Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menemukan 261.253 peraturan dalam 0,986 detik

Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Tata Cara Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia dan Tanda Kesesuaian Berbasis Standar Nasional Indonesia

Abstrak

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Perka BSN 2 Tahun 2017.pdf

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Abstrak

Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan Bawaslu No. 15 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum

Download file:

Peraturan bawaslu No. 5 Tahun 2013.pdf

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Abstrak

Perikanan dan Kelautan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Permen KKP Nomor 3 Tahun 2022.pdf

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

2022

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 3, BN. 2022 No. 208 / jdih.kkp.go.id

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mendukung optimalisasi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara terukur dan berkelanjutan, yang didukung dengan data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan yang aktual dan akurat, perlu membentuk balai pengelolaan informasi sumber daya kelautan dan perikanan; b. bahwa pembentukan Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/61/M.KT.01/2022 tanggal 17 Januari 2022 hal Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian; 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
Mengatur tentang: a. Kedudukan, tugas dan fungsi b. Susunan Organisasi c. Kelompok Jabatan Fungsional d. Tata Kerja e. Eselonisasi f. Pendanaan g. Lokasi

CATATAN:

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
10 halaman dengan lampiran

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permendikbud No. 26 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Di Lingkungan Badan Penelitian Dan Pengembangan

Mencabut

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan

Download file:

Permendikbud_Tahun2015_Nomor048.pdf

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

Perka BKN No. 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara

Download file:

Perka BKN Nomor 8 Tahun 2013.pdf

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 30 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenkominfo No. 42 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Download file:

Kemen Kominfo Nomor 30 Tahun 2013.pdf

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2011 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan

Abstrak

Perikanan dan Kelautan Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permen KKP No. 54/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan

Mencabut

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.33/MEN/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Uji Standar Karantina Ikan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.21/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan

Download file:

Permen KKP Nomor 25 Tahun 2011.pdf

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Cap Dinas Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Abstrak

Hak Asasi Manusia Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

Permenkumham No. 31 Tahun 2013 tentang Cap Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Download file:

Permenkumham Nomor 2 Tahun 2015.pdf

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Tata Cara Pengawasan Keimigrasian

Abstrak

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian

Download file:

Permenkumham Nomor 4 Tahun 2017.pdf

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Keringanan Biaya Pendidikan Bagi Anak Veteran Republik Indonesia

Abstrak

Pendidikan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Permendikbud Nomor 17 Tahun 2019.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2015.