Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menemukan 261.744 peraturan dalam 1,077 detik

Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 13 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Logam dan Produk Logam

Abstrak

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

Perka BSN No. 7 Tahun 2016 tentang Skema Sertiflkasi Alat Konversi Bahan Bakar Gas

Download file:

Peraturan BSN 13 Tahun 2020.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/POJK.04/2020 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pemeliharaan Dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan

Abstrak

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-566/BL/2011 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan, beserta Peraturan Nomor V.D.5 yang merupakan lampirannya

Download file:

Peraturan OJK No. 52 Tahun 2020.pdf

Peraturan OJK No. 52 Tahun 2020_Penjelasan.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 /POJK.04/2017 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah

Abstrak

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Hasil pencarian pada file:

Download file:

SAL POJK 61 - Dokumen PP OBDA.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek

Abstrak

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Hasil pencarian pada file:

Download file:

SAL POJK 57 - Tata Kelola PE(1).pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Abstrak

Perekonomian Kebijakan Pemerintah COVID-19 / Corona

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Diubah dengan

Peraturan OJK No. 58/POJK.05/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Download file:

Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2020.pdf

Kebijakan - Countercyclical - Dampak - Penyebaran - Corona - virus - Disease - 2019 - Lembaga - Jasa - Keuangan - Nonbank

2020

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 14/POJK.05/2020, LN.2020/NO.102, TLN NO.6489, ojk.go.id : 24 hlm.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

ABSTRAK:

Untuk mendorong optimalisasi kinerja lembaga jasa keuangan nonbank, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, perlu diambil kebijakan countercyclical dampak penyebaran COVID-19 dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona virus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (LJKNB).
Dasar hukum Peraturan OJK ini adalah UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun; UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian; dan UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
Peraturan OJK ini mengatur mengenai kebijakan LJKNB yang meliputi 7 aspek, yaitu: 1) batas waktu penyampaian laporan berkala; 2) pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan; 3) penetapan kualitas aset berupa Pembiayaan dan restrukturisasi Pembiayaan; 4) perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah; 5) perhitungan kualitas pendanaan dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti; 6) pelaksanaan ketentuan pengelolaan aset sesuai usia kelompok peserta (life cycle fund) bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti; dan 7) kebijakan lainnya yang ditetapkan oleh OJK melalui Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Penerapan kebijakan dimaksud, dilaksanakan dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan yang baik.

CATATAN:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2020.

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 14 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Tata Cara Sertifikasi Penyedia Jasa Di Bidang Informasi Geospasial

Abstrak

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Peraturan BIG Nomor 14 Tahun 2019.pdf

TATA CARA SERTIFIKASI PENYEDIA JASA DI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL

2019

Peraturan Badan Informasi Geospasial NO. 14, BN. 2019 No. 1162, www.peraturan.go.id

Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Tata Cara Sertifikasi Penyedia Jasa Di Bidang Informasi Geospasial

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, perlu menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Tata Cara Sertifikasi Penyedia Jasa di Bidang Informasi Geospasial;
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);3. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502); 4. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255); 5. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial; 6. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Penilaian Kesesuaian di Bidang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Penilaian Kesesuaian di Bidang Informasi Geospasial; 7. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 13 Tahun 2016 tentang Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa di Bidang Informasi Geospasial;
Ketentuan Umum; Sertifikasi; Skema Sertifikasi; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Badan Informasi Geospasial ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2019.
11 halaman

Peraturan Badan Intelijen Negara Badan Intelijen Negara Nomor 2

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Kearsipan Badan Intelijen Negara

Abstrak

Arsip

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Peraturan BIN No. 2 Tahun 2022.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.03/2019 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Penyampaian Laporan Melalui Portal Pelaporan Terintegrasi

Abstrak

Hasil pencarian pada file:

Download file:

pojk 36-2019.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan OJK No. 44/POJK.05/2020 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Download file:

POJK 1. Penerapan Manajem...euangan Non-Bank.pdf

Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pedoman Kerja Sama Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional

Abstrak

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Peraturan BSN 9 Tahun 2018.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Intelijen Negara ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2022.