... UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 22 TAHUN 1968 (22/1968) TENTANG BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. bahwa ...

... dengan dikeluarkannya Undang-undang Bank Indonesia 1968 serta Undang-undang nomor 21 tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia perlu segera mendirikan suatu Bank milik Negara yang akan menampung segala ...

... Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan; 5.Undang-undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran-Negara R.I. tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran-Negara Nomor 2865 ...

... PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1968 TENTANG BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA. A. PENJELASAN UMUM. ...

... Dengan diundangkannya Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral dan Undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 24 ...

... ayat (3) Undangundang No. 21 tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia perlu segera didirikan suatu bank baru milik Negara yang akan menampung segala hak dan kewajiban serta kekayaan dan perlengkapan dari ...

... Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-undang tentang Bank Rakyat-Indonesia maka: a.segala hak dan kewajiban serta kekayaan dan perlengkapan ...

... Untuk pertama kali tahun buku Bank dimulai pada tanggal yang akan ditentukan oleh Menteri Keuangan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 1969. BAB XIII. KETENTUAN PENUTUP. Pasal 27. ...

... Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 28. Undang-undang ini disebut "Undang-undang Bank Ekspor Impor Indonesia". ...

... UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 17 TAHUN 1968 (17/1968) TENTANG BANK NEGARA INDONESIA 1946 DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. bahwa dengan ...

... III; b. bahwa Bank Negara Indonesia Unit III tersebut pada huruf a diatas adalah semula Bank Negara Indonesia yang didirikan dengan Undang-undang No. 2 Prp. tahun 1946 jo Undang-undang No. 2 Drt. tahun ...

... XLIV/MPRS/1968; 4.Undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan; 5.Undang-undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral; (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1968 No. 63, Tambahan ...

... PENJELASAN ATAS UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1968 TENTANG BANK NEGARA INDONESIA 1946 A. PENJELASAN UMUM. ...

... Dengan diundangkannya Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral dan Undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 51 ...

... Perlu dijelaskan disini bahwa Bank Negara Indonesia Unit III tersebut di atas semula bernama Bank Negara Indonesia yang didirikan dengan Undang-undang No. 2 Prp. tahun 1946 jo Undang undang No. 2 Drt. ...

... penggunaannya dilaksanakan dengan memperhatikan petunjukpetunjuk Pemerintah; d.7½% (tujuh setengah perseratus) untuk jasa produksi bagi pegawai Bank dengan batas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali gaji ...

... Perbankan 1967 dan Undang-undang Bank Indonesia 1968 ...

... (3)Pertanggungan-jawab likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Pemerintah yang memberikan pembebasan tanggung-jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan itu. ...

... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. ...

... Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah ...

... dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan UndangUndang Darurat Nomor 16 ...

... Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran ...

... Provinsi Sumatera Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan ...

... Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...

... Indonesia Tahun 1959 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828) dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi ...

... Dalam rangka pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia telah menetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pencegahan dan pelarangan segala bentuk diskriminasi dalam pekerjaan ...

... Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melalui Ketetapan Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menugasi Presiden dan DPR untuk meratifikasi berbagai Instrumen PBB yang berkaitan dengan ...

... Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 18 Desember 1979 mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984. ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 111 CONCERNING DISCRIMINATION IN RESPECT OF EMPLOYMENT AND OCCUPATION (KONVENSI ...

... ILO MENGENAI DISKRIMINASI DALAM PEKERJAAN DAN JABATAN) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang ...

... di dalam hukum, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap pekerja berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, kebangsaan atau asal usul keturunan harus dihapuskan; b. ...

... Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945; 2. ...

... Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia; Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG ...

... TENTANG PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 111 CONCERNING DISCRIMINATION IN RESPECT OF EMPLOYMENT AND OCCUPATION (KONVENSI ILO MENGENAI DISKRIMINASI DALAM PEKERJAAN DAN JABATAN). ...

... Unit V; b. bahwa Bank Negara Indonesia Unit V tersebut pada huruf a diatas adalah semula Bank Tabungan Negara yang didirikan dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 1964; c. bahwa tugas dan fungsi Bank Tabungan ...

... Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XIIV/MPRS/1968; 4. Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan; 5. ...

... Undang-undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran-Negara tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran-Negara Nomor 2865). Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. ...

... PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1968 TENTANG BANK TABUNGAN NEGARA. A. PENJELASAN UMUM. ...

... Dengan diundangkannya Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral dan Undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 51 ...

... B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1. (1)Cukup jelas. (2)Cukup jelas. ...

... Perbankan 1967 dan Undang-undang Bank Indonesia 1968 ...

... (1)Pembubaran Bank dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan Undang-undang. ...

... (3)Pertanggungan jawab likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Pemerintah yang memberikan pembebasan tanggung-jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan itu. ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1951 TENTANG MENAIKKAN JUMLAH MAKSIMUM PORTO DAN BEA Presiden Republik Indonesia, Menimbang : bahwa dianggap sangat perlu ...

... : Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG MENAIKKAN JUMLAH MAKSIMUM PORTO DAN BEA. ...

... Pasal 4, ayat (1), huruf a s/d h harus dibaca : a. tiap-tiap surat yang beratnya tidak lebih dari 20 gram, 30 sen dan untuk tiap-tiap 20 gram berikutnya atau sebagian dari 20 gram, 20 sen; b. tiap-tiap ...

... Peraturan Pemerintah". ...

... Dalam pasal 17, ayat (1), bawah huruf a, "25" diubah menjadi "40"; bawah b 1 "20" diubah menjadi "40" dan bawah b II "25" diubah menjadi "40"; bawah huruf c "15" diubah menjadi "25". VI. ...

... Undang-undang darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan. ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG DARURAT NO 3 TAHUN 1951 TENTANG MENAIKKAN JUMLAH MAKSIMUM PORTO DAN BEA UMUM Telah lama dirasakan bahwa tarip-tarip pos yang sekarang berlaku ...

... Untuk menutup sebahagian dari kekurangan exploitasi Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon yang akan dihadapi dalam tahun yang berjalan dan tahun yang akan datang, dianggap perlu menaikkan tarip-tarip pos yang ...

... Untuk keperluan itu rancangan Undang-undang Darurat ini diajukan. ...

... Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun ...

... Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608); 5. ...

... Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK ...

... 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana ...

... telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ...

... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608), dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2002 TENTANG SURAT UTANG NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan ...

... Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteitswet, Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran ...

... Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860); 3. ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1950 TENTANG PAJAK PEREDARAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, Menimbang : bahwa dianggap perlu mengadakan pajak peredaran; ...

... Dewan Menteri MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PAJAK PEREDARAN. ...

... PERATURAN UMUM. Pasal 1. (1) Yang dimaksud Undang-undang ini dengan : ke-1. ...

... Akan tetapi selama Undang-undang pajak pendapatan belum ada dan karenanya cara tentang diwajibkan pemberitahuan belum tetap, untuk pajak peredaranpun peraturan tentang hal ini belum pula dapat ditetapkan ...

... Berhubung dengan itu kepada Menteri Keuangan diberikan kekuasaan untuk menetapkan peraturan umum tentang kewajiban untuk memberitahukan. ...

... tahun takwim, dalam hal mana saat ini menjadi pengganti awal tahun itu. ...

... Pada pengangkutan di darat dan di sungai tiada tempat penyerahan menurut suatu peraturan dari Kitab Undang-undang Perniagaan. Ini terjadi pada pengangkutan di laut. ...

... Karena itu - dengan menyimpang dari pasal 517a Kitab Undang-undang Perniagaan - , peraturan ini menentukan untuk melakukan Undang-undang ini baik pada pengangkutan di darat dan di sungai maupun pada pengangkutan ...

... Tidak perlu membikin peraturan tentang hal-hal dalam mana pembungkusan telah dikirim kembali sebelumnya penglunasan harga jual, karena pada waktu itu harga pembungkusan dapat dikurangi dari harga jual. ...

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara ...

... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. ...

... Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran . . . ...

... Provinsi Sulawesi Tenggara adalah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan ...

... I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103), yang merupakan kabupaten asal Kabupaten ...

... - 3 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang ...

... Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara ...

... Nomor 7) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. ...

... Provinsi Sulawesi Utara adalah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan ...

... Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Kabupaten Bolaang Mongondow adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...

... - 3 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ...

... tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 8. ...

... Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik ...