... PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI I. ...

... Pengaturan pornografi yang terdapat dalam peraturan perundangundangan yang ada, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun ...

... 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kurang memadai dan belum memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat sehingga perlu dibuat undang-undang ...

... UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa negara Indonesia adalah negara hukum ...

... huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Pornografi; Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ...

... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PORNOGRAFI. ...

... - 7 - Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. ...

... Pasal 25 Yang dimaksud dengan “penyidik” adalah penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun ...

... 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 138 CONCERNING MINIMUM AGE FOR ADMISSION TO EMPLOYMENT (KONVENSI ILO MENGENAI ...

... 1948, Deklarasi Philadelphia Tahun 1944, Konstitusi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO), dan Konvensi Hak-hak Anak Tahun 1989; c. bahwa Konferensi Ketenagakerjan Internasional yang kelima ...

... Pasal 5 ayat (1), Pasal ii, Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, Pasal 31, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945; ...

... Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia; Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG ...

... TENTANG PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 138 CONCERNING MINIMUM AGE FOR ADMINISSION TO EMPLOYMENT (KONVENSI ILO MENGENAI USIA MINIMUM UNTUK DIPERBOLEHKAN BEKERJA) Pasal 1 Mengesahkan ILO Convention No ...

... Pasal 2 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar … ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 138 CONCERNING MINIMUM AGE FOR ADMISSION TO EMPLOYMENT (KONVENSI ...

... Hak dasar anak diakui secara universal sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Deklarasi PBB Tahun 1948 tentang Hak Asasi Manusia, Deklarasi ILO diPhiladelphia Tahun 1944, ...

... Konstitusi ILO, Deklarasi PBB Tahun 1959 tentang Hak-hak Anak, Konvensi PBB Tahun 1966 tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Konvensi PBB Tahun 1989 tentang Hak-hak Anak. ...

... Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai undang-undang ...

... Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; b. ...

... Kabupaten Bulungan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di ...

... Kabupaten Kutai adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ...

... (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai undang-undang; d. ...

... Propinsi Kalimantan Timur adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN NUNUKAN, KABUPATEN MALINAU, KABUPATEN KUTAI BARAT, KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN KOTA BONTANG ...

... dan c serta berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang ...

... Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); ...

... Pasal 57. (1) Dengan adanya ketentuan pada ayat (1) pasal ini, maka Koperasi yang belum menyesuaikan diri dengan Undang-undang ini termasuk juga Koperasi yang belum sempat menyesuaikan diri dengan Undang-undang ...

... Perkoperasian No. 14 tahun 1965 langsung menyesuaikan-diri dengan ketentuan-ketentuan tentang pasal 58 Undang-undang Perkoperasian No. 14 tahun 1965 tersebut. (2) Segala peraturan-peraturan yang telah ...

... Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2832 ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1967 TENTANG POKOK-POKOK PERKOPERASIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. ...

... Menimbang : 1. bahwa Undang-undang No. 14 tahun 1965 tentang Perkoperasian mengandung pikiran-pikiran yang nyata-nyata hendak: a. menempatkan fungsi dan peranan koperasi sebagai abdi langsung daripada ...

... itu perlu dibentuk Undang- undang baru yang sesuai dengan semangat dan jiwa Orde Baru sebagaimana dituangkan dalam Ketetapan-ketetapan M.P.R.S. ...

... Mengingat bahwa Koperasi Indonesia pada umumnya beranggotakan orang-orang yang ekonominya lemah, maka perlu adanya Peraturan Perundang-undangan tersendiri yang mengatur perkreditan dan perpajakan bagi ...

... Pasal ini menegaskan bahwa Koperasi memperleh hak sebagai Badan Hukum karena ketentuan Undang-undang ini, yang lebih lanjut diatur dalam pasal 42 dan berikutnya. ...

... tentang agraria, serta melakukan usaha-usaha dalam bidang perekonomian tanpa memperoleh izin khusus untuk itu terlebih dahulu. ...

... Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012); Dengan Persetujuan ...

... Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE ...

... LAMPIRAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT (PROTOKOL ...

... Lebih lanjut, Pasal 28 ayat (1) d Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengatur bahwa “pada saat dilantik menjadi Prajurit berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun ...

... Rekrutmen mensyaratkan antara lain adanya bukti akta kelahiran dan persetujuan orang tua atau wali yang sah, termasuk bagi mereka yang telah berusia 18 tahun. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. ...

... PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT ...

... Jaminan perlindungan hak dasar tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1969 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/ PERWAKILAN RAKYAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN ...

... Pembukaan Undang-undang Dasar, Pasal-pasal 1 ayat (2), 5 ayat (1) dan 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara a. Nomor XI/MPRS/1966; b. ...

... Nomor XXI/MPRS/1966; c. Nomor XXII/MPRS/1966; d. Nomor ... ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 21 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT. I. UMUM : 1. Dasar pikiran. ...

... Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945. ...

... Pemilihan umum adalah sarana yang bersifat demokratis untuk membentuk sistim kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh Undang-undang Dasar negara. ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 10 b. Dapat berbahasa Indonesia dan cakap menulis dan membaca huruf Latin; c. ...

... Bukan organisasi terlarang; b. Bagi golongan Politik ialah Partai-partai Politik yang telah mendapat pengakuan berdasarkan Undang-undang tentang Kepartaian, Keormasan, dan Kekaryaan; c. ...

... Bagi golongan Karya ialah organisasi golongan Karya yang telah mendapat pengakuan berdasarkan Undang-undang yang dimaksud pada huruf b. (3) Dalam ... ...

... - 7 - Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas. ...

... Huruf n Yang dimaksud dengan ”undang-undang yang berkaitan dengan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah” adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang ...

... Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta UndangUndang yang mengatur sektor kegiatan usaha badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang berlaku umum bagi seluruh pelaku usaha dalam ...

... UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa informasi merupakan kebutuhan ...

... huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik; Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun ...

... 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA M E M U T U S K A N: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. ...

... PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK I. ...

... UMUM Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan ...

... Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik. ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1965 TENTANG VETERAN REPUBLIK INDONESIA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : 1. bahwa dipandang perlu untuk memberikan ...

... oleh karenanya para Veteran perlu dihimpun dalam satu organisasi massa revolusioner dan demokratis; 3. bahwa untuk maksud tersebut dalam angka 1 dan 2 diatas ketentuanketentuan yang tercantum dalam Undang-undang ...

... Veteran No. 75 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 162) perlu disempurnakan/diperbaiki sesuai dengan haluan negara Manipol/Usdek dan pedoman-pedoman pelaksanaannya, serta untuk menyelesaikan tahap ...

... b. pengakuan Veteran yang cacad, c. pengakuan warakawuri dan yatim piatu. ...

... .; g. susunan badan-badan lainnya untuk pelaksanaan Undang-undang ini, diserahkan pengaturannya kepada Menteri yang bersangkutan atau dengan Peraturan Pemerintah. ...

... Tentang batas umur kedewasaan Veteran diambil ketentuan yang berlaku umum yaitu mulai 18 tahun, kecuali bagi mereka yang telah kawin. Pasal 2. ...

... Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal-pasal 27, 28, 29 dan 30 Undangundang Dasar 1945; b. Ketetapan M.P.R.S. No. I dan II tahun 1960; c. Ketetapan M.P.R.S. No. ...

... V, VI dan VII tahun 1965; Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong; Memutuskan: I. Mencabut Undang-undang No. 75 tahun 1957 (Lembaran- Negara tahun 1957 No. 162); II. ...

... Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG VETERAN REPUBLIK INDONESIA. BAB I. KETENTUAN UMUM. Pasal 1. Veteran Republik Indonesia adalah: 1. ...

... Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah ...

... dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ...

... Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2007 TENTANG PEMERINTAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN ...

... tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; c. bahwa Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia ...

... dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;Mengingat: . . . ...

... BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 34 Ketentuan tentang jumlah anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini berlaku mulai Pemilihan Umum Tahun 2009. ...

... BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 35 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran ...

... Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3878) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1965 TENTANG PERKOPERASIAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. ...

... Bahwa Undang-undang No. 79 tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan dasar dan tujuan Revolusi Indonesia dan untuk itu perlu disusun Undang-undang Perkoperasian ...

... Pasal 2, 5, 33 ayat (1) Undang-undang Dasar; b. 1. Ketetapan M.P. R. S. No. I dan II tahun 1960; 2. Ketetapan M.P. R. S. No. III dan IV tahun 1963; 3. Ketetapan M.P.R.S. No. ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 30 - Pasal 58. (1) Penyesuaian koperasi yang telah didirikan menurut Undang-undang No. 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan/Koperasi dengan Undangundang ini dilakukan ...

... menurut prosedur yang ditentukan dalam peraturan pelaksanaan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sesudah berlakunya Undang-undang ini. (2) Segala ketentuan pelaksanaan Undang-undang Koperasi No. ...

... 79 tahun 1958 yang bertentangan dengan Undang-undang ini tidak berlaku lagi sejak berlakunya Undang-undang ini. (3) Pemerintah segera mengeluarkan Peraturan-peraturan pelaksanaan dan berwenang mengatur ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 25 - Pasal 58 Ketentuan-ketentuan pasal 58 terutama ayat (2) adalah untuk memberikan dasar hukum atas ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari pada Undang-undang No. 79 Tahun ...

... 1958 tentang Perkumpulan Koperasi yang masih dapat dipergunakan dalam waktu peralihan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang ini. ...

... TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2769 ...