PENCARIAN PERATURAN
Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
Menemukan 238.964 peraturan dalam 1,124 detik
Pajak dan Retribusi Daerah
- Download :
- PERDA PERUBAHAN KEDUA 2.docx
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 ...
... Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 7); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF ...
... TAHUN 2022 TENT ANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ...
... Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan perlu disesuaikan; ...
... b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 45 Tahun 2017 ...
... P c, l I d lam P ratur n Bupati B ngka el tan Norn r 45 T h un -017 l n ang P lak anaan Hak I u ngan dan Adrninistr tif Pim pin dan Anggota D \\ an Perw akilan R kyat Da r h I abupat .n B ngka Selatan ...
... P sal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...
... EI RETARI KABUPAT ETIAWAN BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2022 N M R f Dipindai dengan CamScanner ...
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Struktur Organisasi
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang ...
... Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537) 11. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentangPedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan PenanggulanganBencana Daerah; 12. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1) ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 2); 15. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 16, ...
... PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DAN TATA KERJA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PEMALANG DENGAN ...
... RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PEMALANG, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja ...
... dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran ...
- Download :
- PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2013.pdf
Pajak dan Retribusi Daerah
... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 4. ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Tahun 2015 Nomor 2036); ...
... BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 1 TAHUN TENT ANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2011 ...
... TENTANG PAJAK DAE RAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN, - Menimbang a. bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 22 Tahun 2011 Ten tang Pajak ...
... pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas urusan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pajak ...
... - 3 - Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN Dan BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG ATAS PERATURAN ...
... DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH. ...
... Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang ...
- Download :
- Perda No. 1 Tahun 2018.pdf
Kesehatan
... pengendalian Corona Virus disease 2019 (COVID-19); b. bahwa sebagai tindaklanjut atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona ...
... Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan ...
... Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3723); 3. ...
... Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor ...
... Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan ...
... BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. ...
... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN ttd YUNIZAR HASAN BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 1 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum ttd Hendri Donan ...
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perizinan, Pelayanan Publik
... dan Rendah NIB Dinas Perdagangan Bibit Tanaman 180 Perdagangan Eceran Pupuk dan Rendah NIB Dinas Perdagangan Pemberantas Hama 181 Perdagangan Eceran Perlengkapan Rendah NIB Dinas Perdagangan dan Medi Tanaman ...
... NIB Dinas Perdagangan Pertanian dan Perlengkapannya 189 Perdagangan EceranMesin Rendah NIB Dinas Perdagangan Jahit dan Perlengkapannya 190 Perdagangan Eceran Mesin Rendah NIB Dinas Perdagangan Lainnya ...
... dan Perlengkapannya 191 Perdagangan eceran alat-alat Rendah NIB Dinas Perdagangan Pertanian 192 Perdagangan eceran alat-alat Rendah NIB Dinas Perdagangan Pertukangan 193 Perdagangan eceran kaki lima dan ...
... dan Perburuan 198 Perdagangan eceran kaki lima dan Rendah NIB Dinas Perdagangan los Pasar Komoditi Tanaman hias dan Hasil Pertanian lainya 199 Perdagangan Eceran kaki lima Rendah NIB Dinas Perdagangan ...
... dan los Pasar Beras 200 Perdagangan eceran kaki lima Rendah NIB Dinas Perdagangan dan los Pasar Roti, Kue kering, kue basah dan sej enisnya 201 Perdagangan eceran kaki lima dan Rendah NIB Dinas Perdagangan ...
... dan benang 210 Perdagangan eceran kaki lima dan Rendah NIB Dinas Perdagangan los pasar bahan kimia 211 Perdagangan eceran kaki lima Rendah NIB Dinas Perdagangan dan los pasar pupuk dan pemberantasan hama ...
... Izin dan Dinas Kesehatan Sertifikat Standar 482 Perdagangan eceran Barang dan Tinggih NIB, Izin dan Dinas Kesehatan obat Farmasi untuk manusia di Sertifikat Standar apotik 483 Perdagangan eceran Barang ...
... dan Tinggih NIB, Izin dan Dinas Kesehatan obat Farmasi untuk manusia bukan Sertifikat Standar di apotik 484 Perdagangan eceran kaki Tinggih NIB, Izin dan Dinas Kesehatan lima dan Los pasar F armasi Sertifikat ...
... rendah Sertifikat Standar 487 Perdagangan eceran obat Menengah NIB dan Dinas Kesehatan tradisional untuk manusia rendah Sertifikat Standar 488 Perdagangan eceran kaki lima dan Menengah NIB dan Dinas Kesehatan ...
- Download :
- Perbup No. 1 Tahun 2022.pdf
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
... Peraturan Meriteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...
... tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3 lQ); 22. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata'; cara Penatausahaan dan Penyusunan La po ran Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya; 23. ...
... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan a. bahwa berdasarkan ...
... ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri ...
... Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penetapan batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang ...
... NO SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BESARAN UANG PERSEDIAAN 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 750,000,000.00 2 Dinas Kesehatan 750,000,000.00 3 RSUD 250,000,000.00 4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ...
... lnformatika, Statistik dan Persandian 200,000,000.00 16 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 200,000,000.00 17 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ...
... Pengembangan 500,000,000.00 Lampiran 1 : Peraturan Bupati Kaimana ...
Pendidikan
... e - 17 PENJELASAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN TERPADU I. ...
... UMUM Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka Kabupaten Aceh Besar mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus urusan dalam semua sektor publik termasuk didalaninya ...
... sektor Pendidikan dan dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan sumber daya manusia dan peran serta masyarakat dalam pendidikan, maka ...
... Nomor 3893); 4. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 ...
... ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran ...
... Qanun Aceh Nomor 1 1 Tahun 2014 tentang Penyelengaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tembahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang ...
... Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar ...
... Besar. 4. ...
- Download :
- Qanun No. 1 Tahun 2022.pdf
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...
... tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional; 9. ...
... Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2018; 1. ...
... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ~ - 1 - ...
... MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWETAHUNANGGARAN2018. ...
... Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. ...
... Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota dan perangkat Pemerintah Kota. 4. ...
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
... SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENT ANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN ...
... Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 1 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan ...
... di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu diubah dan ditinjau kembali; b ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana ...
... telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan ...
... KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH ...
... Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ...
... Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan ...
... Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Pangkajene ...
- Download :
- Perda-No.-1-Tahun-2020-Kab.-Pangkep.pdf
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
Badan Pemeriksa Keuangan