Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menemukan 261.842 peraturan dalam 0,982 detik

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Satu Data Ombudsman Republik Indonesia

Abstrak

Satu Data Indonesia

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Peraturan ORI Nomor 56 Tahun 2023.pdf

Satu Data - Ombudsman Republik Indonesia

2023

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia NO. 56, BN 2023 (837) : 11 hlm.; jdih.ombudsman.go.id

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia tentang Satu Data Ombudsman Republik Indonesia

ABSTRAK:

Untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia dan memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan tata kelola data di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.
Dasar hukum Peraturan ORI ini adalah UU Nomor 37 Tahun 2008; PP Nomor 21 Tahun 2011; Perpres Nomor 20 Tahun 2009; Perpres Nomor 39 Tahun 2019; dan Peraturan ORI Nomor 43 Tahun 2020.
Peraturan ORI ini mengatur tentang satu data Ombudsman Republik Indonesia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Satu Data Ombudsman adalah kebijakan tata kelola Data di lingkungan Ombudsman sesuai dengan Satu Data Indonesia. Penyelenggara Satu Data Ombudsman dilaksanakan oleh: a) Walidata; b) Produsen Data; dan c) Forum Satu Data Ombudsman. Penunjukan penyelenggara Satu Data Ombudsman ditetapkan dengan Keputusan Ketua Ombudsman. Penyelenggaraan Satu Data Ombudsman dilaksanakan melalui tahapan: a) perencanaan Data; b) pengumpulan Data; c) pemeriksaan Data; dan d) penyebarluasan Data.

CATATAN:

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2023.
Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Satu Data Ombudsman dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Lampiran file: 11 hlm.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut sebagian

PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah

Download file:

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.pdf

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 12 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Sistem Klarifikasi Keamanan dan Klasifikasi Akses Arsip Dinamis Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia

Abstrak

Arsip Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

Permenlu No. 8 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Kementerian Luar Negeri

Download file:

Peraturan Menteri Luar Ne...publik Indonesia.pdf

peraturan - menteri - luar - negeri - tentang - sistem - klrafikasi - keamanan - dan - klasifikasi - akses - arsip - dinamis - kementtrian - luar - negeri - dan - perwakilan - republik - indonesia

2022

Peraturan Menteri Luar Negeri NO. 12, BN 2023 (890) : 8 Halaman, jdih.kemlu.go.id

Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Sistem Klarifikasi Keamanan dan Klasifikasi Akses Arsip Dinamis Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis dan pelindungan terhadap keamanan dan akses arsip dinamis, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu pengaturan mengenai sistem klasifikasi keamanan dan penentuan hak akses terhadap arsip dinamis Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan. Republik Indonesia;
Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 43 Tahun 2009; Kepres No. 108 Tahun 2003; Perpres No. 116 Tahun 2020; Keputusan Menteri Luar Negeri No. SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004; Dan Permenlu No. 6 Tahun 2021
Pasal 4 (1) Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis dan Klasifikasi Akses Arsip Dinamis Kementerian dan Perwakilan didasarkan pada kategori kerahasiaan informasi yang terdiri atas: a. Sangat Rahasia; b. Rahasia; c. Terbatas; dan d. Biasa/Terbuka. (2) Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis dilakukan dengan ketentuan semakin tinggi tingkat kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tingkat pengamanan semakin tinggi. (3) Klasifikasi Akses Arsip Dinamis dilakukan dengan ketentuan semakin tinggi tingkat kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semakin ketat pengaturan akses bagi pengguna Arsip Dinamis.

CATATAN:

Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2022.
Lampiran file: 120 hlm.

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 14 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tata Cara Legalisasi Dokumen pada Kementerian Luar Negeri

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

Permenlu No. 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen Pada Kementerian Luar Negeri

Download file:

PERMENLU-14-2022.pdf

tata - cara - legislasi - dokumen - pada - kementrian - luar - negeri

2022

Peraturan Menteri Luar Negeri NO. 14, BN 2023 (1119) : 9 Halaman, jdih.kemlu.go.id

Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen pada Kementerian Luar Negeri

ABSTRAK:

Bahwa untuk memenuhi kepentingan masyarakat dalam memberikan layanan yang cepat, efisien, dan efektif terhadap permohonan legalisasi pada dokumen, serta untuk menciptakan tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, perlu mengatur mengenai legalisasi dokumen pada Kementerian Luar Negeri.
Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945; Staatsblad 1909 No. 291; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 116 Tahun 2020; Perpres No. 2 Tahun 2021; Dan Permenlu No. 6 Tahun 2021
Pasal 5 (1) Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan terhadap Dokumen yang terlebih dahulu dilegalisasi oleh: a. Pejabat yang Ditunjuk oleh Menteri yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hurufa; atau b. Pejabat yang Ditunjuk pada Perwakilan atau Pejabat yang Ditunjuk pada Perwakilan Negara Asing untuk Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b. (2) Legalisasi terhadap Dokumen yang diterbitkan oleh Perwakilan Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d diajukan tanpa perlu terlebih dahulu dilegalisasi oleh pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

CATATAN:

Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2022.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 38 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Batas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Dengan Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permendagri No. 53 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah

Download file:

PERMENDAGRI Nomor 38 Tahun 2017.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Batas Daerah Kota Kupang dengan Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Permendagri Nomor 46 Tahun 2022.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Batas Daerah Kabupaten Mamberamo Raya dengan Kabupaten Sarmi Provinsi Papua

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Permendagri Nomor 47 Tahun 2022.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Batas Daerah Kabupaten Yahukimo dengan Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Permendagri Nomor 48 Tahun 2022.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Batas Daerah Kabupaten Deiyai dengan Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Permendagri Nomor 49 Tahun 2022.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Batas Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Permendagri Nomor 52 Tahun 2022.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.