Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menemukan 261.744 peraturan dalam 0,991 detik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Mencabut sebagian

Pasal 30 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Download file:

Peraturan OJK No. 10 Tahun 2022.pdf

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BKN No. 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional

Mencabut

Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1247K/70/MEM/2002 dan Nomor 17 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dan Angka Kreditnya, sepanjang mengatur mengenai pembinaan kepegawaian Jabatan Fungsional Inspektur Tambang

Download file:

Peraturan BKN Nomor 23 Tahun 2018.pdf

Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Kayu, Produk Berbahan Kayu Dan Furnitur

Abstrak

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Peraturan BSN 9 Tahun 2019.pdf

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi

Abstrak

Gratifikasi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Diubah dengan

Peraturan KPK No. 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi

Download file:

Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2014.pdf

PEDOMAN PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI

2014

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi NO. 2, BN. 2014 No. 2101, www.peraturan.go.id

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi

ABSTRAK:

a. bahwa sebagai salah satu bentuk prevensi khusus terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara, diberlakukan ketentuan Pasal 12B dan 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang penerimaan Gratifikasi oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara; b. bahwa Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum mengatur secara rinci mengenai pedoman pelaporan dan penetapan status Gratifikasi yang dilaporkan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara; c. bahwa Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption, 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) sehingga dalam rangka meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi perlu melakukan penyesuaian dengan memasukkan ketentuan tentang Pejabat Publik; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
Mengatur tentang tata cara pelaporan dan penerimaan gratifikasi. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara wajib melaporkan setiap penerimaan Gratifikasi kepada KPK apabila berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Pelaporan dapat dilakukan dengan disampaikan secara langsung ke kantor KPK oleh Penerima Gratifikasi atau orang yang mendapat kuasa tertulis dari Penerima Gratifikasi, disampaikan melalui UPG atau Tim/Satuan Tugas yang ditunjuk oleh Pimpinan instansi tempat Penerima Gratifikasi berdinas dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Gratifikasi; atau melalui pos, e-mail, atau website KPK (online). penanganan laporan dan penetapan status gratifikasi. Setelah menerima Laporan GratifikasiKPK melakukan penanganan Laporan Gratifikasi.

CATATAN:

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
10 halaman

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pelatihan Kepemimpinan Pengawas

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara pendidikan dan pelatihan

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan LAN No. 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan

Diubah sebagian dengan

Peraturan LAN No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas

Mencabut

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV

Download file:

Peraturan LAN Nomor 15 Tahun 2019.pdf

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Pedoman Dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Di Luar Negeri

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenlu No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Luar Negeri

Download file:

Permenlu No. 6 Tahun 2011.pdf

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BKN No. 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional

Download file:

Peraturan BKN Nomor 19 Tahun 2019.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

Download file:

SAL POJK Iuran Manfaat Pe...dan Manfaat Lain.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2014 Tahun 2014

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas

Abstrak

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Hasil pencarian pada file:

Download file:

pojk 37-2014.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2020 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perizinan Biro Administrasi Efek

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM/1996 tentang Perizinan Biro Administrasi Efek, beserta Peraturan Nomor VI.B.1 yang merupakan lampirannya

Download file:

Peraturan OJK No. 9 Tahun 2020.pdf

Peraturan OJK No. 9 Tahun 2020_Penjelasan.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2022.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Lembaga Administrasi Negara ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2011.