PENCARIAN PERATURAN
Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
Menemukan 238.964 peraturan dalam 1,738 detik
Perbankan, Lembaga Keuangan
... Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/5/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah; dan 2. ...
... Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/1/PBI/2012 tanggal 4 Januari 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah, dicabut ...
... MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 April 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLYwww.peraturan.go.id ...
... 2015, No.87 2 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengatur kembali Peraturan Bank Indonesia tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip ...
... Mengingat : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali ...
... , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 1999 tentang ...
... (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5693). ...
... PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/4/PBI/2015 TENTANG PASAR UANG ANTARBANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian ...
... moneter khususnya pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah dan untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah, perlu dilakukan pengembangan pasar uang antarbank ...
-
Peraturan BI No. 14/1/PBI/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah
- Download :
- Peraturan BI No. 17-4-PBI 2015.pdf
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
... , kecuali ketentuan mengenai pendaftaran sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 66/Kp/111/1973 dimaksud dinyatakan tidak berlaku. {2) Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini ...
... berlaku juga terhadap keagenan tunggal pupuk produksi Juar negeri. (3) Ketentuan pelaksanaan dan hal-hai teknis yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal ...
... Peraturan Menteri Perdagangan RI. Nomor. 11/M-DAG/PER/3/2006 ... ...
... Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 66/Kp/111/1973 tentang Keagenan Tunggal · Pupuk Produksi Luar Negeri; 14. ...
... Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah der.gan Peraturan Menteri Perdagangan Republik ...
... Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 10iM-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat lzin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing: • Peraturan Menteri Perdagangan ...
... Alamat cabang-cabang pabrik di negara dimana pabrik pusat berada dan di negara lain 6. Jenis pupuk dan jumlah produksi rata-rata/tahu n yang dihasilkan B. PRINSIPAL SUPPLIER 1. Nama Perusahaan 2. ...
... Tahun Pendirian 4. Alamat Kantor Pusat 5. Alamat Kantor Cabang 6. Jenis pupuk yang diperdagangkan I. KETERANGAN MENGENAl PRINSIPAL PRODUSEN I SUPPLIER ~~~~~~~~~~~~~- A. PRiNSIPAL PRODUSEN 1. ...
... DATA PERUSAHAAN: KEAGENAN TUNGGAL PUPUK PRODUKSI LUAR NEGERI DAFT AR ISIAN PERMOHONAN PEN DAFT ARAN ·KEAGENAN TUNGGAL PUPUK PRODUKSI LUAR NEGERI Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 11/M-DAG ...
-
Permendag No. 24 Tahun 2021 tentang Perikatan Untuk Pendistribusian Barang Oleh Distributor Atau Agen
- Download :
- Permendag_Nomor__11_Tahun_2006.pdf
Kesehatan Standar/Pedoman
... 2008 tentang Organisasi dan Tata Ke j a Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6); 19.Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan ...
... Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4); Memperhatikan : 1.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ...
... Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Womor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam llegeri Nomor 13 Tahun 2006; ...
... 2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pet~lnj~~k Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan ...
... Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 4.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74l/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di KabupatenjKota; MEMUTUSKAN ...
... : Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL KESEHATAN. ...
... tentang Pemerinta han Daera h (Lembaran Negara Republi k Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republi k Indonesia Nomor 4844); 4. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republi k Indonesia ...
... Negara Repu bli k Indonesia Nomor 4737); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repu bli k Indonesia Tahun 2005 ...
- Download :
- 4962PERWALI_NO_4-A_TAHUN_2010.pdf
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perizinan, Pelayanan Publik
... 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 1. d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri ...
... b, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas ...
... PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETENTUAN PENGGUNAAN LEITER OF CREDIT UNTUK EKSPOR BARANG TERTENTU TENTANG MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTER! ...
... Pasal 1 PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN PENGGUNAAN LEITER OF CREDIT UNTUK EKSPOR BARANG TERTENTU. MEMUTUSKAN: 11. ...
... Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7 /2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 /M-DAG/PER/8/2012 ...
... Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor; Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor: 04/M-DAG/PER/ 1/2015 Menetapkan ...
... Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844); 4. ...
... Peraturan Presiden Nomor 4 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014; 9. ...
... Menteri Perdagangan R.l. ...
-
Permendag No. 67/M-DAG/PER/8/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/Per/1/2015 Tentang Ketentuan Penggunaan Letter Of Credit Untuk Ekspor Barang Tertentu
- Download :
- Permendag No. 4 Tahun 2015.pdf
Perbankan, Lembaga Keuangan
... PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 3/11/PBI/2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 2/24/PBI/2000 TENTANG HUBUNGAN REKENING GIRO ANTARA BANK INDONESIA DENGAN PIHAK EKSTERN GUBERNUR BANK ...
... di Bank Indonesia; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank ...
... Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843); 3. ...
... - 2 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 2/24/PBI/2000 TENTANG HUBUNGAN REKENING GIRO ANTARA BANK INDONESIA DENGAN ...
... Pasal I Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern sebagai berikut : 1. ...
... Diantara Pasal 4 dan 5 disisipkan satu pasal yakni Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut : “Pasal 4A (1) Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat pula membuka Rekening Giro khusus. ...
... - 7 perkreditan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia; 2. ...
... Terkait dengan tugas Bank Indonesia dalam bidang moneter, perbankan dan sistem pembayaran. ...
... Angka 2 Pasal 4 A Ayat (1) Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam ayat ini antara lain berupa Escrow Account dan Blocked Account. ...
-
Peraturan BI No. 11/32/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern
-
Peraturan BI No. 7/48/PBI/2005 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern
-
Peraturan BI No. 6/16/PBI/2004 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern
-
Peraturan BI No. 2/24/PBI/2000 Tahun 2000 tentang Hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern
- Download :
- Peraturan BI No. 3-11-PBI-2001.pdf
Kebijakan Akuntansi
... 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ...
... 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual; 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penyusunan Anggaran Pendapan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 18 Peraturan ...
... Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 62); 20 Peraturan Walikota ...
... 4 Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5 Undang–Undang Nomor 1 Tahun ...
... 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 13 Peraturan ...
... Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri ...
... WALIKOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 1.1 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PROSEDUR DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT LAYANAN KESEHATAN DILINGKUNGAN ...
... DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PONTIANAK, Menimbang : a bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 117 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang ...
... 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Karupsi, Kolusi dan Noputisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
Pendidikan
... Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); PERATURAN BUPATI LAMPUNG ...
... BARAT NOMOR BJ ~ /KPTS/II.01/2016 TENT ANG SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DINAS PENDIDIKAN BUPATI LAMPUNG BARAT, a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ...
... Nomor 4 Tahun 2016 tentang alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis, dan untuk meningkatkan mutu pelaksanaan pendidikan nonformal, perlu dibentuk Sanggar Kegiatan ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Ten tang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembar Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan ...
... Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 ten tang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis; 8. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas- dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah ...
... Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat; 3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat; 4. ...
... dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan ...
... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 PERATURAN BUPATI TENTANG SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN Menetapkan MEMUTUSKAN : ...
Pendidikan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
... ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 15. ...
... Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan ...
... 1 WALI KOTA BANJAR PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 20.a TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN HIBAH DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN ...
... 2021; c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana ...
... a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Hibah Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun ...
... 4 20. ...
... Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 112 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 112) sebagaimana telah diubah beberapa ...
... kali, terakhir dengan Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 112 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun ...
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
... Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor 14 Seri D Nomor 12), sebagaimana ...
... telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Keputusan Walikota Surakarta Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pegawai Harian Kota Surakarta; 3. ...
... Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. ...
... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. ...
... dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ...
... 375 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 6. ...
... Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja ...
-
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 8 Tahun 2007
- Download :
- 4863PERWALI_NO_1-C_TAHUN_2008.pdf
Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
Badan Pemeriksa Keuangan