Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menemukan 261.374 peraturan dalam 1,027 detik

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Abstrak

Pedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

Permen KKP No. 26/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Download file:

2022permenkp042.pdf

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

Permen KKP No. 47/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan Dan Angka Kreditnya

Download file:

2023permenkp022.pdf

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

Permenkumham No. 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia

Download file:

Permenkumham Nomor 25 Tahun 2023.pdf

Pelayanan Publik - Hak Asasi Manusia

2023

Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 25, BN 2023 (815): 10 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia

ABSTRAK:

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan masyarakat saat ini, sehingga perlu diganti.
Dasar hukum Permenkumham ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; PP Nomor 96 Tahun 2012; Perpres Nomor 18 Tahun 2023; dan Permenkumham Nomor 41 Tahun 2021.
Permenkumham ini mengatur tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. P2HAM bertujuan: a. mewujudkan pelayanan publik Unit Kerja yang berpedoman pada Prinsip HAM; b. mewujudkan Unit Kerja yang memberikan pelayanan publik yang tidak diskriminatif, cepat, tepat, dan berkualitas; dan c. mewujudkan kepastian dan kepuasan penerima layanan serta penguatan akuntabilitas kinerja atas layanan publik yang diberikan.

CATATAN:

Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2023.
Permenkumham ini mencabut Permenkumham Nomor 2 Tahun 2022.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

Download file:

2022permenkp036.pdf

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 3 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Abstrak

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Permenpora 3 2019.pdf

Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pemetaan Biomassa Permukaan Skala 1:250.000

Abstrak

Standar/Pedoman Geospasial, Ruang Kebumian

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BIG No. 14 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pemetaan Biomassa Permukaan Skala 1: 250.000

Download file:

Peraturan BIG Nomor 6 Tahun 2015.pdf

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Tata Kerja Gugus Tugas Nasional dan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Permenkumham Nomor 13 Tahun 2024.pdf

Tata Kerja - Gugus Tugas Nasional dan Gugus Tugas Daerah - Bisnis dan Hak Asasi Manusia

2024

Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 13, BN 2024 (246) : 8 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Kerja Gugus Tugas Nasional dan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Kerja Gugus Tugas Nasional dan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia.
Dasar hukum Permenkumham ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 39 Tahun 2008; Perpres Nomor 18 Tahun 2023; Perpres Nomor 60 Tahun 2023; dan Permenkumham Nomor 28 Tahun 2023.
Permenkumham ini mengatur mengenai Tata Kerja Gugus Tugas Nasional dan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM) adalah arah kebijakan nasional yang memuat strategi dan langkah untuk digunakan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan Pemangku Kepentingan Lainnya dalam melakukan kegiatan usaha dengan memperhatikan pelindungan, penghormatan dan pemulihan HAM. Untuk menyelenggarakan pelaksanaan Stranas BHAM dibentuk: Gugus Tugas Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (GTN BHAM) dan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia (GTD BHAM).

CATATAN:

Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2024.
Lampiran file: 26 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 8, penjelasan hlm 9 sd 26)

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Pedoman Pola Penyusunan Penjenjangan Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Abstrak

Standar/Pedoman pendidikan dan pelatihan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Peraturan LAN Nomor 14 Tahun 2011.pdf

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Ujian Pengangkatan Notaris

Abstrak

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Diubah dengan

Permenkumham No. 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris

Download file:

Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017.pdf

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Mencabut

Permenkumham No. 5 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Download file:

Permenkumham Nomor 15 Tahun 2016.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2019.