Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian InternasionalHubungan Internasional/Kerja Sama Internasional
Hasil pencarian pada file:
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undangtentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif ...
... Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-UndangNomor 24 Tahun 2OO0 tentang Pe{anjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O0O Nomor 185, Tambahan kmbaran Negara Republik ...
... Indonesia Nomor 4012); Undang-UndangNomor7Tahun 2Ol4 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); Mengingat ...
... SALINAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG PENGESAHAN PER"IANJI.AN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH ...
... dilakukan melalui kerja sarna perdagangan internasional untuk mendukung program pembangunan nasional di bidang ekonomi dalam rangka memqiukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang ...
... of he Republic of Indonesia and the Gouerrtment of the Republic of Koreal pada tanggal 18 Desember 2O2O di Seoul, Republik Korea; bahwa untuk melaksanakan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ...
... PRESIDEN REPUELIK INDONESIA PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG PENGESAHAN PER.IANJIAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH ...
... Kegiatan perdagangan merupakan salah satu sektor penggerak perekonomian nasional dan pendukung pembangunan ekonomi nasional dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang ...
... Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ...
Pengesahan - Perjanjian - Kemitraan Ekonomi Komprehensif - Pemerintah Republik Indonesia - Pemerintah Republik Korea
2022
Undang-undang (UU) NO. 25, LN.2022/No.191, TLN No.6818, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
Undang-undang (UU) tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea)
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea, perlu disahkan perjanjian tersebut dalam bentuk Undang-Undang tentang pengesahan perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea).
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 24 Tahun 2000; dan UU Nomor 7 Tahun 2014.
UU ini mengatur mengenai pengesahan perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea).
CATATAN:
Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2022.
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Hasil pencarian pada file:
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1982 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI MISI KHUSUS (CONVENTION ON SPECIAL MISSIONS, NEW YORK 1969) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ...
... Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara; Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan ...
... : UNDANG-UNDANGTENTANG PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI MISI KHUSUS (CONVENTION ON SPECIAL MISSIONS, NEW YORK 1969). ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1982 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI MISI KHUSUS (CONVENTION ON SPECIAL MISSIONS, NEW YORK 1969) I. ...
... Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara menegaskan bahwa landasan kebijaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia sebagai ...
... Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif diabdikan kepada kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan disegala bidang; b. ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. ...
... LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1982 NOMOR 3 ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1954 TENTANG PEMAKAIAN GELAR "AKUNTAN" ("ACCONTANT") PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa perlu menetapkan ketentuan-ketentuan ...
... untuk mengatur urusan akuntansi; b. bahwa dirasa perlu memperlindungi gelar "akuntan" ("accountan") dengan undang-undang; Mengingat : pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia; Dengan ...
... persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANGTENTANG PEMAKAIAN GELAR "AKUNTAN" ("ACCOUNTANT"). ...
... UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1954 TENTANG PEMAKAIAN GELAR "AKUNTAN" ("ACCONTANT") Presiden Republik Indonesia, Menimbang : a. bahwa perlu menetapkan ketentuan-ketentuan untuk ...
... mengatur urusan akuntansi; b. bahwa dirasa perlu memperlindungi gelar "akuntan" ("accountan") dengan undang-undang; Mengingat : pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia; ...
... Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; MEMUTUSKAN : Menetapkan: UNDANG-UNDANGTENTANG PEMAKAIAN GELAR "AKUNTAN" ("ACCOUNTANT"). ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 5 Pasal 6 Bilamana pelaksanaan undang-undang ini memerlukan peraturan lebih lanjut berhubung dengan kebutuhan-kebutuhan dalam praktek dan sebagainya, maka kuasa untuk merancangkan ...
... Pasal 7 Waktu sampai 1 April 1955 diperlukan sebagai masa peralihan bagi mereka yang sekarang ini menjalankan pekerjaan akuntan untuk menyesuaikan diri pada ketentuanketentuan dalam undang-undang ini. ...
... Termasuk Lembaran Negara No. 103 tahun 1954. Diketahui: MENTERI KEHAKIMAN, DJODY GONDOKUSUMO. TAMABAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 705 ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 43 TAHUN 1950 TENTANG PERUBAHAN PASAL 45 "ZEGELVERORDENING 1921" Presiden Republik Indonesia, Menimbang : a. bahwa, berhubung dengan penglaksanaan ...
... ; Mengingat : Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia; Memutuskan : Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERUBAHAN PASAL 45 "ZEGELVERORDEDING 1921". ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 - Ternyata mengenai cara-susunan tarip-tarip dalam Undang-undang Imigrasi perlu diadakan perubahan, tidak hanya mengenai pemungutan-pemungutan yang sudah ada yang kebanyakan ...
... cara-susunan akan lebih baik, apabila tarip-tarip yang masih belum disebutkan dalam "Penetapan Izin Masuk" (Staatsblad 1916-1947) dan "Ordonansi Izin Masuk" (Staatsblad 1949 No. 331), diikhtisarkan dalam Undang-undang ...
... Untuk ini maka ayat-ayat 1 dan 2, pasal 45 "Zegelverordening 1921 " harus diubah sesuai dengan yang diuraikan dalam pasal 1 Undang-undang Darurat ini. ...
... Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah ...
... dengan Undang-UndangNomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 ...
... NOMOR7TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DI BA BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATUR N DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 3 TAHUN2021TENTANG PERUBAHAN KEDUA ...
... 3 Tahun2021 ten tang Per ubahan Kedua at s Peraturan Daerah Kabu aten Tasikmalaya Nomor7Tahun 20 16 tentang Pernbentukan dan usunan Perangkat D ra , Pada saat Peraturan Daerah i i rnulai berlaku, maka ...
... Nomor7Tahun 2016 tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun2021Tentang Perubahan ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Tasikrnalaya Nomor7Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikrnalaya Tahun 2016 Nomor7) sebagaimana telah diubah beberapa ...
... kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun2021tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikrnalaya Nomor7Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat ...
... TASIKMALAYA NOMOR7TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN SEBAGAlMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 3 TAHUN2021TENTANG ...
kebijakan - transisi - dalam - rangka - penataan - perangkat - daerah - berdasarkan - peraturan - daerah - kabupaten - tasikmalaya - nomor - 7 - tahun - 2016 - tentang - pembentukan - dan - susunan - perangkat - daerah - sebagaimana - telah - diubah - beberapa - kali - terakhir -dengan - peraturan - daerah - kabupaten - tasikmalaya - nomor - 3 - tahun - 2021 - tentang - perubahan - kedua - atas - peraturan - daerah - kabupaten - tasikmalaya - nomor - 7 - tahun - 2016 - tentang - pembentukan - dan - susunan - perangkat - daerah
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD 2021/38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Transisi Dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 20 Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2021 maka peru menetapkan Peraturan Bupati TasikmaIaya tentang K ebijakan Tran i si Dalam Rangka Penataan P rangkat Da erah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten TasikmaIaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Uu No. 14 Tahun 1950 sebagaimana tela diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 20 Tahun 2004; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroakrasi No. 53 Tahun 2014; Permendagri No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Peraturan Kepala Arsip Nasional RI No. 46 Tahun 2015; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup Pengaturan, Dokumen Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan BMD, Penataan Kepegawaian, Penataan Arsip, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2021.
14 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 54 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2022/No.7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 54 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2011-2031;
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2021-2026;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan daerah Tingkat II Di Kalimantan.
Sistematika Rencana Strategis Perangkat Daerah;
Perubahan Atas Bupati Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2022.
Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021.
8
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjungpinang Nomor NOMOR 5 TAHUN 2020 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. NOMOR 5 TAHUN 2020, LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2020 NOMOR 43
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, yang menyatakan
bahwa urusan pemerintahan di bidang kesehatan, selain unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten/kota
terdapat rumah sakit daerah kabupaten/kota sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan
secara professional, memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang
kepegawaian yang dipimpin oleh direktur dan bertanggung jawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 5 Tahun 2001; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 44 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 77 Tahun 2015; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permendagri Nomor 79 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1959 TENTANG PEMBATALAN HAK-HAK PERTAMBANGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa adanya hak-hak pertambangan yang ...
... diberikan sebelum tahun 1949, yang hingga sekarang tidak atau belum dikerjakan sama sekali, pada hakekatnya sangat merugikan pembangunan Negara; b. bahwa dengan membiarkan tidak atau belum dikerjakannya ...
... "Indische Mijnwet" Staatsblad tahun 1899 No. 214, sebagai- mana telah diubah dan ditambah kemudian; b. ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 Menetapkan : UNDANG-UNDANGTENTANG "PEMBATALAN HAK-HAK PERTAMBANGAN". ...
... Pasal 1 (1) Hak-hak pertambangan yang diberikan sebelum tahun 1949, sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Undang-undang ini, yang hingga mulai berlakunya Undang-undang ini belum juga dikerjakan dan ...
... dengan hak pertambangan ialah: a. izin penyelidikan pertambangan yang jangka waktu izinnya belum berakhir, oleh karena terhadapnya masih berlaku pelaksanaan pasal 65 Mijnordonnantie 1930 (moratorium); b. ...
... Pasal 5. (1) Kecuali di mana dalam Undang-undang ini ditetapkan lain, maka pelaksanaan Undang-undang ini dilakukan dengan Peraturan Pemerintah; (2) Untuk melancarkan pelaksanaan itu di mana perlu dapat ...
... dikeluarkan peraturan-peraturan oleh Pemerintah. ...
... Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undangTentang Pembatalan Hak-hak Pertambangan" dan mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar ... ...
Undang-undang (UU) tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan
ABSTRAK:
a.bahwa adanya hak-hak pertambangan yang diberikan sebelum tahun1949, yang hingga sekarang tidak atau belum dikerjakan sama sekali,pada hakekatnya sangat merugikan pembangunan Negara;b.bahwa dengan membiarkan tidak atau belum dikerjakannya hak-hakpertambangan tersebut lebih lama, tidak dapat dibenarkan dandipertanggung jawabkan.c.bahwa agar hak-hak pertambangan tersebut dapat dikerjakan dalamwaktu sependek mungkin guna kelancaran pembangunan NegaraRepublik Indonesia, maka hak-hak pertambangan tersebut harusdibatalkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;d.bahwa cara pembatalan hak-hak pertambangan seperti diatur dalam"Indische Mijnwet" yang berlaku sekarang tidak dapat digunakanuntuk maksud di atas, maka oleh karena diperlukan suatu Undang-undang khusus
a."Indische Mijnwet" Staatsblad tahun 1899 No. 214, sebagai-manatelah diubah dan ditambah kemudian;b.Pasal-pasal 38 ayat 3 dan 89 Undang-undang Dasar SementaraRepublik Indonesia;
Pasal 1(1)Hak-hak pertambangan yang diberikan sebelum tahun 1949,sebagaimana tercantum dalam daftarlampiran Undang-undang ini,yang hingga mulai berlakunya Undang-undang ini belum jugadikerjakandan/ataudiusahakankembali,begitupulayangpengerjaannya masih dalam taraf permulaan dan tidak menunjukkanpengusahaan yang sungguh-sungguh, batal menuruthukum.(2)Pelaksanaan ayat (1) pasal 1 Undang-undang ini dilakukan olehMenteri Perindustrian.Pasal 2Yang dimaksud dengan hak pertambangan ialah:a.izin penyelidikan pertambangan yang jangka waktu izinnya belumberakhir, oleh karena terhadapnya masih berlaku pelaksanaan pasal65 Mijnordonnantie 1930 (moratorium);b.hak/hak-hak untuk mendapatkan konsesi-eksploitasi tambang sepertiyang dimaksud pada pasal 28 ayat 3 "Indische Mijnwet" Staatsbladtahun 1899 No. 214 sebagaimana telah sering diubah dan ditambahkemudian; c.konsesi-eksploitasi tambang;d.perjanjianberdasarkanpasal5a"IndischeMijnwet"untukmengadakan penyelidikan penambangan (kontrak 5a Eksplorasi);e.perjanjianberdasarkanpasal5a"IndischeMijnwet"untukmengadakan penyelidikan dan penambangan bahan-galian (kontrak5a Eksplorasi dan Eksploitasi);f.izin penambangan bahan-bahan galian yang tidak disebut dalampasal 1 "Indische Mijnwet".
Terhadap hak-hak pertambangan berupa konsesi-eksploitasi, kontrak 5aEksplorasi dan kontrak 5a Eksplorasi & Ekploitasi yang diberikankepada pengusaha-pengusaha yang khusus berusaha untuk menyelidikidan menambang minyak bumi dan/atau persenyawaannya oleh MenteriPerindustrian dapat diadakan pengecualian berlakunya Undang-undangini berdasarkan pertimbangan kontinuiteit produksi perusahaan, baikuntuk menjamin kebutuhan akan konsumsi dalam negeri, maupun untukpenghasilan devisen negara
CATATAN:
Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 1959.
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1952 TENTANG MENGADAKAN BEA-KELUAR-TAMBAHAN-SEMENTARA ATAS BEBERAPA BARANG Presiden Republik Indonesia, Menimbang : bahwa ...
... dalam pasar dunia dapat diambil sebagian dari pendapatan lebihnya untuk Negara yang disebabkan oleh perubahan dalam stelsel sertifikat yang akan diadakan; bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ...
... ini perlu segera diadakan; Mengingat : pasal-pasal 96 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia; Memutuskan: Menetapkan : Undang-undang Darurat tentang mengadakan bea-keluar-tambahansementara ...
... Kecuali yang ditentukan pada pasal 7 maka peraturan-peraturan pengenaan dan pertanggungan bea-bea-keluar berlaku serupa atas pengenaan dan pertanggungan beakeluar-tambahan. Pasal 9. ...
... Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 4 Pebruari 1952. ...
... Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 4 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 3 TAHUN 1952 TENTANG MENGADAKAN BEA-KELUAR-TAMBAHAN-SEMENTARA Salah satu dari rangkaian tindakan-tindakan yang bertalian dengan ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1952 TENTANG PENYELESAIAN HUTANG NEGARA DI ZAMAN PEPRGOLAKAN Presiden Republik Indonesia, Menimbang : bahwa perlu mengadakan ...
... diadakan, Mengingat : pasal-pasal 96 dan 111, ayat 2 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia; Memutuskan : Menetapkan : Undang-undang Darurat tentang penyelesaian hutang Negara dizaman pergolakan ...
... Pertama : Peraturan-peraturantentang penyelesaian hutang-hutang serta piutang-piutang Pemerintah Republik Indonesia (Yogyakarta) dahulu yang berasal dari zaman pergolakan dan sebelum tahun Anggaran 1950 ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 5 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 9 TAHUN 1952 TENTANG PENYELESAIAN HUTANG NEGARA DIZAMAN PERGOLAKAN. (PENJELASAN DALAM TAMBAHAN LEMBARAN-NEGARA NR 275). ...
... Mengingat suasana dalam tahun-tahun 1945 - 1949 yang senantiasa merupakan suatu keadaan darurat, maka tidaklah selalu dapat disyaratkan, bahwa sesuatu hutang Pemerintah harus dapat dibuktikan dengan bukti ...
... Peraturan yang ditetapkan ini berlaku pula terhadap piutang Pemerintah. ...
... Kedua : Kepada Menteri Keuangan diberi kuasa untuk membuat suatu peraturan khusus tentang cara menghargai hutang-piutang dalam mata uang yang berlaku, dan cara pembayarannya. ...
... Keempat : Kepada Menteri Keuangan diberi kuasa untuk mempergunakan kredit, yang telah dan akan disediakan didalam Anggaran Belanja Negara 1951 dan dari tahun-tahun yang berikutnya untuk menyelesaikan hutang-hutang ...
... Kelima : Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 29 Oktober 1951. ...
UU No. 4 Tahun 1955 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1952 (Lembaran-Negara No. 59 Tahun 1952) tentang Penyelesaian Hutang Negara di Zaman Revolusi Sebagai Undang-Undang
Undang-undang Darurat tentang Penyelesaian Hutang Negara di Zaman Pergolakan
ABSTRAK:
CATATAN:
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 1951.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
