Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menemukan 261.253 peraturan dalam 0,663 detik

Undang-undang Darurat No. 40 Tahun 1950
• Berlaku mulai 75 tahun yang lalu
Surat Perjalanan Republik Indonesia
Abstrak
Kewarganegaraan dan Imigrasi
Hasil pencarian pada file:
Download file:
UU Darurat Nomor 40 Tahun 1950.pdf
Undang-undang Darurat No. 22 Tahun 1957
• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat Ke I Maluku
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Mengubah
  1. UUDrt No. 20 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat
  2. UU No. 15 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat
Download file:
UU Darurat Nomor 22 Tahun 1957.pdf
Undang-undang (UU) No. 37 Tahun 2008
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Ombudsman Republik Indonesia
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Hasil pencarian pada file:
Download file:
UU Nomor 37 Tahun 2008.pdf
Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Partai Politik
Abstrak
Partai Politik dan Pemilu
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
Mencabut
  1. UU No. 3 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya
  2. UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya
Download file:
UU Nomor 2 Tahun 1999.pdf
Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1981
• Berlaku mulai 43 tahun yang lalu
Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Pemberantasan Uang Palsu Beserta Protokol (International Convention for The Suppression of Counterfeiting Currency and Protocol, Geneve 1929)
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Hasil pencarian pada file:
Download file:
UU Nomor 6 Tahun 1981.pdf
Undang-undang (UU) No. 37 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Hubungan Luar Negeri
Abstrak
Ketatanegaraan, Kenegaraan
Hasil pencarian pada file:
Download file:
UU Nomor 37 Tahun 1999.pdf
Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1964
• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu
Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negera Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta
Download file:
UU Nomor 10 Tahun 1964.pdf
Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2009
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang TerorganisasI)
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Hasil pencarian pada file:
Download file:
UU Nomor 5 Tahun 2009.pdf
Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1967
Pokok-Pokok Perbankan
Abstrak
Perbankan, Lembaga Keuangan
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Download file:
UU Nomor 14 Tahun 1967.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Provinsi Kalimantan Barat
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Mencabut
  1. UU No. 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 83) Sebagai Undang-Undang
    Ketentuan yang mengatur mengenai Provinsi Kalimantan Barat
  2. UUDrt No. 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 (Lembaran-Negara No. 65 Tahun 1956)
    Ketentuan yang mengatur mengenai Provinsi Kalimantan Barat
  3. UU No. 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propisi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur
    Ketentuan yang mengatur mengenai Provinsi Kalimantan Barat
Download file:
UU Nomor 9 Tahun 2022.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan