PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian

Menemukan 238.964 peraturan dalam 1,123 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2019
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2019
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Hasil pencarian pada file:

... 4. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah; 7. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 10. ...

... BUPATI KERINCI PRO VINSI JAMBI PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI ...

... Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci: Mengingat : 1. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. ...

... Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan ...

... dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2017 Nomor 22), diubah sebagai berikut: 1. ...

... Ketentuan ayat (2), dan ayat (3) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut: Pasal 24 (1) Dana Operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk ...

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2018
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cianjur

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

... NOMOR 1 Menimbang BUPATI CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH TAHUN 2OT3 PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN ...

... terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2Ot3 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi ...

... tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2Ol3 Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Cianjur; ...

... Negara Republik Indonesia Nomoi 39SO); Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2OOO tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor l08,Tambahan ...

... Negara Republik Indonesia Nomor a578); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2OLO tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik ...

... Indonesia tahun 2OLO Nomor llg, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2Ol3 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2Ol3 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama ...

... DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR dan BUPATI CIANJUR MEMUTUSKAN: MenetapKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 1 TAHUN 20t3 PENGENDALIAN KABUPATEN ...

... MENARA TELEKOMUNIKASI DI Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2Ol3 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten ...

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bima Nomor 1 Tahun 2019
PERATURAN WALIKOTA BIMA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA BIMA

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalarn Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678 ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 13. ...

... Peraturan Gubemur NTB Nomor 090-1 Tahun 2015 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalarn Daerah dan Luar Daerah Untuk Gubemur /Wakil Gubernur, I Pimpinan/Anggota DPRD/ PNS/ Tokoh Masyarakat/ Anggota Masyarakat ...

... Pasal 4 Beberapa ketentuan dalam Peraturan W alikota Birna Nomor 02 Tahun 2015 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kota Bima (Berita Daerah Kota Birna Tahun 2015 Nomor 204) sebagairnana ...

... telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Birna Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 02 Tahun 2015 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan ...

... Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: Pasal I PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN ...

... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Jndonesia Nomor 4188); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 5. ...

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2022
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483); 16. ...

... Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ...

... -5- Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 21. ...

... Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210); ...

... GUBERNUR SULAWESI SELATAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ...

... Negara; b. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur berwenang memberikan tambahan penghasilan ...

... Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2023
Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2022

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Hasil pencarian pada file:

... GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PEMBUATAN ...

... bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2022 ...

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... 2 4. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia ...

... Jakarta Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi ...

... NJKB sebagai penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB bagi Kendaraan Bermotor yang masuk melalui kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam ...

... satuan tenaga yang sama; b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi; c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama; d. harga Kendaraan Bermotor dengan Tahun Pembuatan ...

... jenis, merk, dan tipe yang sama dengan Tahun Pembuatan lebih tua diketahui, NJKB dapat ditentukan dengan penambahan maksimal 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual yang diketahui. ...

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2016
Perubahan atas Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... 2. | Tn 4. ...

... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak - Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik “Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), 5. ...

... , D dan NN BN Na, MEMUTUSKAN: 3 . bana Aa PPA 2. cal MA aah en Ae iman ds ea BNI : Te | Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS Ta PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 16 TAHUN ...

... BUPATI OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG - PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 16 TAHUN 2011 ...

... | pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16: Tahun 2011 tentang . ...

... Undang-Undang Nomor 28 “Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia : Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... , 4 Januari 2014 PJ. ...

... BUPATI OGAN KOMERING ULU, AULAN AKLIL Diundangkan di Baturaja pada tanggal. 4 Januari 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU, MARWAN SOBRIE LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU "TAHUN ...

... NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU, — PROVINSI SUMATERA SELATAN : (14/OKU/2015) | ...

Status Peraturan
Mengubah sebagian :
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022
Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Kehutanan dan Perkebunan

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638); 11. ...

... Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan; 12. ...

... Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Sekat Bakar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1450); 13. ...

... kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran ...

... KALIMANTAN BARAT NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEMBUKAAN LAHAN PERLADANGAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Menimbang Mengingat a. bahwa lahan pertanian ...

... daerah, perlu untuk dilindungi; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 angka 24 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 ...

... Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ...

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pembukaan Areal Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 1 Tahun 2013
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republic Indonesia Nomor 4578); 18.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara ...

... telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012; 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang ...

... bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012; 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang ...

... Peraturan ………. 25.Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 ...

... telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran ...

... 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 4); ...

... WALIKOTA PAREPARE PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PAREPARE, Menimbang ...

... : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 ...

... Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ...

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2003
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Kesehatan

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2002 tentang Peraturan Pemerintah nomor 100 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran negara R.I tahun 2000 nomor 197, Tambahan Lembaran ...

... Keputusan Presiden nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan per Undang-undang, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden. 11. ...

... Keputusan Presiden nomor 40 tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah Memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pedoman Susunan Organisasi ...

... PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR : 01 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DENGAN ...

... Undang-undang nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara R.I. tahun 1999 nomor 60, Tarnbahan Lembaran nomor 3480); 4. ...

... Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Pembagian Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara R.I tahun 1999 nomor 72, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3848); 5. ...

... Dalam memaksimalkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya Rumah Sakit Daerah Sukadana deberikan Kewenangan (otonomi) untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain, baik perorangan, kelompok maupun institusi ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Larnpung Timur. ...

... TIMUR TAHUN 2003, NOMOR: 02. ...

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan