... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Mengingat Menteri Keuangan ...

... Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menimbang MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTER ...

... PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46/Pementan/RC.110/12/2017· TENT ANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUNANGGARAN 2018 MENTERI PERTANIAN · REPUBLIK ...

... MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERTANIAN TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2018. 29. ...

... Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/ RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan ...

... /RC.020/11 /2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019; 30. ...

... 43/Permentari/OT.O 10/ 8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); 28. ...

... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK. 02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ...

... Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191); 25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 /Permentan/ OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian; 26. ...

... Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga ; 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ; 9. ...

... Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 19.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil di Daerah; 23.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana ...

... PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA Nomor : 27A Tahun 2006 Lampiran : 1 (satu) berkas T E N T A N G PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARAAN ...

... Staatblad Tahun 1919 Nomor 81 tentang Reglement Catatan Sipil untuk Golongan Tionghoa; 3. Staatblad Tahun 1920 Nomor 751 Jo. ...

... Staatblad Tahun 1927 Nomor 564 tentang Reglement Catatan Sipil untuk Beberapa Golongan Penduduk Indonesia Asli di Jawa dan Madura; 4. Staatblad Tahun 1933 Nomor 75 Jo. ...

... 26.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya; 27.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun ...

... Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil; M E M U T U ...

... S K A N Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN ...

... Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun ...

... 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); 7. ...

... Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220); 9. ...

... Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan ...

... Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4197); ...

... PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54/PERMEN-KP/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KARANTINA IKAN, ...

... PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan kinerja dan optimalisasi ...

... Keamanan Hasil Perikanan, sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian ...

... Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak; 23. ...

... Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak; 26. ...

... Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak; 28. ...

... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 ( Lembaran ...

... Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143); Undang-Undang Nomor 3 Tahun ...

... Republik Indonesia Nomor 4419); Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... BUPATILAMPUNGUTARA PROVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 33^TAHUN 2020 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMPUNG UTARA, Memmbang : a. bahwa anak merupakan ...

... Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diwujudkan melalui upaya membangun Kabupaten Layak Anak, serta berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor ...

... 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, maka salah satu upaya untuk meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak adalah melalui kebijakan Kabupaten Layak Anak; e. bahwa berdasarkan ...

... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/ 2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum; 2. ...

... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tent.ang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum; 3. ...

... Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedornan Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589); 4. ...

... TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA PEKALONGAN. .- MEMUTUSKAN: 4. ...

... Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 ten tang Badan Layanan Umum Daerah; ...

... Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pernbentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istirnewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah ...

... dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Walikota tentang Pembagian Jasa Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Pekalongan; WAL! ...

... Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 30/PER ...

... Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 31/PER/ ...

... Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 07/P/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband); 14. ...

... Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 25/P/M.KOMINFO/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika; 12. ...

... Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband); 13. ...

... Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) Pada Pita Frekuensi 2.3 ...

... Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor: 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Nomor 3981); 4. ...

... Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik ...

... pengenaan BPHTB adalah nilai pasar tanah dan bangunan tersebut; d. apabila nilai pasar tanah dan bangunan tersebut lebih rendah dari pada NJOP tanah dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, maka ...

... NPOP sebagai dasar pengenaan BPHTB adalah NJOP PBB tanah dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, yakni pada tahun ditandatanganinya surat keputusan pemberian hak baru; e. untuk obyek pajak Perkebunan ...

... tentang penentuan NJOP PBB sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan ketentuan sebagai berikut : 1. ...

... Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A); 12. ...

... Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E); 13. ...

... MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PETUNJUK PELAKSAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN. ...

... 08.A TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BEKASI ...

... , Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. ...

... 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 4. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam ...

... Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); - ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA ...

... Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur. 4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. ...

... tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 7. ...

... ., GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR Ta TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF BAGI DOKTER KONTRAK DAN DOKTER TAMU NON PNS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH ...

... Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran ...

... Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); - 1 ...

... BALI KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 23 /HK/2023 TENTANG TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARANGASEM BUPATIKARANGASEM, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat ( ...

... 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 ten tang Peru bahan Atas Peraturan ...

... Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri ...

... Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 t e ntang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815); 6. ...

... Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4); 9. ...

... 5 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 23/HK/2023 TENTANG TIM KEW ASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARANGASEM DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ...

... Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem 13. Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem 14. ...

... Jabatan Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem 4¥BUPATI KARANGASEM, & q. 1 I GEDE DANA ...

... - 4 9. Perjanjian KPBU adalah perJanJian antara PJPK dan Badan U saha Pelaksana dalam rangka Penyediaan Infrastruktur. 10. ...

... Menteri/Kepala Lembaga adalah p1mp1nan kementerian/kepala lembaga atau didelegasikan untuk bertindak pihak yang mewakili kementerian/lembaga berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang ruang lingkup ...

... , tugas clan tanggung jawabnya meliputi sektor infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang infrastruktur. 14. ...

... Nomor 4400); 4. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER ...

... untuk semua Proyek KPBU yang direncanakan dan/ atau disiapkan menggunakan Pembayaran Ketersediaan Layanan yang membutuhkan Fasilitas Fiskal berdasarkan peraturan perundang-undangan. ...

... BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18 Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, terhadap proyek KPBU yang menggunakan skema Pembayaran Ketersediaan Layanan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 190/PMK.08/2015 ...

... BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Nomor 190/PMK.08/2015 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Dengan Badan ...