Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2014

Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik India (Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia and The Republic Of India)

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik Hindia (Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of India)

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik India (Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia and The Republic Of India)

T.E.U.

Indonesia, Pemerintah Pusat

Nomor

Bentuk

Undang-undang (UU)

Bentuk Singkat

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

21 Juli 2014

Tanggal Pengundangan

21 Juli 2014

Tanggal Berlaku

21 Juli 2014

Sumber

LN.2014/No. 170, TLN No. 5560, LL SETNEG: 4 HLM

Subjek

PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Pusat

Bidang

Halaman ini telah diakses 5241 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

UU Nomor 13 Tahun 2014.pdf

Preview

Download

UU Nomor 13 Tahun 2014 - Lampiran.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENGESAH-PERJANJIAN-EKSTRADISI-ANTARA-REPUBLIK-INDONESIA-DAN-REPUBLIK-SOSIALIS-VIETNAM
2014
Undang-undang (UU) NO. 13, LN.2014/No. 170, TLN No. 5560, LL SETNEG: 4 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik India (Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia and The Republic Of India)
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional,bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi yang memudahkan lalu lintas manusia dari satu negara ke negara lain, selain mempunyai dampak positif juga mempunyai dampak negatif yang bersifat transnasional, yaitu memberikan peluang yang lebih besar bagi pelaku kejahatan untuk meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan pidana dari negara tempat kejahatan dilakukan. Untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama yang efektif tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India telah menandatangani Perjanjian Ekstradisi di New Delhi pada tanggal 25 Januari 2011. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik India Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik Hindia (Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of India)
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2014. - - 4 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2014

Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik India (Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia and The Republic Of India)

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT