Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menemukan 261.249 peraturan dalam 1,134 detik

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah Terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permen ATR/Kepala BPN No. 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi

Download file:

12 Tahun 2020.pdf

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi

Abstrak

Satu Data Indonesia

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

Permen Agraria/Kepala BPN No. 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah Terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi

Download file:

permen-atrbpn-no-2-tahun-2024.pdf

ata Cara - Pelaksanaan - Verifikasi - Data Lahan Sawah - Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi - Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi

2024

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia NO. 2, BN 2024 (116); 70 hlm

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi

ABSTRAK:

bahwa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi, sehingga perlu diganti
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 5 Tahun 1960; UU Nomor 39 Tahun 2008; Perpres Noor 59 Tahun 2019; Perpres Noor 47 Tahun 2020; Perpres Nomor 48 Tahun 2020; Permenko Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2020; Permen Agraria dan Tata Ruang Noor 16 Tahun 2020; Permen Agraria dan Tata Ruang Nomor 17 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur mengenai tata cara pelaksanaan verifikasi data lahan sawah terhadap data pertanahan dan tata ruang; tata cara penetapan peta lahan sawah yag dilindungi; tata cara pemberian rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada lahan sawah yang dilindungi; pemantauan dan evaluasi; pemutakhiran peta lahan sawah yang dilindungi; sistem informasi pengendalian alih fungsi lahan sawah yang dilindungi

CATATAN:

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2024.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 979), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
70 hlm; hlm 1 sd 24 batang tubuh, hlm 25 sd 70 lampiran

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Hasil pencarian pada file:

Download file:

permen-atrbpn-no-18-tahun-2024.pdf

Penyelenggaraan - Pengembangan - Pertanahan

2024

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia NO. 18, BN 2024 (588); 91 hlm

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan

ABSTRAK:

bahwa guna memenuhi kebutuhan tanah untuk masyarakat, pendayagunaan tanah, peningkatan investasi, peningkatan ekonomi wilayah, dan penyempurnaan manajemen pertanahan, diperlukan pedoman penyelenggaraan pengembangan pertanahan
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 5 Tahun 1960; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 39 Tahun 2008; Perpres Nomor 47 Tahun 2020; Perpres Nomor 48 Tahun 2020; Permen Agraria dan Tata Ruang Noor 16 Tahun 2020; Permen Agraria dan Tata Ruang Nomor 17 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur mengenai jenis, perinsip, dan instrumen Penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan; perencanaan pengembangan pertanahan; pelaksanaan pengembangan pertanahan; pembangunan pengembangan pertanahan; pengawasan pengembangan pertanahan; kerjasama dalam penyelenggaraan pengembangan pertanahan di atas tanah aset pemangku kepentingan

CATATAN:

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2024.
91 hlm; hlm 1 sd 22 batang tubuh, hlm 23 sd 91 lampiran

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 82 Tahun 1965

• Berlaku mulai 59 tahun yang lalu

Pengangkatan Anggota Dewan Pembangunan

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Hasil pencarian pada file:

... .·. s t·:. ( : 'b. aeab. · • .. ritaa· peraetudju.n Jtepa4a Bau ... I ......... fl••••ia. . ·. · ;;: ::=:!~:r:~= r::=:-~=.=:-:=t¥!' ...

Hal. 1, File: Keppres No 82 Tahun 1965.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

KEPPRES No. 290 Tahun 1965 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Bank Pembangunan Indonesia
KEPPRES No. 245 Tahun 1965 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pembangunan Dari Bank Pembangunan Indonesia

Download file:

Keppres No 82 Tahun 1965.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 189 Tahun 1964

• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu

Pelaksanaan Kebijaksanaan Presidium Oleh Menteri Yang Bersangkutan

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

Hasil pencarian pada file:

... 52 tahun 1963j r: 2. ...

Hal. 1, File: Keppres No 189 Tahun 1964.pdf

Download file:

Keppres No 189 Tahun 1964.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 182 Tahun 1967

• Berlaku mulai 57 tahun yang lalu

Pengangkatan Menteri-Menteri Dalam Kabinet Ampera

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Hasil pencarian pada file:

... resi den eepnl).l 1 k InOonei.ia N~ .163 tahun 19GG. I

Hal. 1, File: Keppres No 182 Tahun 1967.pdf

Download file:

Keppres No 182 Tahun 1967.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 212 Tahun 1967

• Berlaku mulai 57 tahun yang lalu

Pengesahan Naskah Doa Kenegaraan Hari Pahlawan

Abstrak

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Hasil pencarian pada file:

... (I. i'.PRS No.XlCXIII/l:PRS/1967 • b , bahwa causue ~ntu.k menghad~'l?i Haz-L Pahle..wa.n j~ z.l!::m da·~a!lg d,.:.:.1. setcrmn!. ...

Hal. 1, File: Keppres No 212 Tahun 1967.pdf

Download file:

Keppres No 212 Tahun 1967.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 68 Tahun 1953

• Berlaku mulai 71 tahun yang lalu

Pemberhentian Mr. Suwahjo dari Jabatan Sebagai Anggota Central Rubber Fonds

Abstrak

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Hasil pencarian pada file:

... DEN REPUBLIK INDOHESIA -: • KEPUTUSAN PRESIDEU REPUBLIK INDOliESIA Ho. 68 TAHUN 1953. PR£SIDEN REPUBLIK INOONESIA ...

Hal. 1, File: Keppres No. 068 Tahun 1953.pdf

Download file:

Keppres No. 068 Tahun 1953.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 167 Tahun 1968

• Berlaku mulai 57 tahun yang lalu

Pengesahan Pendidikan Institut Ilmu Keuangan Di Jakarta

Abstrak

Pendidikan

Hasil pencarian pada file:

... ·tahun 1;)61; 3. Kcputusan. Presicfou Republik Indonesia. Po·. 171 tahuu :1967; KEPUTUSAN PRESIDE>: n,r;;pu:,JLIK INDOJ.IESL� TEN'l1ANG PENGESAHAN -PENDiilIA�,J Il�S'I1rrur;:i IIJ:lU KEU.AHOAl�. ...

Hal. 1, File: Keppres No 167 Tahun 1968.pdf

Download file:

Keppres No 167 Tahun 1968.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 193 Tahun 1952

Pembentukan Perutusan Untuk Mewakili RI Dalam Group Visit And Study Trip Of Iron And Steel Esperts To Japan

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Hasil pencarian pada file:

... . - b , tundja.."lgan ba./ji No.l sebagai i;ambahan untuk perlen6ka.pa." ...

... .- (N.C�) a1,au harga lawannj�, dan b�� ],.., o , , arena belwn pernah diu1;us ke l.uar Negen, s e'ban j ak f 500.- (N.C.) ditalllbah dengar., f 250.- (N.C.) atau nargs :j.awannja untuk perlengkapan mxLsim ...

Hal. 2, File: Keppres No. 193 Tahun 1952.pdf

... 'b. su:-at Perdana Menteri kepada Pani tya Koordir.ast :Btt- tuan Luar Negeri tanggal '20 Djuli 1952 Nc.15843/52 mengenai hal tersebut; DPUTUS.AN PRE3IDEN REPtraLIK IHDOriB.3IA ·: . · Menici ba.n g 11; ...

Hal. 1, File: Keppres No. 193 Tahun 1952.pdf

Download file:

Keppres No. 193 Tahun 1952.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 1965.