Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2021
ABSTRAK:
a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2021 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020, berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan perubahan sebagaimana ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan Perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2021;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Takalar Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2021.
1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar Tahun 2012-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2017-2022;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2021.
Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2021
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Morowali Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan/kondisi dalam tahun anggaran be{alan yakni perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, serta rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian perubahan rencarla kerja pembangunan daerah; bahwa untuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2Ol7 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 1 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: perubahan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 pada Pasal 3.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2021.
Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020
4 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bireuen Nomor 27 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 Nomor 614
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2021
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan terjadi perubahan beberapa kegiatan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK} di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen yang diikuti dengan penambahan dan pengurangan serta adanya penyesuaian antar kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021, maka Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 perlu ditinjau kembali untuk dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya;
b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 346 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubemur dan Peraturan Bupati/Walikota;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2021;
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Qanun Kebupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2018; Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2020;
Peraturan Bupati Ini terdiri dari 2 Pasal berupa perubahan pasal terhadap Pasal 1 dan Pasal II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2021.
Mengubah Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 24 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2021 NOMOR 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya satuan pembiayaan baru yang belum terakomodir dalam Standar Biaya Umum Tahun 2021, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2021;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2021
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020; Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021
Pada Peraturan Bupati ini terdapat perubahan pada Pasal 2 tentang fungsi Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2021.
Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2021
4
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Majene Nomor 19 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa Sehubungan dengan adanya perubahan asumsi ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah dan dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka perlu ditetapkan Perubahan Rencanan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majene Tahun 2021; bahwa berdasarkan tersebut perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 6 Tahun 2014;UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2008; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 2 Tahun 2016; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 13 Tahun 2019; Perpres Nomor 29 Tahun 2014; Perpres Nomor 18 Tahun 2020; Perpres Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Menpan RB Nomor 53 Tahun 2014; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Permendagri Nomor 100 Tahun 2018; Permendagri Nomor 70 Tahun 2019; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Permendagri Nomor 20 Tahun 2020; Permendagri Nomor 40 Tahun 2020; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Sarat Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Oaerah Kabupaten Majene Nomor 22 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Majene 10 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Terdapat ketentuan pada Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 yang diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2021.
Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020
5
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 80 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2021.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 33 Tahun 2020
Pajak dan Retribusi DaerahLalu Lintas, JalanStandar/Pedoman
Hasil pencarian pada file:
... 1 WALI KOTA BANJAR PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR7TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR ...
... tentang Penyelenggaraan Parkir, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor7Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Parkir; Mengingat : 1. ...
... beberapa kali terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...
... UndangUndangNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Restribusi Tempat Parkir Khusus 3. ...
... Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2016 tetang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ...
... Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor7Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Parkir (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 32); Memperhatikan : Surat Permohonan ...
... Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi ...
... Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor7Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Parkir (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 32); MEMUTUSKAN: Menetapkan ...
... : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR7TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR. ...
PERWALI Kota Banjar No. 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Parkir
Mengubah
PERWALI Kota Banjar No. 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Parkir
Standar/Pedoman-Lalu Lintas, Jalan-Pajak dan Retribusi Daerah
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 33, BD 2020/33
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Parkir
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 11 ayat (4), Pasal 17 ayat (7), Pasal 18 ayat (8), Pasal 19 ayat (9), Pasal 21 ayat (5), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (5), Pasal 32 ayat (6), Pasal 33 ayat (3), Pasal 35 ayat (4) dan Pasal 36 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Parkir, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Parkir.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2019.
Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Parkir, Perizinan Dan Persyaratan, Pemungutan Dan Penyetoran, Potensi Parkir Dan Bagi Hasil Pendapatan, Juru Parkir, Sanksi Administratif, Ganti Rugi, Pembentukan Tim Gabungan, Format Lampiran, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2020.
49 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 64 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Rote Ndao
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao, maka perlu dilakukan penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 64 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Rote Ndao.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002; Undang-Undang Nemer 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2022.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 64 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Rote Ndao.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2023.
Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 64 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Rote Ndao diubah
10 halaman; 4 halaman lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bima Nomor 15 Tahun 2016
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 B TENTANG TATA CARA PEMBERIHAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
2016
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, Berita Daerah Tahun 2106 Nommor 343
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 B tentang Tata Cara Pemberihan Hibah dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
a. Dengan adanya perubahan pertama dan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap penerima hibah dan bantuan sosial yang tidak direncanakan;
b. Berdasarkan hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat bahwa pertanggungjawaban dari penerima hibah harus diatur dengan kebijakan bupati dalam bentuk sanksi, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Nomor 2 B tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 02 B Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
UU No. 69 Tahun 1958;
UU No. 28 Tahun 1999;
UU No. 17 Tahun 2003;
UU No. 23 Tahun 2014;
UU No. 33 Tahun 2004;
UU No. 40 Tahun 2004;
UU No. 24 Tahun 2007;
UU No. 11 Tahun 2009;
UU No. 12 Tahun 2011;
PP No. 57 Tahun 2005;
PP No. 58 Tahun 2005;
PP No. 41 Tahun 2007;
PP No. 71 Tahun 2010;
PP No. 10 Tahun 2011;
Permendagri No. 13 Tahun 2006;
Permendagri No. 39 Tahun 2012;
Permendagri No. 14 Tahun 2016;
PERDA No. 6 Tahun 2008.
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2016.
PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 15 TAHUN 2016 MERUPAKAN HASIL PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2B TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
-
14
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
