Manusia
BAB XI Agama
BAB XII Pertahanan Dan Keamanan Negara
BAB XIII Pendidikan Dan Kebudayaan
BAB XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial
BAB XV Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan
BAB XVI Perubahan Undang-Undang Dasar
Aturan Peralihan
Aturan Tambahan
CATATAN:
Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
28
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015
... Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19); 3. ...
... Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199); 2. ...
... Undang-UndangNomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Mengingat b. bahwa berdasarkan ...
... Pasa16 Pemrakarsa dapat mengajukan usul persiapan pembentukan Rancangan Peraturan Presiden berdasarkan: a. perintah Undang-Undang; b. perintah Peraturan Pemerintah; c. akibat putusan Mahkamah Agung; d. ...
... Pasal5 Pemrakarsa dapat mengajukan usul persiapan pembentukan Rancangan Peraturan Pemerintah berdasarkan: a. perintah Undang-Undang; b. akibat putusan Mahkamah Agung;atau c. kebutuhan hukum masyarakat. ...
... Pasa14 Pemrakarsa dapat mengajukan usul persiapan pembentukan Rancangan Undang-Undang berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18dan Pasal 23 Undang-UndangNomor 12Tahun 2011 tentang Pembentukan ...
... Pelaksanaandari Judul 'Rancangan Telahdibentuk Persiapanyang telahdilakukan Peraturanterkait Keterangan Peraturan Petaksanaan (vertikalLhorizontal), Draft Rancangan I Hannon.is~si 1 2 3 4 5 I 6 7 8 1. ...
... I :Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian /LPNK Kementerian Koordinasi Bidang FORMAT USULAN PENGAJUAN PERSlAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN ... LAMPlRAN I PERATURAN MENTER! ...
... KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA MEMPERSlAPKAN PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, DAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN SERTA PEMBENTUKAN ...
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan NO. 8, BN.2015/No.411, jdih.kemnaker.go.id : 9 hlm.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2015.
... Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 2. ...
... berapa kali terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ...
... NOMOR7TAHUN2021TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 1 ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Negara Tahun2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266); 8. ...
... Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor7Tahun2021tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa 2 ...
... Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. ...
... berapa kali terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetepan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2021.
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau Nomor 7 Tahun 2021
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKependudukan dan Perkawinan
Hasil pencarian pada file:
... Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-UndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, ...
... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409), sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun2021 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 ten tang ...
... Peraturan Pelaksanaan Undang-UndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2021Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660); 7. ...
... dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor7Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor7Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ...
... telah diatur mengenai tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ; b. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peratu.ran Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-UndangNomor 23 ...
... Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 29 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ...
... Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-UndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 24 ...
... Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentangPeraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, (Berita ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
ABSTRAK:
Sehubungan telah ditetapkan PP No 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No 29 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perpres No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil perlu melakukan penyesuaian substansi dalam Perda No 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Perda No 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perda No 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Dasar hukum dalam peraturan ini : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 7 Tahun 2001; UU No 12 Tahun 2006; UU No 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No 24 Tahun 2013; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 31 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No 48 Tahun 2021; PP No 54 Tahun 2007; PP No 40 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU No 24 Tahun 2013; Perpres No 26 Tahun 2009 sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No 126 Tahun 2012; Perpres No 96 Tahun 2018; Permendagri No 38 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 6 Tahun 2011; Permendagri No 2 Tahun 2016; Permendagri No 108 Tahun 2019; Permendagri No 109 Tahun 2019; Perda No 7 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 7 Tahun 2015;
Dalam peraturan ini di atur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Perda No 7 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 7 Tahun 2015, yaitu ketentuan Pasal 1 diubah; ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah; ketentuan Pasal 4 diubah; ketentuan Pasal 9 diubah; ketentuan Pasal 10 diubah; Pasal 11 dihapus; Pasal 12 dihapus; ketentuan Pasal 13 diubah; ketentuan Pasal 14 diubah; ketentuan Pasal 15 diubah; diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1(satu) Pasal yakhi Pasal 18A; ketentuan Pasal 21 diubah; ketentuan Pasal 22 diubah; ketentuan Pasal 23 diubah; ketentuan Pasal 24 diubah; ketentuan Pasal 25 dihapus; ketentuan Pasal 27 diubah; ketentuan Pasal 30 diubah; ketentuan Pasal 36 ayat (4) diubah; ketentuan Pasal 37 ayat (1) diubah, ayat (3) dihapus serta ditambahkan 1(satu) ayat, yakni ayat (4); diantara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 1(satu) Pasal yakni Pasal 66A; ketentuan Pasal 67 dihapus.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2021.
Peraturan yang diubah yaitu Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau No 7 Tahun 2010
20 hlm
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 142/PMK.010/2016
... Mengingat Menetapkan - 2 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 huruf a UndangUndangNomor 11 Tahun 2016 tentang ...
... Pengampunan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 /PMK.010/2016 tentang Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-UndangNomor 11 Tahun ...
... Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 / P MK.010/2016 tentang Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-UndangNomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak bagi Wajib Pajak yang ...
... MENTERIKEUANGAN REPUBUK INDONESlA SALIN AN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142/PMK.010/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! ...
... KEUANGAN NOMOR 127 /PMK.010/2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANGNOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI HARTA TIDAK LANGSUNG MELALUI SPECIAL PURPOSE ...
... KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 /PMK.010/2016 tentang Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-UndangNomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak bagi ...
... - 5 untuk Harta berupa tanah dan/ atau bangunan yang berada di Indonesia; dan b. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan ...
... Undang-UndangNomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak beserta perubahannya, untuk Harta berupa saham. (2) Dalam hal pengalihan hak atas Harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak memenuhi ...
... Pasal II Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id ...
PMK No. 127/PMK.010/2016 tentang Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui Special Purpose Vehicle
Peraturan Menteri Keuangan NO. 142/PMK.010/2016, BN.2016/NO.1439,jdih.kemenkeu.go.id : 6 hlm.
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK. 010/2016 Tentang Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui Special Purpose Vehicle
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2016.
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 596 TAHUN 1961 TENTANG MENGABULKAN PERMOHONAN TAN BOEN TJOAN UNTUK MENDJADI WARGANEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PASAL V PERATURAN ...
... PERALIHAN INDONESIA UNDANG-UNDANG NO. 62 TAHUN 1958. ...
... mendjadi Warganegara Republik Indonesia berdasarkan pasal V Peraturan Peralihan Undang-undang No. 62 tahun 1958, terhitung mulai tanggal penetapan Keputusan Presiden ini. ...
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 596, https://jdih.setkab.go.id; 1 hlm
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Mengabulkan Permohonan Tan Boen Tjoan Untuk Mendjadi Warganegara Republik Indonesia Berdasarkan Pasal V Peraturan Peralihan Indonesia Undang-Undang No. 62 Tahun 1958
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
