... Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah; MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PEMBATATALAN PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 20 TAHUN 2005 ...
... TENTANG PENGATURAN MASA JABATAN KEPALA DESA DAN BADAN PERWAKILAN DESA (BPD) DALAM MASA TRANSISI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANGNOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 1 Membatalkan Peraturan ...
... TENTANG PENGATURAN MASA JABATAN KEPALA DESA DAN SADAN PERWAKILAN DESA (BPD) DAL.AM MASA TRANSISI PELAKSANMN UNDANG-UNDANGNOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 1 Membatalkan Peraturan ...
... MASA TRANSISI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANGNOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH GUBERNUR JAWA TENGAH Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pengaturan Masa Jabatan ...
... ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pembatalan Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pengaturan Masa Jabatan ...
... Pelaksanaan Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf ...
... Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah. ...
... Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah. ...
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembatalan Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa dalam Masa Transisi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa dan Baden Perwakilan Desa (BPD) Dalam Masa Transisi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pembatalan Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) Dalam Masa Transisi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang pembatalan Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2005 Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) Dalam Masa Transisi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2005.
... 3 7. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4674 8. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-UndangNomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 9. ...
... Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-UndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Negara RI Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4736 11. ...
... Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106 15.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 1 Seri E, ...
... Banjarnegara Yang Lahir Sebelum Berlakunya Undang-UndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ( Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 8 Seri E 17.Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor ...
... Yang Lahir Sebelum Berlakunya Undang-UndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 374 Seri E ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 794, BD.2010/No.43 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dispensasi Pencatatan Kelahiran bagi Penduduk Kabupaten Banjarnegara yang Lahir Sebelum dan Sesudah Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan kemudahan dan perlindungan terhadap status dan hak sipil penduduk Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/2945/SJ tanggal 10 Agustus 2009 tentang Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 474.1/20004 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dalam masa transisi berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dipandang perlu diatur Dipensasi Pencatatan Kelahiran Bagi Penduduk Kabupaten Banjarnegara Yang Lahir Sebelum dan Sesudah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1
Tahun 2009; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 148 Tahun
2008; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 247 Tahun
2009.
Peraturan ini memuat ketentuan Dispensasi Pencatatan Kelahiran bagi Penduduk Kabupaten Banjarnegara yang Lahir Sebelum dan Sesudah Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010.
Hukum Acara dan PeradilanHukum Pidana, Perdata, dan Dagang
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Dicabut dengan
UU No. 5 Tahun 1950 tentang Menetapkan “Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan” (Undang-Undang Darurat Nr 16. Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal
Diubah dengan
PP No. 38 Tahun 1948 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1946 dari hal hukum Acara Pidana.
... UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR7TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. ...
... Peraturantentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dihubungkan dengan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan 610); 2. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99). ...
... PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR7TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA I. UMUM 1. ...
... Peraturantentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad 1882 Nomor 152 dan Staatsblad 1937 Nomor 116 dan Nomor 610); b. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99). ...
... Peraturantentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan Nomor 610); b. ...
... Peraturantentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan Nomor 639); c. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99), dan d. ...
Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 1989.
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kembali, yaitu: 1) Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan Nomor 610); 2) Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian
Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan Nomor 639); 3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99), dan 4) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Bentuk: UNDANG-UNDANG DARURAT (UUDRT) Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 7TAHUN 1953 (7/1953) Tanggal: 17 JUNI 1953 (JAKARTA) Sumber: LN 1953/51 Tentang: ANCAMAN HUKUMAN ...
... Presiden Republik Indonesia, Menimbang: bahwa berhubung dengan kekurangan kawat tembaga yang pada waktu ini sangat diperlukan, dianggap perlu diadakan peraturan ancaman hukuman terhadap pembelian, penerimaan ...
... MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP PEMBELIAN,PENERIMAAN,PENYERAHAN,PENGUASAAN,KEPUNYAAN PERSEDIAAN ATAU DALAM MILIK,PENYIMPANAN,PENGANGKUTAN ATAU PEMBAWAAN KAWAT ...
... padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut atau membawa kawat-tembaga dengan tiada mempunyai surat izin termaksud dalam Pasal 2 dapat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun ...
... Pasal 4 Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan. ...
... Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. ...
... Karena dalam praktek telah ternyata bahwa K.U.H.P. tidak cukup memberi perlindungan kepada P.T.T. terhadap pencurian kawat tembaga, maka perlu diadakan Undang-undang Darurat mengenai kawat tembaga, yang ...
... Maksud itu dapat dicapai dengan mengadakan peraturan perizinan kawat tembaga dengan memberi hukuman kepada mereka, yang tidak mempunyai izin. PASAL DEMI PASAL. Pasal 1. ...
... Pasal ini memuat penjelasan tentang istilah "kawat tembaga", Jawatan P.T.T. tidak menggunakan kawat tembaga yang potongannya kurang dari 11/2 mm, atau lebih dari 4 mm. Pasal 2. ...
UU No. 4 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1953 tentang Ancaman Hukuman Terhadap Pembelian, Penyerahan dan Penguasaan, Kepunyaan Persediaan atau Dalam Milik, Penyimpanan, Pengangkutan atau Pembawaan Kawat-Tembaga dengan Tidak Mempunyai Idzin" (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 51) Sebagai Undang-Undang
Undang-undang Darurat NO. 7, LN.1953/NO.51, LL SETNEG : 3 HLM.
Undang-undang Darurat tentang Ancaman Hukuman Terhadap Pembelian, Menerimaan, Penyerahan, Penguasaan, Kepunyaan Persediaan atau Dalam Penyimpanan, Pengangkutan, atau Pembawaan Kawat Tembaga Dengan Tidak Mempunyai Surat Idzin
ABSTRAK:
CATATAN:
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 1953.
... Undang-Undang Darurat Nomor7Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan ...
... Undang-UndangNomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan ...
... Undang-UndangNomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 8. ...
... - 3 sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 ...
... Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... Undang-UndangNomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); Dengan Persetujuan Bersama ...
... perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. 4. ...
... Kabupaten Pidie adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangNomor7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara, ...
... Kecamatan Meureudu; b. Kecamatan Ulim; c. Kecamatan ... ...
... Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310); 7. ...
... Undang-UndangNomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 8. ...
... dengan Undang-UndangNomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang . . . ...
... Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Barat sebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangNomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian ...
... Undang-UndangNomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151). 4. ...
... Kabupaten Puncak Jaya adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangNomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR7TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PUNCAK DI PROVINSI PAPUA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ...
... dan huruf c perlu membentuk Undang-Undangtentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua; Mengingat: 1. ...
... Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang . . . ...
Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Di Provinsi Papua
ABSTRAK:
Untuk memacu kemajuan Provinsi Papua pada umumnya dan Kabupaten Puncak Jaya pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi geografis, kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Puncak Jaya, dipandang perlu membentuk Kabupaten Puncak di Provinsi Papua untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah. Oleh karena itu, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua
Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21 UUD Tahun 1945, UU No. 12 Tahun 1969, UU No. 45 Tahun 1999 UU No. 21 Tahun 2001, UU No. 12 Tahun 2003, UU No. 22 Tahun 2003, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004
Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Puncak di wilayah Provinsi Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
CATATAN:
Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2008.
-
-
14 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
