... PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA -2c d bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian lnternasional, pengesahan perjanjian internasional berkenaan dengan pertahanan ...

... dilakukan dengan Undang-Undang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan ...

... Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO0 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE GOWRNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOWRNMENT OF THE KINGDOM OF SAUDI ...

... seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial; b. ...

... PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN KERJA SAMA PERTAHANAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH ...

... Indonesia and tle Gouernment of tle Kingdom of saudi Arabial yang telah ditandatangani pada tanggal 23 Januari 2014 di Jakarta, Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Persetujuan, perlu disahkan dengan Undang-Undang ...

... Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara ...

... Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); 5. ...

... Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811); 7. ...

... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 2. ...

... Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah ...

... Kabupaten Kendari adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi. BAB II ... ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWE SELATAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK ...

... dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Konawe Selatan; Mengingat : 1. ...

... Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 3. Undang ... ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1956 TENTANG PENGUBAHAN REDAKSI BAGIAN I BAB A DAN BAGIAN II BAB A DARI POS 173 DARI TARIP BEA MASUK DAN KENAIKAN JUMLAH ...

... Dengan persetujuan -Dewan Perwakilan Rakyat; Memutuskan : Menetapkan : Undang-undang tentang pengubahan redaksi Bagian I Bab A dan Bagian II Bab A dari Pos 173 dari tarif bea masuk dan kenaikan jumlah ...

... Di dalam Bagian I bab a dan Bagian II bab a dari pos 173 kata-kata "meer dan 30 Millimeter" dibaca menjadi "16 atau lebih"; B. ...

... Undang-undang ini mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah hari pengundangannya. ...

... Agar supaya setiap, orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. ...

... MULJATNO LEMBARAN NEGARA NOMOR 80 TAHUN 1956 ...

... UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 1956 TENTANG PENGUBAHAN REDAKSI BAGIAN I BAB A DAN BAGIAN II BAB A DARI POS 173 DARI TARIP BEA MASUK DAN KENAIKAN JUMLAH BEA DALAM BAGIAN POS YANG TERSEBUT TERAKHIR Dalam ...

... terhadap pilem-bioskop belum seluruhnya disesuaikan dengan keadaan harga di dalam negeri yang sangat meningkatnya, diantaranya sebagai akibat dari tindakan Pemerintah dalam lapangan moneter, termasuk peraturan ...

... UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1954 TENTANG UNDIAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa perlu diadakan peraturan baru mengenai undian sesuai dengan keadaan sekarang; Mengingat ...

... Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia tahun 1946 No. 18 dengan tambahan dan perubahannya; c. Undang-undang No. 38 tahun 1947 tentang undian uang Negara; d. ...

... Peraturan Menteri Sosial Repbulik Indonesia tahun 1946 No. 18 dengan tambahan dan perubahannya; Kedua : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG UNDIAN. ...

... Dasar pertimbangan akan rancangan undang-undang undian. ...

... Misalnya pertaruhan dalam perlombaan kuda atau dalam main-bola, jatuh dalam peraturan-peraturan dalam undang-undang ini, walaupun tidak disebut undian. ...

... Karena tentang undian uang Negara diatur tersendiri dengan Undang-undang No. 38 tahun 1947, maka undang-undang ini tidak berlaku untuk undian Negara tersebut. ...

... menjalankan tugasnya dengan baik; b. membeslah barang-barang yang dimaksudkan pada sub a; c. sewaktu-waktu memasuki segala tempat, dimana menurut sangkaan yang beralasan terjadi pelanggaran undang-undang ...

... BAB VI PERATURAN PERALIHAN Pasal 14 Undang-undang ini tidak berlaku untuk undian-undian yang telah mendapat izin menurut Ordonansi tersebut dalam Staatsblad 1923 No. 351 dan Maklumat Menteri Sosial Republik ...

... Indonesia tahun 1946 No. 18, dengan tambahan dan perubahannya. ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa kekuasaan ...

... kekuasaan kehakiman sehingga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 1999 perlu dilakukan penyesuaian ...

... dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 12 - - Pasal 48 Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara ...

... Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor ...

... 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879) dinyatakan tidak berlaku ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN I. ...

... Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. ...

... Kebijakan ini sudah harus dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan ...

... Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823); b. ...

... Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2994) jo. ...

... Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299); f. ...

... Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); i. ...

... Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); j. ...

... Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); k. ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1994 TENTANG PENGESAHAN UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (KONVENSI KERANGKA KERJA PERSERIKATAN ...

... UMUM Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menegaskan agar Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan ...

... Ketetapan Mejelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara khususnya tentang Lingkungan Hidup dan Hubungan Luar Negeri, antara lain menegaskan ...

... Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 4. ...

... Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960, Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068); 5. ...

... Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823); 7. ...

... Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831); 9. ...

... Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037); Dengan persetujuan ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1974 TENTANG PENGAIRAN DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa air beserta sumber-sumbernya ...

... termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai manfaat serba guna dan dibutuhkan manusia sepanjang masa, baik di bidang ekonomi sosial maupun budaya; b. ...

... 1936 belum berlaku untuk seluruh Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan pengairan dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan pada dewasa ini; e ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 1957 TENTANG VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Pemerintah berkewajiban ...

... Pasal-pasal 23 ayat (2), 28 ayat (1), 36, 37 ayat (1) 89 dan 124 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia; b. ...

... Pasal-pasal 26, 31, 32 dan 36 Undang-undang No. 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara; Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAN ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 9 Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. ...

... MAENGKOM MENTERI URUSAN VETERAN, ttd CHAIRUL SALEH LEMBARAN NEGARA NOMOR 162 TAHUN 1957 ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 8 BAB VI KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP Pasal 18 (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 2 pasal ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini peraturan-peraturan ...

... ini, tetap menerima perlakuan sesuai dengan peraturan itu sampai mengenai hal-hal itu ada keterntuan-ketentuan lain yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah, dengan pengertian bahwa ia tidak akan dirugikan ...

... Pasal 19 Undang-undang ini disebut "Undang-undang Veteran Pejuang Kemerdekaa Republik Indonesia" dan mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar... ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 26 TAHUN 1950 TENTANG PENGESAHAN DAN PENGAKUAN HUTANG TERHADAP KERAJAAN BELANDA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT Menimbang : a. bahwa ...

... DARURAT TENTANG PENGESAHAN DAN PENGAKUAN HUTANG TERHADAP KERAJAAN BELANDA. ...

... Undang-undang darurat ini mulai berlaku pada hari diumumkan. ...

... kedaulatan, Pemerintah Belanda telah memberitahukan kepada Pemerintah Federal Sementara dahulu, bahwa E.C.A. berpendirian, bantuan ("grants") kepada Negeri Belanda bagi Indonesia, yang dibebankan pada tahun-Marshall ...

... 1949/1950, yakni sejumlah $ 37.5 juta, tidak dapat dilaksanakan, sebelum terdapat persetujuan tentang satu pos sejumlah $ 2.2 juta, yang masih ketinggalan dari bantuan E.C.A. 1948/1949 dan hanya dapat ...

... Akan tetapi jumlah $ 2.2 juta itu tidak dimuat dalam peraturan tentang penyelesaian hutang-piutang yang ditetapkan dalam Konperensi Meja Bundar, sehingga dapat dimengerti, bahwa Menteri Keuangan Belanda ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1964 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ...

... Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 jo Keputusan Presiden No. 239 tahun 1964. ...

... Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong; MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN. BAB I. KETENTUAN UMUM. ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 1964 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN. I. UMUM. ...

... Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman bertujuan meletakkan dasar-dasar bagi penyelenggaraan peradilan, mengatur hubungan peradilan dengan pencari keadilan. ...

... Susunan, acara, pembagian pekerjaan antara para petugas pengadilan tidak diatur disini melainkan dalam peraturan-peraturan tersendiri dengan ketentuan, bahwa Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok ...

... Pasal 7 (1) Undang-undang ini membedakan antar Peradilan Umum, Peradilan Khusus dan Peradilan Tata-Usaha Negara. ...

... II/MPRS/1960, dan antara lain meliputi juga yang disebut "peradilan kepegawaian" dalam pasal 21 Undang-undang No. 18 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian (Lembaran-Negara tahun 1961 ...

... No. 263; Tambahan LembaranNegara No.2312). (2) Cukup jelas. (3) Tata-Usaha Negara tentang soal-soal Organisatoris administratif dan finansiil ada di bawah kekuasaan Departemen Kehakiman. (4) Cukup jelas ...