Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2017

Tata Cara Rekrutmen Seleksi dan Pengembangan Pegawai Spesialis Muda

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Mengatur tentang maksud dan tujuan diterbitkan peraturan, tata cara rekrutmen dan seleksi, persyaratan rekrutmen dan seleksi,program pengembangan kompetensi, hak, kewajiban dan larangan,

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Rekrutmen Seleksi dan Pengembangan Pegawai Spesialis Muda

T.E.U.

Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Nomor

Bentuk

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi

Bentuk Singkat

Peraturan KPK

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

10 April 2017

Tanggal Pengundangan

24 Mei 2017

Tanggal Berlaku

24 Mei 2017

Sumber

BN. 2017 No. 268, www.peraturan.go.id

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Bidang

Halaman ini telah diakses 706 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

Peraturan KPK No. 1 Tahun 2022 tentang Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi
Peraturan KPK No. 11 Tahun 2018 tentang Sistem Penilaian Bagi Penasihat dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi

Dicabut sebagian dengan :

Peraturan KPK No. 11 Tahun 2018 tentang Sistem Penilaian Bagi Penasihat dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi
Pasal 12, Pasal 15, dan Pasal 18

TATA CARA REKRUTMEN SELEKSI DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI SPESIALIS MUDA
2017
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi NO. 2, BN. 2017 No. 268, www.peraturan.go.id
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi TENTANG Tata Cara Rekrutmen Seleksi dan Pengembangan Pegawai Spesialis Muda
ABSTRAK:	a. bahwa untuk menjaga kesinambungan pemberantasan korupsi diperlukan regenerasi sumber daya manusia pada organisasi, sehingga perlu didukung oleh pegawai muda yang berintegritas, kompeten serta memenuhi syarat dan kualifikasi yang ditentukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi; b. bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menentukan syarat dan tata cara pengangkatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Tata Cara Rekrutmen Seleksi dan Pengembangan Pegawai Spesialis Muda; 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 205 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5374); 3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 P.KPK Tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 P.KPK Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Nomor 06 P.KPK Tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi; Mengatur tentang maksud dan tujuan diterbitkan peraturan, tata cara rekrutmen dan seleksi, persyaratan rekrutmen dan seleksi,program pengembangan kompetensi, hak, kewajiban dan larangan,
CATATAN:	Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2017. 17 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521