PENCARIAN PERATURAN
Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Menemukan 261.253 peraturan dalam 0,742 detik
... Peraturan-peraturan yang terlebih dahulu dikeluarkan untuk menyelenggarakan dan mengusahakan Pelabuhan Bebas Sabang diatur dalam Bab tentang ketentuan-ketentuan peralihan Undang-undang ini. B. ...
... Wilayah ini menyamai Wilayah Kotamadya Sabang menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1965, kecuali Pulau Rondo. ...
... Bila di kemudian hari akan ditetapkan pelabuhan lain di dalam Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang, maka dapat dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku. Pasal 2.Cukup jelas. ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 e. bahwa syarat-syarat bagi penunjukkan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang, seperti tersebut dalam pasal 14 ayat (3) Undang-undang No. 3 tahun 1970 tentang ...
... tahun 1964 pada azasnya dapat dianggap sebagai penunjukkan oleh Presiden sebagaimana dimaksud oleh pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 3 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Daerah Perdagangan ...
... Undang-undang No. 18 tahun 1965 juncto Undang-undang No. 10 tahun 1965 juncto Undang-undang No. 6 tahun 1959; 4. Undang-undang No. 5 tahun 1969, 5. Undang-undang No. 3 tahun 1970. ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 8 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1970 TENTANG DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DENGAN PELABUHAN BEBAS SABANG. A. PENJELASAN UMUM. ...
... Dengan berlakunya Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dapat diatur tentang daerah-daerah dan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia yang dapat diusahakan ...
... Sesuai dengan Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, maka penentuan suatu Daerah Perdagangan Bebas mensyaratkan adanya suatu pelabuhan yang untuk ...
-
UU No. 10 Tahun 1985 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang
... Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan ...
... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400); 4. ...
... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 5. ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang ...
... 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pengadilan tinggi agama dibentuk dengan UndangUndang; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk ...
... Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang . . . ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN I. ...
... Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama semua badan peradilan yang telah ada dinyatakan sebagai badan peradilan agama. ...
... Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi provinsi yang ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1966 TENTANG HYGIENE PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang tentang Pokok-pokok ...
... Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar; b. Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama (1961 1969); c. ...
... Pasal 1, 4, 6 dan 9 Undang-undang tentang Pokok-pokok Kesehatan (Undang-undang Tahun 1960 No. 9; Lembaran Negara tahun 1960 No. 131); d. ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG No. 2 TAHUN 1966. TENTANG HYGIENE. ...
... Dengan Undang-undang Tahun 1962 No. 11 Lembaran Negara No. 48 telah ditetapkan Undang-undang tentang Hygiene untuk usaha-usaha bagi umum Istilah Hygiene dipergunakan untuk mencakup seluruh usaha manusia ...
... Umpamanya: "Undang-undang tentang Hygiene Perusahaan", Peraturan Pemerintah tentang Hygiene Bangunan-bangunan Umum", "Peraturan Menteri Kesehatan tentang Hygiene Air" dan lain sebagainya. ...
... Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 Undang-undang tentang Pokok-pokok Kesehatan justru dalam soal-soal hygiene ini perlu masyarakat diikut-sertakan sebaik-baiknya. ...
... Soal-soal mengenai urusan kesehatan jiwa akan ditetapkan dengan Undang-undang tersendiri, yaitu Undang-undang tentang Kesehatan Jiwa. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2804 ...
... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130); 3. ...
... Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882); 4. ...
... Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012); Dengan . . . ...
... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Philippina serta Protokol; 3. ...
... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Ekstradisi; 4. ...
... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia; 5. ...
... PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK INDIA (EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA ...
... UMUM Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Republik Indonesia, sebagai bagian ...
... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan ...
... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); dan b. ...
... Undang-Undang Nomor 2l Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 ...
... Provinsi Kalimantan Selatan adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan ...
... Pasal 2 Tanggal 7 Desember 1956 merupakan tanggal pembentukan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat ...
... Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 1O6). ...
... Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti; ...
... d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Selatan; Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B ayat (21, ...
... Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik.Indonesia Tahun 1945; SK No I16719 A Dengan ...
-
UU No. 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 83) Sebagai Undang-Undang
Ketentuan yang mengatur mengenai Provinsi Kalimantan Selatan -
UUDrt No. 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 (Lembaran-Negara No. 65 Tahun 1956)
Ketentuan yang mengatur mengenai Provinsi Kalimantan Selatan -
UU No. 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propisi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur
Ketentuan yang mengatur mengenai Provinsi Kalimantan Selatan
... Pasal 8 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten ...
... dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. ...
... Pasal 9 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Pasaman dalam Undangundang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan ...
... I PRESIDEN REPUELTK INDONESIA PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2024 TENTANG KABUPATEN PASAMAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT UMUM Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ...
... Kedudukan Kabupaten Pasaman sebagai sebuah daerah otonom selama ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera ...
... Desain pengaturan Kabupaten Pasaman berdasarkan Undang-Undang tersebut masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai ...
... SALINAN REPUIUK INOONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2024 TENTANG KABUPATEN PASAMAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK ...
... kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat; c. bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera ...
... tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat; Pasal 18, Pasal 18A, Pasal l8B ayat (21, Pasal 20, pasal 21, dan Pasal 22D ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SK No200001 ...
-
UU No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Pasaman dalam UU Nomor 12 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
... PRESIDEN REPUELIK INDONESIA -5BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ...
... Pasal 8 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor L2 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten ...
... Pasal 9 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Padang Pariaman dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan ...
... I FRESIDEN REI'UBUK I}'{DONESIA PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2024 TENTANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN DI SUMATERA BARAT UMUM Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ...
... Kedudukan Kabupaten Padang Pariaman sebagai sebuah daerah otonom selama ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi ...
... Desain pengaturan Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Undang-Undang tersebut masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan ...
... SALINAN ffi UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2024 TENTANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang Mengingat ...
... mencapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat; c. bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi ...
... tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat; Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 188 ayat (21, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D ayat l2l Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 ...
-
UU No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Padang Pariaman dalam UU Nomor 12 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
... PRESIDEN REPUBUK INDONESIA -5BAB IIT KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ...
... Pasal 8 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten ...
... Pasal 9 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Agam dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah ...
... l Menimbang Mengingat PRESIOEN REPUEUK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2024 TENTANG KABUPATEN AGAM DI PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK ...
... kesejahteraan masyarakat Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat; c. bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ...
... sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hunrf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang ...
... PRESIDEN RE}:IUBLIK INDONESIA PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2024 TENTANG KABUPATEN AGAM DI PROVINSI SUMATERA BARAT I. ...
... Kedudukan Kabupaten Agam sebagai sebuah daerah otonom selama ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera ...
... Desain pengaturan Kabupaten Agam berdasarkan Undang-Undang tersebut masih menggunakan UndangUndang Dasar Sementara 1950 dan Undang-Undang Nomor 22Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai ...
-
UU No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Agam dalam UU Nomor 12 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
... PRESIDEN REPUELIK INDONESIA -5BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undan gan ...
... Pasal 8 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten ...
... Pasal 9 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Pesisir Selatan dalam Undangundang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan ...
... Kedudukan Kabupaten Pesisir Selatan, yang sebelumnya bernama Kabupaten Pesisir Selatan/Kerinci dan berubah nama berdasarkan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang tentang Penetapan Undang-Undang Darurat ...
... Nomor 2l Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah (Lembaran-Negara Tahun ...
... Desain pengaturan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Undang-Undang tersebut masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan ...
... PRESIDEN REPUEUK INOONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2024 TENTANG KABUPATEN PESISIR SELATAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ...
... mencapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat; c. bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi ...
... , dan Pasal 22D ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SK No200006A Dengan ...
-
UU No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Pesisir Selatan dalam UU Nomor 12 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
Badan Pemeriksa Keuangan