Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menemukan 261.744 peraturan dalam 0,908 detik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.02/2018 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan

Abstrak

Asuransi Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Hasil pencarian pada file:

Download file:

pojk 13-2018.pdf

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Diplomat

Abstrak

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Permenlu No. 4 Tahun 2019.pdf

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BKN No. 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional

Download file:

Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2019.pdf

Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 6 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Elektroteknika, Telekomunikasi Dan Produk Optik

Abstrak

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BSN No. 6 Tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Elektroteknika, Telekomunikasi. Dan Produk Optik

Download file:

Peraturan BSN 6 Tahun 2020.pdf

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Sistem Penilaian Bagi Penasihat dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut sebagian

Peraturan KPK No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Rekrutmen Seleksi dan Pengembangan Pegawai Spesialis Muda
Pasal 12, Pasal 15, dan Pasal 18

Download file:

Peraturan KPK Nomor 10 Tahun 2018.pdf

SISTEM PENILAIAN BAGI PENASIHAT DAN PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

2018

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi NO. 11, BN. 2018 No. 1375, www.peraturan.go.id

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Sistem Penilaian Bagi Penasihat dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi

ABSTRAK:

a. bahwa untuk meningkatkan pembinaan Penasihat dan Pegawai dilakukan penilaian kinerja sebagai bagian dari manajemen kinerja sumber daya manusia Komisi Pemberantasan Korupsi; b. bahwa penilaian kinerja bagi Penasihat dan Pegawai dilakukan dengan menjunjung nilai integritas sebagai faktor kekuatan internal yang merupakan nilai dasar (core value) Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara yang independen dalam pemberantasan korupsi; c. bahwa untuk memperoleh penilaian kinerja yang lebih obyektif, diperlukan penilaian hasil kerja dengan pendekatan Balanced Scorecard dan penilaian kompetensi perilaku dengan pendekatan penilaian berbasis 3600 (tiga ratus enam puluh derajat); d. bahwa penilaian kinerja yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Individu Penasihat dan Pegawai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Individu Penasihat dan Pegawai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan organisasi dalam pembinaan Penasihat dan Pegawai; e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Sistem Penilaian Bagi Penasihat dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4581) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6043); 3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06P.KPK Tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06P.KPK Tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 692); 4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 Tahun 2013 tentang Insentif Kinerja bagi Penasihat dan Pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 Tahun 2013 Insentif Kinerja bagi Penasihat dan Pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1269); 5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pegawai Tidak Tetap; 6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 05 Tahun 2016 tentang Kamus Kompetensi Perilaku Penasihat dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; 7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Penggajian Penasihat dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; 8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Disiplin Pegawai dan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1579); 9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kewenangan dan Tata Cara Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 350); 10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2017 tentang Tata Cara Rekrutmen Seleksi dan Pengembangan Pegawai Spesialis Muda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 747); 11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tugas Belajar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4); 12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 03 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 286);
Mengatur tentang: a. penilaian kinerja b. penilaian hasil kinerja c. Penilaian kompetensi perilaku d. Penilai kinerja e. Penghitungan penilaian kinerja f. Hasil akhir penilaian kinerja g. Penilaian bagi pegawai spesialis muda yang menjalani program pengembangan kompetensi

CATATAN:

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2018.
Mencabut Pasal 12, Pasal 15, dan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2017 tentang Tata Cara Rekrutmen Seleksi dan Pengembangan Pegawai Spesialis Muda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 747), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
50 halaman dengan lampiran

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2017 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang

Abstrak

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Hasil pencarian pada file:

Download file:

SAL POJK Bentuk dan Isi P...s Bersifat Utang.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah

Abstrak

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

pojk 31-2014.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.05/2016 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun

Abstrak

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-136/BL/2006 tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun

Download file:

POJK Nomor 16 Tahun 2016.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59 /POJK.04/2015 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Publikasi oleh Perusahaan Pemeringkat Efek

Abstrak

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan OJK No. 24/POJK.04/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Kegiatan Perusahaan Pemeringkat Efek

Download file:

SALINAN -POJK 59. Publik...Pemeringkat Efek.pdf

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Peraturan BKN Nomor 22 Tahun 2020.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2020.